Rusli: Perbandingan Arhitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan.
PERB ANDING AN ARBITRASE HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hardijan Rusli ABSTRACT Conflicting interests, disagreement on rights, dispute over work termination of working contract and/or dispute between workers union within one corporation may easily and frequently arise in labour or industrial relation due to lack ofcovergence of opinions in the drowning up of, and/or changes of the working conditions or company regulation or in the collective labour agreement. One of the dispute resolution over interests and workers unions recognized by law is the so- called Extra-judicial Settlement Procedure, beside that of within the court system namely Industrial Relation Court. This extra-judicial settlement procedure, which may be termed as Industrial Relation Arbitration, is a written agreement between parties in dispute recognizing and invoking a settlement procedure upon which those parties agreed that the judgment made by this arbiter is binding and final. The parties also agree that such final judgment may not be submitted to the Industrial Relation Court for further examination. This writing is dealing with the comparison of those two settlement procedures convening to resolve the worker and/or labour related legal problems in pursuant to the Law No. 2 of 2004 on the Industrial Relation Court. Keywords: Industrial Relations, Arbitration,Dispute and Settlement.
Pendahuluan Hubungan industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. |%
Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan peerusahaan,
Law Review. Fakultas Hiikum Universitas Peliia Harapan, Vol. IV. Nt>.l. Mure! 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Penjelasan umum UU no. 2 tahun 2004 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembanganperkembangan yang terjadi, karena hak-hak pekerja perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan kepentingan secara kolektif, sedangkan penye-lesaian perselisihan hubungan industrial pekerja secara perorangan belum terakomodasi.
Pengadilun
Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah maka dibuat Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2004 ini adalah pengadilan hubungan industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum, yang dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikta pekerja dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat di mintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam era demokratisasi di segala bidang, maka perlu diakomodasi keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau
Law Review. Fakiillus Hukum Universitas Pelila Harapan. Vol. IV No.J, Morel 2005
197
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan
arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diaturdalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa per-dagangan. Oleh karena itu arbitrase hubungan industrial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. Tulisan ini khusus membahasas tentang Arbitrase Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusahaatau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004). 198
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan definisi Perselisihan Hubungan Industrial tersebut di atas yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004, adalah mencakup: A. Perselisihan hak; B. Perselisihan kepentingan; C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; D. Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, per-janjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
Law Review. Fakullas Hukum Universilas Pelila Harupan. Vol. IV No.3. Morel 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak. Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselishan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanyadalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004). Penyelesaian perselisihan melalui bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau antara serikat pekerja dan serikat pekerja yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainy a perundingan (pasal 3 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2004). Perundingan bipartit dianggap gagal bila: 1. salah satu pihak menolak untuk berunding;
Pengadilan
2. perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal perundingan bipartit gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upayaupaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan (pasal 4 ayat 2). Setelah menerima pencatatan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian khusus bagi perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja: melalui konsiliasi atau melalui arbitrase khusus bagi perselisihan pemutusan hubungan kerja: melalui konsiliasi pasal 4 ayat 5 dan 6). Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrse dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang
Law Review. Fakulias Hukum Universiuis Pelila Haia/nui. Vol. IV. No.3. Marei 2005
199
Rusli: Perbandingan Arbitrase Huhungan Industrial Dengan Pengadilan
ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator (pasal 4 ayat 4). Mediator Hubungan Industrial (selanjutnya disebut mediator) adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. khusus bagi perselisihan hak: melalui Pengadilan Hubungan Industrial (pasal 56). Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 200
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dan dalam satu perusahaan. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dan lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang no. 2 tahun 2004. Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) Jadi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang penyelesaian-nya melalui arbitrase hubungan industrial adalah bagi: 1. perselisihan kepentingan; 2. perselisihan antar serikat pekerja.
Lu* Review. Fcikulkis Hukum Universilas Peliln Harapan, Vol. IV. No.3. Morel 2005
Rusli: Perbandingan A rbitrase Hubungan Industrial Dengan
Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrage Abitrase Hubungan Industrial (selanjutnya disebut arbitrase) adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Putusan arbitrase bersifat final artinya terhadap putusan arbitrse tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum Arbiter Hubungan Industrial (selanjutnya disebut arbiter) adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Dalam melindungi kepentingan masyarakat maka tidak setiap orang dapat bertindak sebagai arbiter,
Pengadilan
melainkan hanya orang yang telah ditetapkan sebagai arbiter oleh Menteri Ketenagakerjaan. Wilayah arbiter adalah meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Orang yang dapat ditetapkan sebagai arbiter haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal31): 1. cakap melakukan tindakan hukum; 2. warga negara Indonesia; 3. pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (SI); 4. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 5. berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter; 6. menguasai peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase; 7. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Kesepakatan para pihak dinyatakan
Law Review. Fakultus Hukum Universims Pelila Harapan, Vol. IV. No.3. Marel 2005
201
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan
secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surat perjanjian arbitrase sekurangkurangnya memuat: a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih; b. pokok-pokok perselisihan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil keputusan; c. jumlah arbiter yang disepakati; arbiter tunggal atau jamak (majelis) dalam jumlah gasal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase; e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih. Dalam hal para pihak telah menandatangani surat perjanjian arbitrase maka para pihak berhak memilih dari daftar arbiter yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan. 202
Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka para pihak harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja tentang nama dimaksud. Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, maka masing-masing pihak berhak memilih seorang arbiter dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan arbiter ketiga ditentukan oleh para arbiter yang ditunjuk dalam waktu selambatlambatnya? (tujuh) hari kerja untuk diangkat sebaggai Ketua Majelis Arbitrase. Penunjukan arbiter dilakukan secara tertulis. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk menunjuk arbiter baik tunggal maupun beberapa arbiter (majelis) maka atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan Menteri Ketenaga-kerjaan (pasal 33 ayat 6). Arbiter yang menerima penunjukannya harus memberitahukan kepada para pihak secara tertulis (pasal 33 ayat 8). Arbiter yang bersedia untuk ditunjuk membuat perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak
Luw Review. Fakullas Hukum Universiias Pelita Harapan, Vol. IV No.J. Marel 2005
Rusli: Perbandingan Arhitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan
yang berselisih. Perjanjian penunjukan arbiter sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan memuat hal-hal sebagai berikut: 1. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih dan arbiter; 2. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbiter untuk diselesaikan dan diambil keputusan; 3. biaya arbitrase dan honorarium arbiter; 4. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase; 5. tempat tinggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih dan arbiter; 6. pernyataan arbiter atau para arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya dalam penyelesaian perkara yang ditanganiny a; 7. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang berselisih. Dalam hal arbiter telah mene-rima penunjukan dan menandatangani surat perjanjian maka yang bersangkutan
tidak dapat menarik diri, kecuaii atas persetujuan para pihak. Bila permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, arbiter harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk dibebaskan dari tugas sebagai arbiter dengan mengajukan alasan yang dapat diterima. Arbiter Pengganti Dalam hal arbiter mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka arbiter pengganti harus ditunjuk oleh: a. bila arbiter tunggal yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka para pihak hams menunjuk arbiter pengganti yang disepakati oleh kedua belah pihak; b. bila yang mengundurkan diri atau meninggal dunia adalah arbiter yang dipilih oleh para pihak, maka penunjukan arbiter pengganti diserahkan kepada pihak yang memilih arbiter tersebut; c. bilayang mengundurkan diri atau meninggal dunia adalah arbiter ketiga yang dipilih oleh para arbiter maka para arbiter harus menunjuk arbiter pengganti berdasarkan kesepakatan para arbiter.
Uiw Review. Fakullas Htikum Universilas Pelila Harapan. Vol. IV. No.J, Morel 2005
203
Rush: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
Jangka waktu penunjukan arbiter pengganti adalah selambatIambatnya7 (tujuh) hari kerja, dalam dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak mencapai kesepakatan maka para pihak atau salah satu arbiter atau para arbiter dapat meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk menetapkan arbiter Pengganti dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permintaan arbiter pengganti. Arbiter penggaqnti yang ditunjuk hams membuat pemyataan kesediaan menerima hasil-hasil yang telah dicapai dan melanjutkan penyelesaian perkara. Hak Ingkar Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase dapat diajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri bila: 1. cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan; 2. terbukti adanya hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. 2W
Pengadilan
Arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat diajukan hak ingkar yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Bagi arbiter tunggal, dapat diajukan hak ingkarnya kepada arbiter yang bersangkutan. Sedangkan bagi arbiter yang merupakan anggota majelis arbiter dapat diajukan hak ingkarnya kepada majelis arbiter yang bersangkutan. Jangka Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Pemeriksaan atas perselisihan harus sudah dimulai dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan Hubungan industrial 1 (satu) kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh
Law Review. Fakulleis Hukum Universila.i Pelila Harapun, Vol. IV. No. 3. Marel 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
arbiter atau majelis arbiter dialkukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain. Dalam sidang arbitrase, para pihak yang berselisih dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Dalam hal pada hari sidang para pihak yang berselisih atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbiter dapat membatalkan perjanjian penunjukan arbiter dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai. Dalam hal terdapat biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian penunjukan arbiter sebelum perjanjian tersebut dibatalkan oleh arbiter atau majelis arbiter maka biaya tersebut tidak dapat diminta kembali oleh para pihak. Tetapi bila pada hari sidang pertama atau sidang-sidang selanjutnya salah satu atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir walaupun untuk itu telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran salah satu pihak atau kuasanya.
Pengadilan
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 43 trersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. bila para pihak tidak hadir pada sidang arbitrase, maka arbiter tidak dapat melanjutkan memeriksa perkara dan memutusnya, tetapi yang dapat dilakukan oleh arbiter adalah hanya membatalkan perjanjian penunjukan arbiter; tetapi 2. bilahanyasalahsatupihaksaja yang tidak hadir pada hari sidang (baik hari sidang yang pertama maupun hari sidang selanjutnya) maka arbiter baru dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran salah pihak tersebut. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Bilaperdamaiantercapai maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter. Akta Perdamaian ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan perdamaian.
Law Review. Fakullas Hukum Universilas Pelila Harapan. Vol. IV No.3. Marel 2005
205
Rusli: Perbandingan Arhitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan.
Pendaftaran Akta Perdamaian dilakukan sebagai berikut: A. Akta Perdamaian yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftraran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian; B. Bila Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yanbg dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk mendapat penetapan ekssekusi; C. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Akta Perdamaian, maka pemohoneksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi. 206
Bila Perdamaian tidak tercapai atau gagal, maka arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam persidangan arbitrase para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara tertulis maupun lisan pendirian masingmasing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter; Arbiter atau majelis arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti Iainnyayang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya; Sebelum memberikan keterangan para saksi atau saksi ahli wajibmengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; Biaya pemanggilan dan perjalanan rohaniawan untuk
Law Review. Fakultas Hukum Universiius Peliia Harapan. Vol. IV No. 3. Marel 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
melaksanakan pengambilan sumpah atau janji terhadap saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta; Tetapi bila saksi atau saksi ahli tersebut diminta oleh arbiter maka biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli tersebut dibebankan kepada para pihak. Barangsiapa yang diminta keterangannya oleh arbioter atau majelis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-undang no. 2 tahun 2004 ini wajibv memberikannya, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh arbiter terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaannya, maka harus ditempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arbiter wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta. Arbiter atau majelis arbiter membuat berita acara pemeriksaan terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase.
Pengadilan.
Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum dan putusan arbitrase memuat: a. kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa"; b. nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter; c. nama lengkap dan alamat para pihak; d. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang berselisih; e. ikhtisar dan tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak yang berselisih; f. pertimbangan yang menjadi dasar putusan; g. pokok putusan; h. tempat dan tanggal putusan; i. mulai berlakunyaputusan; dan j . tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbiter mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak
Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelila Harupan. Vol. IV. No.3. Marel 2005
207
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan.
yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Tidak ditanda tanganinya putusan arbiter oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhikekuatan berlakunya putusan dengan catatan alasan tentang tidak adanya tanda tangan harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan, ditetapkan selambat-lambatnya 14(empatbelas) hari kerja harus sudah dilaksanakan. Putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. Dalam hal putusan arbitrase tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu harus dijalankan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada panitera Pengadilan Negeri setempat dengan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dan putusan arbitrase. 2()8
Pembatalan Putusan Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannyaputusan arbiter, bila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu; 2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentu-kan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; 3. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan; 4. putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau 5. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Mahkamah Agung memutuskan permohonan pembatalan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pembatalan. Arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab
La*' Review, Fakultas Hukum Universilas Pelila Harapan, Vol. IV No.3, Marel 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbiter, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan maka Mahakamah Agung menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian putusan tersebut. Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus: 1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
Pengadilan.
3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Huykum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 2 tahun 2004. Gugatan perselisihan hubungan industrial harus dilampirkan dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja. Sedangkan gugatan oleh pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.
Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelila Hcirapan. Vol. IV No.J. Marei 2005
209
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan Pengadilan
Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, dan bila telah diberikan jawaban atas gugatan tersebut, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya biladisetujui tergugat. Dalam ha] perselisihan hak dan/ atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan. Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas: 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim ad-hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hakim ad-hoc terdiri atas seorang Hakim ad-hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja dan seorang Hakim ad-hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha. 210
Hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial idangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (pasal 63 ay at 1). Dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama yang terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan lain. Majelis Hakim wajib memberikan putusan penye-lesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama (pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004). Panitera Muda harus sudah menerbitkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani dan Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu selambatlambatnya? (tujuh) hari kerja setelah salainan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salainan putusan kepada para pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.
Law Review. Fakullas Hukum Univ nitas Pelila Harapan. Vol. IV No.3. Marel 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrage Hubungan Industrial Dengan
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai: perselisihan kepentingan; dan perselisihan antarserikatpekerja dalam satu perusahaan, merupakan putusan akhir dan bersifat final (pasal 109). Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah bila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir. Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berikutnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidak hadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan. Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir, maka gugatannya dianggap
Pengadilan.
gugur, tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir maka Majelis Hakim dapat memeriksadan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. Bila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak penguasha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja yang bersangkutan. Terhadap Putusan Sela tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upayahukum. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela tidak juga dilaksanakan oleh Pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/ atau hak yang hams diterima oleh para
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. IV No.3. Marel 2005
211
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
Pengadilan
pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja (pasal 99).
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Bila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dan alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Dalam waktu jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkanny a permohonan tersebut dan atas penetapan tersebut tidak ada upaya hukum. Dalam hal permohonan dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak,
Pengambilan Putusan Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal dibacakan dalam sidang tidak terbuka untuk umum maka putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari keijaterhitung sejak sidang pertama. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai: 1. perselisihan kepentingan; 2. perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan; merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Sedangkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai: a. perselisihan hak; dan b. perselisihan pemutusan hubungan kerja
212
Law Review, Fakullas Hukum Univerxilas Pelila Hurapan. Vol. IV, No.3. Marel 2005
Rusli: Perbandingan Arbitrase Hubungan Industrial Dengan
mempunyai kekuatan hukumtetapbila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja: bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim; bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja tidak dapat dibanding melainkan dapat di kasasi. Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan kasasi. Kesimpulan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase lebih menguntungkan para pihak dibandingkan dengan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut: Keuntungan Penyelesaian Perselisihan
Pengadilun
Hubungan Industrial melalui Arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan Hubungan Industrial adalah: a. lebih cepat karena Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter; Sedangkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambatlambatnya 50 (lima puluh) hari kerja, kecuali pemeriksaan dengan acara cepat. b. bersifat tertutup sehingga rahasia tidak terbuka untuk umum (pasal 41); Sedangkan sidang Mejelis Hakim (pasal 95) dan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (pasal 101) bersifat terbuka untuk umum, sehingga perselisihan menjadi tidak bersifat rahasia.
Law Review. Fakullas Hitknm Universilas Pelilti Harapan. Vol. IV. No.3. Morel 201)5
213
