HUKUM ACARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DISUSUN OLEH : MOHAMMAD FANDRIAN HADISTIANTO
Definisi Hukum Acara •Hukum acara adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan atau penegakan Hukum Materiil. (SOEDIKNO MERTOKUSUMO) •Contoh Hukum Materiil: • UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Perjanjian Kerja Bersama
Asas-Asas Hukum Acara 1.
Hakim bersifat Pasif
2.
Hakim bersifat menunggu
3.
Sifat terbukanya persidangan
4.
Mendengar kedua belah pihal (audi et alteram parte)
5.
Putusan harus disertai dengan alasan-alasan
6.
Tidak ada keharusan mewakilkan
7.
Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
8.
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringann
Para Pihak Dalam Gugatan (legitima Persona Srandi in Judicio) Penggugat
Tergugat
Turut Tergugat
Syarat-Syarat Sebuah Gugatan
Identitas Para Pihak
Posita (Fundamentum Petendi)
Petitum
Pencabutan, Perubahan dan Penggabungan Gugatan Pencabutan
Perubahan
Penggabungan
• Sebelum jawaban sepihak • Sesudah jawaban sepersetujuan Tergugat
• Sebelum jawaban sepihak sama dasar gugatan, petitum, atau pokok perkara • Sesudah jawaban sepersetujuan Tergugat
• Bila menguntungkan proses, ada hubungan tuntutan, memudahkan pemeriksaan dan dapat mencegah putusan saling bertentangan • Kumulasi subjektif dan kumulasi objektif
Perihal Jawaban
Eksepsi
Pokok Perkara
Rekonvensi
Definisi dan Tujuan Eksepsi •Eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau ditujukan kepada halhal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan •Menghentikan proses gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ovanlijk verklarad/ NO)
Dalam Pokok Perkara Pengakuan
Penyangkalan seluruhnya/ sebagian
Reperte
Gugatan Rekonvensi Syarat • Harus diajukan bersama-sama dengan jawaban (Pasal 132a HIR)
Keuntungan • Menghemat ongkos perkara • Mempermudah pemeriksaan • Mempercepat penyelesaian • Menghindarkan putusan saling bertentangan satu sama lainnya.
Replik dan Duplik •Replik adalah kesempatan yan dimiliki oleh Penggugat untuk membantah seluruh dalil atau alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Tergugat melalui Jawaban
•Duplik adalah kesempatan yan dimiliki oleh Tergugat untuk membantah seluruh dalil atau alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat melalui Replik
Pembuktian •Yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian dengan lain perkataan. Membutikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan. (Prof R. Subekti. Hukum Pembuktian(1986:17)) • Prinsip Pembuktian “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW)
Alat Bukti (Pasal 164 HIR)
Surat/ Tertulis
Saksi
Persangkaan
Pengakuan
Sumpah
Bukti Surat/ Tertulis (Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW)
Surat Biasa
Akta Otentik
Akta di Bawah Tangan
Bukti Saksi Unus Testis Nullus Testis - Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW • Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggab sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi
Yang tidak dapat menjadi saksi -Pasal 145 HIR • Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak • Suami/ istri meski telah bercerai • Anak-anak dibawah 15 tahun • Orang gila walaupun kadang-kadang waras
Yang dapat mundur -Pasal 146 (1) HIR • Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak • Keluara sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami/ istri salah satu pihak • Orang yang karena martabat, pekerjaan, jabatannya wajib menyimpan rahasia.
Saksi de auditu • Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari orang lain
Bukti Persangkaan (Pasal 1915 BW) Kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undangundang (praesumptiones juris) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (praesumptiones facti)
Persangkaan Hakim
Persangkaan Undang-Undang (Pasal 1916 BW)
Bukti Pengakuan (Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923, 1928 BW )
Terbagi 2 (dua) • Di dalam persidangan • Di luar persidangan
Jenis-jenis • Murni • Dengan kualifikasi • Dengan clausula
Bukti Sumpah HIR (Pasal 155158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 19291945)
Sumpah Supletoir/ (Pelengkap)
• Harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya • Misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja.
Sumpah Penaksir
• Pasal 155 HIR (Pasal 182 Rbg, 1940 BW) mengatur tentang sumpah penaksiran, yaitu “ sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian
Sumpah Decisoir (Pemutus)
• Adalah “sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930BW). • Dapat diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali
Perihal Kesimpulan Adalah hak yang diberikan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menyimpukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap apakah dalil-dalil yang diajukan terbukti atau tidak
Perihal Putusan •Memberi batasan putusan hakim yaitu “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006 VII, hal 210)
Memberi batasa putusan pengadilan yaitu “ Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”. (Riduan Syahrani, S.H. ,Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, Citra Aditya, 2000, hal 117)
