KAJIAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA)

Kajian Atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tentang Perselisihan Hak (Studi Kasus PT. Kartika Mitra Sejahtera)

KAJIAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA)

Agus Suprayogi1, Ariyanti Dewi2 1 PT. Bumi Jambi Energi, Jakarta 2 Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jln. Pangeran Jayakarta 141 Blok C 26, Jakarta [email protected]

ABSTRACT This research utilize research method sentences normatif with secondary data as source of its acquired data through studi documents. Rights dispute is evoked dispute because tidaj be accomplished right for, effect marks sense distinctive performing or interpretation to legislation regulation rule labor agreement, corporate regulation or labor agreement with. Labor agreement that made by and among PT's employ and entrepreneur. Kartika is Partner sejahtera is labor agreement for time one particular. In its performing apparently evoke rights dispute. Employs litigate entrepreneur at industrial's subjective justice attacks. Employ postulates that entrepreneur has done labor agreement breach for time one particular. Employ charges to that entrepreneur normatif's rights employ is performed which is pay pay lack because up to work relation happens they accept pay under city minimum wage rule Cilegon and strove for leave rights substitution. To the effect this research is if OHI'S verdict hit labor agreement state for time one particular that changes over to go to Statute appropriate jobholder manpower, what arithmetic about payment lack wages and right for leave which decided by industrial's relationship justice corresponded to labours Law. Keywords: Subjective Justice Verdict Industrial, Rights Dispute, Employer

gakerjaan merupakan bagian integral dari pem-

Pendahuluan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan me-

bangunan Nasional.

rupakan objek yang pasif. SDM merupakan subjek

Dalam melaksanakan pembangunan na-

aktif dan menentukan. SDM akan mewarnai dan

sional peranserta pekerja semakin meningkat dan se-

memberikan bentuk, bahkan yang menentukan jatuh

jalan dengan itu perlindungan pekerja juga harus

atau bangunnya sebuah perusahaan, yang perlu di-

ditingkatkan baik mengenai upah, kesejahteraan dan

kembangkan dan dilindungi keberadaannya.

harkatnya sebagai manusia.

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksana-

Hubungan Industrial di Indonesia di-

kan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia

dasarkan pada hubungan industrial Pancasila yakni

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indone

hubungan antara para pelaku proses produksi barang

sia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang

dan/atau jasa (Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah)

sejahtera, adil, makmur yang merata, baik material

yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasiladan Un-

maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan

dang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ketena-

yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia.

Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

9


Hubungan industrial di Indonesia dipengaruhi ber-

Kalau job security tidak terjamin, maka hal itu

bagai faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor in-

bertentangan dengan jaminan mendapatkan peker-

ternal perusahaan yang memainkan peran sangat

jaan yang layak.

menentukan seperti hubungan antara pekerja/serikat

Pemerintah telah melakukan berbagai

pekerja dengan pengusaha, kondisi kerja dan

upaya untuk menangani masalah ketenagakerjaan,

budaya di dalam perusahaan, sedangkan kondisi

antara lain dengan mengeluarkan peraturan perun-

eksternal perusahaan yaitu eksistensi pemerintah

dang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peratu-

dalam memainkan tugas dan fungsinya sebagai re-

ran perundang-undangan dimaksudkan untuk menja-

gulator yang bertindak membuat perundang-unda-

min kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban

ngan sebagai alat untuk mengontrol sistem hubu-

pengusaha dan pekerja.

ngan industrial.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pe-

“setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

kerjaan membuat posisi pekerja lemah. Lapangan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hak

kerja yang sempit itu diperparah dengan krisis glo-

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah

bal yang berimbas ke Indonesia, yang membuat la-

jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga

pangan kerja tersebut makin menyimpit. Perusahaan

negara. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan

mulai bertumbangan, mulai dari perusahaan kecil

bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha ber-

sampai perusahaan yang berskala besar. Perusahaan

sama berdasar atas asas kekeluargaan” Tujuan pem-

melakukan efisiensi agar dapat bertahan. Satu sisi

bangunan ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 4

penawaran tenaga kerja melimpah, sisi lain lapa-

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-

ngan kerja makin menyempit hal ini membuat posisi

tenagakerjaan adalah memberdayakan dan menda-

pekerja ada di posisi lemah.

yagunakan tenaga kerja secara optimal dan manu-

Banyak pelanggaran di lapangan yang di-

siawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja

lakukan oleh perusahaan. Perusahaan sering meno-

dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan ke-

lak memberikan komitmen jangka panjang kepada

butuhan pembangunan nasional dan daerah; mem-

pekerja, sehingga pada umumnya jangka waktu

berikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) satu ta-

mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluar-

hun, maksimum dua tahun, bahkan ada yang hanya

ga.

enam bulan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas

Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum

tidak menjamin adanya job security, adanya kelang-

Perdata memberikan pengertian: “perjanjian kerja

sungan pekerjaan seorang pekerja, karena seorang

adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu

pekerja dengan PKWT pada suatu saat hubungan

pekerja, mengikatkan diri untuk menyerahkan te-

kerja akan berakhir, akibatnya pekerja akan kehi-

naganya kepada pihak lain, yaitu majikan dengan

langan pekerjaan dan harus mencari pekerjaan lain.

upah selama waktu tertentu”. (Subekti, 1996)

10



Sedangkan dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang

Agung No. 3/1963 tanggal 5 September

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1963, perempuan tidak lagi digolongkan

menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah per-

sebagai orang yang tidak cakap. Perempuan

janjian antara pekerja dengan pengusaha atau

berwenang melakukan perbuatan hukum

pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja,

tanpa bantuan atau izin suaminya. (Rosa,

hak dan kewajiban para pihak.

2008) Ketentuan hukum ketenagakerjaan

Perjanjian kerja merupakan lex specialis dari perjanjian pada umumnya. Oleh

Indonesia memberikan batasan umur mi-

karena itu

nimal 18 tahun (pasal 1 angka 26 Undang-

sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum,

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-

maka terhadap perjanjian kerja itu berlaku keten-

tenagakerjaan).

tuan umum seperti misalnya syarat sahnya perjan-

3. Hal tertentu; adanya suatu hal tertentu yang

jian, subjek dan objek perjanjian. (Agus Suprayogi,

diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu

2007)

batal demi hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut

4. Sebab yang halal; Adanya suatu sebab yang

pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

halal yang dibenarkan dan tidak dilarang

adalah:

oleh undang-undang dan merupakan sebab

1. Sepakat; bahwa perjanjian itu didasarkan ke-

yang masuk akal untuk dipenuhi yang men-

sepakatan para pihak, bebas dari paksaan, ke-

dasari perjanjian itu. Perjanjian tanpa sebab

keliruan dan penipuan.

yang halal adalah batal demi hukum, kecuali

2. Cakap; bahwa para pihak yang mengadakan

ditentukan lain oleh undang-undang.

perjanjian itu harus orang-orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1330

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat

KUHPerdata menentukan bahwa orang-orang

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal

yang tidak cakap untuk membuat perikatan ada-

1320 KUHPerdata. Hal ini juga ada dalam pasal 52

lah:

ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-

a. Orang-orang yang belum dewasa;

tang Ketenagakerjaan yang menyebutkan

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengam-

perjanjian kerja dibuat atas dasar:

puan;

bahwa

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

pada umumnya semua orang kepada siapa

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

undang-undang telah melarang membuat

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan

perjanjian-perjanjian tertentu. Sejak Sep-

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peratu-

tember 1963 berdasarkan fatwa Mahkamah

ran perundang-undangan yang berlaku.

Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

11


Asas hukum ketenagakerjaan yang terkandung

terjadi setelah adannya perjanjian kerja perjanjian

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-

kerja berisi kesepakatan bersama antara pengusaha

tang Ketenagakerjaan mengikuti asas demokrasi

dan pekerja yang isinya tidak boleh bertentangan

Pancasila serta asas adil dan merata. Hubungan

dengan perjanjian perburuhan atau PKB. Perjanjian

ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut 2 (dua)

memuat adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

pihak yaitu pekerja dan pengusaha, namun lebih

Perjanjian kerja ini adalah suatu bukti yang

luas lagi bahwa pemerintah ikut berperan dalam hu-

menerangkan bahwa seseorang telah bekerja pada

bungan kerja.

salah satu perusahaan dan apabila dikemudian hari

Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multi demensi dan terkait dengan berbagai pihak,

salah satu pihak melanggarnya, maka pihak yang lain dapat menuntut atas kerugian yang dialaminya.

yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dan

Dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar

buruh. Maka asas keterpaduan melalui koordinasi

hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai

fungsional koordinasi lintas sektoral pusat dan

subjek (pengusaha dan pekerja/buruh) pejanjian

daerah (Abdul Hakim, 2007).

kerja, dan adanya pekerjaan, upah dan perintah. Terdapat 4 (empat) unsur penting dari hubungan kerja, yaitu:

Hubungan Kerja Pada era globalisasi sekarang ini, pembi-

a. Adanya pekerjaan (pasal1601 a Kitab Undang-

naan hubungan industrial sebagai bagian dari pem-

undang Hukum Perdata, dan pasal 341 Kitab

bangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk

Undang-undang Hukum Dagang);

terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dalam seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

b. Adanya perintah orang lain (pasal1603 Kitab Undang-unang Hukum Perdata); c. Adanya upah (pasal 1603 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata); d. Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur dan/atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada-

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang

lah: suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pe-

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

kerja/buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha

tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,

upah selama waktu tertentu. (Subekti, 2006). Se-

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perin-

dangkan dalam pasal 1 butir 14 Undang-undang No-

tah. Dalam hal ini hubungan kerja adalah salah satu

mor 13 Tahun 2003 memberikan pengertian atas

bentuk hubungan hukum yang mana hubungan kerja

perjanjian kerja, yaitu: Perjanjian antara pekerja

12



dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menyimak

pengertian

perjanjian

kerja

menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata se-

c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal.

perti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain.

Ketentuan tersebut juga tertuang dalam

Di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubu-

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun

ngan antara pekerja dan pengusaha adalah hubu-

2003 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja di-

ngan bawahan dan atasan (subordinasi). Pengusaha

buat atas dasar:

sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

ekonomi

b. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbua-

memberikan

perintah

kepada

pihak

pekerja/buruh yang secara sosial ekonomi mem-

tan hukum;

punyai kedudukan yang lebih rendah untuk mela-

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; an

kukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perin-

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan

tah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan pera-

dengan perjanjian lainnya. (Lalu Husni, 2008)

turan perundang-undangan.

Pengertian perjanjian kerja

berdasarkan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak men-

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

syaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah

yang ditandatangani kedua belah pihak atau dila-

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengu-

kukan secara lisan. Namun secara normatif bentuk

saha

tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para

waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Per-

pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat

janjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis

membantu proses pembuktian. Jika perjanjian kerja

serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan

dibuat secara tertulis, maka perjanjian kerja tersebut

huruf latin. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi,

harus dibuat sesuai peraturan perundang-undangan

maka perjanjian kerja tersebut berubah jenisnya

yang berlaku. Perjanjian kerja antara pengusaha dan

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ke-

pekerja/buruh menjadi dasar adanya hubungan

wajiban menuangkan perjanjian kerja ini ke dalam

kerja.

bentuk tertulis adalah untuk melindungi salah satu Unsur-unsur yang ada dalam perjanjian ker-

ja sesungguhnya merupakan bentuk penjabaran dari syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur

untuk mengadakan hubungan kerja dalam

pihak apabila ada tuntutan dari pihak lain setelah selesainya perjanjian kerja. Beberapa prinsip perjanjian kerja waktu

dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

tertentu yang perlu diperhatikan antara lain:

Perdata (KUHPerdata), dikatakan bahwa untuk sah-

a. Harus dibuat secara tertulis dalam bahasa

nya perjanjian diperlukan empat syarat:

Indonesia dan huruf latin minimal rangkap dua. Apabila dibuat dalam bahasa Indonesia dan


13


bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku bahasa Indonesia.

Dalam praktik sering terjadi penyimpangan atas hal ini. Dengan latar belakang dan alasan ter-

b. Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu

tentu kadang terdapat pengusaha dengan sengaja

yang menurut jenis dan sifat dan kegiatan pe-

memberlakukan PKWT untuk jenis pekerjaan yang

kerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

bersifat tetap. Guna mengantisipasi masalah ini, Pa-

c. Paling lama tiga tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau pembaharuan.

menetapkan

d. Pembaharuan PKWT dilakukan setelah tenggang waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya perjanjian.

kategori

pekerjaan

untuk

PKWT

sebagai berikut : a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;

e. Tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan

f.

sal 59 ayaat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiaan-nya

yang bersifat tetap.

dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling

Tidak dapat mensyaratkaan adanya masa per-

lama 3 (tiga) tahun;

cobaan kerja.

c. Pekerjaan yang bersifat musiman;

g. Upah dan syarat-syarat kerja yang diperjanjikan

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk ba-

tidak boleh bertentangan dengan peraturan pe-

ru, kegiatan baru atau produk tambahan yang

rusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB) dan

masih dalam percobaan atau penjajakan.

peraturan perundang-undangan. Perubahan PKWT menjadi PKWTT meruApabila prinsip PKWT tersebut dilanggar:

pakan salah satu akibat dari ketidakcermatan dalam

a.

Terhadap huruf a sampai dengan f, maka

menyusun suatu perjanjian kerja. Disinilah peran

secara hukum PKWT menjadi PKWTT.

pentingnya seorang perancang kontrak (contract

Terhadap huruf g, maka tetap berlaku keten-

drafter) dalam menyusun suatu perjanjian kerja.

tuan dalam peraturan perusahaan, perjanjian

Apabila tidak cermat dapat berakibat merugikan

kerja bersama, dan peraturan perundang-un-

perusahaan, baik secara yuridis maupun secara eko-

dangan.

nomis.

b.

Ketentuan mengenai perubahan PKWT Seperti dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-

menjadi PKWTT telah diatur dalam Pasal 57 ayat

undang Ketenagakerjaan diatur bahwa PKWT tidak

(2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Kete-

dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

nagakerjaan, dan Pasal 15 Keputusan Menteri Tena-

Jadi, jika ada PKWT yang mensyaratkan masa

ga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100Men/

percobaan dalam PKWT tersebut batal demi hukum.

VI/2004.

Akibat

hukumnya

PKWT

tersebut

menjadi

PKWTT.

14



Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada

(PKWTT)

pekerja/buruh yang bersangkutan dan dicantumkan

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ter-

dalam surat pengangkatan. Jika tidak dicantumkan

surat dalam pasal 1603 q Kitab Undang-undang Hu-

dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengang-

kum Perdata, yang menyatakan bahwa lamanya

katan, maka ketentuan masa perobaan kerja diang-

hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam per-

gap tidak ada.

janjian atau peraturan majikan maupun dalam

Apabila maca percobaan telah dilewati,

peraturan perundang-undangan atau pula menurut

maka pekerja/buruh menjadi berstatus pegawai

kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang

tetap. Dengan status semacam ini maka pekerja/

diadakan untuk waktu tidak tertentu. Sedangkan bila

buruh memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam

ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 tahun

peraturan perundang-undangan, peraturan perusa-

2003 dinyatakan bahwa perjanjian waktu tertentu

haan atau perjanjian kerja bersama. Misalnya apa-

yang dibuat secara tidak tertulis dinyatakan sebagai

bila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka peker-

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

ja/buruh berhak atas pesangon dan lain-lain.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha

terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat

a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak

tetap. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat

dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin; b. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak

dibuat secara tertulis dan lisan. Jika perjanjian kerja waktu tidak tertentu

dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan

yang dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai

membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh

dalam waktu tertentu.

yang bersangkutan. Surat pengangkatan tersebut

Dengan demikian, maka pengertian per-

sekurang-kurangnya memuat keterangan:

janjian kerja waktu tidak tertentu adalah suatu

a. Nama dan alamat pekerja/buruh;

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengu-

b. Tanggal mulai bekerja;

saha, di mana jangka waktunya tidak ditentukan,

c. Jenis pekerjaan; dan

baik dalam perjanjian, undang-undang maupun ke-

d. Besarnya upah.

biasaan, atau terjadi secara hukum karena pelang-

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3

garan pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(tiga) bulan. Dalam masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah mini-

Pengaturan Upah Pekerja/Buruh dalam UU. No.

mum yang berlaku. Syarat masa perobaan kerja ha-

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

rus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila

Pengaturan upah pekerja/buruh dalam Un-

perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat

dang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dituangkan da-


15


lam Bagian Kedua dari undang-undang tersebut mu-

(5) Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh

lai dari pasal 88 sampai dengan 98.

dan segala pembayaran yang timbul dari

Pengupahan termasuk sebagai salah satu

hubungan kerja menjadi kadaluarsa sete-

aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh.

lah melampaui jangka waktu dua tahun

Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat

sejak timbulnya hak.

1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

No.07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Kom-

kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak,

ponen Upah dan Komponen Non Upah disebutkan

dimana jumlah pendapatan pekerja/buruhdari hasil

bahwa :

pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan

Yang Termasuk komponen upah adalah :

hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar,

a. Gaji pokok; merupakan imbalan dasar yang di-

yang meliputi makanan dan minuman, sandang,

bayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan

jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan ber-

jaminan hari tua.

dasarkan perjanjian.

Motivasi utama seorang pekerja/buruh be-

b. Tunjangan tetap; suatu pembayaran yang te-

kerja di perusahaan adalah mendapatkan nafkah

ratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan

atau upah, dan upah merupakan hak bagi pekerja/

secara tetap untuk dibayarkan bersamaan de-

buruh yang bersifat sensitif. Karenanya tidak jarang

ngan gaji pokok, seperti tunjangan kesehatan,

pengupahan menimbulkan perselisihan.

makan, transportasi, yang tidak dikaitkan de-

a. Prinsip Pengupahan

ngan kehadiran pekerja, dengan kata lain tun-

Terdapat prinsip-prinsip dalam pengupahan,

jangan tersebut diberikan kepada pekerja tanpa

yaitu sebagai berikut:

mengindahkan kehadiran pekerja dan diberikan

(1) Hak menerima upah timbul pada saat

bersamaan dengan gaji pokok.

adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.

c. Tunjangan tidak tetap; suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung ber-

(2) Pengusaha tidak boleh mengadakan diskri-

kaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak

minasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki

tetap dan dibayarkan tidak bersamaan dengan

dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sa-

pembayaran gaji pokok.

ma. (3) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Yang Tidak termasuk komponen upah adalah : a. Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata / na-

(4) Komponen upah terdiri dari 75% (tujuh pu-

tural karena hal-hal yang bersifat khusus atau

luh lima persen) dari jumlah upah pokok

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja,

dan tunjangan tetap. 16



seperti antar jemput, rekreasi atau fasilitas

Yusuf Rahman dan

lainnya.

adalah Ketua dan Sekretaris DPC FSP KEP KSPSI

b. Bonus; pembayaran yang diterima pekerja dari hasil

M. Ma’ruf, masing-masing

Kota Cilegon, yang beralamat di Jl. Raya Temu Pu-

keuntungan perusahaan atau karena

tih No. 25 Jombang Masjid Kota Cilegon, berdasar-

pekerja berprestasi melebihi target produksi

kan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2006

yang normal atau karena peningkatan produk-

yang selanjutnya disebut PENGGUGAT.

tifitas kerja. MELAWAN

c. Tunjangan hari raya (THR); diberikan pekerja bersamaan dengan hari raya keagamaan, setiap 1 (satu) tahun sekali.

PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA, berkedudukan di Ruko Monalisa Jl. Raya Serang Km 2

selain upah pekerja jug amendapatkan hak yaitu

BlokB/8A, Cibeber-Cilegon,yang telah memberikan

waktu istirahat dan cuti meliputi :

kuasa kepada RidwanH. Prawira, HRD Manager PT

1. Istirahat antara jam kerja; sekurang-kurangnya

Kartika Mitra Sejahtera, berdasarkan surat kuasa

setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat)

khusus tertanggal 29 Januari2007, yang selanjutnya

jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut

disebut TERGUGAT.

tidak termasuk jam kerja. 2. Istirahat mingguan; 1 (satu) hari untuk 6 (enam)

Para Pihak dalam Perkara

hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua)

PIHAK PENGGUGAT

hari untuk 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu)

PUK FSP KPSI – PT. KARTIKA MITRA

minggu.

SEJAHTERA

3. Cuti tahunan; sekurang-kurangnya 12 (dua

Yaitu Para karyawan (24 tenaga kerja) PT.

belas) hari kerja setelah pekerja yang ber-

KARTIKA MITRA SEJAHTERA yang dipeker-

sangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan

jakan di lokasi PT. MITSUBISHI CHEMICAL yang

secara terus menerus.

sudah bekerja 3-7 tahun pada TERGUGAT.

4. Istirahat sepatutnya untuk menjalankan ke-

Diwakili oleh Teguh Santosa dan Hasbari,

wajiban menunaikan ibadah menurut aga-

masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris PUK

manya.

FSP KSPI PT KARTIKA MITRA SEJAHTERA selanjutnya memberikan kuasa kepada

Kasus Posisi

Yusuf

Rahman dan M. Ma’Ruf, masing- masing Ketua dan

Dalam kasus perselisihan hubungan in-

DPC FSP KEP KSPI Kota Cilegon, beralamat di Jl.

dustrial ini yang menjadi para pihak adalah PUK

Raya Temu Putih No. 25 Jombang Masjid Kota

FSP KEP KSPSI-PT. KARTIKA MITRA SEJAH

Cilegon,berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 3

TERA, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris

Desember 2006 sebagai PENGGUGAT

PUK FSP KEP KSPSI PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA, yang telah memberi kuasa kepada Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

17


PIHAK TERGUGAT

(Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 ten-

PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA

tang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1;

Yaitu Badan Hukum yang telah mendapatkan Surat

3.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk

Ijin Operasional atau (SIO) sebagai Penyedia Jasa

membayar atas kekurangan dalam pembayaran

Pekerja atau Buruh melalui surat No 560/KEP.38-

upah dan cuti selama 2 tahun (2005 & 2006 )

HI/Disnaker/2006 Tertanggal 28 Maret 2006 yang

kepada PENGGUGAT (24 pekerja) yang

dikeluarkan oleh Kadisnaker Kota Cilegon. Berke-

besarnya adalah Rp. 116.724.432,-

dudukan di Jl. Raya Serang Km. 2 Blok B/8A,

4.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk

Cibeber– Cilegon. Diwakili oleh Ridwan H. Pra-

membayar upah PENGGUGAT disaat PENG-

wira,HRD Manager PT KARTIKA MITRA SEJAH

GUGAT libur dihari–hari yang ditetapkan se-

TERA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

suai Undang–Undang Nomor.13 tahun 2003

29 Januari 2007 sebagai TERGUGAT

tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2; 5.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan hak cuti tahunan kepada PENG-

Materi Gugatan PENGGUGAT memohon kepada Penga-

GUGAT (24 pekerja) selama 12 hari kerja bagi

dilan Hubungan Industrial Provinsi Banten menga-

pekerja yang sudah bekerja 1 tahun penuh tan-

dakan pemeriksaan Perkara dengan cepat dan mene-

pa dipotong upah dan hak lainnya [sesuai Un-

tapkan Keputusan Sela dalam PERKARA ini.Serta

dang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

PENGGUGAT mengajukan Permohonan Tuntutan

Ketenagakerjaan pasal 79 ayat (1) & (2C)];

sebagai berikut:

6.

Memerintahkan kepada TERTGUGAT untuk memberikan lembur kepada PENGGUGAT

PRIMAIR 1.

(24 pekerja) yang perhitungannya sesuai de-

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan

Surat

Pengangkatan

ngan Undang– Undang Nomor 13 tahun 2003

kepada

tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2)

PENGGUGAT (24 tenaga kerja) dengan hubu-

junto Kepmen No. Kep. 1002/MEN/VI/2004

ngan kerjanya adalah Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (permanen) dan TERGUGAT memberikan atribut (tanda pengenal, pakaian kerja dll) kepada PENGGUGAT (24 tenaga kerja)

7.

Memohon menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya–biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

atas nama TERGUGAT (sesuai Un-

dang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 7); 2.

Pasal 4 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1);

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan upah kepada PENGGUGAT (24

SUBSIDAIR Memberikan Putusan Seadil-adilnya Pendapat Pihak Penggugat 1. Pelanggaran dalam Status hubungan Kerja

tenaga kerja) yang besarnya sesuai UMK yang berlaku di Kota Cilegon dengan sistem tetap 18



TERGUGAT dalam memperkerjakan PENG-

kerja di hari libur yang ditetapkan oleh Pasal 93 ayat

GUGAT (24 tenaga kerja) telah melanggar

2 tersebut diatas.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Atas pelanggaran yang dilakukan TER-

Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4)

GUGAT dalam mempekerjakan PENGGUGAT (24

dan pasal 65 ayat (4) mengenai hubungan kerja

tenaga kerja) seperti tersebut diatas sehingga PENG-

sebagai berikut:

GUGAT (24 tenaga kerja) telah dirugikan secara

a. PENGGUGAT (24 tenaga kerja) yang

materi, yaitu kekurangan bayar kepada PENG-

dipekerjakan di lokasi PT. MITSUBISHI

GUGAT (24 tenaga kerja) selama tahun 2005-2006

CHEMICAL Indonesia sudah bekerja 3-7

yang besarnya sebagai berikut:

tahun pada TERGUGAT secara terus

Kekurangan bayar upah oleh TERGUGAT kepada

menerus dengan system kontrak (PKWT)

PENGGUGAT tahun 2005 & 2006

pada bagian logistik, namun tidak pernah

●

Pembayaran upah oleh TERGUGAT tahun 2005

diberikan surat kontrak (hanya disampai-

adalah:

kan secara lisan) kepada PENGGUGAT.

Upah tahun 2005 = SOT/jam + tunjangann tetap

b. PENGGUGAT (24 tenaga kerja) dalam

= ( Rp.3.200x8x22) + (Rp.2500+ Rp11.500)

bekerja tidak pernah diberikan atribut

= (Rp. 3200x173) + (Rp. 14.000)

(tanda pengenal, pakaian kerja dll) atas

Upah tahun 2005 = Rp.567.600

nama TERGUGAT, tetapi selalu memakai

Upah Minimum Kota Cilegon = Rp. 713.000

atribut PT SANKYU Indonesia International dan dibawah peraturan perundangan

● Kekurangan bayar Upah/orang/th= 12x Rp. 713.000-Rp.567.600

yang berlaku.

= Rp. 1.744.800 ● Kekurangan bayar Upah

2. Pelanggaran Terhadap Pengupahan (Upah) TERGUGAT

dalam

memperkerjakan

Tahun 2005 untuk 24 Orang adalah

PENGGUGAT (24 pekerja) telah melanggar Un-

= 24xRp.1.744.800 = Rp. 41.875.200

dang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

● Upah tahun 2006 = SOT/jam + tunjangan tetap

Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1) junto Pasal 93

= (Rp. 3.650x8x22) + (Rp. 2.500 + Rp.12.500)

ayat (2) mengenai pemberian besarnya upah dan

= (Rp. 3.650x173) + (Rp. 15.000)

pembayaran upah dihari libur yang ditetapkan pe-

= (Rp. 631.450) + (Rp. 15.000)

merintah

Upah tahun 2006 = Rp. 646.450

Karena semenjak awal tahun 2005–2006 TERGUGAT telah membayar upah kepada PENG-

Upah minimum kota Cilegon= Rp. 835.930 ● Kekurangan bayar Upah

GUGAT (24 pekerja) berada dibawah Upah Mini-

Tahun 2005 untuk 24 orang adalah

mum Kota (UMK) Cilegon,dan TERGUGAT tidak

= 24 x Rp.2.273.844

membayar upah apabila pekerja tidak masuk be-

= Rp. 54.572.256


19


oleh

● TERGUGAT menyangkal dalil–dalil yang di-

TERGUGAT pada PENGGUGAT (24pekerja)

kemukakan PENGGUGAT kecuali apa yang

tahun 2005 & 2006 adalah Rp. 41.875.200 + Rp.

diakui TERGUGAT secara tegas.

Total

kekurangan

bayar

Upah

●

54.572.256 = Rp. 96.447.456,-

Dakui oleh TERGUGAT bahwa PENGGUGAT merupakan karyawan TERGUGAT dan bekerja di lingkungan PT SANKYU INTERNATIO-

3. Pelanggaran Terhadap Hak Cuti TERGUGAT

dalam

mempekerjakan

PENGGUGAT (24 pekerja) telah melanggar Un-

NAL Indonesia (PT SANKYU). ●

Bahwa mengenai hal–hal yang berkaitan dengan

dang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Kete-

lokasi kerja, system jam kerja, penggunaan

nagakerjaan Pasal 79 ayat (1) dan (2)C mengenai

seragam kerja dan sistem pembayaran sebagai

waktu istirahat dan hak cuti kepada PENGGUGAT

mana PENGGUGAT sampaikan merupakan

(24 pekerja) yang sudah bekerja satu tahun secara

instruksi kerja dari PT SANKYU INTERNA-

terus menerus.

TIONAL Indonesia berdasarkan kontrak kerja

Hak Cuti yang belum dibayar oleh TERGUGAT

sama No. 003/ SP/ADM/SII/II/2006 tertanggal

tahun 2005 & 2006 adalah Hak Cuti yang belum

10 Maret 2006 (bukti P/1).

dibayar tahun 2005 = 12 Hari kerja

●

Apabila hak cuti tersebut diganti dengan

Bahwa tidak benar TERGUGAT melalaikan su-

Uang

rat anjuran dari mediator pada kantor Disnaker

Maka besarnya adalah Rp. 388.909/pekerja Untuk

Kota Cilegon No. 560/1701/Disnaker tertanggal

24 pekerja tahun 2005 adalah 24 x Rp. 388.909

21 Juli = Rp. 2006 9.333.816,mengenai penyelesaian tuntutan

Hak Cuti yang belum dibayar tahun 2006

PENGGUGAT, hal ini terjadi karena surat

= 12 Hari Kerja

anjuran tersebut diatas belum diterima sampai

Apabila hak cuti tersebut diganti dengan uang,

dengan hari ini (surat jawaban dibuat). Ber-

Maka besarnya adalah Rp. 455.965/pekerja Untuk

dasarkan informasi yang diterima TERGUGAT

24 pekerja tahun 2006 adalah 24 x Rp. 388.909

dari pejabat = Rp. 10.943.160 Disnaker, surat tersebut sudah

Total Hak Cuti yag belum dibayar oleh TER-

disampaikan melalui PENGGUGAT namun

GUGAT pada tahun 2005 dan 2006 apabila diganti

tidak tidak diserah terimakan kepada TER-

dengan

GUGAT, karena pada dasarnya TERGUGAT

uang

adalah

Rp.

9.333.816

+

Rp.

10.943.160 = Rp.20.276.976,-

lebih memilih jalan musyawarah untuk mufakat. ●

Bahwa tidak benar TERGUGAT mengurangi Upah PENGGUGAT mengingat kerja instruksi

Pendapat Tergugat Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan

PT SANKYU INTERNATIONAL Indonesia se-

PENGGUGAT pada sidang tanggal 23 Januari

suai dengan kontrak kerja P-1, dalam hal ini ma-

2007, yang di sampaikan pada sidang 19 Januari

na berdasarkan bukti P-1 TERGUGAT hanya

2007 adalah dibawah ini:

mendapatkan pembayaran bila PENGGUGAT

20



hadir terlepas dari Bukti dan alasan PENG-

dan

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubu-

GUGAT mangkir atau sakit.

ngan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang,

Adapun sistem Upah yang diberikan dari

tanggal 18 Desember 2006 dengan register Nomor

SII hanya berdasarkan Standard Overtime Tetap

53/G/2006/PHI/SRG telah mengemukakan gugatan-

(SOT) senilai Rp. 4.832,- per jam dan TERGUGAT

nya.

membaginya kedalam variable sebagai berikut: SOT

Rp.3.650,00,-/jam (Rp. 29.200,00,-/hari)

Uang makan

Yang menjadi awal permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa pihak TERGUGAT di da-

Rp.4500,00,-

lam memperkerjakan PENGGUGAT (24 pekerja)

Uang Transport Rp.2.500,00,-

sebagai karyawan telah melakukan pelanggaran

Kehadiran Rp.40.000,00,-

terhadapUndang-undang Nomor13 Tahun 2003

Total Pendapatan per bulan adalah Rp. 836.400,00,-

tentang Ketenagakerjaan beserta Surat Keputusan

●

berdasarkan

Menteri Tenaga Kerja lainnya. TERGUGAT dalam

Bukti P-1, TERGUGAT hanya dapat dibayar-

melakukan pembayaran upah lembur dan cuti ke-

kan oleh pihak SII berdasarkan dengan kehadi-

pada PENGGUGAT (24 pekerja) telah nyata-nyata

ran PENGGUGAT yang tercatat hadir sesuai

mengurangi besarnya upah lembur serta tidak mem-

dengan Bukti absensi yang diterbitkan oleh pi-

berikan hak cuti sebagaimana telah ditetapkan da-

hak SII..

lam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

●

TERGUGAT

menguraikannya

Bahwa TERGUGAT tidak mungkin memenuhi

PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan-

pembayaran sebagaimana gugatan PENGGU-

nya mendasarkan pada pokok gugatan sebagai be-

GAT mengingat Kondisi keuangan TERGU-

rikut:

GAT yang memang tidak memiliki kelebihan

1. Menyatakan TERGUGAT

dalam mempeker-

sejumlah gugatan PENGGUGAT karena ke-

jakan PENGGUGAT (24 tenaga kerja) telah

untungan yang diberikan oleh pihak SII.

melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun

Memutuskan:

2003 pasal 59 ayat (1), (2), dan (4), dan pasal 65

Menolak Gugatan PENGGUGAT, atau setidak

ayat (4) mengenai hubungan kerja;

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

2. Menyatakan TERGUGAT

dalam mempeker-

1. TERGUGAT memohon kepada Pengadilan Hu-


bungan Industrial Provensi Banten untuk ber-


kenan a.

2003 pasal 90 ayat (1), junto pasal 93 ayat (2)

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara

mengenai pemberian besarnya upah dan pembayaran upah di hari libur yang ditetapkan pemerintah. 3. Menyatakan TERGUGAT

Duduk Perkara

dalam mempeker-

Bahwa PENGGUGAT melalui surat guga-


tannya tertanggal 18 Desember 2006 yang diterima



21


2003 pasal 79 ayat (1) dan (2)c mengenai waktu

dipotong upah dan hak lainnya [sesuai dengan

istirahat dan hak cuti kepada PENGGUGAT

pasal 79 ayat (1) dan(2c)UU No. 13 tahun 2003

yang sudah bekerja 1 tahun secara terus me-

tentang Ketenagakerjaan].

nerus.

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk

Terhadap gugatan tersebut PENGGUGAT

memberikan lembur kepada PENGGUGAT (24

berdasarkan alasan-alasan dalam posita mengajukan

pekerja) yang perhitungannya sesuai dengan

permohonan kepada Pengadilan Hubungan Indus-

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

trial Provinsi Banten yang dalam petitumnya seba-

Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2) junto Kep

gai berikut:

Men No.1002/Men/VI/2004 pasal 4ayat (2) dan


pasal 7 ayat (1).

memberikan PENGGUGAT

Surat (24

Pengangkatan

kepada

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar

tenaga

dengan

semua biaya-biaya yang ditimbulkan dalam

kerja)

hubungan kerjanya adalah hubungan kerja waktu tertentu (permanen).

perkara ini. 8. Memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan upah kepada PENGGUGAT (24

Setelah kedua belah pihak dipanggil untuk

pekerja) yang besarnya sesuai UMK yang

menghadap kepersidangan, yang masing-masing

berlaku di Kota Cilegon dengan sistem tetap

pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, maka pe-

berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-undang

meriksaan atas permohonan Pengugat dimulai. Da-

Nomor 13 tahun 2003;

lam persidangan Hakim

mencoba untuk men-


damaikan kedua belah pihak yang berperkara, na-

membayar atas kekurangan dalam pembayaran

mun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara

upah dan cuti selama 2 tahun (tahun 2005 &

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

2006) kepada PENGGUGAT (24 pekerja) yang

PENGGUGAT. Dalam persidangan PENGGUGAT

besarnya Rp. 116.724.432.

menyatakan bahwa ia tidak akan merubah dari


gugatannya semula dan tetap akan pada gugatannya.

membayar upah kepada PENGGUGAT (24

Terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut

pekerja) di saat PENGGUGAT libur di hari-hari

pada sidang tanggal 19 Januari 2007 TERGUGAT

yang ditetapkan sesuai pasal 93 ayat (2) Un-

mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai

dang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ke-

kerikut:

tenagakerjaan.



5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan hak cuti tahunan kepada PENG-

Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa yang kami akui secara tegas.

GUGAT (24 pekerja) selama 12 hari kerja bagi pekerja yang sudah bekerja 1 tahun penuh tanpa 22









Bahwa memang benar PENGGUGAT merupakan karyawan TERGUGAT dan bekerka di

bayar perkara.

lingkungan PT. Sankyu International Indonesia.

Atas jawaban yang diajukan oleh TERGU-

Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

GAT, pada sidang berikutnya yaitu

lokasi kerja, sistem jam kerja, penggunaan

Januari 2007 PENGGUGAT tidak akan menggu-

seragam kerja dan sistem pembayaran sebagai-

nakan haknya untuk mengajukan replik, sehingga

mana PENGGUGAT sampaikan merupakan

TERGUGAT juga tidak akan mengajukan duplik. Pada sidang berikutnya yaitu tanggal 27

Indonesia berdasarkan kontrak kerjasama No.

Februari 2007, baik PENGGUGAT maupun TER-

003/SP/ADM/SII/III/2006 tertanggal 10 Maret

GUGAT telah mengajukan kesimpulan secara ber-

2006.

samaan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam per-

Bahwa tidak benar TERGUGAT melalaikan

sidangan yang tercatat di Berita Acara Sidang, se-

surat anjuran dari mediator pada kantor Dis-

luruhnya dianggap telah termasuk dalam putusan

naker Kota Cilegon No. 560/1701/Disnaker ter-

ini. Untuk selanjutnya para pihak tidak mengajukan

tanggal 21 Juli 2006 mengenai penyelesaian

apa-apa lagi dalam persidangan, dan mohon

tuntutan PENGGUGAT, hal ini terjadi karena

putusan.

TER-

Pertimbangan Hukum, Pendapat Hakim

GUGAT.



tanggal 30

instruksi kerja dari PT. Sankyu International

surat anjuran tersebut belum diterima 

2. Menghukum PENGGUGAT untuk mem-

Bahwa adalah tidak benarTERGUGAT mengu-

Setelah mengadakan pemeriksaan dalam

rangi upah PENGGUGAT mengingat kerja ins-

persidangan dan setelah mengadakan pemeriksaan

truksi PT. Sankyu International Indonesia sesuai

terhadap para pihak dan bukti-bukti yang diajukan

dengan kontrak kerja P-1, dalam hal ini mana

oleh PENGGUGAT. Maka kemudian Majelis Ha-

berdasarkan

kim memberikan pertimbangan tentang hukumnya

bukti P-1 TERGUGAT hanya

mendapatkan pembayaranbila PENGGUGAT

sebagai berikut:

hadir terlepas dari bukti dan alasan PENGGU-

1. Bahwa, setelah gugatan PENGGUGAT diba-

GAT mangkir atau sakit.

cakan dan TERGUGAT menyatakan pada gu-

Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh

gatannya tersebut.

TERGUGAT, TERGUGAT mohon dengan hor-

2. Bahwa, yang menjadi pertimbangan pokok gu-

mat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan In-

gatan adalah:

dustrial Provinsi Banten untuk berkenan me-

a. Apakah benat TERGUGAT adalah peru-

mutus:

sahaan penyedia tenaga kerja (labor sup-

1. Menolak gugatan PENGGUGAT, atau se-

ply);

tidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

b. Apakah benar TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak nor-


23


matif PENGGUGAT dalam bentuk status

(labor supply) yang memperkerjakan PENG-

hubungan kerja, upah, dan hak cuti.

GUGAT pada perusahaan pemberi kerja yaitu

3. Bahwa,TERGUGAT, PT. Kartika Mitra Sejah-

PT. Sankyu Indonesia Internasional.

tera adalah badan hukum (legal entity) yang

6. Bahwa, majelis hakim akan mempertimbangkan

dipimpin oleh Neni Andriyani selaku Direktur

apa benar TERGUGAT telah melakukan pe-

berdasarkan akte pendirian PT. Kartika Mitra

langgaran terhadap hak-hak normatif PENG-

Sejahtera tanggal 6 Juni 2005 dari status sebe-

GUGAT dalam bentuk status hubungan kerja, u-

lumnya adalah CV Kartika, sehingga ber-

pah dan hak cuti.

dasarkan pasal 7 ayat (6)UU No. 1 Tahun 1995

7. Bahwa, majelis hakim akan mempertimbangkan

tentang Perseroan Terbatas, PT. Kartika Mitra

status hubungan kerja antara PENGGUGAT de-

Sejahtera telah memperoleh status badan hukum

ngan TERGUGAT, yang sekaligus akan mem-

atau legal entity yang berkuasa mutlak baik

pertimbangkan petitum PENGGUGAT No. 1.

sebagai PENGGUGAT maupun TERGUGAT

8. Bahwa, berdasarkan KTK Short Data Employee

di depan Pengadilan (Persona in judicio).

dan Risalah Perundingan 1 tanggal 12 Mei 2006

4. Bahwa, PT. Kartika Mitra Sejahtera adalah ba-

yang diperkuat dengan anjuran Mediator Dis-

dan hukum yang telah mendapatkan Surat Ijin

naker Kota Cilegon Provensi Banten telah cu-

Operasional (SIO) sebagai penyedia jasa pe-

kup membuktikan bahwa masa kerja dari

kerja/buruh melalui surat No. 560/KEP.38-HI/

PENGGUGAT sebagai Pekerja dari TERGU-

Disnaker/2006 tertanggal 28 Maret 2006 yang

GAT CV Kartika yang telah berubah statusnya

dikeluarkan oleh Kadisnaker Kota Cilegon, se-

menjadi PT. Kartika Mitra Sejahtera telah lebih

hingga dengan demikian PT. Kartika Mitra Se-

dari 2 (dua) tahun, atau rata-rata 4 (empat) ta-

jahtera telah sah dan memenuhi persyaratan

hun.

sebagai Perusahaan penyedia tenaga kerja (la-

9. Bahwa, berdasarkan pasal 1 surat perjanjian ker-

bor supply) baik berdasarkan pasal 66 ayat (3)

ja borongan antara Ir. Asep Rachmat selaku

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-

Direktur CV. Kartika dengan Teguh sebagai pe-

kerjaan maupun berdasarkan KEP.110/MEN/

kerja (helper) yang dibuat tanggal 25 Juli 2005

VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan

yang diperpanjang dengan surat perjanjian kerja

Penyedia Jasa Pekerja.

borongan antara Ir. Asep Rachmat selaku Di-

5. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian No. 003/

rektur CV. Kartika dengan Teguh Santoso seba-

SP/ADM/SII/II/05 dan No. 003/SP/ADM/SII/

gai pekerja (Helper) yang dibuat tanggal 4

III/06 antara PT. Sankyu Indonesia Interna-

Januari 2006, serta surat perjanjian kerja antara

tional dengan TERGUGAT serta pengakuan

Neni Andriyani selaku Direktur PT. Kartika

TERGUGAT dalam jawabannya, maka Majelis

Mitra Sejahtera dengan Ade Suhendri selaku pe-

berpendapat bahwa memang benar TERGU-

kerja yang dibuat tanggal 19 januari 2007, se-

GAT adalah Perusahaan Penyedia tenaga kerja

muanya secara tegas telah membuktikan bahwa

24



hubungan kerja yang terjadi antara TERGU-

Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh TER-

GAT CV. Kartika atau PT. Kartika Mitra Se-

GUGAT dengan

jaktera dengan PENGGUGAT didasarkan atas

dengan ketentuan peraturan perundang yang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan pasal

PENGGUGAT tidak sesuai

10. Bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara CV

59 ayat (7) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ke-

Kartika maupun PT. Kartika Mitra Sejahtera

tenagakerjaan, maka demi hukum perjanjian

(TERGUGAT) dengan pekerjanya (PENGGU-

kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut berubah

GAT), tidak mencantumkan jenis kelamin, u-

menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Ter-

mur dan alamat pekerja/buruh, sehingga hal ini

tentu atau menjadi Pekerja Tetap TER-

tidak sesuai dengan

GUGAT PT. Kartika Mitra Sejahtera.

persyaratan minimal

dari isi perjanjian kerja sebagaimana telah di-

14. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan penye-

atur dalam pasal 54 ayat (1) point b, UU No. 13

dia tenaga kerja (labor supply) yang memper-

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kerjakan pekerjanya pada PT. Sankyu Indonesia

11. Bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat antara

Internasional sebagai perusahaan pemberi kerja,

TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang di-

yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja

buat tanggal 25 Juli 2005 dan tanggal 4 Januari

antara PT. Sankyu Indonesia Internasional de-

2006, masih menggunakan nama CV Kartika,

ngan CV. Kartika tanggal 8 Februari 2005 dan

padahal sejak tanggal 6 Juni 2005 CV. Kartika

surat perjanjian antara PT. Sankyu Indonesia

telah berubah dan meningkatkan statusnya men-

Internasional dengan PT. Kartika Mitra Sejah-

jadi PT. Kartika Mitra Sejahtera.

tera tanggal 1 Maret 2006.

12. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak di-

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah ter-

bantah oleh TERGUGAT dan berdasarkan

bukti bahwa hubungan kerja antara PT. Kar-

beberapa hasil perundingan bipartit tanggal 12

tika Mitra Sejahtera sebagai perusahaan pene-

Mei 2006, 18 Mei 2006 dan perundingan tri-

rima kerja dengan PENGGUGAT sebagai pe-

partit tanggal 21 Juni 2006 dan tanggal 6 Juli

kerja telah dilakukan dengan PKWT yang tidak

2006, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang

sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13 Ta-

dilakukan oleh PENGGUGAT adalah pekerjaan

hun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yang bersifat tetap dan merupakan

bagian

16. Bahwa berdasarkan nota pemeriksaan yang di-

dari suatu proses produksi serta dilakukan se-

lakukan oleh Disnaker Kota Cilegon terhadap

lama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut,

PT. Kartika Mitra Sejahtera pada tanggal 28

sehingga hal ini tidak sesuai dengan pasal 59

Desember 2006, telah terbukti bahwa TER-

ayat (1) dan (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang

GUGAT PT. Kartika Mitra Sejahtera tidak

Ketenagakerjaan.

memberikan hak cuti kepada PENGGUGAT

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, ma-

sebagai pekerjanya dan upah yang dibayarkan

ka majelis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja

kepada PENGGUGAT masih dibawah Upah


25


Minimum Kota (UMK) Cilegon tahun 2006,

yang diterimanya adalah lebih rendah dari

sehingga hal ini telah melanggar ketentuan

peraturan perundan yang berlaku, sehingga

pasal 90 ayat (1) dan pasal 93 ayat (2) UU No.

berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (8) maka

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

demi hukum status hubungan kerja antara

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENG-

pekerja/buruh (PENGGUGAT) dengan perusa-

GUGAT yang tidak dibantah oleh TERGUGAT

haan penerima pemborongan (PT. Kartika Mitra

dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Sejahtera) beralih menjadi hubungan kerja

PENGGUGAT, telah cukup menerangkan bah-

antara pekerja/buruh (PENGGUGAT) de-

wa pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGU-

ngan perusahaan pemberi pekerjaan yaitu

GAT di PT. Sankyu Indonesia Internasional

PT. Sankyu Indonesia Internasional.

adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan meru-

20. Bahwa oleh karena perusahaan pemberi kerja

pakan bagian dari suatu proses produksi, di-

yaitu PT. Sankyu Indonesia Internasional tidak

lakukan selama lebih dari 3 (tiga) tahun

termasuk dalam pihak yang digugat, maka

berturut-turut, serta tidak dilakukan secara

demi hukum hubungan kerja antara PENG-

terpisah dengan kegiatan utamanya yang mana

GUGAT dengan TERGUGAT PT. Kartika Mi-

hal ini bertentangan dengan pasal 59 dan pasal

tra Sejahtera berubah menjadi hubungan kerja

65 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagaker-

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak

jaan dan KEP 220/MEN/X/2004,

tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja te-

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat

tap TERGUGAT, sehingga dengan demikian

(4) UU No. 13 tahun 2003; perlindingan kerja

pe-titum No. 1 PENGGUGAT untuk diberikan

dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pa-

surat pengangkatan terhadap 24 (dua puluh

da perusahaan lain sebagaimana dimaksud pa-

empat) orang pekerja sebagai pekerja dengan

da ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan

hubungan kerja waktu tidak tertentu (permanen)

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja

pada PT. Kartika Mitra Sejahtera (TER-

pada perusahaan pemberi pekerjaan atau se-

GUGAT) kiranya layak untuk dikabulkan.

suai dengan peraturan perundang-undangan

21. Bahwa dengan diangkatnya PENGGUGAT

yang berlaku.

menjadi pekerja tetap TERGUGAT, maka sudah

19. Bahwa pekerja PT. Kartika Mitra Sejahtera

menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mem-

(PENGGUGAT) tidak membuktikan bahwa

berikan atribut dalam bentuk tanda pengenal,

perlindungan dan syarat-syarat kerja yang di-

pakaian kerja dan lain-lain yang dianggap perlu,

dapatkannya lebih rendah dari perlindungan dan

yang mana hal tersebut dapat diatur dalam

syarat-syarat kerja yang diberikan oleh Pt.

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau per-

Sankyu

janjian kerja bersama.

26

Indonesia

Internasional,

namun

demikian PENGGUGAT telah membuktikan

22. Bahwa selanjutnya majelis akan memper-

bahwa perlindungan dan syarat-syarat kerja

timbangkan apakah TERGUGAT telah mela-



kukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif

menjelaskan bahwa ”perlindungan upah dan ke-

pekerja dalam bentuk upah dan hak cuti yang

sejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perse-

diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGU-

lisihan yang timbul menjadi tanggung jawab pe-

GAT, yang mana ini akan sekaligus menjawab

rusahaan penyedia jasa buruh” yang dalam hal

petitum PENGGUGAT No. 3.

ini adalah PT. Kartika Mitra Sejahtera, namun

23. Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara

demikian biaya/upah yang harus dibayarkan

PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan bukti-

kepada pekerja yang menjalani masa cuti dapat

bukti yang diajukan PENGGUGAT maupun

dinegosiasikan atau dibebankan kepada pihak

TERGUGAT tentang nota pemeriksaan atau

pemberi kerja (PT. Sankyu Indonesia Inter-

peringatan oleh Disnaker Kota Cilegon tanggal

nasional) sebagai upah borongan per jam, ka-

28 Desember 2006, majelis berpendapat bahwa

rena bagaimanapun juga pihak pemberi kerja

telah terjadi pelanggaran dalam bentuk pem-

(PT. Sankyu

berian upah dan hak cuti yang dilakukan oleh

menjamin bahwa perlindungan dan syarat-

TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan

Indonesia Internasional) wajib

24. Bahwa tidak diberikannya hak cuti oleh

penyedia tenaga kerja, sekurang-kurangnya

TERGUGAT kepada PENGGUGAT, didasar-

harus sama dengan perlindungan dan syarat-

kan atas alasan bahwa pembayaran yang dila-

syarat kerja pada perusahaan pemberi kerja atau

kukan oleh pemberi kerja PT. Sankyu Indonesia

sesuai dengan peraturan perundangan yang

Internasional kepada TERGUGAT hanya di-

berlaku, sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat

berikan berdasarkan kehadiran PENGGU-

(4) UU No. 13 tahun 2003.

GAT sesuai bukti absensi yang diterbitkan oleh PT. Sankyu Indonesia Internasional.

27. Bahwa terhadap petitum PENGGUGAT No. 3 yang minta agar hak cuti PENGGUGAT selama

25. Bahwa dalam surat jawaban TERGUGAT ter-

tahun 2005 dan tahun 2006 diganti dengan

tanggal 12 Januari 2007 atas nota pemeriksaan

uang, maka majelis akan mempertimbang-

yang dilakukan oleh Disnaker Kota Cilegon,

kannya.

TERGUGAT telah mengakui bahwa selama ini

28. Bahwa sesuai dengan pasal 79 ayat(2) butir c

cuti tidak diberikan dan sekarang sedang

dan pasal 93 ayat (2) butir f UU No. 13 tahun

diproses oleh pemberi kerja yaitu PT. Sankyu

2003, bahwa hak atas cuti tahunan sebanyak 12

Indonesia Internasional.

hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12

26. Bahwa terhadap alasan tersebut majelis hakim kurang

sependapat,

karena

di

(duabelas) bulan secara terus menerus, dimak-

samping

sudkan agar dipergunakan oleh pekerja untuk

melanggar pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf c

istirahat atau tidak bekerja dengan tetap

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagaker-

menerima upah, sedangkan boleh tidaknya hak

jaan, juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal

cuti diganti dengan sejumlah uang selama hu-

66 ayat (2) huruf c UU No. 13 tahun 2003 yang

bungan kerjama masih berlangsung, tidak


27


diatur dalam peraturan perundangan, tetapi di-

32. Bahwa terhadap alasan tersebut majelis kurang

atur dalam pejanjiankerja (PK), Peraturan

sependapat, karena di samping telah dijelaskan

perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama

seperti uraian tentang cuti seperti tersebut di

(PKB).

atas, juga berdasarkan isi kontrak antara TER-

29. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 156

GUGAT

dengan

PT.

Sankyu

Indonesia

ayat (4) butir a, bahwa hak cuti dapat diganti

Internasionalpasal 14 menjelaskan bahwa”

dengan uang dalam bentuk uang pengganti

apabila

hak, apabila telah dilakukan pemutusan hu-

Minimum Kota/Provinsi dari Pemerintah se-

bungan kerja (PHK) terhadap pekerja.

lama masa perjanjian, kedua belah pihak telah

30. Bahwa dalam perjanjian kerja yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mengatur masalah hak cuti PENGGUGAT, sedangkanPENGGUGAT

maupun

ada

perubahan/

kenaikan

Upah

bersepakat akan merubahperhitungan upah pada pasal 4 dalam surat perjanjian ini”. 33. Bahwa hubungan antara PT. Kartika Mitra Se-

TERGU-

jahtera dengan pemberi kerja PT. Sankyu Indo

GAT tidak dapat menunjukkan keberadaan per-

nesia Internasional adalah hubungan bisnis out-

aturan perusahaan maupunperjanjian kerja ber-

sourcing yang dilakukan berdasarkan perjanjian

sama, sehingga majelis berpendapat bahwa

pemborongan sebagaimana diatur dalam pasal

selama hubungan kerjamasih berlanjut hak

65 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, sedangkan

cuti PENGGUGAT tidak dapat diuangkan,

hubungan antara TERGUGAT dengan PENG-

tetapi tetap harus diberikan dalam bentuk hari

GUGAT adalah hubungan kerja, sehingga su-

istirahat kerjadengan tetap menerima upah,

dah selayaknya

yang dihitung sejak tanggal 6 Juni 2005 di mana

GUGAT diperhitungkan dalam perjanjian

TERGUGAT PT. Kartika Mitra Sejahtera mulai

pemborongan antara TERGUGAT dengan Peru-

berdiri dan beroperasi, sehingga dengan demi-

sahaan pemberi kerja PT. Sankyu Indonesia

kian petitum PENGGUGAT No. 3 khusus ten-

Internasional.

tang penggantian uang cuti haruslah dinyatakan

hak-hak normatif

34. Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 pasal 90 ayat (2) telah memberikan keringanan

ditolak.

PENG-

kepada pe-

31. Bahwa TERGUGAT telah membayar upah

ngusaha yang tidak mampu menangguhkan

PENGGUGATdi bawah nilai Upah Minimum

pembayaran Upah Minimum yang selanjutnya

Kota (UMK) Cilegon pada tahun 2005 dan

diaturlebih rinci dalam KEP-231/MEN/2003,

tahun 2006 dengan alasan bahwa sistem pe-

namun demikian Majelis tidak melihat adanya

ngupahan mengacu pada kontrak antara TER-

upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk

GUGAT dengan Perusahaan pemberi kerja PT.

menempuh jalan tersebut.

28

Sankyu Indonesia Internasional, dengan sistem

35. Bahwa walau PENGGUGAT telah menyetujui

pembayaran berdasarkan Standard Overtime

dan menandatangani surat perjanjian kontrak

(SOT) dalam bentuk nilai Rp./Jam.

kerja

dengan TERGUGAT


yang

memuat


besarnya upah dan syarat-syarat kerjalainnya,

PENGGUGAT bulan Juli 2005 telah cukup

namun demikian karenaisi kontrak tersebut

memberikan bukti.

bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003

41. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertim-

pasal 90 ayat (1), maka berdasarkan ketentuan

bangkan petitum PENGGUGAT No. 2,4,5 dan 6

pada pasal 54 ayat (2) dan pasal 19 UU No. 13

sekaligus, yang pada pokoknya memerintahkan

tahun 2003.

TERGUGAT untuk melaksanakan ketentuan-

36. Bahwa selanjutnya majelis akan mempertim-

ketentuan UU No. 13 tahun 2003, khususnya

bangkan apakah tuntutan atas kurangnya upah

tentang pengupahan sesuai UMK Kota Cilegon

PENGGUGAT tahun 2005 dan tahun 2006 ma-

dengan sistem upah tetap (pasal 90 ayat 1), tetap

sih berlaku atau sudah kedaluwarsa.

membayar upah pada hari-hari libur (tidak be-

37. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 UU No.

kerja) sesuai pasal 93 ayat (2), memberikan

13 tahun 2003 dan pasal 30 PP No. 8 tahun

waktu istirahat dan hak cuti tahunan sesuai pa-

1981 tentang Perlindungan Upah: ”tuntutan

sal 79 ayat (1) dan (2) dan pasal 7 ayat (1)

pembayaran upah pekerja/buruh dan segala

KEP.102/MEN/VI/2004.

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja

42. Bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang Kete-

menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka

nagakerjaan dan seluruh peraturan perundangan

waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”.

sebagai peraturan pelaksanaannya adalah ke-

38. Bahwa melalui gugatan tertanggal 18 Desember

tentuan-ketentuan yang telah mengatur hak dan

2006, PENGGUGAT menuntut kekurangan u-

kewajiban pengusaha dan pekerja yang berisi

pah mulai bulan Januari 2005 sampai dengan

norma-norma kerja (labor legislation) dan ber-

bulan Desember 2006, sehingga dengan de-

sifat imperatif atau dilaksanakan, serta bersifat

mikian masa tenggang waktu tersebut belum

makro minimal. Makro dalam arti mengikat se-

mencapai 2 (dua) tahun atau belum ka-

mua perusahaan tanpa kecuali baik tempat, uku-

daluwarsa.

ran, jenis usaha maupun sifat badan hukum.

39. Bahwa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban TERGUGAT PT.

Sedangkan minimal berarti tidak boleh lebih rendah atau dikurangi.

Kartika Mitra Sejahtera yang baru didirikan se-

43. Bahwa PENGGUGAT selaku pekerja, TER-

jak tanggal 6 Juni 2005 hanya dapat dibebankan

GUGAT selaku Pengusaha dan penerima kerja,

suatu kewajiban sejak tanggal 6 Juni 20 05

serta PT. Sankyu Indonesia Internasional selaku

atau selama 7 (tujuh) bulan selama periode

pemberi kerja adalah pihak-pihak yang terkait

tahun 2005.

dengan peraturan perundangan di bidang ke-

40. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja

tenagakerjaan, sehingga harus dilaksanakan se-

borongan antara TERGUGAT dengan PENG-

luruh ketentuan-ketentuan yang ada di da-

GUGAT tanggal 25 Juli 2005 dan slip gaji

lamnya.


29


44. Bahwa petitum PENGGUGAT No. 2,4,5 dan 6

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk meng-

adalah hal-hal normatif yang seharusnya dilak-

angkat PENGGUGAT (24 orang) dengan Per-

sanakan atau dipenuhi oleh TERGUGAT selaku

janjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

penerima kerja

dan PT. Sankyu Indonesia

atau sebagai pekerja tetap TERGUGAT, serta

Internasional sebagai pemberi kerja, sehingga

memberikan atribut yang berupa tanda pengenal

Majelis berpendapat bahwa petitum PENGGU-

dan pakaian kerja;

GAT No. 2,4,5 dan 6 tidaklah berlebihan dan patut untuk dikabulkan.

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah PENGGUGAT tahun 2005 dan

45. Bahwa selanjutnya Majelis akan memper-

tahun 2006 sebesar Rp. 78.999.456 (Tujuh pu-

timbangkan biaya perkara merupakan petitum

luh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh

PENGGUGAT No. 7.

sembilan ribu empat ratus lima puluh enam

46. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 UU No.

rupiah);

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksana-

Hubungan Industrial: ”Dalam proses beracara

kan atau memenuhi hak-hak normatif pekerja

di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang

yang berlaku, khususnya hak atas upah mi-

nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,-

nimum, hak cuti, upah lembur dan ketentuan

(seratus lima puluh juta rupiah), dan oleh kare-

normatif lainnya;

na nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.

5. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara; 6. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya.

Putusan Hakim

Analisa Atas Putusan Pengadilan Hubungan

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh

Industrial Tentang Perselisihan Hak (Studi Kasus PT. Kartika Mitra Sejahtera)

PENGGUGAT beserta bukti-bukti yang diaju-

Bahwa, gugatan Penggugat mengenai per-

kannya serta keterangan-keterangan yang disampai-

selisihan hak yang diajukan ke Pengadilan Hubu-

kan oleh TERGUGAT telah didengar dan dikum-

ngan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang ada-

pulkan oleh Majelis hakim sebagai bahan per-

lah tepat dan benar. Mengingat setelah para pihak

timbangannya, maka setelah mengadakan musya-

mengupayakan penyelesaian perselisihan di luar

warah, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang

pengadilan dengan bantuan mediator melalui upaya

dalam diktumnya sebagai berikut:

mediasi hubungan industrial tidak berhasil. Subs-

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk

tansi dari perselisihan hak tersebut adalah menyang-

sebagian; 30

kut sengketa mengenai pelaksanan ketentuan-keLex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009


tentuan normative yang terdapat dalam ketentuan

gugatan Penggugat (24 pekerja) sebagian adalah

perundang-undang, perjanjian kerja, peraturan peru-

tepat, namun tidak konseksuen dengan pertimba-

sahaan atau perjanjian kerja bersama.

ngan hukum yang dikemukakan. Hakim Pengadilan

Pengadilan Hubungan Industrial adalah me-

Hubungan Industrial dalam salah satu amar Pu-

rupakan pengadilan khusus yang berada di ling-

tusannya juga tidak mengabulkan uang pengganti

kungan peradilan umum. Pengadilan Hubungan In-

hak cuti sesuai dengan peraturan perundangan. Ka-

dustrial mempunyai yuridiksi dalam memeriksa dan

rena berdasarkan pasal 79 ayat (2) butir c dan pasal

memutus sengketa hubungan industrial, yang mana

93 ayat (2) butir f Undang-undang Nomor 13 Tahun

mengenai perselisihan hak dapat

diperiksa dan

2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa hak cuti

diputus di tingkat pertama, dan apabila para pihak

tahunan sebanyak 12 hari kerja diberikan setelah

ada yang kurang puas dapat melakukan upaya

selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus,

hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan

dimaksudkan agar dipergunakan oleh pekerja untuk

untuk perselisihan kepentingan, dan perselisihan an-

istirahat atau tidak bekerja dengan tetap mene-

tar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu peru-

rima upah, sedangkan mengenai permohonan hak

sahaan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

cuti diganti dengan uang selama hubungan kerja

Jadi Pengadilan Hubungan Industrial merupakan

masih berlangsung tidak diatur dalam peraturan

upaya hukum pertama dan terakhir.

perundangan, tetapi diatur dalam Perjanjian Kerja

Bahwa dalam Perjanjian Kerja, Penggugat telah menyetujui dan menandatangani Surat Per-

(PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

janjian Kontrak Kerja dengan Tergugat yang me-

Bahwa dalam Perjanjian Kerja yang dibuat

muat besarnya upah dan syarat-syarat kerja lainnya,

antara Penggugat dan Tergugat tidak mengatur

namun karena isi kontrak tersebut bertentangan

masalah hak cuti Penggugat, mengingat kedua belah

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

pihak (Penggugat maupun Tergugat) tidak dapat

tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1), maka

menunjukkan keberadaan Peraturan Perusahaan

berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (2) dan pasal

(PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama PKB),

91 ayat (1) dan ayat (2), maka perjanjian tersebut

sehingga Hakim beranggapan bahwa selama hubu-

batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar

ngan kerja masih berlanjut hak cuti Penggugat tidak

upah pekerja/buruh sesuai peraturan peundang-

dapat diganti dengan uang, tetapi tetap harus dibe-

undangan yang berlaku.

rikan dalam bentuk hari istirahat kerja dengan tetap

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukum dan

menerima upah, yang dihitung sejak tanggal 6 Juni

dalam amar pu-

2005 di mana Tergugat PT. Kartika Mitra Sejahtera

tusannya Nomor 53/G/2006/PHI.SRG, tertanggal 13

mulai berdiri dan beroperasi, sehingga dengan

Maret 2007 dengan memperhatikan Undang-undang

demikian petitum Penggugat No. 3 khusus tentang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perseli-

penggantian uang cuti dinyatakan ditolak. Dalam

sihan Hubungan Industrial telah mengabulkan

pasal 156 ayat (4) butir a, disebutkan bahwa hak cuti


31


dapat diganti dengan uang dalam bentuk uang

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

pengganti hak, apabila telah dilakukan pemu-

atau Pegawai tetap, serta memberikan atribut yang

tusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja

berupa tanda pengenal dan pakaian kerja.

Hal

Hakim dalam mengambil Putusannya juga

tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (7) Undang-

mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 96

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-

kerjaan, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

tenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah

(PKWT) yang tidak memenuhi syarat tersebut di

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

atas demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu

“tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan

Tidak Tertentu (PKWTT). Didasarkan pula bahwa

segala pembayaran yang timbul dari hubungan ker-

berdasarkan Data Employee dan Risalah Perun-

ja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka

dingan 1 tanggal 12 Mei 2006 yang diperkuat de-

waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”.

ngan anjuran Mediator Disnaker Kota Cilegon,

Penggugat dalam gugatannya kepada Ter-

bahwa masa kerja Penggugat sebagai pekerja Ter-

gugat PT. Kartika Mitra Sejahtera menuntut keku-

gugat CV Kartika yang berubah statusnya menjadi

rangan upah mulai

bulan Januari 2005 sampai

PT. Kartika Mitra Sejahtera telah lebih dari 2 (dua)

dengan bulan Desember 2006, sehingga dalam hal

tahun atau rata-rata 4 (empat) tahun. Jadi seharusnya

ini masa tenggang waktu belum kedaluwarsa. Akan

hakim dalam memutus perkara ini juga harus meng-

tetapi Hakim dalam salah satu pertimbangannya

hukum Tergugat PT. Kartika Mitra Sejahtera untuk

berpendapat lain, bahwa subyek hukum yang mem-

membayar kekurangan upah kepada Penggugat (24

punyai hak dan kewajiban, yaitu Tergugat PT. Kar-

pekerja) terhitung sejak 1 Januari 2005 sesuai de-

tika Mitra Sejahtera yang baru berdiri dan ber-

ngan Petitum Penggugat nomor 3 dan nomor 4.

operasi sejak tanggal 6 Juni 2005,

dari status

Berdasarkan kesimpulan penulis Hakim Pe-

sebelumnya CV. Kartika, berdasarkan pasal 7 ayat

ngadilan Hubungan Industrial dalam memutus per-

(6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tetang

kara ini walau telah sesuai dengan peraturan per-

Perseroan Terbatas, PT. Kartika Mitra Sejahtera

undang-undangan yang berlaku, namun dalam

telah memperoleh status badan hukum atau legal

mengemukakan pertimbangannya ada yang rancu

entity yang berkuasa mutlak baik sebagai penggugat

atau tidak konsisten. Dalam pengambilan keputusan,

maupun tergugat di depan pengadilan. Sehingga

yang mana Hakim hanya mengabulkan gugatan

Tergugat hanya dibebani hak dan kewajibannya ter-

Penggugat kepada Tergugat PT. Kartika Mitra

hitung sejak 6 Juni 2005 merupakan Putusan yang

Sejahtera untuk memenuhi hak dan kewajibannya

tidak adil untuk Penggugat.

terhitung sejak tanggal 6 Juni 2005, hal tersebut

Hakim dalam amar Putusannya juga me-

terlihat pada salah satu pertimbangannya pada

merintahkan kepada Tergugat PT. Kartika Mitra Se-

halaman 294 alinea ke-4 Putusan Nomor 53/G/

jahtera untuk mengangkat Penggugat (24 pekerja)

2006/PHI.SRG telah disebutkan bahwa masa kerja

dari

Penggugat sebagai pekerja Tergugat CV Kartika

32

Perjanjian Kerja Tertentu (PKWT) menjadi



yang berubah statusnya menjadi PT. Kartika Mitra

Dalam hal gugatan Penggugat pada petitum

Sejahtera telah lebih dari 2 (dua) tahun atau rata-

Nomor 7, Majelis Hakim tidak dapat menga-

rata 4 (empat) tahun. Sedangkan pada halaman 300

bulkannya, karena berdasarkan ketentuan pasal 58

alinea ke-8 dalam pertimbangannya disebutkan bah-

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

wa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak

Penyelesaian

dan kewajiban, Tergugat PT, Kartika Mitra Se-

(PPHI): “Dalam proses beracara di PHI, pihak-pi-

jahtera yang baru didirikan sejak tanggal 6 Juni

hak yang berperkara tidak dikenakan biaya ter-

2005 hanya dapat dibebankan suatu kewajiban

masuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di

sejak tanggal 6 Juni 2006 atau selama 7 (tujuh bu-

bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta

lan) selama periode tahun 2005. Hal ini tentunya

rupiah)”, dan oleh karena nilai gugatan Penggugat

akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pihak

kurang dari 150.000.000 (seratus lima puluh juta

yang merasa dirugikan/pihakyang dikalahkan.

rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut maka

Perselisihan

Hubungan

Industrial

biaya perkara akan dibebankan kepada Negara. Skema PPHI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 SKEMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 Kasasi pada Mahkamah Agung Tingkat Pertama Mengenai Perselisihan Hak, dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Tingkat Pertama dan Terakhir Mengenai Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antara Serikat Buruh/Pekerja dalam Satu Perusahaan

Pengadilan Hubungan Industrial

Penyelesaian Melalui Mediasi, Konsiliasi yang Tidak Berhasil Pengusaha

Pekerja/Buruh BERSELISIH


33


Perjanjian”, (On-Line), http://www.theceli.

Kesimpulan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

com/index, diakses 8 Agustus 2008.

mengenai status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

R. Subekti,SH dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-

(“PKWT”) atas PENGGUGAT (24 Pekerja) yang

undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weet-

beralih demi hukum menjadi Perjanjian Kerja

boek), Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) telah sesuai de-

Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-

ngan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-

undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wet-

tang Ketenagakerjaan. Perhitungan mengenai keku-

boek]”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

rangan pembayaran upah

dan hak cuti, yang

diputus Pengadilan Hubungan Industrial Serang Nomor 53/G/2006/PHI.SRG tidak sesuai sebagaimana diatur oleh ketentuan tentang upah dan hak cuti dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka Abdul Hakim, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Aditya Bakti, Bandung, 2007. Agus Suprayogi, “Diktat Kuliah Hukum Perburuhan”, Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2007. Departemen Tenaga

Kerja dan Transmigrasi,

“Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004, pasal 1 angka 1. Indonesia,

“Undang-Undang

Dasar

Republik

Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279. Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Rosa T. Pangaribuan, “Azas Kebebasan Berkontrak dan 34

Batas-batasnya

dalam

Hukum


KAJIAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA)

Recommend Documents