PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111 Palangka Raya - Kalimantan Tengah Telepon / Fax (0536) 3221940 Website : www.pn-pangkaraya.go.id Email :
[email protected]
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: PARLAS NABABAN, SH.,MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama
: H. ARIF SUPRATMAN, SH.,MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Palangka Raya, 24 Maret 2017 Pihak Kedua
Pihak Pertama
H. ARIF SUPRATMAN, SH.,MH NIP. 19540314 198403 1 010
PARLAS NABABAN, SH.,MH NIP. 19610103 198512 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA NO.
Sasaran Program/
Indikator Kinerja
Target
Kegiatan 1.
Terwujudnya
proses a. Persentase produktifitas memutus
peradilan
pasti,
yang
100%
perkara
transparan
dan b. Persentase perkara yang
akuntabel
diselesaikan tepat waktu c. Persentase sisa perkara
100% 100%
tahun lalu yang diselesaikan tahun ini d. Persentase perkara yang
40%
tidak mengajukan upaya hukum e. Persentase perkara pidana
10%
melalui Sistem Peradilan Pidana Anak 2.
Meningkatnya
a. Persentase keberhasilan
penyederhanaan proses
penyelesaian perkara
penanganan
melalui mediasi
perkara
melalui pemanfaatan
b. Persentase percepatan teknologi
informasi
10%
10%
penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi/pemberitahuan
3.
Meningkatnya
akses a. Persentase perkara yang
peradilan bagi
diselesaikan melalui
masyarakat miskin dan
pembebasan biaya/prodeo
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang
10%
10%
diselesaikan melalui sidang keliling (zitting plaats) c. Persentase perkara yang
20%
terlayani melalui posyankum 4.
Terwujudnya
sistem a. Integrasi informasi perkara
100%
manajemen
secara elektronik
informasi
yang
terintegrasi dan menunjang
sistem
peradilan yang sederhana,
transparan
b. Transparansi kinerja
100%
peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)
dan akuntabel 5.
Terwujudnya
a. Persentase
pelaksanaan pengawasan
yang
100%
temuan
yang
100%
ditindaklanjuti kinerja b. Persentase
aparat peradilan secara
pengaduan
optimal
ditindaklanjuti. baik c. Persentse pemanfaatan
internal maupun
databased untuk
eksternal
pemeriksaan baik oleh
80%
Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) d. Persentase penurunan
50%
pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan 6.
Terwujudnya transparansi a. Persentase jabatan yang pengelolaan
sudah memenuhi standar
SDM lembaga peradilan
kompetensi sesuai dengan
berdasarkan
parameter obyektif
parameter obyektif
b. Persentase hakim yang telah
85%
85%
memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian c. Persentase pegawai yang
45%
telah mendapatkan pengembangan kompetensi d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif
85%
7.
Meningkatnya
a. Persentase terpenuhinya
pengelolaan manajerial
kebutuhan standar sarana
lembaga peradilan secara
dan prasarana yang
akuntabel,
mendukung peningkatan
efektif dan efisien
pelayanan prima
50%
b. Persentase peningkatan
85%
produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) c. Ikut mendukung
100%
terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) d. Persentase hasil monev dan
75%
hasil review yang dijadikan
feedback untuk analisa kebijakan e. Persentase tercapainya
85%
target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan
1.
KEGIATAN
ANGGARAN
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Rp. 10.290.297.000,-
Keuangan Badan Urusan Administrasi 2.
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Rp.
342.500.000,-
Rp.
165.860.000,-
Mahkamah Agung 3.
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Palangka Raya, 24 Maret 2017 Pihak Kedua
Pihak Pertama
H. ARIF SUPRATMAN, SH.,MH NIP. 19540314 198403 1 010
PARLAS NABABAN, SH.,MH NIP. 19610103 198512 1 001
