HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA

PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111 Palangka Raya - Kalimantan Tengah Telepon / Fax (0536) 3221940 Website : www.pn-pangkaraya.go.id Email : [email protected]

LAPORAN TAHUNAN 2016

KATA PENGANTAR

S

egala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2016. Laporan

ini disusun berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal

Penyusunan Laporan Tahunan 2016. Mengingat pentingnya laporan ini kami berharap semoga dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian laporan ini, namun demi kesempurnaan laporan ini, kami juga mengharapkan masukanmasukan yang konstruktif, agar ke depannya lebih baik lagi.

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Hal. i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................

i

DAFTAR ISI.........................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ...........................................

1

B. Visi dan Misi .................................................................

2

C. Rencana Strategis (RENSTRA) .......................................

3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ..............................

10

B. Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .......................

11

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia ...................................................

12

1. Mutasi ......................................................................

23

2. Promosi.....................................................................

25

3. Pensiun ...................................................................

26

B. Keadaan Perkara ............................................................

26

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...............................

45

D. Pengelolaan Keuangan ..................................................

48

E. Dukungan Teknologi Informasi .....................................

51

F. Regulasi Tahun 2016 .....................................................

62

BAB IV PENGAWASAN

BAB V

A. Internal .........................................................................

69

B. Evaluasi ........................................................................

73

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ..................................................................

74

B. Rekomendasi ................................................................

75

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. SOP 2. SKP [PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Hal. ii


BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

P

engadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, memutus,

melaksanakan

mempunyai dan

tugasnya

tugas

mengadili terlepas

pokok

perkara,

dari

pengaruh

memeriksa, serta

dalam

Pemerintahan

lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a)

Fungsi

Mengadili

memeriksa

[judicial

power),

yakni

dan mengadili perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. b)

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

tugas

dan

tingkah

laku

Para

Hakim,

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti,

serta

seluruh

Pegawai

pada

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya. c)

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan,

dan

kepegawaian

serta

lainnya

untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. [PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Hal. 1

LAPORAN TAHUNAN 2016 d)

Fungsi Lainnya : a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/004/SK/II/199I) b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya,

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah bekerja dengan sungguhsungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian yang terkait, baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan

Negeri Palangka Raya

mengacu pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Pengadilan

"


Yang Agung".

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya

adalah

sebagai berikut :


Hal. 2

LAPORAN TAHUNAN 2016 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Palangka Raya. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

MISI

kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palangka Raya. 4. Meningkatkan

Kredibilitas

dan

Transparansi

Pengadilan Negeri Palangka Raya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan


Hal. 3

LAPORAN TAHUNAN 2016 Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun selanjutnya (2015 -2019). Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sedangkan Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya Penyelesaian Perkara. 2) Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim. 3) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice) 5) Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 5 (lima)

tahun

kedepan,

Pengadilan

Negeri

Palangka

Raya

mencanangkan beberapa program. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:


Hal. 4

LAPORAN TAHUNAN 2016 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: a. Belanja barang Non Operasional; b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan; c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: a. Pengolah Data dan Komunikasi; b. Fasilitas Perkantoran; c. Pengadaan Genset, AC dan Toren Air.


Hal. 5

LAPORAN TAHUNAN 2016 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : a. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum; b. Penyelesaian Administrasi Perkara yang sederhana dan tepat waktu; c. Pengelola Dipa 03; d. Penyelesaian Perkara Kurang Dari 5 (lima) Bulan; e. Konsumsi Persidangan; f. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang Lengkap dan Tepat Waktu; g. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; h. Pelaksanaan pembebasan Perkara Perdata Prodeo; i. Pelaksanaan PHI dibawah 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)


Hal. 6


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi diantara bagian-bagian. Dalam Struktur Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Berdasarkan

bagian

pengertian

tentang

Struktur

Organisasi

tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam Struktur Organisasi yaitu : 1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja . 2. Adanya standarisasi kegiatan kerja. 3. Adanya koordinasi kegiatan kerja. 4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. 5. Besaran seluruh organisasi. Dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undangundang No. 49 Tahun 2009), dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang [PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Hal. 7

LAPORAN TAHUNAN 2016 Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 3 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar yaitu : 1. Menyelenggarakan Administrasi Teknis Yudisial. 2. Menyelenggarakan Administrasi Umum (Non Teknis Yudisial)

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam keadaan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:


Hal. 8



Hal. 9

LAPORAN TAHUNAN 2016 A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Dalam hubungannya dengan urusan birokrasi, pada umumya masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya murah sehingga dewasa ini tiap-tiap instansi pemerintah dituntut untuk memenuhi keinginan dari masyarakat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut diatas, tiap-tiap instansi pemerintah menyusun/membuat standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis kinerja sebagai pedoman atau tata cara yang harus dilakukan atau harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses tertentu. Dan SOP ini disusun guna meniadakan /mengurangi resiko kesalahan yang ditimbulkan. Setiap pelayanan publik haruslah tepat sasaran dan kredibel hasilnya, untuk itu disusunlah protap pelayanan publik yang sesuai SOP dengan rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP yang disusun merupakan SOP Standar semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung , SOP ini dikutip dari SOP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk semua Badan Peradilan di Indonesia. Secara garis besarnya gambaran untuk SOP yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 (Terlampir).


Hal. 10


B. KINERJA/ SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil setelah dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2011 adalah berbasis Kinerja yang tertuang dalam bentuk SKP. Definisi SKP adalah sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pegawai dengan Atasannya. Adapun SKP yang telah dibuat oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Staf pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 (Terlampir).


Hal. 11


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Demikian pula dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya yang merupakan salah satu instansi Pelayanan Publik maka kualitas dari

Pelayanan

amatlah

penting,

dibutuhkan

dukungan

SDM

berkualitas yang menentukan keberhasilan dalam setiap pelayanan publik. Peningkatan SDM aparatur Peradilan sangat perlu terus diasah dan ditingkatkan demikian juga dengan kuantitas pelaksanaannya. Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terdiri atas SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial dengan paparan sebagai berikut :


Hal. 12

LAPORAN TAHUNAN 2016 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial terdiri dari :

No.

JABATAN

JENIS KELAMIN L P

JUMLAH

PENDIDIKAN

Hakim Kareir termasuk 1.

Ketua/Wakil

7

3

10

S1=1/S2=9

2.

Hakim Adhoc Tipikor

3

-

3

S2

3.

Hakim Adhoc PHI

2

-

2

S2

4.

Panitera

1

-

1

S2

5.

Wakil Panitera

-

-

-

-

6

Panitera Muda

1

4

5

S1

7

Panitera Pengganti

8

2

10

S1

8

Jurusita

1

2

3

SMA=1/S1=2

9.

Jurusita Pengganti

3

1

4

SMA=2/S1=1

10

Pengadministrasi Perkara

3

3

6

SMA=2/S1=4

11

Pranata Peradilan

-

-

-

-

JUMLAH


44

Hal. 13

LAPORAN TAHUNAN 2016 Sumber Daya Manusia Non Teknis, terdiri dari :

No.

JABATAN

JENIS KELAMIN L

P

JUMLAH

PENDIDIKAN

1.

Sekretaris

-

1

1

S1

2.

Kasub.Bag

1

2

3

S1

3.

Pengadministrasi Umum

2

5

7

SMA=2/D3=3/S=1

4.

Fungsional arsiparis

-

-

-

-

5

Fungsional Pustakawan

-

-

-

-

6

Pranata Computer

-

-

-

-

7

Fungsional Bendahara

-

-

-

-

JUMLAH

3

7

11

Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis

No.

SATKER

1.

Pengadilan Negeri Palangka Raya

TENAGA TEKNIS NON TEKNIS 44

11

JUMLAH 55

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Palangka Raya beserta jabatannya hingga 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :


Hal. 14

LAPORAN TAHUNAN 2016 NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PROFIL

BIODATA Nama NIP Jabatan

: : :

Parlas Nababan, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Kaswanto, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Yunus Sesa, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Erwantoni, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Etri Widayati, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Atok Dwi Nugroho, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Ita Widyaningsih, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Enan Sugiarto, SH,.MH

Nama NIP Jabatan

: : :

Agus Maksum M. SH,.MH


19610103 198512 1 001 Ketua

19600921 198803 1 002 Wakil Ketua

19581002 198512 1 001 Hakim

19631219 198903 1 006 Hakim

19650517 198502 2 001 Hakim

19731020 199803 1 002 Hakim

19760617 200003 2 00 Hakim

19771012 200012 1 001 Hakim

19780817 200112 1 003 Hakim

Hal. 15

LAPORAN TAHUNAN 2016 Nama NIP Jabatan

: : :

Evelyne Napitupu, SH,.MH

11.

Nama NIP Jabatan

: : :

Anuar Sakti Siregar, SH,.MH -Hakim Adhoc Tipikor

12.

Nama NIP Jabatan

: : :

Rajali, SH,.MH -Hakim Adhoc Tipikor

13.

Nama NIP Jabatan

: : :

Dedi Riswandi, SH,.MH -Hakim Adhoc Tipikor

14.

Nama NIP Jabatan

: : :

Aliasman Purba -Hakim Adhoc PHI

15.

Nama NIP Jabatan

: : :

Avan Loeckman Pranawa, SH,.MM -Hakim Adhoc PHI

Nama NIP Jabatan

: : :

H.M.Khusairi Anwar, SH,.MH

16.

Nama NIP Jabatan

: : :

Hj. Sri Widarti, S,Sos,.SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Supriadi, SH

10.

17.

18.


19770814 200212 2 002 Hakim

19590729 1982203 1 003 Panitera

19670305 199003 2 001 Sekretaris

19731020 199303 1 002 Panitera Muda Perdata

Hal. 16

LAPORAN TAHUNAN 2016 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Nama NIP Jabatan

: : :

Tiomina Simanjuntak, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Ruspeliati, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Resie, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Rabiatul Adawiyah

Nama NIP Jabatan

: : :

Marliyani, SE

Nama NIP Jabatan

: : :

Russianna, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Exman Vryanto, SE

Nama NIP Jabatan

: : :

Indah Yuli Pryatni, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Samlawy


19710220 199203 2 003 Panitera Muda Pidana

19690401 199103 2 002 Panitera Muda Hukum

19600504 198603 2 006 Panitera Muda Khusus PHI

19710518 199203 2 003 Panitera Muda Khusus Tipikor

19850721 200904 2 003 Kasub.Bag.Perencanaan TI dan Pelaporan

19690516 199203 2 002 Kasub.Bag.Kepegawaian Organosasai dan Tatalaksana

19731121 199303 1 002 Kasub.Bag Umum dan Keuangan

19600701 199303 2 002 Panitera Pengganti


Hal. 17


29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Nama NIP Jabatan

: : :

Jayadi

Nama NIP Jabatan

: : :

Hj.Masriah, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Agus Hairuddin, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

I Gusti Bagus Sandhi, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Teguh Budiono, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Berly, SE,.SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Bobby Ertanto, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Efraim, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Maryani, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Wajidin










19750307 199404 2 002 Jurusita

19690525 199303 1 005 Jurusita

Hal. 18


39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Nama NIP Jabatan

: : :

Ida Purwanti, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Mangisi Gultom

Nama NIP Jabatan

: : :

Janward S. Purba

Nama NIP Jabatan

: : :

Thio Doly Pakpahan

Nama NIP Jabatan

: : :

Vusi Rurianty, S,.Kom

Nama NIP Jabatan

: : :

Muhammad Fadli, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Ika Murtianinsih, SH

Nama NIP Jabatan

: : :

Sopyani Devi, SH


19830710 200212 2 001 Jurusita

19840829 200604 1 001 Jurusita Pengganti




19870526 200604 1 002 Pengadministrasi Perkara




Hal. 19


48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Nama NIP Jabatan

: : :

Ahmad Darkuni

Nama NIP Jabatan

: : :

Salundik

Nama NIP Jabatan

: : :

Nova Iraini, SE, S,.Mi

Nama NIP Jabatan

: : :

Ainun Zaryah, SE

Nama NIP Jabatan

: : :

Achmad Syahruji, A,.Md

Nama NIP Jabatan

: : :

Laili Rahmah, A,.Md

Nama NIP Jabatan

: : :

Laila Hayati, A,.Md

Nama NIP Jabatan

: : :

Abdul Kahar Mashuri

Nama NIP Jabatan

: : :

Siti Nor Asiah




19841102 200904 2 008 Pengadministrasi Umum







Hal. 20

LAPORAN TAHUNAN 2016 Profil Tenaga Honorer No.

NAMA

TUGAS

1

Ferry

Sopir diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan perdata

2

Yoyo

Cleanin service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana

3

Jejen Jaini

4

Rolis Sebastian Sitorus

5

Christy J. Saragih

Cleaning Service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana

6

Rizki Kurniawan

Cleaning service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Hukum

7

Kristomi Joko Priyadi

Penjaga malam diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Hukum

8

Firdana Priyo Handoko

Sopir diperbantukan pada Bagian Umum dan Keuangan


KET.

Sopir diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana

Satpam diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana

Hal. 21

LAPORAN TAHUNAN 2016 9

Kabul Budiono

Satpam diperbantukan Piket diruang Ketua

10

Elsa Sitomorang

11.

Timotius Agni Angga Kusuma

12

Chairi Anwar

Satpam pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya

13

Patris Ramli

Satpam pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya

14

Novan Priyanto

15

Kaspul

Cleanin Service diperbantukan pada Bagian Meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI

16

Dean Barizka

Cleaning Service diperbantukan pada Bagian Meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI


Cleanin Service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Tipikor

Satpam diperbantukan pada Bagian Tipikor dan Mengelola Perpustakaan

Satpam diperbantukan pada meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI Palangka Raya

Hal. 22


Dengan demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dimana tenaga tehnis/Non Tehnis sebanyak 55 orang dan ditambah dengan honorer sebanyak 16 orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 71 orang. 1. Mutasi Pegawai yang mutasi ke Pengadilan Negeri Palangka Raya selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut : NO

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

TMT

1

Parlas Nababan, SH,.MH

Wakil PN Palembang

Ketua PN PLK

09-06-2016

2

Kaswanto, SH,.MH

Hakim PN Jakpus

Wakil PN PLK

30-06-2016

3

Etri Widayati,SH,.MH

Hakim PN Pati

Hakim PN PLK

20-06-2016

4

Atok Dwinugroho, SH

Hakim PN Indramayu

Hakim PN PLK

26-09-2016

5

H.M. Khusairi Anwar, SH,.MH

Panitera PN Mataram

Panitera PN PLK

02-09-2016

6

Enan Sugiarto,SH,.MH

Hakim PN.Tegal

Hakim PN PLK

05-12-2016

7

Achmad Syahruji, A,.Md

Pengadministrasi Umum PN Tamiyang Layang

Pengadministrasi Umum PN PLK

21-03-2016

8

Evelyne Napitupulu, SH,.MH

Hakim PN Dumai

Hakim PN PLK

14-12-2016


Hal. 23

LAPORAN TAHUNAN 2016 Sedangkan pegawai yang mutasi dari Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

KETERANGAN

1

Mulyanto, SH,.MH

Ketua PN PLK

Hakim Tinggi PT. Pekan Baru

Sudah melaksanakan tugas

2

Jumongkas L. Gaol, SH,.MH

Wakil Ketua PN PLK

Ketua Jayapura


3

Nurhayati Nasution, SH,.MH

Hakim PN PLK

Wakil Ketua PN Kuala Kapuas


4

I Wayan Sugiartawan, SH

Hakim PN PLK

Wakil Ketua Kasongan


5

Yuli Atmaningsih, Sh,M, Hum

Hakim PN PLK

Hakim PN Mataram


6

Rerung Patongloan.SH,.MH

Hakim PN PLK

Hakim Tinggi PT Maluku Utara


7

Andi Hendrawan, SH,.MH

Hakim PN PLK

Wakil Ketua PN Kuala Tungkal


8

Brelly Y. DW Haslori, SH,.MH

Hakim PN PLK

Wakil Ketua PN Sidrap


9

Baso Rasyid, SH,.MH

Panitera PN PLK

Panitera PN Makasar


10

Kuncoro Tatwo Pratisto, SH

Jurusita PN PLK

Panitera Penggnati PN Tamiyang Layang


11

IKA MELINDA MELIALA, SH

Pengadministrasi Perkara PN PLK

Panitera Pengganti PN Buntok



Hal. 24


Tohiri Bin Asngat

Wakil Panitera PN PLK

PM Perdata PI Banten


13

Ita Widyaningsih, SH,.MH

Hakim PN PLK

Wakil Ketua PN Amuntai


2. Promosi Pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dipromosikan tahun 2016 adalah sebagai berikut: NO

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

KETERANGAN

1

Muhamad Fadli, SH


Panitera Pengganti

Belum ada Realisasi dari Pengadilan Tinggi atau Dirjen

2

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, SH


Panitera Pengganti


3

Ika Murtianingsih, SH


Panitera Pengganti


4

Sopyani Devi, SH


Panitera Pengganti


5

Janward S. Purba

Jurusita Pengganti

Jurusita

Sudah ada Realisasi dari Pengadilan Tinggi namun belum ada dari Dirjen

6

Mangisi Gultom

Jurusita Pengganti

Jurusita


7

Thio Doly Pakpahan

Jurusita Pengganti

Jurusita



Hal. 25

LAPORAN TAHUNAN 2016 3. Pensiun Pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya Yang Pensiun Tahun 2016 adalah NIHIL. NO

NAMA PEGAWAI YANG PENSIUN

Jabatan

Pangkat

Keterangan

1 NIHIL

B. KEADAAN PERKARA Kepaniteraan Pidana 1. Rekapitulasi perkara; Sisa Perkara Tahun 2015

47 Perkara

Perkara Masuk Tahun 2016

714 Perkara

Perkara Putus

691 Perkara

Perkara yang masih berjalan

70 Perkara

Perkara banding

23 Perkara (Cabut 1 Perkara)

Perkara Kasasi

6 Perkara (Cabut 1 Perkara)

Perkara Peninjauan Kembali

1 Perkara

Perkara Grasi

- Perkara

2. Rasio perkara Terhadap Majelis - 5 ( lima) Majelis dengan jumlah 714 perkara


Hal. 26


3. Putusan yang diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 15 (lima belas) Perkara. No.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Tgl putus Pengadilan Tk.I

Tanggal Banding

1.

304/Pid.Sus/2015/PN Plk

Joko Rianto Als Rian Bin Sogiran

02-12-2015

08-12-2015

2.


H. Dardiansyah, SH. Bin Muntu

22-12-2015

22-12-2015

3.

468/Pid.B/2015/PN Plk

Helviana Meyske M Binti H.W.S.

02-02-2016

05-02-2016

Mamuaya 4.


Gustap Als Utap Bin Sihin U.M.

02-02-2016

05-02-2016

5.


Jaya Als Bapak Bayu Bin Arbain

02-02-2016

05-02-2016

6.


Yusni Als Iyus Bin Mahyuni

03-05-2016

09-05-2016 10-05-2016

7.

158/Pid.Sus-LH/2016/PN

Sumpeno Bin Misroji

14-06-2016

15-06-2016

Igo Fransisko Bin Bartis T.S.W.

12-05-2016

19-05-2016

17-05-2016

24-05-2016

Plk 8.


Antang 9.

157/Pid.Sus-LH/2016/PN

Indra Yosafat Nababan Als Indra

Plk

Bin Parulian Nababan

10. 219/Pid.Sus/2016/PN Plk

Jon Pebriadi Als Cangi Bin Jhon P

15-06-2016

22-06-2016


I. Riky Akbar Bin Sahriansyah

26-07-2016

01-08-2016

II. Saifullah Bin Sahriansyah 12. 298/Pid.Sus/2016/PN Plk

Andri Bin Adenan Norman

16-08-2016

23-08-2016


Agustian Als. Agus Bin Aluspianto

07-09-2016

09-09-2016

14. 523/Pid.B/2016/PN Plk

Dewi Natalia Binti Runaldhard W.

25-10-2016

31-10-2016

15. 524/Pid.B/2016/PN Plk

Septian D.P. Bin Songket

25-10-2016

31-10-2016


Hal. 27

LAPORAN TAHUNAN 2016 b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 4 (empat) Perkara. No.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa


Tanggal Banding

1.


Niko Indrawan Bin Tjio Cie Kong

15-12-2015

21-12-2015

2.


Topan Bin Ramin

16-02-2016

22-02-2016 23-02-2016

3.


I. Nor Rachmadi Thaufik Bin

07-06-2016

Nurhidayat

08-06-2016 09-06-2016

II. Dina Anggeraini Bin Busran 4.


Bambang I Panyat Bin I Panyat

08-06-2016

14-06-2016

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : NIHIL d. Putusan Pengadilan Tk. I yang belum diputus Tingkat Banding : 6 (enam) Perkara. No.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa


Tanggal Banding

1.


Afiat Febrianto, ST. Bin Gunawan

22-11-2016

23-11-2016

2.


Dian Frans Jaya, SE Bin Drs.

23-11-2016

28-11-2016

Diman Giman Basar 3.


Singkang W. Kasuma Bin Wiliem

29-11-2016 23-11-2016

28-11-2016

29-11-2016

02-12-2016

Kasuma 4.


M. Nasir Als Puteh Bin Aria N.

06-12-2016 5.


Ikhsan Zulfikar Bin Abdurrahman

06-12-2016

13-12-2016

15-12-2016

21-12-2016

Tapin 6.


I. Eliyam, S.IP, SH. Bin Ampak Djailani II. Fransiska G.V. Bin Bertono


Hal. 28

LAPORAN TAHUNAN 2016 e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dalam tahap Tk Banding dicabut : 1 (satu) Perkara No. 1.

Nomor Perkara 254/Pid.Sus/2016/PN

NamaTerdakwa Syaifullah Als Ipul Bin Badarsah

Tgl putus Pengadilan Tk.I 14-06-2016

Tanggal Banding 21-06-2016

Plk

4. Putusan yang diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 3 (tiga) Perkara.

No.

1.

2.

3.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

472/Pid.Sus/2014/PN

Stefen Bin Edwin

Plk

Lambung

497/Pid.Sus/2015/PN

Jaya Als Bapak bayu

Plk

Bin Arbain

6/Pid.Sus-

Yanriri Als Iyan

Tgl putus


Pengadilan

31-03-2015

16-06-2015

22-06-2015

02-02-2016

04-04-2016

18-04-2016

Banding

Tanggal Kasasi

19-04-2016 03-02-2015

17-03-2015

30-03-2015

Anak/2014/PN Plk

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi : 3 (tiga) Perkara.

No.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Tgl putus


Pengadilan Banding

Tanggal Kasasi

1.

37/Pid.B/2010/PN.Pl.R

Ir. Eka Subrata

16-12-2010

18-08-2011

20-12-2011

2.


Drs. Imanuel G. Akar

16-12-2010

18-08-2011

20-12-2011

07-04-2011

03-04-2011

03-05-2012

Bin G. Akar 3.


Kusyadi, S.IP

15-05-2012


Hal. 29

LAPORAN TAHUNAN 2016 c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi : NIHIL. d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 1 (satu) Perkara.

No.

1.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

384/Pid.Sus/2015/PN

Niko Indrawan Bin Tjio

Plk

Cie Kong

Tgl putus


Pengadilan

15-12-2015

25-02-2016

Banding

Tanggal Kasasi 21-03-2016 22-03-2016

e. PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi : 1 (satu) Perkara.

No.

1.

Nomor Perkara

184/Pid.Sus/2014/PN

Nama Terdakwa

Tjoea J.C.H. Bin Haimi

Tgl putus


Pengadilan

17-07-2014

01-09-2014

Banding

Tanggal Kasasi 15-09-2014

Pl.R

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang belum diputus Tk. Kasasi : 6 (enam) Perkara.

No.

1.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Tgl putus


Pengadilan

12-04-2011

27-10-2011

21-11-2011

Banding

Tanggal Kasasi

106/Pid.B/2011/PN.

Delo M. Saleh Bin

Pl.R

Maradan

508/Pid.B/2009/PN.

Helson Anggen, B.Sc

09-08-2010

04-04-2011

23-05-2011

249/Pid.Sus/2015/PN

Ferdinandus Lau Bin

25-08-2015

-

26-08-2015

Plk

Benyamin Mau

4.


Alfian Bin Rusdian

31-08-2016

-

01-09-2016

5.

158/Pid.Sus-LH/2016/

Sumpeno Bin Misroji

14-06-2016

15-08-2016

07-09-2016

Juita Binti Tupel Jalin

29-09-2016

-

05-10-2016

2.

Pl.R 3.

PN Plk 6.

309/Pid.Sus-LH/2016/ PN Plk


Hal. 30

LAPORAN TAHUNAN 2016 g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dalam tahap Tk. Kasasi dicabut : 1 (satu) Perkara. No.

1.

Nomor Perkara

14/Pid.Sus/2016/PN.

Nama Terdakwa

Topan Bin Ramin


Tgl putus

Tanggal

Pengadilan

Kasasi

16-02-2016

28-04-2016

Banding 19-05-2016

Plk

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL. b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL. c. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK :NIHIL. d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL. e. PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL. f.

PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL.

g. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL. h. PutusanPengadilan Tk. I yang dikuatkanTk Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :NIHIL.


Hal. 31

LAPORAN TAHUNAN 2016 i.

PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL.

j.

PutusanPengadilan Tk. I yang dibatalkanTk Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL.

k. PutusanPengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL. l.

PutusanPengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK :NIHIL.

m. PutusanPengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : NIHIL. n. PutusanPengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL. o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK :NIHIL. p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK : NIHIL. q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK :NIHIL. r.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK :NIHIL.


Hal. 32

LAPORAN TAHUNAN 2016 s. Putusan Pengadilan Tk. I yang belum diputus tahap Tk. PK : 1 (satu) Perkara.

No.

1.

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

189/

Novia Rosalin

Pid.Sus/

Ariyani Binti

2016/PN

Arirario Numbat

Plk

Balantek

Tgl putus Pengadilan Tk.I 01-06-2016

Tgl putus

Tgl putus

Pengadilan

Tingkat

Banding

Kasasi

-

-

Tanggal permohonan Peninjauan Kembali 25-10-2016

Kepaniteraan Tipikor 1. Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Sisa Perkara tahun 2015

5 Perkara


62 Perkara

Perkara Putus

58 Perkara


9 Perkara

Perkara banding

15 Perkara

Perkara Kasasi

12 Perkara

Perkara Peninjauan Kembali Perkara Grasi

1 Perkara -

Perkara

2. Rasio Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Terhadap Majelis 62 Perkara : 3 Majelis


Hal. 33

LAPORAN TAHUNAN 2016 3. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding : Tanggal Putus No

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Tanggal

Pengadilan Tingkat Pertama

1

Nomor 10/Pid.Sus-

Banding

SETIA BUDI

18 -04-2016

25-04-2016

Nomor 02/Pid.Sus-

Drs. SUHARTO BIN

16-05-2016

19-05-2016

TPK/ 2016/PN Plk

WITOHARJO

TPK/ 2016/PN Plk 2

b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding : Tanggal Putus No

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Pengadilan Tingkat Pertama

1 2.

3. 4. 5.

Nomor 54/Pid.SusTPK/ 2015/PN Plk Nomor 57/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN Plk Nomor 24/Pid.SusTPK/ 2016/PN Plk

Tanggal Banding

FRIED ASAHEL, SE

12-01-2016

18-01-2016

HERRY REONARDO ALS. HERRY BIN TITUS PAULUS TAHANAN Dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE drg. SRI PURWANTI ANAK DARI MARGINO HUSODO SURYO HANDOKO, SE

24-02-2016

02-03-2016

24-02-2016

02-03-2016

01-08-2016

01-08-2016

14-10-2016

18-10-2016

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima Tingkat Banding : No

-

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Pertama

Tanggal Banding

-

NIHIL

-

-


Hal. 34

LAPORAN TAHUNAN 2016 d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diputus Tingkat Banding : Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Pertama

Tanggal Banding

No

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

1

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Plk

ALIMIN JAMHURI BIN H. JAMHURI

24-10-2016

26-1-2016

2


07-11-2016

14-11-2016

3


I. WAHYUDI A.Ma BIN YUSAN II. ANTHON AFHAN, A.Md BIN H. ZAMZAM I. MULYANTO, ST BIN SUMIDI

07-11-2016

14-11-2016

4


Ir. TOGU SILITONGA BIN MARTUA SILITONGA

14-11-2016

21-11-2016

5


M. MAHFUDIN NOOR BIN MARHASAN ARSYAD

15-11-2016

21-11-2016

6


HERIYONO PANTIE BIN BARTHUS (Alm)

23-11-2016

29-11-2016

7.

Nomor 42/Pid.SusTPK/2016/PN Plk

BOLUNIUS IJAR BIN IJAR

23-11-2016

29-11-2016

8.

Nomor 40/PId.SusTPK/2016/PN Plk

ANDREY DULU, S.Sos,MAP BIN YUDA KARANI (Alm)

07-12-2016

14-12-2016

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam tahap Banding dicabut: No

Nomor Perkara

Nama Terdakwa


Tanggal Banding

-

-

NIHIL

-

-

4. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi : No

Nomor Perkara -

Nama Terdakwa

-


NIHIL

Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Pertama -

Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Banding -

Hal. 35

LAPORAN TAHUNAN 2016 b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi : N

Nama Nomor Perkara

No

Terdakwa

1 Nomor 53/Pid.Sus-TPK/ 1

MARSON

2015/PN Plk

MARKUSIN

Nomor 5/PID.SUS-

SALEH

Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Pertama 23-11-2015

Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Banding 11-01-2016

19-1-2016

14-12-2015

1-2-2016

18-2-2016

Tanggal Kasasi

TPK/2014/PT.PLK Nomor

FAHRUDIN

250/Pid.Sus/TPK/2016/PN

BIN BAKERI

2.

Plk Nomor 7/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding dan tidak dapat diterima Tingkat Kasasi : N Nomor Perkara

Nama Terdakwa

No

1.

Nomor 56/Pid.Sus-

Drs. YUSUF

TPK/2015/PN Plk

SASMITA



1-2-2016

10-2-2016

18-2-2016

Tanggal Kasasi

Nomor 6/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK 2.

Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Plk

ETIANA

BINTI

14-12-2015

ELOR

Nomor 2/PID.SUSTPK/2016/PT.PLk 3.

Nomor 45/Pid.Sus-

DADANG WAHYUDI

TPK/2015/PN Plk

BIN YUSRIANSYAH

14-12-2015

10-2-2016

18-2-2016

Nomor 01/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK 4.

Nomor 54/Pid.Sus-

FRIED ASAHEL, SE

TPK/2015/PN Plk

BIN PANUS R.

Nomor 3/PID.SUS-

BADJAU

12-1-2016

30-3-2016

18-4-2016

TPK/2016/PT.PLK 5.

Nomor 10/Pid.Sus-

SETIA BUDI

18-4-2016

17-6-2016

30-6-2016

TPK/2016/PN Plk Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK


Hal. 36

LAPORAN TAHUNAN 2016 d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dikuatkan Tingkat Kasasi : No.

-

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

-

NIHIL


Tanggal Putus Pengadilan Tanggal Tingkat Kasasi Banding

-

-

-

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding dan dibatalkan Tingkat Kasasi : No

Nomor Perkara

-

f.

-

Nama Terdakwa


NIHIL

Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Banding

-

Tanggal Kasasi

-

-

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Banding yang belum diputus Tingkat Kasasi :

No

1

2

3

4

5

Nomor Perkara Nomor 51/Pid.SusTPK/ 2015/PN Plk Nomor 8/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK Nomor 57/Pid.SusTPK/ 2014/PN Plk Nomor 4/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK Nomor 58/Pid.SusTPK/ 2015/PN Plk Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK Nomor 02/Pid.SusTPK/ 2016/PN Plk Nomor 7/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK Nomor 19/Pid.SusTPK/ 2016/PN Plk Nomor 8/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK



17-2-2016

HERRY REONARDO ALS. HERRY BIN TITUS PAULUS TAHANAN dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE BIN Y.B MANGINTE

24-2-2016

12-5-2016

31-5-2016

24-2-2016

12-5-2016

31-5-2016

Drs. SUHARTO BIN WITOHARJO

16-5-2016

27-7-2016

11-8-2016

drg, SRI PURWANTI ANAK DARI MARGINO HUSODO

1-8-2016

29-9-2016

14-10-2016

Nama Terdakwa H. FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI


Tanggal Kasasi

Hal. 37

LAPORAN TAHUNAN 2016 g. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Banding yang dalam tahap Kasasi dicabut : N No

Nomor Perkara

Nama Terdakwa


-

NIHIL

-


Tanggal Kasasi

-

-

5. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Peninjauan Kembali - Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Banding / Kasasi yang belum Putus Tingkat Peninjauan Kembali :

No

1

Nama Terdakwa

Nomor Perkara

Nomor:36/Pid.B/ 2010/PN. Pl.R Nomor:30/Pid. Sus/2011.PT.PR Nomor:580K/Pid. Sus/ 2013

Drs. HUBER DOYOM



Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Kasasi 12-09-2013

Tanggal Peninjauan Kembali 22-3-2016

Kepaniteraan Perdata 1. Rekapitulasi Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Sisa Perkara tahun 2015

47 Perkara


187 Perkara

Perkara Putus

189 Perkara


45 Perkara

Perkara Banding

28 Perkara

Perkara Kasasi

27 Perkara

Perkara Peninjauan Kembali


2 Perkara

Hal. 38

LAPORAN TAHUNAN 2016 2. Rasio Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2015 Terhadap Majelis 187 Perkara : 5 Majelis 3. Putusan yang diajukan Banding: a. Putusan Pengadilan Tk I Yang Di Kuatkan Tk Banding NO.

NOMOR PERKARA

PARA PIHAK

1

Nomor 98 / Pdt.G/2015/PN Plk

Yuliani Wahdah Vs Suyetemi

2


Luise Line Vs Abeng Rusmadi

3


Roby A Toefak Vs meyni

4


Yopi Permana Vs Suliyati

5


Dewik Darhamsyah Vs Yeri

6


M. Handayani Vs Harun Asnawi

7


Sumardi Vs Christopel Helman

8 9

Nomor 08 / Pdt.G/2015/PN Plk Nomor 118 / Pdt.G/2015/PN Plk

Diki Kamarudin Vs Anastasia Isak Vs Kelsae


Ny. Ampung L mathias Vs Asten E Yohanis

10

b. Putusan Pengadilan Tk I Yang Di Batalkan Tk Banding NO.

NOMOR PERKARA

PARA PIHAK

1


Benon Vs Wensi

2 3

Nomor 56 / Pdt.G/2015/PN Plk Nomor 172 / Pdt.G/2015/PN Plk

H.Rusmadi Vs H.Misran PT.Berkala Maju Bersama Vs Evert Hari Mulya

4


PT.Ramin Membangun Vs Apan Donis

5


Norman Vs CIMB


Hal. 39

LAPORAN TAHUNAN 2016 c. Putusan Pengadilan Tk I yang tidak dapat di terima di tingkat Banding NO.

NOMOR PERKARA


1

PARA PIHAK

Haji Wahyuni Vs Ny Jasmah

4. Perkara Kasasi Tahun 2016 a. Putusan Pengadilan Tk I Yang Di Kuatkan Banding Dan Di Kuatkan Tk Kasasi NO.

NOMOR PERKARA

PARA PIHAK

1

Nomor 02 / Pdt.G/2014/PN

Dahem D Anjut Vs Ade Suryadi

2


CV Minosari Vs Sarana Kalteng Ventura

3

Nomor 19 / Pdt.G/2013/PN Plr

Jaya A Gasan Vs PT astra Sedaya Finance

4


Exmonson Siman Limin Vs T.Paomin

5


Maulidah Vs H.Rusmadi

6


Drs.H.Haris Fadilah Vs H.SAYUTI

7


David Junianto Vs Martini Susanti

8

Nomor 136 / Pdt.Plw/2013/PN Plr

Yunse Vs Agus Setyawan

9

Nomor 99/ Pdt.G/2014/PN Plk

Sintan Asi Vs Drs Yudinantir

10


PT.KARYA BUMI Makmur Vs BPN Kota

11


Gunawan Toendan Vs H.M.Riban Satia

12


Haji Ratian Siswo Vs Arliansyah

13


Djarot Srie Lugiyanto Vs Yuslina Siregar

14


Endawani Vs Deseriantoni

15


Haji Rustam Vs Aban Syahran

16


Drs.Cornelius David Vs Elly Natlina


Hal. 40

LAPORAN TAHUNAN 2016 5. Putusan yang diajukan Penijauan Kembali ( PK ) a. Perkara Peninjauan Kembali Yang Di Tolak Di Tingkat PK NO.

NOMOR PERKARA

PARA PIHAK

1 NIHIL

Kepaniteraan PHI 1. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Sisa Perkara tahun 2015

4 Perkara


11 Perkara

Perkara Putus

12 Perkara


3 Perkara

Perkara Kasasi

3

Perkara, 1 perkara putus,

belum putus = 1 perkara Perkara Peninjauan Kembali

- Perkara

2. Rasio Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Terhadap Majelis 11 Perkara : 2 Majelis

3. Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Kasasi


Hal. 41

LAPORAN TAHUNAN 2016 a. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Kasasi : Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Pertama

No.

Nomor Perkara

Para Pihak

1

Nomor : 1/Pdt.SusPHI/ 2015/PN Plk Nomor : 8/Pdt.SusPHI/ 2015/PN Plk Nomor : 9/Pdt.SusPHI/2015/PN.Plk

Yasintus PT. Buana Guna Jaya Ardiansyah, Dkk Bumihutani Lestari Irpan, Dkk PT. Adiyaksa Dharma Satya PT. Sakti Mait jaya Langit Suryadi Lambang, Dkk PT. Lifere Agro Kapuas Abdul Kadir, Dkk PT. Lifere Agro Kapuas Ir. Fransiscus PT. Katingan Indah Utama

2 3

4

Nomor : 10/Pdt.SusPHI/2015/PN.Plk

5

Nomor : 2/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plk Nomor : 3/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plk Nomor : 6/Pdt.SusPHI/2-16/PN.Plk

6. 7

06 -01-2016

Tanggal Kasasi 07-01-2016

15-03-2016

21-03-2016

16-03-2016

21-03-2016

17-02-2016

20-04-2016

08-06-2016

21-06-2016

09-06-2016

22-06-2016

13-10-2016

24-10-2016

b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibatalkan Tingkat Kasasi :

No

Nomor Perkara

Nama Para Pihak


Tanggal Kasasi

NIHIL

c. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dapat diterima Tingkat Kasasi : No

Nomor Perkara

Nama Para Pihak


Tanggal Kasasi

-

-

NIHIL

-

-


Hal. 42

LAPORAN TAHUNAN 2016 d. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diputus ditingkat Kasasi : No

Nomor Perkara

Nama Para Pihak


Tanggal Kasasi

1


Irpan, Dkk

16-03-2016

21-03-2016

08-06-2016

21-06-2016

09-06-2016

22-06-2016

2


3


PT. Adiyaksa Dharma Satya Lambang, Dkk PT. Lifere Agro Kapuas Abdul Kadir, Dkk PT. Lifere Agro Kapuas

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam tahap Kasasi dicabut : No

1

Nomor Perkara

Nomor:6/Pdt.SusPHI/2-16/PN.Plk

Nama Para Pihak


Tanggal Kasasi

Ir. Fransiscus

13-10-2016

24-10-2016

PT. Katingan Indah Utama

4. Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Kasasi : No

Nomor Perkara

Nama Para Pihak


Tanggal Putus Tingkat Kasasi

1

Nomor : 1/Pdt.SusPHI/ 2015/PN Plk

Yasintus

06 -01-2016

07-01-2016

15-03-2016

21-03-2016

2

Nomor : 8/Pdt.SusPHI/ 2015/PN Plk

PT. Buana Guna Jaya Ardiansyah, Dkk Bumihutani Lestari


Hal. 43

LAPORAN TAHUNAN 2016 b. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum diputus Tingkat Kasasi : No

1

2

3

Nomor Perkara




Nama Para Pihak


Tanggal Kasasi

16-03-2016

21-03-2016

08-06-2016

21-06-2016

09-06-2016

22-06-2016

Irpan, Dkk PT. Adiyaksa Dharma Satya Lambang, Dkk PT. Lifere Agro Kapuas Abdul Kadir, Dkk PT. Lifere Agro Kapuas

5. Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 Yang Diajukan Peninjauan Kembali -

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Kasasi yang belum Putus Tingkat Peninjauan Kembali :

No

Nomor Perkara

Nihil

Nama Para Pihak



Tanggal Putus Pengadilan Tingkat Kasasi

Tanggal Peninjauan Kembali

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


Hal. 44


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung a.

Pengadaan Tidak ada Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung pada tahun anggaran 2016.

b.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Untuk tahun anggaran 2016

ini Pengadilan Negeri Palangka Raya

mendapatkan anggaran Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 135.800.000 , Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa Pagar Gedung kantor sebesar Rp. 6.200.000,- dan Rumah Dinas Kantor sebesar Rp. 16.740.000,Rekapitulasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Output Yang

Anggaran yang

Anggaran

dihasilkan

tersedia

Yang digunakan

Pemeliharaan

Terselenggaranya

Rp. 135.800.000,-

Rp 131.741.950,-

Gedung kantor

gedung

&

perkantoran yang

Halaman

bersih, rapi, indah

Kantor,

dan nyaman Rp. 22.940.000,-

Rp. 21.090.000,-

No 1

2

Kegiatan

Pemeliharaan Pagar dan

Ket

Kantor Rumah

DInas

c.

Penghapusan Proses penghapusan pada sarana / prasarana gedung tahun anggaran 2016 tidak ada.


Hal. 45


Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a.

Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada tahun anggaran 2016 terdiri atas :  Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 94.940.000, Pengadaan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 75.000,000, Pengadaan Genset, AC dan Toren Air dengan anggaran sebesar Rp. 384.000.000,-

Rekapitulasi Pengadaan Fasilitas Gedung No 1

Kegiatan Pengadaan sarana

Output Yang

Anggaran yang

Anggaran

dihasilkan

tersedia

Yang digunakan

Ket

Terselenggaranya dan kebutuhan

prasarana

di perkantoran untuk

lingkunagan MA meningkatkan RI :

pelayanan kepada masyarakat

-

Perangkat

Rp. 94.000.000,-

Rp. 93.950.000,-

Rp. 75.000.000,-

Rp. 74.600.000,-

Rp. 384.000.000,-

Rp. 382.110.000,-

Pengolah Data -

Fasiltas Perkantoran

-

Genset, AC, dan

Toren

Air


Hal. 46


b.

Pemeliharaan Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2016 terdiri dari pemeliharaan :  Kendaraan Dinas  AC Ruanagan  Peralatan Pengolah data berupa Komputer dan Laptop  Printer  Faximile Rekapitulasi Pemeliharaan Fasilitas Gedung

No

1

Kegiatan

Output Yang

Anggaran yang

Anggaran

dihasilkan

tersedia

Yang digunakan

Pemeliharaan

Terselenggaranya

Rp. 106.920.000

Peralatan dan

kebutuhan

Mesin :

perkantoran

- Kendaraan

untuk

Dinas - Ac Ruanagan

Ket

Rp. 106.793.756,-

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

- Komputer/ Laptop - Printer - Faximile

c.

Penghapusan Proses penghapusan pada

sarana / prasarana fasilitas gedung tahun

anggaran 2016 tidak ada.


Hal. 47


D. PENGELOLAAN KEUANGAN Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016, terdiri dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana berikut : NO. 1.

URAIAN Program

PAGU (Rp)

Peningkatan

Realisasi

Persetase

Rp)

(%)

122.859.000,-

121.441.200,-

98,85%

10.300.666.000,-

9.623.148.079,-

93,42%

553.000.000,-

550.660.000,-

99,58%

10.976.525.000,-

10.295.249.279,-

93,79%

Manajemen Peradilan Umum (DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum) 2.

Program

Dukungan

Manajemen

Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA BUA) 3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung (DIPA BUA) JUMLAH……..

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Dengan Pagu anggaran Rp. 10.300.666.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp.9.623.148.079,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai realisasi 93,42%. Program ini


Hal. 48

LAPORAN TAHUNAN 2016 dilaksanakan

bertujuan

mewujudkan

tersedianya

dukungan

manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran. Program ini hampir mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan

sarana

prasarana,

organisasi

dan

administrasi,

sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas. 2. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung Dengan pagu anggaran Rp. 553.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) Terealisasi sebesar Rp. 550.660.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau mencapai 99,58 %. Program ini dapat

dikategorikan

sudah

mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua) tahun berjalan yaitu :

TAHUN 2015 2016 Dari

PAGU (RP) 12.979.990.000

REALISASI (RP) 12.133.144.854

% 93,48%

10.853.666.000

10.173.808.097

93,74%

uraian

tabel

di

atas,

terlihat

terserapnya DIPA dari tahun ke tahun

bahwa

perbandingan

mengalami kenaikan yang

mana realisasi tahun 2015 sebesar 93,48% dan 2016 sebesar 93,74%.


Hal. 49

LAPORAN TAHUNAN 2016 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Dengan pagu Rp.122.859.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terealisasi sebesar

Rp 121.441,200,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat

Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) mencapai 98,85%. Untuk tahun Anggaran 2016 pagu yang terserap

dengan target,

meskipun belum mencapai 100%. Program ini bertujuan untuk terlaksananya dana operasional yang dapat mendukung penyelesaian kelengkapan berkas perkara di tingkat pertama,

adapun pokok

kegiatannya adalah : -

Pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum

-

Pembebasan Perkara Perdata Prodeo

-

Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu

-

Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan

-

Pelaksanaan PHI ( dibawah 150 juta)

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu : - Terwujudnya standarisasi kelengkapan formal berkas perkara di tingkat pertama. - Meningkatnya aparatur/ tenaga teknis di Pengadilan Negeri Palangka

Raya

yang

professional

dalam

rangka

melayani

masyarakat pencari keadilan.


Hal. 50


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilam yang Agung, Pengadilan Negeri Palangka Raya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Teknologi Informasi terpadu. Secara garis besar perangkat keras dan perangkat lunak pendukung kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut : a. Perangkat Keras (Hardware) Perangkat keras yang ada pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut : No

Nama Perangkat

Jumlah

Keterangan

1

Server

3 Unit

Dalam Kondisi Baik

2

Router

1 Unit

Dalam Kondisi Baik

3

Switch Hub

1 Unit

Dalam Kondisi Baik

4

Netware Interface External

6 Unit

Dalam Kondisi Baik

5

P.C unit

30 Unit

Dalam Kondisi Baik

6

Laptop

8 Unit

2 Dalam Kondisi Rusak

7

Peralatan

5 Buah

Dalam Kondisi Baik

Jaringan

Lainnya 8

Camera Digital

1 Unit

Dalam Kondisi Baik

9

Monitor

2 Buah

Dalam Kondisi Baik

10

Printer

14 Unit

Dalam Kondisi Baik

11

CCTV

4 Unit

Dalam Kondisi Baik

12

Mesin Absensi

1 unit

Dalam Kondisi Baik


Hal. 51


Sound System

14

Uninterruptible

Power

3 Buah

Dalam Kondisi Baik

8 Buah

Dalam Kondisi Baik

Supply (UPS)

b.

15

Pesawat Telephone

1 Buah

Dalam Kondisi Baik

16

Facsimile

1 Buah

Dalam Kondisi Baik

17

Internet

1 Buah

Dalam Kondisi Baik

18

Hardisk

1 Buah

Dalam Kondisi Baik

19

Speaker komputer

6 Buah

Dalam Kondisi Baik

20

Tape Recorder

2 Buah

Dalam Kondisi Baik

21

CPU

1 Buah

Dalam Kondisi Baik

Perangkat Lunak ( Software) Aplikasi Berbasis Internet Aplikasi berbasis internet yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah :

Nama Aplikasi

Keterangan

Alamat dan Gambaran

Website

Adalah aplikasi berbasis website yang berisi

Pengadilan

Profil, Transparasi Laporan, kegiatan, berita

Negeri Palangka

Pengadilan, Info Perkara, Putusan dan

Raya

Pengumuman Pengadilan Negeri Palangka

http://www.pn-palangkaraya.go.id/

Raya

SIPP/CTS

Adalah aplikasi berbasis website yang

(Kepaniteraan)

dikeluarkan

oleh

Direktorat

http://sipp.pn-palangkaraya.go.id/

Jenderal

Badilum untuk semua Pengadilan Negeri


Hal. 52

LAPORAN TAHUNAN 2016 Direktori Putusan

Adalah Aplikasi yang digunakan untuk

MA RI

mengupload perkara yang menempuh

(Kepaniteraan)

upaya hokum baik banding, kassi maupun

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pnpalangkaraya

PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap .

Siwas

Adalah

(Kepaniteraan)

disediakan

aplikasi oleh

pengaduan Badan

yang

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Komdanas

Aplikasi yang mengolah data Laporan

(Kesekretariatan)

bagian

Umum

dan

www.komdanas.mahkamahagung.go.id

Keuangan,

Kepegawaian dan Perencanaan.

SAPK BKN

Adalah Aplikasi yang dikeluarkan olen BKN

(Kesekretariatan)

bertujuan kepegawaian

untuk setiap

pengelolaan satker

https://sapk.bkn.go.id/

data

lembaga

menuju pengelolaan data kepegawaian berbasis IT


Hal. 53

LAPORAN TAHUNAN 2016 SIMPEG MA RI

Adalah Aplikasi yang dikeluarkan olen MA

(Kesekretariatan)

RI bertujuan untuk pengelolaan data

http://116.0.6.162/simpeg/login.wgx

system informasi kepegawaian.

Aplikasi SIMAN (Kesekretariatan)

Sistem

Manajemen

Aset

Negara

merupakan system aplikasi yang dibangun dengan tujuan: -

Membangun database asset Terpusat dengan memberikan otorisasi akses kepada masing-masing user.

-

Membangun sistem informasi aset Negara yang standar untuk Pengelola Barang dan Pengguna.

-

Membangun sistem otomasi proses pengajuan,

perencanaan,

pemeliharaan,

pemanfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan pengelolaan akurat,cepat,

asset

sehingga

BMN

menjadi

efisien

-

Membangun sistem monitoring secara online dan realtime yang dapat diakses Pengelola dan Pengguna

serta

Barang

terokumentasi secara digital. -

Membangun sistem yang dapat memudahkan dan mempercepat penyajian informasi terkait pengelolaan BMN secara akurat dan up to date.

SIRUP

SIRUP

adalah

(Kesekretariatan)

Informasi Pengadaan

Rencana

Sistem

https://sirup.lkpp.go.id/sirup

Umum

berbasis Web

based) yang sarana

aplikasi

(Web

fungsinya sebagai

atau

alat

untuk

mengumumkan RUP.


Hal. 54

LAPORAN TAHUNAN 2016 Aplikasi SMART

Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan

(Kesekretariatan)

realisasi anggaran

E-Monev

Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan

Bappenas

realisasi anggaran ke Bappenas

http://monev.anggaran.depkeu.go.id

http://e-monev.bappenas.go.id

(Kesekretariatan)

Aplikasi

merupakan

sebuah

rkakldipa Online

informasi berbasis web di lingkup Direktorat

Jenderal

sistem

http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id

Anggaran

yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sendiri dalam hal ini Unit Teknis DJA (Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III), Kementerian Eselon

I

/

dari

Lembaga,

Unit

Kementerian

/

Lembaga, dan Juga Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah sebuah Kementerian / Lembaga untuk

mengakses

informasi


Hal. 55

LAPORAN TAHUNAN 2016 mengenai

referensi

Program,

Kegiatan, Output, Satker

yang

dimiliki oleh masing-masing K/L, mengunduh

ADK RKAKL hasil

dari proses revisi RKAKL yang dilakukan

sebuah

K/L,

Unit

Eselon I K/L, ataupun Satuan Kerja, dan juga untuk melakukan Penelaahan RKAKL secara online antara Unit Eselon I K/L dengan Unit Teknis DJA (Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III) dan Bappenas.

Aplikasi RKAKL DIPA Online ini terdiri dari 5 modul antara lain : 1.Modul Referensi 2.Modul RKAKL 3.Modul Penelaahan Online 4.Modul Download ADK dan PDF DIPA RKAKL 5.Modul Utility

e-rekon-lk

Adalah aplikasi berbasis web yang

(kesekretariatan)

dikembangkan dalam rangka

http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login

proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi Sistem  Merupakan

Sistem

Informasi

Perbendaharaan

yang menggabungkan beberapa

dan

fungsi,

Anggaran

Negara (SPAN)

Anggaran,

(kesekretariatan)

Anggaran,

seperti

www.span.depkeu.go.id/

Perencanaan Pelaksanaan

Manajemen

Kas,

Akuntansi & Pelaporan dalam satu sistem aplikasi.


Hal. 56

LAPORAN TAHUNAN 2016  Merupakan pengelolaan

suatu

sistem

 merupakan program transformasi berskala

keuangan

negara

besar di bidang keuangan negara yang

yang

mengintegrasikan

bertujuan

meningkatkan

efisiensi,

pengelolaan keuangan ke dalam

efektivitas, akuntabilitas dan transparansi

satu

dalam

sistem

meliputi

terintegrasi,

fungsi

pelaksanaan

yang

penganggaran,

anggaran

dan

pengelolaan

perbendaharaan penyempurnaan

pertanggungjawaban keuangan

pemanfaatan

negara.

terintegrasi.

anggaran

dan

negara

melalui

proses

teknologi

bisnis

dan

informasi

yang

 SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan

Kemenkeu

dan

untuk

mendukung

otomatisasi

sistem

dari

pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi

adalah

sistem

informasi

yang

Sistem

dikelola

oleh

Informasi

Kemenkeu,

PNBP

memfasilitasi pengelolaan PNBP,

Online, atau

yang

SIMPONI

perencanaan PNBP, sistem billing,

(kesekretariatan)

dan sistem pelaporan PNBP.

Aplikasi e- Billing

Adalah metode pembayaran pajak

/Surat Setoran

secara elektronik menggunakan

Elektronik (SSE)

Kode Billing. Kode Billing sendiri

(kesekretariatan)

adalah

Ditjen

Anggaran

dalam

rangka

meliputi:

kode

www.simponi.kemenkeu.go.id

sistem

identifikasi

http://www.pajak.go.id/e-billing

yang

diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran

pajak

yang

akan

dilakukan Wajib Pajak.


Hal. 57

LAPORAN TAHUNAN 2016 Simari

Merupakan aplikasi yang dibangun oleh

(kesekretariatan)

Biro Hukum dan Humas yang berada di bawah

badan

Urusan

http://www.simari.mahkamahagung.go.id

Administrasi

Mahkamah Agung RI yang mencakup di dalamnya, yakni sistem informasi administrasi

perkara,

sistem

informasi

kepegawaian,

sistem

informasi

keuangan,

sistem

informasi

perencanaan,

sistem

informasi

aset

dan

sistem

informasi logistik. Aplikasi

Adalah

aplikasi yang dibuat untuk

Perpustakaan

mengelola perpustakaan secara online.


http://www. perpustakaan.pn-palangkaraya.go.id/

Hal. 58

LAPORAN TAHUNAN 2016 Aplikasi Tidak Berbasis Internet Aplikasi

yang

tidak berbasis internet yang digunakan Pengadilan Negeri

Palangka Raya adalah : Nama Aplikasi GPP

Keterangan Adalah mengelola

Aplikasi Gaji

Gambaran Yang Pokok

Pegawai, Uang makan, dan Uang Lembur.

SAIBA

Adalah

aplikasi

mengelola

yang

Pelaporan

Keuangan yang berbasis akrual

SPM

Adalah

aplikasi

dipergunakan

yang untuk

membuat surat perintah pembayaran dan Surat

Perintah Membayar


Hal. 59

LAPORAN TAHUNAN 2016 SILABI

Silabi adalah aplikasi yang digunakan

untuk

pengelolaan Pembendahraan

seperti

membuat kwitansi, Berita Acara dan LPJ

RKAKL

Adalah

aplikasi

yang

digunakan

untuk

mengolah

Rencana

Anggaran Satker.

PIN PPSPM

PIN

PPSPM

identification

adalah number

yang digunakan sebagai tanda tangan elektronik Pejabat Penandatangan SPM

(PPSPM)

memastikan

untuk keaslian

SPM dan ADK SPM yang dikirim ke

KPPN. Pin

PPSPM

diterapkan

sebagai

langkah

pengamanan

untuk

mengantisipasi tindakan pemalsuan beberapa

SPM kali

yang

pernah

terjadi


Hal. 60

LAPORAN TAHUNAN 2016 PERSEDIAAN

Adalah

aplikasi

yang

digunakan untuk mengelola data

persediaan

barang

konsumsi

Aplikasi

Adalah

Konfirmasi

digunakan

dan

Koreksi

Penerimaan

aplikasi

yang untuk

mengkonfirmasi setoran Pajak, SSBP, SSPB

Negara (K2PN)

SIMAK BMN

Adalah aplikasi untuk mengolah data Aset Negara untuk tingkat Satker


Hal. 61

LAPORAN TAHUNAN 2016 SIMAK BMN Adalah aplikasi untuk mengolah WILAYAH

data Aset Negara untuk Tingkat Wilayah

Aplikasi

Adalah

Simantap

digunakan

(Sistem Manajemen Tanah Pemerintah)

aplikasi

pelaksanaan identifikasi

yang untuk

kegiatan dan

pendataan BMN berupa tanah.

F. REGULASI 2016 Pengertian Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah peraturan. Secara lengkap regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.


Hal. 62

LAPORAN TAHUNAN 2016 1. Manajemen Perubahan : No.

Manajemen Perubahan

Pencapaian

1.

Perubahan pola pikir dan

Pimpinan tertinggi terlibat secara aktif

budaya kinerja

berkelanjutan

dalam

pelaksanaan

dan

Reformasi

Birokrasi. 2. 3.

Telah dibentuk Tim Akreditasi

Pengadilan Negeri Palangka Raya terus berbenah untuk

Penjamin Mutu ( TAPM)

mendapatkan akreditasi.

Penyelenggaraan Persidangan

kepuasan

pengguna

pengadilan,

pelayanan

pengadilan yang terjangkau serta kepercayaan masyarakat pada pengadilan

2. Perundang-undangan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Ketua Pengadilan Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan selama tahun 2016 meliputi : NO. 1.

PERIHAL

NOMOR

Penunjukan Admin dan Operator 022/KPN/SK/2/2016 Sistem

Informasi

Perkara

(SIPP),

Direktori

TANGGAL 5 Pebruari 2106

Penelusuran Website

Putusan

dan pada

Pengadilan Negeri Palangka Raya 2.

Tim Penyusun LKjIP Th. 2015

026/KPN/PN.Plk/II/2016

15 Pebruari 2016


Uraian tugas (Job Descriptions) 030/KPN/KP.04.5/SK/2/2016 Ketua,

Wakil

Ketua,

22 Pebruari 2016

Hakim,

Hakim AdHoc PHI, Hakim AdHoc Tipikor,

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan

Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/

Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya 4.

Surat

Perjanjian

Penyediaan W16-U1/031/HK.01.2/I/2016

4 Januari 2016

Pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan

Hukum

Pengadilan



Hal. 63


032/KPN/KP.04.5/SK/IV/2016

14 April 2016

Penunjukkan Petugas Notulen 033/KPN/KP.04.5/SK/4/2016

28 April 2016

Pembentukan Mutu

Tim

Penjamin

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya 6.

Rapat Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 7.

Pembentukan Tim Penyusunan 034/KP.00.2/V/2016

10 Mei 2016

SOP pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 8.

Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat

pada


036/WKPN/KP.04.5/SK/V/2016 Dicabut menjadi 067/KPN/KP.04.5/SK/9/2016

Perubahan Perincian Biaya Panjar W16-U1/038/HK.02/V/2016

12 Mei 2016 Dicabut menjadi 6 September 2016 26 Mei 2016

Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya 10.

041/KPN/KP.04.5/SK/7/2016

1 J uli 2016

Penunjukan Hakim Pengawas 042/KPN/KP.04.5/SK/7/2016

1 Juli 2016

Penunjukan Pembagian Tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya

11.

dan Pengamat Pengadilan Negeri Palangka Raya 12.

Penunjukan Hakim Humas Pada 043/KPN/KP.04.5/SK/7/2016

1 Juli 2016

Pengadilan Negeri palangka Raya 13.

Penunjukan Penanggung Jawab 048/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 dan Petugas Daftar

1 Juli 2106

Hadir

Masuk/ Daftar Hadir Pulang pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 14.

Penunjukan Pengawas Disiplin 049/KPN/KP.04.5/SK/7/2016 Kerja

dalam

1 Juli 2016

Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 15.

Penetapan Penjamin

Tim

Akreditas

Mutu/

Reformasi

Birokrasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya


051/KPN/KP.04.5/SK/VII/2016 Dicabut menjadi 064/KPN/KP.04.5/SK/9/2016

20 Juli 2016 Dicabut menjadi 2 September 2016

Hal. 64


Standar Operasional Prosedur 052/KPN/OT.00/SK/VII/2016 (SOP)

Pada

28 Juli 2016

Pengadilan

Negeri/Pengadilan

Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya 17.

Penanggung Jawab Pelaksana 055/KPN/KP.00.2/SK/8/2016

22 Agustus 2016

Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 18.

Petugas

Pelaksana

Informasi

Publik

Pengaduan

Pelayanan 056/KPN/KP.00.2/SK/8/2016 dan

22 Agustus 2016

Meja

pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya 19.

Badan 062/KPN/KOR.04.5/SK/9/2016

Pembentukan Pertimbangan

Jabatan

2 September 2016

dan

Kepangkatan (Baperjakat) 20.

Penunjukan Tim Telaah dan 063/KPN/HK.02/SK/9/2016

15 September 2016

Pengkaji Permohonan Eksekusi 21.

Penunjukan Petugas Pengelola 065/KPN/KP.04.5/SK/9/2016

27 September 2016

Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 22.

Penunjukan Role Model pada 070/KPN/SK/10/2016

25 Oktober 2016


Penunjukan Birokrasi

Tim Pada

Reformasi 075/KPN/KP.04.5/SK/11/2016

24 Nopember 2016

Pengadilan

Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A 24.

Penunjukan Hakim Pengawas 074/KPN/KP.04.5/SK/11/2016 Bidang

Kepaniteraan

dan

Dicabut menjadi

Dicabut menjadi

076/KPN/KP.04.5/SK/12/2016

8 Desember 2016

Mediator 093/KPN/KP.04.5/SK/12/2016

14 Desember 2016

Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan

Negeri

23 Nopember 2016

/Tipikor/

Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A 25.

Penunjukan

Hakim


Susunan

Majelis

Hakim 046/KPN/KP.04.5/SK/7/2016

Pengadilan Negeri Palangka Raya

Dicabut menjadi 1070/KPN/KP.04.5/SK/7/2016


01 Juli 2016 Dicabut menjadi 28 Juli 2016

Hal. 65

LAPORAN TAHUNAN 2016 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan dan Penguatan Organisasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah :  Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dan sesuai dengan beban kerja. 4. Penataan Tata Laksana Penataan Tata Laksana

Pencapaian

Standar Operasional Prosedur

Telah membuat dan menerapkan SOP.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM No. 1.

Penataan Sistem Manajemen SDM Pengusulan

dalam

jabatan

telah

Pencapaian Pengusulan

dalam

melalui Beperjakat

Struktural dan Fungsional

2.

Pengukuran Kinerja melalui SKP

Dokumen SKP

3.

Penempatan Pegawai

Berdasarkan

jabatan

pendidikan

dan

keahlian 4.

Database kepegawaian

Aplikasi SIKEP

5.

Pelatihan-pelatihan

Mengusulkan Pegawai Teknis dan Non

Teknis

untuk

mengikuti

Pelatihan. 6.

Penegakan

aturan

disiplin/kode

etik/kode perilaku

Adanya pemberian sanksi

dan

Penghargaan

6. Penguatan Akuntabilitas No. 1.

Penguatan Akuntabilitas

Pencapaian

Membentuk Tim penyusunanan

Adanya

LkjIP,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

RENSTRA

(Rencana

dokumen

SAKIP

(Sistem

Strategis) 2.

Menyusun Rencana Kerja


Adanya dokumen Rencana Kerja

Hal. 66


Melaksanakan

Pemuktahiran

Data

Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala melalui laporan SIMARI, Komdanas, e-monev Bappenas dan e-monev anggaran.

7. Penguatan Pengawasan No. 1.

Penguatan Pengawasan Rapat Rutin Bulanan

Pencapaian Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali guna mengetahui pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi guna menemukan solusinya.

2.

Pengawasan Intern

Telah dilakukan oleh hakim Pengawas Bidang dan dilaporkan setiap rapat rutin bulanan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik No.

1.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian

Pos Bantuan Hukum

Tersedianya Pos Bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

2.

Brosur

Tersedianya informasi masyarakat pencari keadilan


untuk

Hal. 67


Buku

Tamu

Dan

Kartu

Tamu

Tercapainya administrasi yang baik

4.

Kotak

Saran

dan

Pengaduan

Menindaklanjuti yang masuk

5.

Meja

Informasi

semua

Pengaduan

dan

pengaduan

6.

Komputer

Informasi

Memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mencari informasi DESK INFO

Pengunjung Sidang

7.

Mengembangkan Pengadilan

Website Negeri

Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang dikelola pengadilan Terpenuhinya informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

Palangka Raya


Hal. 68


BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Adapun maksud, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 adalah sebagai berikut: 1. Maksud Pengawasan a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. d. Untuk menilai kinerja.


Hal. 69

LAPORAN TAHUNAN 2016 2. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. 3. Fungsi Pengawasan a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana

mestinya, dan

aparat

peradilan

melaksanakan

tugasnya dengan sebaik-baiknya. c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan

yang

meliputi : kualitas putusan, waktu

penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah. Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a. Pengawasan Melekat Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif [PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Hal. 70

LAPORAN TAHUNAN 2016 dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pengawasan melekat telah

dilaksanakan

Pengadilan

sesuai

Negeri

dengan

Surat

Palangka

76/KPN/KP.04.5/SK/12/2016

Keputusan

Raya

Tanggal

08

Ketua

Nomor Desember

: 2016

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

dilingkungan

Pengadilan

Negeri/Tipikor/

Hubungan Indusrial Palangka Raya Kelas I A adalah sebagai berikut: NO.

NAMA HAKIM

KETERANGAN

1.

KASWANTO, SH.MH

Koordinator Pengawas

2.

ETRI WIDAYATI, SH.,MH

Hakim

Pengawas

Bidang

Pengawas

Bidang

Pengawas

Bidang

Pidana 3.

ITA WIDYANINGSIH, SH.,MH

Hakim Perdata

4.

ENAN SUGIARTO, SH.,MH

Hakim Hukum

5.

ALIASMAN PURBA, SE

Hakim Pengawas Bidang PHI

6.

ANUAR SAKTI SIREGAR, SH.,MH

Hakim

Pengawas

Bidang

Pengawas

Bidang

Tipikor 7.

AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH

Hakim

Umum dan Keuangan 8.

ATOK DWINUGROHO, SH

Hakim

Pengawas

Bidang

Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana 9.

ENAN SUGIARTO, SH.,MH

Hakim

Pengawas

Perencanaan,

TI

Bidang Dan

Pelaporan 10.

ERWANTONI, SH.,MH

Hakim

Pengawas

Bidang

Pelayanan Publik


Hal. 71

LAPORAN TAHUNAN 2016 Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sedangkan pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dilaksanakan biasanya 2 (dua) kali dalam setahun. b. Pengawasan Fungsional Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh

aparat

pengawasan

yang

khusus

ditunjuk

untuk

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada

tahun

2016

Pengadilan

Negeri

Palangka

Raya

mendapatkan kunjungan Pengawasan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut: NO. 1.

TIM PEMERIKSA -

H. ARSIL MARWAN BAHARUDDIN SIAGIAN Hj. SURYAWATI ASROFI


PERIHAL

WAKTU

Tindak Lanjut dari surat pengaduan Sdr. Fauziyah Novita Tajuddin, SH.,MH selaku kuasa hukum dari CV. Jaya Makmur tanggal 6 Oktober 2016.

22 Nopember 2016 s/d 25 Nopember 2016

Hal. 72


-

YOHANES DE BRITTO GUNADI H. SUDIRMAN S. DJUMAIN ASROFI

Tindak Lanjut dari surat pengaduan Sdr. Batuah usil buya dan nande, S.Pd., M.Pd tanggal 18 Agustus 2016.

27 Desember 2016 s/d 28 Desember 2016

B. EVALUASI Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah di tetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui brefing atau rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dari Evaluasi Pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.


Hal. 73


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah di tetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan. 2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut

belum

masyarakat

mampu

pencari

memenuhi

keadilan,

tuntutan

namun

berbagai

setidaknya

pihak

upaya

ini

merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya. 3. Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja. 4. Bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Laporan Tahunan

2016 ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.


Hal. 74

LAPORAN TAHUNAN 2016 B. REKOMENDASI 1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target yang ditentukan. 3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.


Hal. 75

HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS IA

Recommend Documents