RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 56/PUU-X/2012 Tentang “Kedudukan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial”
I.
PEMOHON 1. Jono Sihono, S.H., sebagai Pemohon I; 2. M. Sinufa Zebua, SH., sebagai Pemohon II Selanjutnya disebut Para Pemohon
Kuasa Hukum: R. Supramono, SH,. Ahmad Muzaini, SH,. dan Muhammad Ikhwan, SH. M.Hum,. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2012
II. POKOK PERKARA Pengujian Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PHI) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya.
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PHI, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon
IV. KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Para Pemohon adalah “perorangan warga Negara Indonesia” yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, adalah : Pasal 67 ayat (1) huruf d “Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung”
B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : - Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” - Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
VI. Alasan-alasan Pemohon Dengan diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena : 1. Keberadaan kedudukan antara Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung memiliki posisi strategis yang sama, oleh karena itu Negara seharusnya tidak boleh membedakan perlakuan secara diskriminatif diantara sesame hakim Ad-Hoc tersebut; 2. Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PHI telah merugikan Para Pemohon karena memperlakukan batas umur masa tugas hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan hakim Ad-Hoc pada pegnadilan-pengadilan khusus lainnya yaitu pada Pengadilian Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan; 3. Pemohon I yang telah berusia 67 tahun tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya yang akan berakhir 2 Maret 2016, karena demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya; 4. Pemohon II yang telah berusia 62 tahun tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya yang akan berakhir 26 Maret 2013, karena demi hukum harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya; 5. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan batas umur masa tugas Hakim Ad-Hoc Perselisihan Hubungan Industrial yang ada dalam Pasal 67 ayat (1) huruf UU PHI semata-mata karena meniru dan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 19 ayat (1) UU Peradilan Umum.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon; 2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk emohon pengujian UU, yakni UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya pada frasa “telah
berumur 62 (enam puluh dua dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun” adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945; 4. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya pada frasa “ telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono).
Catatan: Perubahan terdapat pada Petitum a. Permohonan Awal 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) frasa “Hakim AdHoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena; telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I (2) UUD 1945; 3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) frasa “Hakim AdHoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena; telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh
tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menetapkan rumusan Pasal ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) frasa “Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena; telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim AdHoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung”, menjadi frasa “Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena; telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun bagi Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung” 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono). b. Perbaikan Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon; 2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk emohon pengujian UU, yakni UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya pada frasa “telah berumur 62 (enam puluh dua dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun” adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945; 4. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya pada frasa “ telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh
tujuh) tahun” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono).
