PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG ARTIKEL Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH: SALMAN 1010012111082 Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
REG: No: 35/PID-02/XII-2015
1
2
LEGAL PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS CRIMINAL COURT CORRUPTION IN CLASS IA PADANG Salman1, Uning Partimaratri1, Syafridatati1 Prodi Legal Studies, Faculty of Law, University of Bung Hatta
1
Email:
[email protected] ABSTRACT Efforts to protect witnesses in the Criminal Procedure Code Article 173 of Law No. 13 In 2006 Jo 31, 2014 Article 10 paragraph (1) (2) (3), Article 8 (1) of the Witness and Victim Protection. Legal protection in the trial is the duty of law enforcement to provide security for the dignity of human beings living God on earth. In particular concerning rights is in itself a witness. In the case of corruption that occurred in the field of education empowerment project pariaman disadvantaged areas, in this case reveals the witness received threats and intimidation from the defendant, Problems in this paper are (1) How is legal protection of witnesses and victims in the case of Corruption? (2) what the constraints faced by witnesses in giving testimony at the trial of corruption in the District Court of Class IA Padang ?. The research approach used socio-legal. Sources of data derived from primary data and secondary data. The technique of collecting data using interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. The results showed (1) Implementation of the legal protection of witnesses in the District Court To the Class IA Padang. In accordance with the rules applicable legislation. (2) Constraints faced by witnesses in giving information received threats and intimidation. Keywords: protection, witnesses, victims, corruption. Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pendahuluan
bahwa Negara bertanggung jawab atas
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana
telah
dijelaskan
perlindungan
dalam
Hak
Asasi
Manusia
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,
merupakan suatu hal yang sangat penting,
perlindungan hukum merupakan suatu
seperti diuraikan dalam Undang- undang
bentuk pelayanan yang wajibdiberikan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
oleh pemerintah untuk memberikan rasa
1945 yang berbunyi : “Perlindungan,
aman kepada setiap warga masyarakat.
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
Berdasarkan
asasi
Undang-undang
Dasar 3
manusiaadalah
tanggung
jawab
negara, terutama pemerintah". Apabila
Pandangan di atas sangatlah wajar
dikaji dari fungsi atau tujuan Hukum
apabila beranjak dari pandangan bahwa
Pidana,
Pidana
hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab
berkaitan dengan fungsi hukum pada
dengan bertumpu pada sanksi itulah
umumnya yang merupakan bagian dari
hukum
hukumpada
menjamin
mengatur
fungsi
dari
Hukum
umumnya hidup
menyelenggarakan
yaitu
untuk
kemasyarakatan tata
tertib
pidana
difungsikan
keamanan,
untuk
ketertiban,
dan
atau
keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian
dalam
perkara pidana, sering kali hukum terlalu
masyarakat. Sedangkan dari tujuannya
mengedepankan
untuk
terdakwa, sementara hak-hak saksi dan
menegakkan
tertib
hukum,
hak-hak
/
melindungi masyarakat dengan hukum
korban
manusia serta memberikan rasa takut
perlindungan
untuk melakukan perbuatan pidana dan
anggota masyarakat inilah yang menjadi
mendidik
salah satu alasan dibuat Undang - undang
orang
yang
melakukan
diabaikan.
tersangka
13
hukum
Tahun
Pentingnya terhadap
perbuatan pidana supaya sadar sehingga
Nomor
menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk
Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam
itu perlindungan hukum terhadap setiap
Undang – undang ini, diatur pula tentang
masyarakat sangat penting dan apabila
sebuah lembaga yang bertanggung jawab
perlindungan hukum ditiadakan maka
untuk menangani pemberian perlindungan
kemungkinan dari perbuatan yang dilarang
dan bantuan pada saksi dan korban, yang
akan menghambat atau menghalangi cita-
dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi
cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat
dan Korban (LPSK) yang bertugas dan
adil dan makmur, sehingga merupakan
berwenang
bahaya bagi keselamatan masyarakat.
perlindungan dan bantuan kepada saksi
untuk
2006
setiap
tentang
memberikan
dan korban. Lingkup perlindungan oleh
4
LPSK adalah pada semua tahap proses
terjadi,
peradilan pidana, agar saksi dan/atau
penyidikan,
sampai
korban merasa aman ketika memberikan
pengadilan
seorang
keterangan atau kesaksian. Peranan saksi
dapat memperoleh haknya yaitu dapat
dan korban dalam setiap persidangan
perlindungan hukum. Hal ini sangat
perkara pidana sangat penting karena
berbeda dengan seorang saksi, terutama
kerap keterangan saksi dan korban dapat
saksi sebagai korban. Ketika korban
mempengaruhi
dimintai
dan
kecendrungan
menentukan
putusan
mulai
dari
penangkapan,
pada
proses
di
tersangka/terdakwa
keterangannya
sebagai
saksi
hakim.bahwa
ditingkat penyidikan maupun pengadilan,
hakekat dari Negara Indonesia adalah
sering dijumpai korban harus datang
berdasarkan
tidak
sendiri tanpa memperoleh pengamanan /
berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai
pengawalan yang memadai dari aparat
negara hukum tentu saja di Indonesia
keamanan. Keadaan ini tidak hanya terjadi
terdapat esensi dari negara hukum itu
pada kasus-kasus kecil, dalam kasus besar
sendiri yang antara lain terdapat suatu
pun terjadi misalnya dalam kasus tindak
jaminan dan pengakuan hak asasi manusia,
pidana korupsi, padahal potensi terjadinya
memperoleh perlindungan hukum untuk
kekerasan terhadap saksi. Di dalam Pasal
saksi, untuk menjalani proses hukum.
184 Ayat (1) dan ayat (2) KUHAP
Negara
Hukum,
Dalam Undang-Undang Nomor 8
mendudukan saksi pada potensi kunci
tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
sebagai alat bukti utama diantara lima alat
Hukum
bukti sah yang terutamanya yaitu:
Acara
Pidana
(
KUHAP)
menunjukan sistem peradilan di Indonesia memprioritaskan
perlindungan
a. Keterangan saksi
hanya
b. Keterangan saksi ahli
kepada tersangka/ terdakwa saja, ketika
c. Surat
ada sebuah kasus atau tindak pidana yang
d. Petunjuk 5
e. Keterangan terdakwa
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.1
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama
dalam
Boleh
utama diantara lima alat bukti lainnya
dikatakan, tidak ada perkara pidana yang
menjadi penting dan krusialnya kedudukan
luput
saksi sebagai pengungkap fakta yang
dari
perkara
pidana.
Keterangan saksi sebagai alat bukti
pembuktian
keterangan
saksi.Menurut
Harahap
bahwa
pembuktian
perkara
alat
bukti
M.Yahya
dikenal
hampir
semua
(peniup
pidana,
selalu
mengungkap sebuah tindak pidana. Saksi
bersandar kepada pemeriksaan keterangan
yang dimaksud adalah saksi sebagai
saksi. Sekurang-kurangnya di samping
korban dan saksi ahli. Pengungkapan fakta
pembuktian dengan alat bukti lain, masih
oleh seorang saksi tentunya menimbulkan
selalu diperlukan pembuktian dengan alat
reaksi dari pihak lain, baik itu pihak
bukti keterangan saksi. Pengertian saksi
terdakwa maupun pihak bukan terdakwa
sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1
yang merasa dirugikan dengan keterangan
KUHAP (26), yaitu:
saksi pengungkap fakta tersebut. Hal ini
kepentingan
keterangan
peluit)
istilahwhistleblower segala
fakta
untuk
dapat memberikan ancaman bagi saksi,
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan
dengan
dimana pihak yang tidak senang terhadap
guna
keterangan
penyidikan,
memberikan
penuntutan dan peradilan tentang
saksi
dikhawatirkan
akan
pembalasan dendam bagi
saksi.
suatu perkara pidana yang ia
M. Yahya Harahap,2002,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.286.
6
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Juli
pada Pengadilan Negeri Padang yang
2014 sampai dengan tanggal 15
Agustus 2014;
mengadili perkara pidana dengan acara
6.
Perpanjangan
Ketua
Pengadilan
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
Negeri Klas I A Padang tanggal 11
menjatuhkan
Agustus 2014
putusan
sebagai
berikut
dalam perkara Terdakwa.
sejak tanggal 16
Agustus 2014 s/d 14 Oktober 2014; 7.
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah
Perpanjangan
Ketua
Pengadilan
Tinggi Padang tanggal 08 Oktober
Tahanan Negara oleh:
2014 sejak tanggal 15 Oktober 2014 1.
Penyidik
pada
Kejaksaan
Negeri
s/d tanggal 13 November 2014
Pariaman sejak tanggal 21 April 2014
Terdakwa didampingi oleh Tim
sampai dengan tanggal 10 Mei 2014; 2.
Perpanjangan Penuntut
Penahanan
Umum
Negeri Pariaman
pada
Penasihat Hukum Alwis Ilyas.SH, dan
oleh
Syamsirudin.SH,
Kejaksaan
Penasihat Hukum
sejak tanggal 11
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Negeri
Pariaman
sejak
Umum
Khusus yang
telah
dikepaniteraan
didaftarkan
PK / 2014, tertanggal 23 Juli 2014. pada
Kejaksaan Penetapan
Negeri Pariaman sejak tanggal 14 Juli
Ketua
Pengadilan
Bahwa Terdakwa Herry Syahnil, S.Pd
2014 sampai dengan2 Agustus 2014; 5.
berdasarkan surat kuasa
bawah nomor : 30 / VI I / SK . Pid.Sus /T
tanggal 19 Juli 2014; Penuntut
Alwis ilyas.SH dan
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang di
tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan
4.
/
Syeh Burhanuddin No.20 Kota Pariaman,
Juni 2014;
Pengadila
Advokad
Associates berkantor di beralamat di Jl.
Mai 2014 sampai dengan tanggal 19
3.
adalah
PGL. Herry Als. Ucok selaku Penanggung
Hakim Pengadilan Negeri Padang
Jawab Rehabilitasi Kegiatan Bangunan
tanggal 17 Juli 2014 sejak tanggal 17 7
Sekolah dalam Jabatan Ketua Komite
lain atau suatu korporasi yang dapat
SMK YPP Lubuk Alung pada tanggal 24
merugikan
Juni 2010 atau setidak-tidaknya antara
perekonomian
bulan Juni 2010,
tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2010, baik bertindak
Saksi
Dasman
(koordinator
Pimpinan
Alam
Pgl Feriadi (Pengawas lapangan di SMK
Ketua
Tahun
Anggaran
Tim
2010)
Barat
yang
terjadi
pada
tangal
30
Unit yaitu SMK N 1 Sintuak Toboh Gadang dan SMK N 1 Enam Lingkungan,
berwenang
sedangkan untuk SMK YPP Lubuk Alung
memeriksa dan memutus Perkara Tindak yang
SD, SMP,
untuk di Rehabilitasi adalah sebanyak 2
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Korupsi
Dikdasmen
tersebut SMK yang dimintakan bantuan
masih termasuk daerah Hukum Pengadilan
Pidana
Kerusuhan,
September 2009 dan dari Daftar Usulan
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
yang
dan
yang rusak Akibat Gempa Bumi Sumatera
Lubuk Alung Kab Padang Pariaman atau
Padang
Pemberdayaan
SMA dan SMK di Kab Padang Pariaman
bertempat di SMK YPP Lubuk Alung Kec
Negeri
Proyek
Bantuan untuk Rehabilitasi
Perencana dan Pengawas pada SMK 1 Pariaman
perbuatan
kementerian Pendidikan Nasional perihal
YPP Lubuk Alung Tahun Anggaran 2010), (
dan,
Pendidikan Daerah Tertinggal, Bencana
Anggaran 2010), Saksi Ferialdi Maksan
Syahdiwirwan
Negara
atau
Pariaman tanggal 26 Januari 2010 kepada
Perencana di SMK 1 Pariaman Tahun
Saksi
negara
Berawal dari Surat Bupati Padang
secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan
keuangan
tidak diusulkan untuk di Rehabilitasi
melakukan,
dalam surat Bupati Padang Pariaman.
menyuruh melakukan, atau turut serta
Selanjutnya
melakukan perbuatan secara melawan
dari
data
Posko
Gempa
Disdikpora Propinsi Sumatera Barat di
hukum memperkaya diri sendiri atau orang
Padang untuk wilayah 8
Kab Padang
Pariaman bahwa SMK YPP Lubuk Alung
memberatkan
juga tidak terdaftar sebagai Data Final
terhadap
Kerusakan
menimbulkan
Sekolah
Pasca
Gempa
terdakwa. saksi
Ancaman
tentunya
tekanan
mental
dapat dan
Sumatera Barat yang terjadi pada tanggal
psikologi bagi para whisleblower, sehingga
30 September 2009 yang dibuat oleh
menyebabkan rasa takut dan enggan dalam
Koordinator Pelaksana dan oleh Kepala
memberikan
Dinas Pendidikan Kab. Padang Pariaman.
pengadilan karena merasa keamanan dan
a.
Pidana
Korupsi
dalam menyelesaikan sebuah kasus.
tentang penunjukan Majelis Hakim
d.
muka
menyulitkan bagi para penegak hukum
PN. PDG tanggal 17 Juli 2014
c.
di
keselamatannya terancam. hal ini tentunya
padaPengadilan
Negeri Nomor 28 / Pid.Sus / 2014 /
b.
keterangan
Dalam pengungkapan kasus sebuah
Penetapan Majelis Hakim Nomor:
persidangan, peranan seorang saksi sangat
28/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDGtanggal
penting, melihat kedudukan saksi dalam
17 Juli 2014 tentang penetapan hari
sebuah persidangan yang sangat penting
sidang;
mengharuskan
Berkas perkara dan surat-surat lain
menjamin keselamatan para pengungkap
yang bersangkutan;
fakta tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
Setelah mendengar keterangan Saksi-
seorang saksi
saksi,
serta
dapat terjamin disebabkan tidak mudah
memperhatikan bukti surat dan barang
dalam memberikan kesaksian di dalam
bukti yang diajukan di persidangan;
sebuah persidangan. Ada banyak hal yang
Ahli
dan
Terdakwa
harus dihadapi
Dalam pemeriksaan kasus ini saksi
merasa
regulasi
yang
keselamatannya
seorang saksi jika ingin
memberikan kesaksian, mulai dari potensi
mendapatkan ancaman dari pihak keluarga
mendapat ancaman dari pihak yang tidak
terdakwa, dengan maksud agar saksi tidak memberikan keterangan
adanya
senang dan merasa dirugikan,ketakutan
yang bersifat 9
akan dituntut balik, sampai waktunya yang
keringanan
terbuang dipengadilan. Untuk menjamin
dijatuhkan (transactional leniency) oleh
hal tersebut maka pada tanggal 11 Agustus
hakim terkecuali ,saksi, korban, dan
Tahun 2006 disahkanlah Undang-undang
pelapor yang memberikan keterangan
No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan
Saksi
jahat (Pasal 10 ayat(3).
dan
Korban
(LPSK).
yang
melindungi dan menjamin keselamatan dari ancaman berbagai pihak. Undang-undang
tersebut
jawab
untuk
pula
tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana
menangani
Pencucian Uang. Pasal 4 PP No. 2 Tahun
pemberian perlindungan terhadap para saksi
dan
korban
yang
yang
dan korban Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003
tentang sebuah lembaga pelaksana yang bertanggung
pidana
Dasar hukumperlindungan saksi
di dalam
diatur
hukuman
2002 Tentang Cara Perlindungan Terhadap
kemudian
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak
dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi
asasi Manusia yang berat. Surat Edaran
dan Korban(LPSK).
Mabes Polri No. 345 Tahun 2005 bahwa
Perlindungan saksi dan korban
penanganan
kasus
korupsi
harus
dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006
didahulukan dari pada laporan pencemaran
Pasal 10 ayat(1), (2), dan (3). Pasal 10 ayat
nama baik.2 Kurangnya perlindungan yang
(1) memberikan perlindungan bagi saksi,
diberikan terhadap saksi, sehingga saksi
korban, pelapor terhadap tuntutan hukum
yang
atas
padasaat
kesaksian
dan
laporan
yang
akan
memberikan
persidangan,
keterangan belum
bisa
disampaikan atau diberikan. Pasal 10 ayat
memberikan keterangan yang sebenarnya,
(2), participant whistleblower tidak diberi
karena
saksi
menghadapi
beberapa
peluang untuk diberikan imunitas. Namun, 2
cooperating
witness
dapat
Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 227-228.
diberikan 10
kendaladan ancaman dari berbagai pihak
dalam penelitian ini diperoleh melalui
yang merasa di rugikan oleh keterangan
wawancara
saksi. karena saksi belum terlindungi
Desmarera, Hakim Irwan Munir, Hakim
secara hukum sesuai dengan peraturan
Mahyudin, Hakim Jamaluddin, Selaku
perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
merumuskan
A.
beberapa
Perlindungan Hukum Terhadap
Pengadilan perlindungan
Berdasarkan
kasus tindak pidana korupsi?
saksi
tindak
IA
hasil
dari
Perry Desmarera, Sebagai hakim di
dalam
Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
memberikan keterangan pada persidangan
Klas
wawancara Peneliti dengan bapak
2. Apakah kendala-kendala yang oleh
Negeri
Padang
hukum terhadap saksi dalam
dihadapi
Perry
Saksi Tindak Pidana Korupsi di
permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah
Hakim
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis
dengan
Dalam
pidana
Pelaksanaan
pemberian
perlindungan Terhadap Saksi dalam
korupsi di Pengadilan Negeri
persidangan yaitu:
Klas 1A Padang? Pelaksanaan
Metode Penelitian
perlindungan hukum terhadap saksi
jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitan
pemberian
harus
hukum
dilindungi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 KUHAP.
sosiologis/empiris, merupakan penelitian
Memberikan kewenangan
lapangan yaitu penelitian yang didasarkan
kepada
Majelis Hakim untuk memungkinkan
pada data primer/data dasar adalah data
seorang saksi didengar keterangannya
yang diperoleh langsung dari masyarakat
tampa kehadiran terdakwa, dan juga
sebagai sumber pertama. Sumber data 11
atas
persetujuan
Hakim
dapat
melalui telfon,jika kami memberikan
memberikan kesaksian tampa hadir
keterangan
langsung di pengadilan tempat perkara
dilakukan oleh terdakwa, Mereka akan
tersebut diperiksa.
melakukan
wawancara
peneliti
Penanggung
jawab
Rehabilitas
Kegiatan
keterangan dan informasi dari saksi yang dibutuhkan oleh hakim untuk menjadi dasar pertimbangan hakim
Bangunan
dalam memutus sebuah perkara tindak
Sekolah SMK YPP Lubuk Alung dan menjadi
saksi
saudara
pidana korupsi yang terjadi. Maka
Dasman,
Majelis
Ferialdi, dan Syahdiwirman. Ketika
melakukan
ini, atau apakah saudara merasa
memberikan
terancam keterangan?,
membuat
anggota kepolisian
memberikan keterangan dipersidangan
atau
Hakim
surat
Penetapan menunjuk beberapa orang
ditanyakan, Apakah saudara bisauntuk
diancam
yang
yang mulia.3 karena demi kepentingan
yang menyidangkan kasus korupsi
Syahnil
tindakan
yang kami punya bapak majelis hakim
Pengadilan Negeri klas IA Padang
Herry
yang
dan juga bisa mengancam harta benda
bapak Irwan Munir, sebagai Hakim di
tersangka/terdakwa
apa
membahayakan diri pribadi, keluarga,
dengan
dengan
tentang
saksi
untuk kalau
pengamanan
selama
selesai4.
untuk segera
proses
Adapun
cara
terhadap
persidangan pemberian
perlindungan hukum terhadap Saksi
memang ada siapa yang mengancam
Tindak
saudara? Dan apa bentuk ancamannya
Pidana
Korupsi
dalam
Persidangan di Pengadilan Negeri
silahkan untuk saudara sampaikan.
Klas IA Padang sebagai berikut :
Saksi menjawab bahwa kami memang
3
Wawancara, dengan Bapak, Irwan Munir, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Padang, kamis 8 oktober 2015 jam 14 :30 WIB, Pengadilan Negeri Klas IA Padang 4 Ibid.
dapat ancaman dari terdakwa bapak majelis hakim dalam bentuk teror 12
1.
Saksi mengajukan Permohonan
sampai kepengadilan, dan juga
baik secara tertulis maupun lisan
melakukan pengawalan dalam
kepada Majelis Hakim yang ada
persidangan
di pengadilan Negeri Klas 1A
setelah itu dikawal lagi sampai
Padang terutama Majelis Hakim
pulang
yang
saksi menghendaki, begitulah
Mengadili
Perkara
Korupsi. 2.
Korupsi
yang
bersangkutan. Permohonan Majelis
diterima Hakim,
sampai
apabila
perkara
diputus di pengadilan negeri
Setelah
klas Ia Padang.
oleh
4.
Majelis
Selain yang disebut pada bagian 1 dan 2 dalam prakteknya ada
membuat surat penetapan yang
prosedur
isi
dan
dalam kasus menonjol seperti
dan
kasus
nya
meminta
mengintruksikan menunjukpihak
3.
kerumahnya
prosesnya
Perkara
berlangsung,
yang
korupsi
lain
yang
apabila
mana
kepolosian
ancaman hukuman terdakwa /
untuk segera melindungi Saksi
tersangka 15 tahun atau lebih.
dari segala hal-hal yang akan
Maka kemungkinan besar akan
mengancam jiwanya.
terjadi tingkat ancaman yang
Prosedur yang dilakukan oleh
membahayakan Saksi dari pihak
anggota kepolisian yang telah
terdakwa karna keterangan yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh
diberikan
Hakim untuk melindungi Saksi
terdakwa, Maka dalam hal ini
adalah
kepolisian
seluruh aparat penegak hukum
melakukan pengawalan mulai
hakim , jaksa dan polisi wajib
dari
melindungi keamanan pribadi,
anggota
tempat
kediamannya
13
memberatkan
keluarga, dan harta bendanya,
karna
serta bebas dari ancaman yang
hukum terhadap saksi merupakan
berkenaan
bagian
dengan
kesaksian
kesatuan
penegakan
hukum, dan beliau juga menambahkan
diberikannya.5
bahwa perlindungan hukum terhadap
Korupsi
saksi sudah dijamin dan di lindungi
(Tipikor),
Bapak
secara hukum baik inisiatif dari saksi
Irwan
maupun atas permintaan pejabat yang
Munir, di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, bagi Saksi yang merasa jiwanya terancam oleh terdakwa atau pihak
lain,Saksi
Mengajukan
boleh
6
Lembaga dan
korban.
Didalam Undang – undang
Saksi
Telah
dan
diatur
Korban
Tata
cara
perlindungan yang diberikan kepada saksi
dan
korban,
Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),(2),
Takdir, Selaku Hakim Tindak Pidana
dan (3).
Korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Pemberian Perlindungan ke
Penyidikan,
Saksi
(LPSK),
peneliti dengan Bapak Muhammad
dilindungi
Perlindungan
perlindungan
kepada nya. Berdasarkan wawancara
sebenarnya
kepada
No 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga
permohonan
dari segala kejahatan yang ditujukan
Saksi
berwenang
(LPSK).
perlindungan hukum guna melindungi
pada
satu
perlindungan
yang akan, sedang, atau telah
Menurut Hakim Tindak Pidana
dari
memberikan
a. Saksi
dan
Korban
yang
telah
bersangkutan, baik atas inisiatif
dari
proses
sendiri maupun atas permintaan
Penyelidikan
sampai
mulai
pejabat
yang
berwenang
proses persidangan di Pengadilan, 5
6
Wawancara, dengan Bapak, Perry Desmarera, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang, senin 21 seotember 2015 jam 10 : 00 WIB, Pengadilan Klas IA Padang
Wawancara, dengan Bapak, Muhammad Takdir, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas lA Padang, l oktober 2015 jam 11 : 00 WIB, Pengadilan Negeri Klas lA Padang.
14
mengajukan permohonan secara
perlindungankeamanan
tertulis kepada LPSK.
keluarga, dan harta bendanya, serta
b. LPSK
segera
melakukan
pemeriksaan
bebas
terhadap
permohonan
sebagai
dengan
mana
kesaksian
LPSK
diberikan
dandukungan
(tujuh) hari sejak permohonan
memberikan
perlindungan diajukan.
tekanan,
Mekanisme dan
perlindungan
hukum
hukum,
meminta
berisi
ditujukan
kepada
Hukum
dan
telah
memberikan
terhadap
saksi
adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian
bantuan
untuk
memberikan rasa aman kepada saksi
Ham
dan/atau
korban
dilaksanakan
Saksi dan Korban LPSK, agar saksi dan
Undang-
angka 6 bahwa , “ perlindungan
menyurati Lembaga Perlindungan
memperoleh
lainnya.
bentuk
dan/atau korban dalam Pasal 1
Mentri Hukum dan Ham RI, setelah Mentri
seluruh
perlindungan
yang
yang
dan
(LPSK)
bersangkutan atau dibuat oleh kuasa saksi
tanpa
Perlindungan Saksi dan Korban
yaitu membuat surat permohonan Saksi
keterangan
undang No 13 tahun 2006 tentang
Korban LPSK, atas inisiatif sendiri
oleh
keamanan,
bebas dari pertanyaan
perlindungan
kepada
Lembaga Perlindungan Saksi dan
permohonan
akan,
yang menjerat, mendapatkan nasihat
untuk
mengajukan
hukum
yang
menentukan bentuk perlindungan
secara tertulis paling lambat 7
dibuat
berkenaan
serta dalam proses memilih dan
c. Keputusan
yang
ancaman
sedang, atau telah diberikannya, ikut
dimaksud.
itu
dari
pribadi,
lembaga
mendapatkan 15
oleh
lainnya
yang LPSK sesuai
wajib atau dengan
ketentuan
undang-undang
ini”.
f.
Undang Nomor 13 Tahun 2006
mendapatkan
informasi
mengenai perkembangan kasus;
tentang Perlindungan Saksi dan
g.
Korban, memberikan perlindungan
mendapatkan
informasi
mengenai putusan pengadilan;7
dan hak terhadap saksi dan korban Datayang ada di Lembaga
yang menyebutkan Seorang Saksi
Perlindungan Saksi dan Korban
dan Korban berhak :
tingkat kejahatan dan korban tahun a. memperoleh perlindungan atas
ketahun
keamanan pribadi, keluarga,
peningkatan,
dan harta bendanya, serta bebas
telah
dari sumatra barat sebanyak 219 ksus, dari 219 permohonan tersebut
b. ikut serta dalam proses memilih menentukan
perlindungan
dan
ada kasus penganiayaan, kekerasan
bentuk
seksual, perdagangan orang dan
dukungan
penyiksaan.
keamanan; c. memberikan
mengajukan
korban LPSK, sampai Tahun 2015
diberikannya;
dan
yang
kelembaga perlindungan saksi dan
dengan kesaksian yang akan, atau
mengalami
permohonan perlindungan hukum
dari Ancaman yang berkenaan
sedang,
selalu
Dari pelaksanaan pemberian keterangan
perlindungn hukum di persidangan
tanpatekanan;
Pengadilan Negeri Klas l A Padang. Sebagaimana kasus Tindak Pidana
d. mendapat penerjemah;
Korupsi dengan nomor perkara Surat e.
bebas dari pertanyaan yang
Putusan
menjerat; 7
16
ibid
Nomor
28/Pid.Sus/2014
dengan terdakwa “Herry Syahnil”dan
yang dapat
Saksi
ketidak
Dasman,
Ferialdi,
memberikan
nyamanan
rasa
yang
di
Syahdiwirman. Pengadilan Padang.
timbulkan akibat ancaman oleh
Telah sesuai dengan aturan yang ada.
pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh
Saksi
dalam
Memberikan
Keterangan
Pada
Persidangan
Tindak
Pidana
Korupsi
2. Saksi
atau
orang
memberikan kesaksiannya
sehingga
yang
oleh
Negeri
oleh
anggota
Hakim
untuk
perlindungan terhadap
Klas
Mempunyai biaya
ketika saksi mengungkapkan atau
melaksanakan
kronologis terjadinya kejehatan
IA kendala
operasional
memadai,
memberikan keterangan mengenai
korupsi,
dan
dan Saksi
dalam persidangan di Pengadilan
akan
kejahatan tindak pidana korupsi
pidana
Majelis
pengamanan
diancam dn intimidasi oleh pelaku
tindak
informasi
dihadapi
pemberian
kasus korupsi adalah ketakukan dirinya
leluasa
kepolisian yang telah ditunjuk
Pengadilan
memberikan keterangan mengenai
merasa
tidak
keterangan, dan juga kendala
yang
Negeri Klas IA Padang khususnya
yang
saksi
memberikan
keterangan di
di
dan diintimidasi oleh terdakwa
di
1. Kendala - kendala yang di hadapi saksi
kendala
Persidangan yaitu, Saksi diancam
Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
oleh
mempunyai
Padang, tentang
yang tidak
Sehingga tugas
diberikan kurang maksimal.
selain
Simpulan
ancaman pada diri seorang saksi juga pada keluarga, harta benda 17
dalam yang
1.
Pelaksanaan
Pemberian
A. Buku-buku
Perlindungan Hukum dalam persidangan
Alfitra. 2014. Modus Operandi Pidanakhusus Diluar KUHP,Korupsi, Money Laundering Dan Traffiking
adalah untuk memberikan rasa aman dan ke leluasaan kepada saksi agar dalam
Tim Fakultas Hukum, 2006, padang, Penulisan usulan Penelitian Dan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
BardaNawawi Arief.1998.Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jakarta.
Sampai mendapatkan kekuatan hukum atau keputusan Hakim yang
sah. Saksi
harus bersifat aktif dalam memberikan Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.
keterangan di persidangan karena dalam persidangan
Kasus
Korupsi
sangat Phillipus M.Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. PT.Bina Ilmu. Surabaya.
dibutuhkan keterangan dari saksi dan juga saksi ahli,. 2.
Kendala-kendala
oleh
anggota
ditunjuk
yang
kepolisian
oleh
Majelis
Satijipto Raharjo. 2000.Ilmu Hukum.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
dihadapi
yang
telah
Hakim
untuk
Siswanto Sunarso. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
pemberian perlindungan dan pengamanan terhadap Saksi dalam persidangan di Pengadilan Mempunyai
Negeri
Klas
kendala
IA
tentang
Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Padang, biaya
dalam melaksanakan tugas yang diberikan
M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
kurang maksimal.
B. Peraturan Perundang-Undangan
operasional yang tidak memadai, Sehingga
Daftar Pustaka 18
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). Undan-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 53 ayat (1) KUHP Tentang Percobaan atau Poging Tindak Pidana.
C. Sumber Lain Saris Natalia Tuage, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).http://ejournal.unsarat.ac .id/index.php/lexcrimen/artide/vie wfile/154/1236. diakses 14 Mei 2015 Pukul 15:44 Wib. Dek Rizky,2009,http://kuliahpsikologi. dekrizky.com. Wawancara-semiterstruktur. Di Akses 6 April 2015 Pukul 14.21 Wib
Ksp Lestari, 2014, http://ksplestari. blogspot.com/2014/08/pengertian -saksi-dan-saksi-ahli-dalampersidangan.html.Diakses 14 Mei 2015, Pukul 17:10 Wib
Satriana,2013,https://www.google.co.i d/webhp?sourceid=chromeinstant &ion=1&espv=2&ie=UTF 8#q=skripsi-perlindunganhukum. Diakses 14 mei 2015, Pukul 22:10 Wib
19
