menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Tahun

2016,

Kepaniteraan

yang dan

intinya

memuat

Kesekretariatan

laporan

Pengadilan

pencapaian Negeri,

kinerja

Hubungan

Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu satu tahun 2016. Laporan

Akuntabilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2016 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2016. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan

Pengadilan

Negeri,

Hubungan

Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 ini.

1 LKjIP Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Tahun 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF Tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2016 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tertanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017. Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2016 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manuasia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang


menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dalam LKjIP ini tertuang indicator kinerja utama dari Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016. Program tersebut adalah: 1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR……………………………………… IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………. DAFTAR ISI …………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN …………………… …

6

A. Latar Belakang …………………….

6

B. Tugas dan Fungsi …………………

7

C. Struktur Organisasi ……………….

7

D. Rencana Strategis 2015-2019…...

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA .. ………………… A. Rencana Kerja ……………………….

12 12

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) 14 Tahun 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………..

16

A. Capaian Kinerja Organisasi ………

16

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ……

22

C. Realisasi Anggaran…………. .

39

BAB IV PENUTUP ……………………. ………………………

56

LAMPIRAN Struktur Organisasi …………………………


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut. Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah

satu

institusi

Negara

sesuai

dengan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

juga

berkewajiban

untuk

membuat

Laporan

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.


B. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai tugas utama yaitu: a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara. c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. d. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :


KETUA WAKIL KETUA Hakim

Panitera

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Hukum

Sekretaris

Panitera Muda Khusus

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

JABATAN FUNGSIONAL 1. Panitera Pengganti 2. Jurusita/Jurusita Pengganti 3. Pranata Peradilan

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Komputer 4. Fungsional Bendahara

GAMBAR. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 20 orang Hakim karier, 3 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 4 orang Hakim Ad Hoc Tipikor. 3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan 4. Sekretaris Selaku Pimpinan Kesekretariatan 5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi . 6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.


7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 26 orang, Juru Sita terdiri dari 6 orang dan Juru Sita Pengganti yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA terdiri dari 17 orang. D.

RENCANA STRATEGIS 2016 Rencana Strategis Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA diselaraskan dengan

arah

kebijakan

dan

program

Mahkamah

Agung

dimana

pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Adapun Visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA adalah: “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.


2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas

kepemimpinan

di

Pengadilan

Negeri

Yogyakarta. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA belum sepenuhnya terpenuhi sehingga para pencari keadilan merasa belum puas atas pelayanan Hukum yang diberikan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas atas pelayanan Hukum yang diberikan. Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan renstra (rencana strategis) pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA didasarkan pada sasaran-sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara


rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan. 3. Pemberian bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu 4. Peningkatan

kualitas

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran Pengadilan. 5. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan lembaga peradilan 6. Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk periode tahun 2016-2019 setelah dilakukan review terhadap renstra yang sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice ) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Dengan

demikian

perencanaan

kegiatan

Pengadilan

Negeri,

Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA akan didasarkan pada hal-hal tersebut sebagai acuan dalam Pelaksanaan kinerja.


BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KERJA a. Program Utama Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten

merupakan

bagian

dari

lembaga

peradilan

umum

mempunyai tugas inti (core bussiness) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana, perkara Perdata, pekara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama. Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi

Yogyakarta Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan

umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah diadakannya Pos Pelayanan Hukum ( Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama. Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi

Yogyakarta Kelas IA tahun 2016-

2019, program utama yang diambil Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA adalah: 1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyediaan pos bantuan Hukum untuk masyarakat, penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel, penyelesaian perkara yang kurang dari 5 ( lima ) bulan, pemberian uang makan terdakwa serta pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara. 2. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

pemeliharaan fasilitas perkantoran. 3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.


b. Program Kegiatan Pokok Kegiatan

pokok

dalam

rencana

strategis

Pengadilan

Negeri,

Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut. Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi ( layanan perkantoran ) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, honor Dokter, pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan gedung dan bangunan. Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2016 ini Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi

Yogyakarta Kelas IA

mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa: - Perangkat pengolah data dan komunikasi beruapa 1 unit CCTV - Perangkat pengolah data dan informasi berupa 5 unit Computer, 2 unit Laptop, 5 unit Printer Inkjet, 1 Unit Router dan 1 unit Scaner.


- Peralatan dan fasilitas perkantoran meliputi 10 unit AC, 5 unit Meubelair, 5 unit TV LED, 6 unit Wall Fan, 4 unit Exhaust Fan, 1 unit Lemari Besi dan 4 unit Lemari Arsip. c. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) 2016 Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran, penetapan kinerja yang telah ditetapkan adalah: No 1 1

SASARAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Meningkatnya a. Persentase mediasi yang penyelesaian perkara menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan. c. Persentase sisa perkara Perdata gugatan yang diselesaikan d. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaiakan e. Persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan f. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan g. Persentase perkara Perdata pemohonan yang diselesaiakan h. Persentase perkara Perdata gugatan yang diselesaikan i. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan j. Persentase perkara PHI yang diselesaiakan k. Persentase perkara TIPIKOR yang diselesaikan l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan m. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan

TARGET 4 3% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 68% 85% 90% 95% 90%

0%


2.

3

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan perkara

a. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding b. Prosentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum banding c. Prosentase Perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi f. Persentase perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi g. Persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. h. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. i. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. j. Persentase perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. k. Persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberiatahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responden yang

78%

70%

20%

90%

70%

50%

20%

99%

99%

90%

91%

100%

100%

100%

100% 50% 75%


4

Peningkatan Aksesibilitas terhadap peradilan (acces to justice)

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan Hukum tetap yang ditindak lanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100%

100%

20%

70%

100% 100%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian

Kinerja

dapat

dilihat

dari

Pengukuran

kinerja

yang

merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian / realisasi kinerja selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target - target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian rencana / sasaran jangka menengah. Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2016 di satuan kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan. Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2016, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2016 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun. Tabel 1. Rekapitulasi jumlah perkara Perdata dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA NO 1

PERKARA PERDATA GUGATAN Sisa tahun 2015

JUMLAH

Prosentase Penyelesaian

2

Masuk dalam tahun 2016

182

3

Putus tahun 2016

151

4

Dicabut tahun 2016

23 Gugatan :

5

Para pihak minta banding

41

6

Perkara banding telah dikirim

41

7

Para pihak minta Kasasi

32

8

Perkara Kasasi telah dikirim

26

9

PK ( Peninjauan Kembali)

11

10

PK Telah dikirim

11

73

69% 100% 81% 100%


NO 1

PERKARA PERDATA PERMOHONAN Sisa tahun 2015

JUMLAH


2


143

3 4

Putus Dicabut

142 9 Permohonan:

13

PERKARA MEDIASI

JUMLAH

98%

Prosentase

Jumlah Perkara yang di mediasi Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian

151 3 Mediasi:

Perkara yang selesai dlm waktu 5 bulan Perkara yg selesai dlm waktu lebih dari 5 bulan

172

94%

10

5%

16 11

68%

Permohonan eksekusi Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti/diselesaikan Permohonan Perkara Prodeo Perkara Prodeo yang diselesaikan

4 4

2%

100%

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara Pidana dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA NO PERKARA PIDANA

JUMLAH Prosentase penyelesaian biasa 61 Biasa :

1

Sisa tahun 2015

2


413

3

Putus tahun 2016

422

4

Terdakwa / Jaksa minta banding Perkara banding telah dikirim Terdakwa / Jaksa minta Kasasi Perkara Kasasi telah dikirim

5 6 7

89%

19 19

100%

12 12

100%


4

PK ( Peninjauan Kembali)

3

5

PK telah dikirim

2

66%

6

Permohonan Grasi

0

0%

NO PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS 1 Sisa tahun 2015

JUMLAH Cepat/ringan

Posentase Penyelesaian Lalu lintas -

-

2


1.101

18.424 Cepat/ringan: 100%

3

Putus tahun 2016

1.101

18.424 Lalu lintas :

100%

Tabel 3. Rekapitulasi jumlah perkara PHI dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri Yogyakarta NO

PERKARA PHI

JUMLAH

1

Sisa tahun 2015

2

12

3

Masuk dalam tahun 2016 Putus tahun 2016

4

Damai tahun 2016

2

5

Para pihak menerima

3

6

Para pihak minta Kasasi

4

5


4


- PHI

100%

12

100%

Tabel 4. Rekapitulasi jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi /TIPIKOR dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA NO

PERKARA TIPIKOR

1

Sisa tahun 2015

2


25

3

Putus tahun 2016

15

4

Terdakwa / Jaksa minta banding Perkara banding telah dikirim Terdakwa / Jaksa minta Kasasi

11

4 5

JUMLAH

Prosentase penyelesaian 2 Tipikor :

11

55%

100%

2


5


2

100%

Tabel 6. Rasio Hakim terhadap perkara Jumlah majelis hakim tahun 2016 6 majelis

Jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2016

Perbandingan rata-rata majelis terhadap perkara

Perdata : 182

30

perkara

Pidana : 413

68

perkara

3 Majelis

PHI

: 12

4

perkara

4 Majelis

Tipikor : 25

6

perkara

Dengan rata-rata jumlah majelis 6 ( Enam ) selama tahun 2016, maka untuk perkara Perdata masing-masing majelis menangani 30 perkara selama satu tahun, dan untuk perkara Pidana masing-masing majelis ratarata menangani 68 perkara dalam satu tahun. Sedangkan untuk perkara PHI dengan Majelis berjumlah 3 selama satu tahun masing- masing Majelis menangani 4 perkara dan untuk perkara Tipikor dengan 4 Majelis dalam satu tahun menangani 6 perkara. Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA akan diperoleh data sebagai berikut: No 1

Meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan c. Persentase sisa perkara Perdata gugatan yang diselesaikan d. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

3%

2%

66%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2

Peningkatan Aksebtabilitas Putusan Hakim

e. Persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan f. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan g. Persentase perkara Perdata pemohonan yang diselesaikan h. Persentase perkara Perdata gugatan yang diselesaikan i. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan j. Persentase perkara PHI yang diselesaikan k. Persentase perkara TIPIKOR yang diselesaikan l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan m. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan a. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding b. Prosentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum banding c. Prosentase Perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi f. Persentase perkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

98%

105%

68%

69%

101%

85%

89%

104%

90%

100%

111%

95%

55%

58%

90%

94%

104%

0%

5%

0%

78%

83%

106%

70%

95%

135%

20%

37%

185%

90%

83%

96%

70%

97%

138%

50%

66%

132%


3

Peningaktan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi g. Persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. h. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. i. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. j. Persentase perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. k. Persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. a. Persentase berkas yang diajukan, Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diegister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberiatahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responden yang puas terhadap proses

20%

92%

460%

99%

95%

95%

99%

99%

100%

90%

100%

111%

91%

100%

109%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

200%

75%

71%

94%


4.

Peningkatan Aksepbilitas terhadap peradilan

5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang berkekuatan Hukum tetap yang ditindak lanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

100%

500%

70%

68%

97%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 6 (enam) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Sasaran tersebut mempunyai 13 indikator kinerja diantaranya: 1) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3%. Jumlah perkara yang melalui proses mediasi pada tahun 2016 sebanyak 151 perkara. Dari 151 perkara yang melalui mediasi 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian. Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 2%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: indikator kinerja

Target Realisasi

Prosentase mediasi yang

3%

2%

Prosentase 66%

menjadi akta perdamaian

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 2 / 3 x 100% = 66%. Dengan demikian pencapaian target belum dapat terpenuhi, Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut: Keterangan

2014

2015

2016

7

5

3

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

2) Prosentase sisa perkara Perdata permohonan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara Perdata permohonan tahun 2015 sebanyak 13 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 13 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2016 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja

Target Realisasi Prosentase

Prosentase sisa perkara Perdata

100%

100%

100%

permohonan yang diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Perdata permohonan dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Indikator kinerja Sisa Perkara Perdata

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

2014

100%

100%

100%

2015

100%

100%

100%

2016

100%

100%

100%

Permohonan Sisa Perkara Perdata Permohonan Sisa Perkara Perdata Permohonan

3) Prosentase sisa perkara Perdata gugatan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara Perdata gugatan tahun 2016 sebanyak 73 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 73 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2016 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara Perdata

100%

100%

100%

gugatan yang diselesaikan


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh. Dan target yang ditetapkan dapat tercapai jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian sisa perkara Perdata Gugatan dua tahun Terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

2014

100%

100%

100%

2015

100%

100%

100%

2016

100%

100%

100%

Sisa Perkara Perdata

Capaian

Gugatan Sisa Perkara Perdata Gugatan Sisa Perkara Perdata Gugatan

4) Prosentase sisa perkara Pidana biasa yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara Pidana biasa tahun 2015 sebanyak 61 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 61 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Pidana biasa pada akhir 2016 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara Pidana

100%

100%

100%

biasa yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Pidana biasa dapat terealisasi secara penuh.


Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Pidana Biasa dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Sisa Perkara Pidana Biasa

2014

100%

100%

100%


2015

100%

100%

100%


2016

100%

100%

100%

Capaian

5) Prosentase sisa perkara PHI yang diselesaikan Target

yang

ditetapkan

untuk

indikator

ini

adalah

100%.

Dikarenakan pada tahun 2015 tidak ada sisa perkara yang belum selesai maka untuk penyelesaian sisa perkara PHI tidak ada realisasi. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara PHI

100%

0%

0%

yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 0 / 100 x 100% = 0%. berikut kami sampaikan capaian realisasi indikator kinerja penyelesaian sisa perkara PHI dalam dua tahun terakhir: Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

Sisa Perkara PHI

2014

100%

100%

100%

Sisa Perkara PHI

2015

100%

100%

100%

Sisa Perkara PHI

2016

100%

-

-


6) Prosentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara Tipikor tahun 2015 sebanyak 2 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 2 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Tipikor pada akhir 2016 adalah 100%. Pencapaian target penyelesaian sisa perkara Tipikor dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara Tipikor

100%

100%

100%

yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Tipikor dapat terealisasi secara penuh. Jadi terget yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja penyelesaian sisa perkara Tipikor mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Tipikor dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut : Indikator kinerja

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

Sisa Perkara Pidana Korupsi

2014

100%

100%

100%


2015

100%

100%

100%


2016

100%

100%

100%

7) Prosentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 93%. Dari jumlah perkara Perdata permohonan sebanyak 156 perkara dapat


diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 145 perkara, perkara dicabut 9. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Pidana biasa pada akhir 2016 adalah 98%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara Perdata

93%

98%

105%

permohonan yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 98 / 93 x 100% = 105%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata permohonan dapat terrealisasi secara penuh, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara Perdata permohonan dalam dua tahun terakhir Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Sisa Tahun Lalu

10

11

Perkara Masuk

110

151

Perkara Putus

109

138

13 143 154

Sisa

11

24

2

Persentase

90%

90%

98%

Jika dilihat dari data dia terdapat peningkatan kinerja pada indikator ini sebesar 8 % dari tahun 2015 yang pencapaiannya 90% pada tahun 2016 realisasinya mencapai 98% 8) Prosentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 68%. Dari jumlah perkara Perdata gugatan sebanyak 255 perkara, gugur/cabut 23 perkara, dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 153 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Perdata Gugatan pada akhir 2016 adalah 69%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja


Prosentase perkara Perdata

68%

69%

101%

gugatan yang diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 69 / 68 x 100% = 101%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat terealisasi maksimal bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara Perdata gugatan dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

190

164

255

Perkara Putus

127

Sisa

63

91 73

176 79

Persentase

67%

50%

69%

9) Prosentase Perkara Pidana yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari jumlah perkara Pidana sebanyak 474 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 422 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Pidana pada akhir 2016 adalah 89%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara Pidana yang

85%

89%

104%

diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 89 / 85 x 100% = 104%. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja penyelesaian perkara Pidana sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan


dengan prosentase penyelesaian perkara Pidana 2 tahun ke belakang dapat digambarkan sebagai berikut Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

526

471

474

Perkara Putus

448

Sisa

78

403 68

422 52

Persentase

85%

85%

89%

10) Prosentase Perkara PHI yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah perkara PHI sebanyak 12 perkara, dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 12 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara PHI pada akhir tahun 2016 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja


Prosentase perkara PHI yang

90%

100%

111%

diselesaikan

Jika dibandingkan dengan perkara PHI yang diselesaikan dalam dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

13

7

12

Perkara Putus

9

Sisa

4

7 0

12 0

Persentase

69%

100%

100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 90 x 100% = 111%. Dengan demikian penyelesaian perkara Pidana telah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditetapkan.


11) Prosentase Perkara Tipikor yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara Tipikor sebanyak 27 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 15 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara Tipikor pada akhir 2016 adalah 55%. Pencapaian target dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja


Prosentase perkara Tipikor yang

95%

55%

57%

diselesaikan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 55 / 95 x 100%

=

55%.

Dengan

demikian

untuk

penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi

indikator

kinerja

tidak terealisasi

secara maksimal, sesuai target yang ditetapkan dikarenakan masuknya perkara banyak pada bulan September dan Oktober sehingga sampai dengan akhir 2016 perkara belum selesai. jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara Tipikor dalam dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk Sisa

22 17 5

22 20 2

27 15 12

Persentase

77%

91%

55%

Perkara Putus

Jika di lihat dari tabel diatas terjadi penurunan kinerja yang mana tahun 2015 capaian kinerjanya adalah 91% sedangkan pada tahun 2016 capaian kinerjanya hanya 55% sehingga untuk indikator penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi terjadi penurunan Sebesar 36%


12) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 ( lima ) bulan sebanyak 182 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 172 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 94% Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja


Prosentase perkara yang

90%

94%

104%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 94 / 90 x 100% = 104%. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 ( lima ) dapat terealisasi secara maksimal bahkan melebihi dari target yang ditetapkan 13) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 ( Lima ) bulan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0%. Dari jumlah perkara 182 perkara, yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 ( lima ) bulan sebanyak 10 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 0%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang

0%

5%

0%

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 ( lima ) bulan


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 5/0 x 100% = 0%. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena masih ada perkara yang penyelesaiannya melebihi 5 bulan. 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat

pencari

keadilan

terdapat

11

(Sebelas)

indikator

untuk

mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah: 1) Prosentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum banding Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 78%. Dari jumlah perkara Perdata sebanyak 255 perkara yang tidak mengajukan upaya

Hukum

banding

sebanyak

214

perkara.

Sehingga

prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 83%. Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara Perdata yang 78%

83%

106%

tidak mengajukan upaya Hukum banding Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 83/78 x 100% = 104%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum banding 2 tahun terakhir:


Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

212

232

255

30

29

41

182

203

214

85%

87%

83%

Mengajukan banding Tidak Mengajukan Banding Persentase

2) Prosentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 70%. Dari jumlah perkara Pidana sebanyak 474 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi sebanyak 455 perkara Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 95%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja Prosentase perkara Pidana yang

70%

95%

135%

tidak mengajukan upaya Hukum Banding Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 95 / 70 x 100% = 135%. Dengan demikian jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum banding sudah terrealisasi secara maksimal, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian dari indikator kinerja jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum banding dalam dapat digambarkan dalam data di bawah ini :

Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

526

471

474

Mengajukan banding

35

32

19 34

LKjIP Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Tahun 2016

Tidak Mengajukan Banding

491

439

455

Persentase

93%

93%

95%

3) Prosentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Hukum banding. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 20%. Dari jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi

yang masuk pada tahun 2016

sebanyak 27 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding sebanyak 16 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 99,8%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Target Realisasi Prosentase

Indikator kinerja Prosentase perkara Tindak

20%

59%

295%

Pidana Korupsi yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 59 / 20 x 100% = 295%. Dengan demikian jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi

yang tidak mengajukan upaya Hukum banding

telah mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengajukan upaya Hukum banding dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

22

27

27

18

16

11

4

11

16

Mengajukan banding Tidak Mengajukan Banding


18%

Persentase

40%

59%

4) Prosentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Hukum Kasasi. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah perkara Perdata yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 255 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi sebanyak 214 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 83%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja


Prosentase perkara Perdata yang

90%

83%

92%

tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 83/90 x 100% = 92%. Dengan demikian jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

212

232

255

20

14

41

192

218

214

90%

93%

83%

Mengajukan Kasasi Tidak Mengajukan Kasasi Persentase


Jika dilihat dari data diatas terdapat penurunan kinerja untuk indikator ini sekitar 10 % yang pada tahun 2015 capiannya sebesar 93 %, sedangkan pada tahun 2016 capaiannya 83 %. 5) Prosentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Hukum Kasasi. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 70%. Dari jumlah perkara Pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 474 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi sebanyak 462 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 97%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



70%

97%

138%


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 97/70 x 100% = 138%. Dengan demikian jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi belum dapat terealisasi maksimal, dan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

526

471

474

23

18

12

503

453

462

95%

96%

97%



Jika dilihat dari data diatas terdapat kenaikan kinerja untuk indikator ini sekitar 1 % yang pada tahun 2015 capiannya sebesar 96 %, sedangkan pada tahun 2016 capaiannya mencapai 97 %. 6) Prosentase perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum Hukum Kasasi. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 50%. Dari jumlah perkara PHI yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 12 perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi sebanyak 8 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 132%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



50%

66%

132%


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 50/66 x 100% = 132%. Dengan demikian jumlah perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi dapat terrealisasi maksimal, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

13

11

12

7

1

4

6

10

8

46%

90%

66%



Jika dilihat dari data diatas walaupun dapat melebihi target yang ditetapkan tetapi terdapat penurunan kinerja untuk indikator ini sekitar 24 % yang pada tahun 2015 capiannya sebesar 90 %, sedangkan pada tahun 2016 capaiannya hanya mencapai 66 %. 7) Prosentase perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 20%. Dari jumlah perkara Tindak Pidana korupsi yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 27 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 25 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 92%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



20%

92%

460%

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 92/20 x 100% = 460%. Dengan demikian jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat terrealisasi maksimal, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Perkara Masuk

22

27

27

39

16

2

-

11

25

Mengajukan Kasasi Tidak Mengajukan Kasasi


0%

Persentase

40%

92%

Jika dilihat dari data diatas untuk indikator ini terdapat kenaikan prosentase capaian kinerja sekitar 52 % yang pada tahun 2015 capiannya sebesar 40 %, sedangkan pada tahun 2016 capaiannya mencapai 92 %. 8) Prosentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 99%. Dari jumlah perkara Perdata yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 255 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 244 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 95%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja Prosentase perkara Perdata yang

99%

95%

96%

tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 95/99 x 100% = 96%. Dengan demikian jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali belum dapat terrealisasi maksimal, dan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan Perkara Masuk Mengajukan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

212 2

232 2

255 11 40


Peninjauan Kembali Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Persentase

210

230

244

99%

99%

95%

9) Prosentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 99%. Dari jumlah perkara Pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 474 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 472 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 99%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja


Prosentase perkara Pidana yang

99%

99%

100%

tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 99/99 x 100% = 10%. Dengan demikian jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat terrealisasi maksimal, dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan Perkara Masuk Mengajukan Peninjauan Kembali

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

526

471

474

1

0

2 41


Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

525

471

472

Persentase

90%

100%

99%

10) Prosentase perkara PHI yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 99%. Dari jumlah perkara PHI yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 12 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 12 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja

Prosentase perkara PHI yang tidak 90%

100%

111%

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 100/90 x 100% = 111%. Dengan demikian jumlah perkara PHI yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat terrealisasi maksimal, bahkan dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara PHI yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan Perkara Masuk Mengajukan Peninjauan Kembali Tidak Mengajukan Peninjauan

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

13

11

12

0

0

0

13

11

12 42


Kembali

100%

Persentase

100%

100%

11) Prosentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 91%. Dari jumlah perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 27 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 27 perkara, Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2016 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja Prosentase perkara Tipikor yang

91%

100%

109%

tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 100/91 x 100% = 109%. Dengan demikian jumlah perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat terrealisasi maksimal, bahkan dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Indikator jumlah perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dua tahun terakhir dapat dilihat dari data berikut : Keterangan Perkara Masuk Mengajukan Peninjauan Kembali Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Persentase

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

22

27

27

0

0

0

22

27

27

100%

100%

100% 43


3) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara terdapat 6 (enam) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah: 1) Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK sebanyak 134 berkas perkara baik perkara Perdata , Pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 134 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase berkas perkara yang

100%

100%

100%

diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut Keterangan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

175

123

134

175

123

134

100%

100%

100% 44


2) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk selama tahun 2016 sebanyak 20.449 berkas perkara baik perkara Perdata, Pidana ( Pidana Biasa maupun Tilang dan Tipiring), PHI dan Tipikor secara keseluruhan sebanyak 20.449 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja


Prosentase berkas perkara yang

100%

100%

100%

diregister

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 3) Prosentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara sebanyak 924 berkas perkara baik perkara Perdata, Pidana, Phi dan Tipikor sebanyak 924 berkas dapat disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase penyampaian relaas

100%

100%

100%

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 4) Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas permohonan penyitaan yang masuk selama tahun 2016 sebanyak

690 berkas,

sebanyak

690 berkas

dapat

diselesaikan tepat waktu dan tempat. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase penyitaan tepat

100%

100%

100%

waktu dan tempat

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 5) Ratio majelis terhadap perkara Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara yang ditangani majelis selama tahun 2016 sebanyak 768 berkas baik perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor sebanyak 768 berkas dapat tertangani oleh majelis. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja Ratio majelis terhadap

Target 100%

Realisasi

Prosentase

100%

100%

perkara


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 6) Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. pada tahun 2016 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan mencapai 71 %, Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut. Indikator kinerja Prosentase responden yang

Target

Realisasi

Prosentase

71%

88%

80%

puas terhadap proses peradilan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 71 / 80 x 100% = 88%. Dengan demikian pencapaian indikator ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. 4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (access to justice) Terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, diantaranya: 1) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Alokasi dana / pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp. 10.220.000 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (Sepuluh) perkara. Realisasi pada tahun 2016 ada 4 (tiga) pihak yang mengajukan permohonan untuk prodeo ini sehingga dari sisi realisasi anggaran penyerapan tidak maksimal. Sedangkan dari sisi pencapaian


realisasi pada Indikator Kinerja Utama perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 100% Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target

Realisasi

Prosentase

Persentase perkara prodeo

100%

100%

100%

yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan perhitungan 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 2) Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM) Di dalam DIPA Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Tahun Anggaran 2016 Layanan POSBAKUM dianggarkan untuk jasa Advokat Piket yang tugasnya memberikan konsultasi pada para pencari keadilan, bukan untuk pendampingan di depan Pengadilan. Pada tahun anggaran 2016 ini ada 71 (tujuh puluh satu) orang yang mengadakan konsultasi di Posbakum. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. 3) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Selama tahun 2016 terdapat perkara Tindak Pidana Korupsi yang menarik perhatian, Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Tilang. Amar putusan telah dapat diakses secara online dalam website www.pn-yogyakota.go.id. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:


Indikator kinerja Persentase amar putusan

Target

Realisasi

Prosentase

10%

100%

100%

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses onlie dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. 5) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengetahui prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap yang ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 20%. Dari jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebanyak 16 permohonan dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 perkara / permohonan eksekusi. Dengan demikian prosentase realisasi dari indikator ini adalah 97%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja Prosentase permohonan

Target

Realisasi

Prosentase

70%

68%

97%

eksekusi atas putusan perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum tetap yang ditindaklanjuti/diselesaikan


Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2016, dengan demikian 68 / 70 x 100% = 97%. Dengan demikian pencapaian indikator ini tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. 6) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Ada 2 (dua) indikator untuk mengukur tingkat kualitas pengawasan: 1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2016 tidak ada pengaduan yang berhubungan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Dengan demikian untuk indikator ini tidak ada realisasi. 2) Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2016 pemeriksaan yang ada dilakukan oleh instansi internal Mahkamah Agung sendiri baik pemeriksaan rutin dari tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dari hasil pemeriksaan yang oleh Pengadilan Tinggi maupun Badan Pengawas sudah ditindaklanjuti. Dalam hal hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, selama tahun 2016 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pengawasan melalui indikator ini tidak ada pada tahun 2016 ini. Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut: a. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2016 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status


penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2016 adalah dengan cara membadingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2016. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase. Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi . Untuk tahun 2016, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan. Untuk perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk terjadi akta perdamaian sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi. b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim. Artinya, sejauh mana putusan yang dijatuhkan hakim itu dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2016 tingkat penerimaan putusan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA oleh masyarakat pencari keadilan rata - rata sebesar 86%. Hal ini berarti sebagian besar pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya Hukum sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Dan hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik. c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Setiap berkas upaya Hukum untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%. Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding, Kasasi dan


Peninjauan Kembali ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan penyampaian berkas yang telah diregister ke majelis hakim, penyampaian relaas tepat waktu dan sasaran, ratio permbagian hakim terhadap jumlah perkara dilakukan dengan tertib. Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 adalah 100%. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 71%. d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Capaian kinerja untuk indikator ini tercapai adalah 100% baik pada penyelesaian perkara prodeo dan Pos Bakum. Pada tahun 2016 ada pencari keadilan yang mengajukan untuk perkara prodeo dan telah diselesaikan dengan baik. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2016 ini telah menerima para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi. Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, telah dilakukan pada perkara Tipikor, Tipiring dan Tilang Lalulintas yang mana amar putusan telah bisa diakses dalam jangka waktu 1 hari. e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2016 terdapat beberapa permohoanan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini adalah 67%, artinya perbandingan antara target dan realisasi tidak dapat tercapai. Untuk prosentase realisasinya adalah 97% dari target, yaitu dari jumlah permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti 67 persen dari jumlah permohonan tersebut. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari


eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindak lanjuti. B. Realisasi Anggaran Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara. Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2016 medapatkan dua DIPA yang terdiri dari: a. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPA 01 ( 098057 ) b. DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03 ( 099128 ) DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung dan bangunan. Pada tahun anggaran 2016 DIPA 01 Pada bulan Oktober mendapatkan tambahan pagu anggaran untuk belanja modal Rp. 100.000.000 ( Seratus juta rupiah

),

sehingga

pagu

belanja

modal

pada

tahun

2016

adalah

Rp 295.000.000 ( Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) dan pada tanggal 31 Desember 2016 khususnya belanja pegawai mendapat pengurangan Pagu anggaran untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai sebesar Rp. 1.608.435.000 ( Satu Milyar enam ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) hingga pagu belanja pegawai yang semula mendapat pagu sebesar Rp. 16.989.345.000 ( Enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu ) pada akhir tahun anggaran 2016 pagu pegawai menjadi Rp. 15.370.910.000 ( Lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah ), sehingga jumlah pagu DIPA 01 Rp. 17.346.383,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).


Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2016 DIPA 03 mendapatkan dana sebesar Rp. 272.351.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penyelesaian perkara. Berikut adalah tabel realisasi anggaran dari masing-masing DIPA: a. DIPA Badan Urusan Administrasi (098057) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung :

No 1 2 3 4

Kegiatan

Pagu (Rp.)

Belanja Pegawai 15.370.910.000 Belanja Barang operasional 1.399.298.000 dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja Barang non 281.175.000 Operasional Perkantoran Belanja modal 295.000.000 Total

17.346.383.000

Realisasi (Rp.)

%

14.503.255.645 94,36% 1.380.615.915

98,66%

212.739.780

75,66%

287.210.170

97,36%

16.383.821.510 94,45%

Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dari total pagu DIPA Rp. 17.346.383.000 dapat terealisasi 94,45% dari pagu anggaran, yaitu sebesar Rp. 16.383.821.510, Dari daftar rincian realisasi kegiatan, terdapat tiga kegiatan yang berhasil menyerap diatas 90% dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja barang operasional sebesar 98%, belanja pegawai sebesar 94,36% dan belanja modal sebesar 97,36%. Sedangkan yang paling rendah penyerapan anggarannya adalah kegiatan belanja barang non opersional

perkantoran

yang

realisasinya

sebesar

75,66%,

rendahnya

penyerapan disebabkan anggaran kesehatan Hakim Ad Hoc tidak banyak terserap karena Hakim Ad.Hoc Baik PHI maupun Tindak Pidana Korupsi tidak semua menggunakan fasilitas anggaran kesehatan tersebut sehingga realisasi tidak bisa maksimal. b. DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (099128)


Program peningkatan manajemen peradilan umum No Kegiatan 1

Peningkatan Manajemen

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

272.351.000

233.916.350 85,89%

272.351.000

233.916.350 85,89%

Peradilan Umum total

Pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap sebesar 85,89% Prosentase penyerapan belum maksimal 100% dikarenakan untuk perkara yang mengajukan melalui mekanisme prodeo hanya 4 Perkara tidak sesuai dari target perkara yang ditetapkan yaitu 10 Perkara untuk tahun 2016, demikian pula untuk perkara Hubungan Industrial dari target perkara yang ditetapkan tahun anggaran 2016 sejumlah 10 Perkara yang masuk 12 perkara. Walaupun jumlah perkaranya melebihi dari target tapi realisasi anggaran tidak dapat maksimal dikarenakan akun untuk penyelesaian perkara PHI dari pagu Rp. 20.000.000 hanya terserap Rp. 4.486.000, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 tidak ada pengajuan eksekusi untuk perkara PHI.


BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu tahun 2016 yang dituangkan dalam 6 target sasaran. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2016 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan.


Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA keberhasilan yang dicapai pada tahun 2016 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kopetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal,

sehingga

dapat

lebih

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat pencari keadilan sehingga dapat tercapai tujuan yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.


LAMPIRAN -LAMPIRAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

KETUA WAKIL KETUA Hakim

Panitera

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Hukum

Sekretaris

Panitera Muda Khusus

JABATAN FUNGSIONAL 1. Panitera Pengganti 2. Jurusita/Jurusita Pengganti 3. Pranata Peradilan

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Komputer 4. Fungsional Bendahara

GAMBAR. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA


menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan

Recommend Documents