HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A

PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111 Palangka Raya - Kalimantan Tengah Telepon / Fax (0536) 3221940 Website : www.pn-pangkaraya.go.id Email : [email protected]

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NOMOR : W16.U1/ 045 /OT.01.2/3/2017 Tentang PENETAPAN REVIU KE- II INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg ara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya ; b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya ; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya. Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009; Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ; 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG REVIU KE-II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA. Pertama

: Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palangka Raya mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Menghilangkan 5 (lima) sasaran kinerja utama beserta indikator kinerjanya. 2. Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acauan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu ke-II Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya 20152019.

Kedua

: Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

Keputusan

ini,

merupakan acuan yang digunakan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mereviu rencana strategis, menetapkan rencana kinerja

tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ; Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diperbaiki

sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Palangka Raya Maret 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

PARLAS NABABAN, SH.,MH NIP. 19610103 198512 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Nomor : W16.U1/ 045 /OT.01.2/3/2017 Tanggal : Maret 2017 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palangka Raya

REVIU KE-II INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

No.

1.

Kinerja Utama

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja

a. Persentase produktifitas memutus perkara

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

c.

Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

e. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjelasan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang di register Perbandngan antara Perkara yang diselesiakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara Perbandingfan antara sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini dengan jumlah sisa perkara tahun lalu Pebandingan antara jumlah perkara yang tidak diajukan kasasi terhadap putusan perkara banding yang putus tahun ini dengan jumlah perkara banding yang putus tahun ini Pebandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jumlah perkara pidana yang masuk

Penanggu ng jawab

Sumber Data

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

2.

Meningkatnya a. Persentase penyederhanaan keberhasilan proses penyelesaian penanganan perkara perkara melalui melalui mediasi pemanfaatan teknologi informasi b. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi/pemberitah uan

3.

Meningkatnya a. Persentase perkara akses peradilan yang bagi diselesaikan melalui masyarakat miskin pembebasan dan terpinggirkan biaya/prodeo

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling (zitting plaats)

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri se-Wilayah Kalimantan Tengah

 Hakim Majelis  Panitera

Perrbandingan antara informasi perkara menurut SIPP dengan informs perkara menurut laporan keadaan perkara secara manual Tersedianya informasi tentang kinerja peradilan dan manajerial

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan  Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara perdata yang masuk Perbandingan antara jumlah penyelesaian perkara yang dipercepat melalui pengaturan delegasi/pemberitah uan dengan jumlah perkara melalui pengaturan delegasi/pemberitah uan Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo dengan jumlah perkara perdata yang masuk Persentase perkara yang diselesaikan melalui siding keliling/zitting plaats dengan jumlah perkara perdata yang masuk bagi PN yang memiliki

zitting plaats c. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum 4.

Terwujudnya a. Integrasi informasi sistem manajemen perkara informasi yang secara elektronik terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel b. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

efisien (penguatan regulasi) 5.

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

c. Persentse pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan

secara efektif dan efisien yang dapat diakses oleh public Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan Seberapa besar databased yang dimiliki pengadilan dimanfaatkan oleh Badan Pengawas dari BPK

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

 Hakim Majelis  Panitera

 Laporan Bulanan  Laporan Tahunana

Perbandingan antara jumlah pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan tahun ini dengan jumlah tahun sebelumnya

 Hakim Majelis

 Laporan Bulanan

 Panitera

 Laporan Tahunana

Palangka Raya,

Maret 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

PARLAS NABABAN, SH.,MH NIP. 19610103 198512 1 001