PERAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DISNAKERTRANS KOTA SERANG DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Rina Yulianti
[email protected] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
ABSTRAK Dalam hubungan industrial, bisa saja terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha (perusahaan). Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI sudah mengaturnya secara lengkap, berikut dengan langkah-langkah proses mediasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga peran mediator sangat penting di dalam membantu penyelesaian perselisihan. Perselisihan yang terjadi kerap merugikan pekerja di dalam mendapatkan hak nya, maka mereka sering meminta bantuan Disnakertrasns Kota Serang di dalam menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Disnakertrans harus dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang terkait dengan perselisihan yang sering terjadi. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana peran mediator dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.
In industrial relations, there could be a dispute between workers and employers (companies). Law no. 2 of 2004 concerning the proposed already complete set, following the steps of the mediation process and the documents required. So the mediator's role is very important in helping to resolve the dispute. Disputes often detrimental to workers in obtaining their rights, they often ask for help Disnakertrasns Serang in resolving cases they face. Disnakertrans should be able to face the challenges in the future related to frequent disputes. In this study, researchers conducted interviews, to find out more in depth how the role of the mediator can perform its duties and functions well. Kata kunci : Peran Mediator, Hubungan Industrial
214
Serikat Buruh telah ada sejak lama.
Dalam
peranan
lebih
perkembangannya
Serikat
Buruh
besar
pekerja/buruh
banyak
tumbuhnya
berakhirnya
Diberikannya
pembentukan
Orde
dan
untuk
pihak
membentuk
Serikat Buruh telah merangsang
mengalami pasang surut. Hingga masa
kepada
Baru
Serikat
Buruh.
kebebasan
bagi
kemandirian
pekerja/buruh membuat pemerintah
Serikat Buruh banyak mengalami
juga melakukan antisipasi dengan
hambatan dan tekanan, sehingga
adanya
adanya Serikat Buruh tidak banyak
membanantu
membantu
permasalahan hubungan industrial.
perbaikan
ketenagakerjaan
di
dalam
penyelesaian
Indonesia
UU perselisihan perburuhan
ataupun meningkatkan hak-hak asasi
(industrial) yang baru memang sudah
tenaga kerja. Akhirnya pada Era
mengatur penetapan sita jaminan,
Reformasi usaha perbaikan hak asasi
namun
dan
perburuhan
standar
di
standar
mediator
ketenagakerjaan
di
sebatas
pada
yang
persoalan menyangkut
Indonesia oleh pemerintah mulai
wanprestasi terhadap skorsing pada
terlihat.
pekerja, di luar ketentuan tersebut
Peranan
yang
sita jaminan tidak ada. Persoalan
dari
perburuhan semakin hari diyakini
keberadaan Serikat Buruh saat ini
akan semakin kompleks dan rumit
makin terasa ketika terjadi perubahan
sesuai
struktur politik di tanah air. Situasi
industrialisasi itu sendiri. Agar buruh
politik yang memberikan kebebasan
dapat mempunyai posisi tawar setara
kemudian
dapat
penting dilihat
215
dengan
perkembangan
dengan pengusaha maka tumpuan
serius dari Disnakertrans. Hal ini
serta harapan sangat diharapkan dari
dilakukan karena ancaman unjuk rasa
kiprah serta peran serikat buruh itu
rasa
sendiri.
mempengaruhi Disnakertrans Kota Serang
sendiri
menyiapkan
ini
kemungkinan aktivitas
dapat produksi
dan kinerja di perusahaan. Selain itu
Mediator
juga kasus pemutusan hubungan
Hubungan Industrial di kala terjadi
kerja (PHK) yang dialami oleh guru
perselisihan anatara pekerja dengan
dari sebuah sekolah swasta di Kota
pihak perusahaan. Sepanjang 2012
Serang,
sekitar 7 kasus yang masuk ke dalam
pekerja (individu) dengan perusahan
hubunga industrial. Dimana ketujuh
tempat dia bekerja.
kasus itu terlebih dahulu masuk ke wilayah
Disnakertrans
carikan
solusinya
untuk
dengan
antara
di
sangat penting. Peranan mediator
peran
dalam kasus perselisihan pemutusan hubungan
Disnakertrans Kota Serang juga mediator
perselisihan
Dalam hal ini peran mediator
mediator yang sudah disiapkan.
menyiapkan
Dan
kerja
adalah
sebagai
pendamai yaitu apabila ia telah
Hubungan
dengan
resmi
menerima
Industrial hadapi ancaman demo
pemberitahuan dari salah satu pihak-
kenaikan BBM, Ancaman terjadinya
pihak yang berselisih dan dengan
rencana aksi demo pekerja/buruh
resmi mempertemukan pihak-pihak
sebagai
yang bersangkutan dan membawa
dampak
dari
rencana
pemerintah menaikkan harga bahan
mereka
bakar minyak mendapat perhatian
untuk
216
kepada mencapai
permusyawaratan mufakat
yang
kemudian akan dituangkan ke dalam
terbatasnya jumlah petugas mediator
suatu
yang
hubungan industrial. Menurut data
pihak-pihak
terbaru per Februari 2012, hanya
yang berselisih. Tugas dan fungsi
terdapat 853 orang mediator untuk
mediator
menangani 224.386 perusahaan di
persetujuan
ditandatangani
bersama
oleh
dalam
memfasilitasi
perselisihan hubungan industrial. Mediator
seluruh Indonesia. Padahal idealnya
Hubungan
mencapai
2.373
orang
petugas
Industrial memliki peranan yang
mediator. Sedangkan di Kota Serang
strategis dan menentukan dalam
sendiri,
mewujudkan
memiliki 1 orang mediator hubungan
hubungan
industrial
Disnakertrans
hanya
yang kondusif dan harmonis. Hal ini
industrian,
kalau
disebabkan fungsi kerja mediator
perselisihan
kekurangan
hubungan industrial sebagai ujung
maka Disnakertrans akan meminta
tombang dalam suatu mekanisme
bantuan
mediasi
lainnya.
penyelesaian
perselisihan
pengadilan. peran
mediator
saat
mediator
Provinsi
3.1.1.1.1 Secara
hubungan industrial di luar jalur
Besarnya
ke
pada
mediator
teori,
Shamad
(1995)
menyimpulkan
bahwa
hubungan
tentunya harus di dukung dengan
industrial dapat diartikan
sumber
sebagai sistem hubungan
daya
manusianya.
Dan
menjadi salah satu kendala dalam
yang
terbentuk
antara
dalam
para
pelaku
proses
penyelesaian
perselisihan
produksi barang dan/atau
hubungan industrial adalah masih
217
jasa.
Pihak-pihak
yang
mengkomunikasikannya
terkait di dalam hubungan ini
terutama
dengan perwakilan buruh.
adalah
3.1.1.1.2
Hal ini
jangka
panjang
pekerja, pengusaha, dan
dalam
pemerintah.
Dalam
dapat
membangun
hubungan
terjadinya
perselisihan
industrial yang harmonis,
hubungan
indusutrial.
masing-masing
pihak
Sehingga peran mediator
harus mampu menangkap
menjadi sangat penting
dan
ketika terjadi perselisihan.
saling
terhadap
empati
masing-masing
kepentingan. seringkali
Apalagi
Namun,
posisi
menyebabkan
akhir-akhir
perselisihan
ini
hubungan
buruh
industrial
sebagai pencari pekerjaan
meningkat
berada dalam posisi yang
kuantitas maupun kualitas.
inferior dihadapan pemilik
Untuk
perusahaan.
mekanisme
Kebijakan
semakin
itu
baik
secara
diperlukan penyelesaian
menyangkut kesejahteraan
perselisihan
buruh ditetapkan secara
industrial
sepihak
dengan
tepat, adil dan murah,
perusahaan
sebagaimana diamanatkan
sesuai
kepentingan tanpa
oleh nomor
218
hubungan yang
cepat,
Undang-Undang 2
tahun
2004
tentang
penyelesaian
perselisihan
pekerja/buruh
mereka
hubungan
berhak mendapatkan uang
industrial. Dimana dalam
pesangon ataupun uang
Undang-Undang tersebut
yang
diberikan
antara
berdasarkan
kebijakan
lain
mengatur
penyelesaian perselisihan
dari perusahaan tersebut.
hubungan
Untuk penyelesainya agar
industrial
luar
pengadilan
salah
satunya
di
yang
tidak
melalui
sampai
pengadilan maka peran
mediasi yang dilakukan
mediator
oleh Mediator Hubungan
industrial
sangat
Industrial.
butuhkan
di
3.1.1.1.3 gnya
Pentin
penelitian
ke
hubungan
mencari
di dalam solusi
ini
penyelesaian agar tidah
dikarenakan
masih
ada pihak yang merasa di
seringnya
pihak
rugikan.
pekerja/buruh yang sering dirugikan
dalam
pemutusan
hal
Pembahasan
hubungan
Dalam
Undang-undang
kerja dimana seringkali
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
terjadi
Industrial bahwa yang dimaksud
mereka
mendapatkan sedangkan
tidak apa-apa,
dengan
sebagai
perselisihan
hubungan
industrial adalah perbedaan pendapat
219
yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau
serikat
pekerja/buruh
karena
adanya
pemutusan
hubugan kerja 4.
Perselisihan
antar
serikat
pekerja/serikat buruh dalam
mengenai
hak,perselisihan
Perselisihan
dengan
pekerja/buruh
perselisihan
3.
satu perusahaan
pemutusan Tahap-tahap
hubungan kerja serta perselisihan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
antar serikat pekerja/serikat buruh 1. Penyelesaian dalam satu perusahaan. Berdasarkan
melalui
perundingan bipartit, yaitu pengertian
perundingan dua pihak antara pengusaha
tersebut dapat diketahui bahwa yang
atau
gabungan
pengusaha dan buruh atau dapat bertindak sebagai pihak dari
serikat buruh. Bila dalam
sisi pekerja/buruh dalam perselisihan hubungan organisasi
industrial serikat
tidak
perundingan
saja
pekerja/serikat
bipartit
mencapai
kata
mengenai
penyelesaiannya
maka para pihak membuat
buruh,akan tetapi juga pekerja/buruh
perjanjian
bersama
Pengadilan pekerja/buruh.
bahwa
pula
yang
kemudian didaftarkan pada
secara perorangan atau sekelompok
Demikian
sepakat
Hubungan
Industrial setempat, namun dapat
perselisihan
diketahui
apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat,
hubungan
maka industrial meliputi : 1.
Perselisihan hak
2.
Perselisihan kepentingan
salah
satu
pihak
mendaftarkan kepada pejabat Dinas Tenaga Kerja setempat yang kemudian para pihak yang
220
berselisih
akan
ditawarkan menyelesaikan
untuk
satu pihak menolak anjuran
perselisihan
maka pihak yang menolak
tersebut
melalui
jalan
dapat mengajukan tuntutan
mediasi,
konsiliasi
atau
kepada
arbitrase;
melalui
2. Penyelesaian
musyawarah
yang
pengadilan
lain yang
sama;
melalui
mediasi, yaitu penyelesaian melalui
pihak
3. Penyelesaian
yang
melalui
konsiliasi, yaitu penyelesaian
ditengahi oleh seorang atau
melalui
lebih mediator yang netral
ditengahi
dari pihak Depnaker, yang
konsiliator
(yang
antara
ketentuan
undang-undang
lain
mengenai
perselisihan kepentingan,
antar
oleh
seorang
dan
swasta bukan dari Depnaker
serikat
sebagaimana mediasi) dalam menyelesaikan
Dalam mediasi bilamana para
kepentingan,
pihak sepakat maka akan
Hubungan
Kerja
dibuat
perselisihan
antar
yang
bersama
kemudian
didaftarkan
di
akan
perselisihan Pemutusan dan serikat
buruh dalam satu perusahaan.
pengadilan
Dalam
hubungan industrial, namun
kesepakatan
bilamana
dituangkan
tidak
dalam
PHI adalah pegawai perantara
buruh dalam satu perusahaan.
perjanjian
yang
hak, PHK
perselisihan
musyawarah
ditemukan
hal
terjadi
maka
akan kedalam
kata sepakat maka mediator
perjanjian bersama dan akan
akan mengeluarkan anjuran
didaftarkan
secara tertulis, bila anjuran
terkait, namun bila tidak ada
diterima maka para pihak
kata sepakat maka akan diberi
mendaftarkan
anjuran
anjuran yang boleh diterima
Pengadilan
ataupun ditolak, dan terhadap
tersebut Hubungan
ke
Industrial,
dan
ke
pengadilan
penolakan dari para pihak
apabila para pihak atau salah
ataupun salah
221
satu
pihak
maka dapat diajukan tuntutan
pengadilan
kepada pihak lain melalui
berdasarkan
pengadilan
perdata.
hubungan
industrial;
negeri hukum
Pengadilan
hubungan
4. Penyelesaian
industrial
merupakan
melalui
acara
pengadilan
arbitrase, yaitu penyelesaian
tingkat pertama dan terakhir
perselisihan
terkait
di
pengadilan
luar
perselisihan
hubungan
kepentingan dan perselisihan
industrial atas perselisihan
antar serikat buruh, namun
kepentingan dan perselisihan
tidah terhadap perselisihan
antar serikat buruh dalam
hak dan pemutusan hubungan
suatu perusahaan yang dapat
kerja
ditempuh
melalui
diperbolehkan upaya hukum
tertulis
yang
ketingkat kasasi bagi para
para
pihak
pihak yang tidak puas atas
kesepakatan berisi
bahwa
karena
masih
sepakat untuk menyerahkan
keputusan
PHI,
perselisihan
peninjauan
kembali
kepada
para
serta ke
arbiter. Keputusan arbitrase
Mahkamah Agung bilamana
merupakan keputusan final
terdapat
dan mengikat para pihak yang
yang ditemukan oleh salah
berselisih, dan para arbiter
satu pihak yang berselisih.
bukti-bukti
baru
tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan
Sudut
oleh menteri;
Dalam Kesejahteraan Pekerja
5. Penyelesaian pengadilan
melalui
melalui dibentuk
swasta juga harus pro aktif dalam
yaitu
penyelesaian
di
kesejahteraan
perselisihan
pengadilan
Perusahaan
Disatu sisi pun Perusahaan
hubungan
industrial,
Pandang
yang
buruh
dengan
menjadikan pekerja sebagai nilai
lingkungan
222
asset yang tak ternilai tetapi terjamin.
upah yang sesuai dan tunjangan serta
Karena
menjadikan
memberikan fasilitas dan pelayanan
karyawan sebagai nilai investasi
yang baik kepada buruh tempat
maka harmonisasi suasana kerja,
dimana mereka bekerja.
dengan
suasana perusahaan akan terjamin dengan
tidak
keluar
Sudut Pandang Buruh
masuknya
Buruh juga harus mempunyai
pekerja diperusahaan tersebut. Penerapan
itikad baik dalam menyelesaikan
sistem
outsourching pun harus dilaksanakan
konflik
sebagaimana mestinya. Tidak serta
perusahaan yang telah menganggap
merta melimpahkan status karyawan
mereka
maka sistem pengupahan pun telat
melakukan demo buruh harusnya
dilaksanakan, lembur tak terbayarkan
memperhatikan hal-hal yang tidak
serta kesehatan pun tak tergantikan.
merugikan
Biar bagaimanapun pekerja adalah
masyarakat publik merasa dirugikan
asset
sangat
dan terganggu aktifitasnya akibat
berharga dan tak ternilai harganya.
adanya demo yang dilakukan para
Oleh
pengusaha
buruh. Buruh juga jangan melakukan
harus berlaku adil dan bijaksana
demo secara anarkis yang dapat
tidak semena-mena memperlakukan
merugikan
orang
para buruh yang telah bekerja untuk
merugikan
diri
memenuhi kebutuhan perusahaan,
masing.
perusahaan
karenanya
yang
para
dan tepat waktu dalam memberikan
223
yang
dilakukan
semena-mena.
orang
lain.
oleh
Dalam
Karena
lain
bahkan
mereka
msing-
yang
Sudut Pandang Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Tenaga Kerja
bersifat
padat
karya,
mendorong usaha-usaha kecil
DI Indonesia : menengah,
mengintensifkan
1. Meningkatkan mutu tenaga kerja pekerjaan di daerah pedesaan, Pemerintah
dalam
rangka meningkatkan
investasi
meningkatkan mutu tenaga kerja (penanaman modal) asing. dengan
cara
memberikan 3. Memperluas
pemerataan
pelatihan-pelatihan bagi tenaga lapangan kerja kerja.
Pelatihan
kerja Pemerintah
mengoptimalkan
diselenggarakan dan diarahkan informasi untuk
pemberitahuan
membekali, lowongan kerja kepada para
meningkatkan,
dan
mengembangkan
pencari
kerja
melalui
kerja.
Dengan
pasar
kemampuan cara
ini
dan produktivitas tenaga kerja. diharapkan pencari kerja mudah Dengan adanya pelatihan kerja mendapatkan
informasi
diharapkan dapat meningkatkan lowongan pekerjaan. kualitas tenaga kerja sehingga 4. Memperbaiki
sistem
mampu bersaing dengan tenaga pengupahan kerja luar negeri. Pemerintah harus memerhatikan 2. Memperluas kesempatan kerja penghasilan yang layak bagi Pemerintah
berupaya
untuk pekerja. Untuk itu pemerintah
memperluas kesempatan kerja menetapkan dengan
cara
berikut
upah
minimum
(UMR).
Dengan
ini, regional
mendirikan industri atau pabrik
224
penetapan upah minimum berarti
membayar
pengusaha dilarang membayar
Apabila
upah lebih rendah dari upah
perundingan ini menemukan
minimum yang ditetapkan.
kata sepakat maka masing-
pengacara. di
dalam
masing Peran Mediator di Kota Serang
pihak
menandatangani
1) Melakukan perundingan
kesepahaman
yag
mereka
bipartit dengan pihak pekerja
inginkan. Tetapi kalau tidak
dan pengusaha
tercapai kesepakatan, maka
Perundingan ini di lakukan
Dissnakertrans Kota Serang
untuk memberikan masukan
wajib
kepada kedua belah pihak
melakukan
agar tidak melanjutkan ke
menunjuk mediator yang ada
ranah
dengan
untuk ikut membantu mencari
pandangan-
jalan terbaik dari kasus yang
hukum
memberika pandangan
terkait
dengan
membantu mediasi
dengan dan
ada.
kasus yang mereka hadapi. 2) Membuat berita acara Karena kalau hal ini masuk perundingan (risalah ke
ranah
hukum
akan perundingan).
merugikan
kedua-duanya Setelah perundingan antara
karena ini terkait dengan pekerja
dan
perusahaan
waktu dan biaya yang akan (pengusaha) mereka
keluarkan
sudah
untuk menemukan kata sepakat dan
225
tidak melanjutkan ke ranah
memberikan waktu kepada
hukum, sehingga mediator
pihak-pihak yang berkaitan
dapat
untuk
langsung
membuat
berita acara bahwa sudah
tuntutan
terjadi
inginkan.
kesepakatan
perdamaian
kedua
belah
mengkaji yang
ulang mereka
3) Perundingan bipartit dapat
pihak. Dan masing-masing
dilakukan sampai
pihak
perundingan, jika tetap tidak
dapat
menerima
3
kali
keputusan yang sudah di buat
tercapai
selama perundingan tersebut.
ingin dilakukan mediasi maka
Dengan
harus
ketentuan
pihak
bahwa
perusahaan
(pengusaha)
membuat
permohonan
wajib
memeberikan
kesepakatan
Disnakertrans
mediasi
dan
surat ke
Kota serang
pesanggon
kembali dengan melampirkan
sesuai sesuai ketentuan yang
risalah perundingan bipartit.
berlaku, dah pihak pekerja
(perundingan bipartit paling
wajib menerima dan tidak ada
lama 30 hari sejak
kali
tuntutan
pertama
diadakan.
Jika
melebihi
30
apapun
di
lain
waktu. Lain
halnya
hari,
maka
perundingan
dianggap gagal perundingan
yang dilakukan tidak berhasil
dan baru bisa dilanjutkan ke
maka
tahap
akan
di
adakan
perundingan ulang, dengan
mediasi)
226
berikutnya,
yaitu
