PERANAN SAKSI AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR PADANG 1 1
Ade Suryadi, 1Fitriati, 1Syafridatati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT
The role of expert witnesses for proof of criminal procedure plays an important role in a corruption case. Expert testimony in the form of writings or letters are usually written in the form of an investigation report containing the expert opinion based on his expertise about something or some formally requested state from him. The issues to be examined are 1) How does the role of expert witnesses in corruption cases? 2) How does an expert witness on the strength of evidence of corruption? This type of research is a socio-juridical, source of data is the primary data and secondary data, engineering data collection were interviews and document study, the data were analyzed qualitatively. The results of this study concluded: 1) that the expert witness has a very important role in the proof of corruption, as an expert witness testified that the light can make a trial, and the expert witness is also useful to convince the judge when the evidence presented less optimal. 2) the strength of evidence of expert witnesses has a value of strength of evidence is free, has no binding force values and determine, and the assessment is completely up to the judge.
Keywords: Witness, Experts, Criminal, Corruption
masyarakat
PENDAHULUAN Hukum
Acara
Pidana
dipandang dari sudut sifatnya adalah termasuk hukum publik, karena hukum publik itu mengatur hubungan antara perorangan/individu
dan
dilaksanakan
Negara
semata-mata
serta untuk
kepentingan umum. Di dalam hukum publik
campur
tangan
alat
perlengkapan Negara itu tidak harus
dengan
1
karena adanya pengaduan dan yang
2. Keterangan ahli
berkepentingan.
3. Surat
Pembuktian dalam proses acara pidana memegang peranan penting. Pembuktikan
mengandung
4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa
maksud
usaha untuk menyatakan kebenaran
Hakim
atas suatu peristiwa; Baik dalam
putusan akan menilai semua
proses acara pidana maupun acara
alat bukti yang sah untuk
perdata
adanya
memperoleh keyakinan hakim
pembuktian, yang memegang peranan
dengan mengemukakan unsur-
penting, sehingga dapat diterima oleh
unsur
akal terhadap kebenaran peristiwa
didakwakan itu terbukti dengan
tersebut.
sah
diperlukan
Di undang
dalam
Kitab
Hukum
Acara
Undang-
dalam
menjatuhkan
kejahatan
atau
yang
tidak,
serta
menetapkan pidana apa yang
Pidana
harus
dijatuhkan
kepadanya
(KUHAP) terdapat sistem pembuktian
yang
setimpal
dengan
negatif
perbuatannya.
menurut
Undang-undang
(negatief wettelijk) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim
tidak
Menurut Pasal 1 butir 27
menjatuhkan
KUHAP : keterangan saksi
pidana kepada seorang kecuali apabila
adalah salah satu alat bukti
dengan sekurang-kurangnya dua alat
dalam perkara pidana yang
bukti
berupa keterangan dari saksi
yang
boleh
1. Keterangan saksi
sah,
ia
memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana
mengenai
benar-benar
yang ia dengar sendiri dengan
terjadi
terdakwalah
yang
dan
bahwa bersalah
melakukannya”. Alat bukti yang sah menurut pada Pasal 184 KUHAP adalah : 1. Keterangan saksi
peristiwa
menyebutkan
alasan
pidana
dari
pengetahuannya. 2. Keterangan ahli Pengertian keterangan ahli terdapat di da;am Pasal 1 butir
2
28 KUHAP
lainnya maupun dengan tindak
keterangan ahli yang
pidana itu sendiri, menandakan
diberikan oleh seoarang yang
telah terjadi suatu tindak pidana
memiliki
khusus
dan siapa pelakunya.
tentang hal yang diperlukan
5. Keterangan terdakwa
adalah
keterangan
keahlian
Keterangan
untuk membuat terang suatu peerkara
pidana
terdakwa
menurut Pasal189 ayat
guna
KUHAP
kepentingan pemeriksaan.
adalah
apa
(1) yang
terdakwa nyatakan di sidang
3. Surat
tentang
Pengertian surat tercantum
perbuatan
yang
ia
pada Pasal 187 KUHAP yang
lakukan atau yang ia ketahui
berbunyi,
sendiri atau alami sendiri.
surat
adalah
sebagaimana yang termasuk
Seperti yang terlihat dalam
dalam Pasal 184 ayat (1) huruf
Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang
c KUHAP, dibuat atas sumpah
menyebut bahwa: “Keterangan
jabatan atau dikuatkan dengan
adalah
sumpah yang menyatakan surat
keterangan
keterangan dari seorang ahli
seorang
yang
pendapat
khusus tentang hal yang diperlukan
keahliannya
untuk membuat terang suatu perkara
memuat
berdasarkan mengenai sasuatu
hal
atau
sesuatu keadaan yang diminta
yang
ahli
yang
pidana
diberikan
memiliki
guna
oleh
keahlian
kepentingan
pemeriksaan”.
secara resmi dari padanya. Penyelidikan
4. Petunjuk Pengertian
petunjuk
tindak
pidana
korupsi dilakukan berdasarkan hukum
menurut Pasal 188 ayat (1)
acara
KUHAP
berdasarkan dengan Undang-undang
adalah
perbuatan
pidana
Tahun
berlaku
2001
dan
kejadian atau keadaan yang
Nomor
karena
baik
pemberantasan tindak pidana korupsi,
antara yang satu dengan yang
dan Undang-undang Nomor 30 Tahun
persesuaiannya
20
yang
tentang
3
Menurut hukum positif yang
2002 tentang Komisi Pemberantasan dimaksud
berlaku di Indonesia, dimungkinkan
dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-
adanya dua cara seorang ahli dalam
undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam
memberikan kesaksian pada sidang
hal Komisi Pemberantasan Korupsi
pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis
berpendapat bahwa perkara tersebut
atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk
diteruskan
dengan
melaksanakan
tulisan
penyidikan
sendiri
atau
dituangkan dalam bentuk berita acara
Korupsi.
Sebagaimana
dapat
atau
surat
ini
melimpahkan perkara tersebut kepada
pemeriksaan,
penyidik kepolisian atau kejaksaan,
dinyatakan dalam Pasal 187 KUHAP
dan Pasal 44 ayat (5) dalam hal
huruf
penyidikan dilakukan oleh kepolisian
keterangan dari seorang ahli yang
dan kejaksaan sebagaimana dimaksud
memuat
dalam
dan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
ayat
(4),
kepolisian
kejaksaan
wajib
melaksanakan
koordinasi
dan
melaporkan
perkembangan
penyidikan
adanya
yang
ini
menyatakan
pendapat
telah
surat
berdasarkan
resmi dari padanya. Di
kepada
Kota
Padang
adanya
peristiwa tindak pidana korupsi yang
Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan
c
ketentuan
biasanya
pengaturan
disidangkan pada Pengadilan Tipikor
tentang hak peranan saksi ahli dalam
Padang,
persidangan
Direktur Utama PDAM Kota Padang
yang
Undang-undang, berkewajiban
sah
maka untuk
keterangan-keterangan
menurut
kasus
dengan
terdakwa
ahli
azhar latif terkait dugaan korupsi dana
memberikan
representatif PDAM setempat tahun
yang
2005-2009
saksi
sah
sebesar
Rp2,4
miliar.
menurut Undang-undang, apabila yang
Dalam jalannya persidangan tersebut
diberikan itu disertai dengan alat-alat
adanya peranan saksi ahli dalam
bukti yang sah. Dalam menghadapi
pembuktian Tindak Pidana Korupsi di
perkara tindak pidana korupsi salah
Pengadilan Tipikor Padang, dimana
satu didengarkan keterangannya yaitu
Jaksa Penuntut Umum menghadirkan
saksi ahli.
saksi
ahli
Erna
Dewita
PNS
4
Inspektorat,
ahli
akuntansi
dan
auditing menyebutkan meski sebuah laporan
C. Tujuan Penelitian
pertanggungjawaban
penggunaan dana sudah diaudit, tetap
Adapun tujuan penelitian yaitu
tidak menjamin untuk tidak adanya
:
penyimpangan, sebab audit dilakukan
1. Untuk
mengetahui
peranan
berdasarkan sampel. Majelis hakim
saksi ahli dalam perkara tindak
Pengadilan Tipikor Padang pada 25
pidana korupsi.
Agustus 2011 memvonis bebas Azhar
2. Untuk mengetahui bagaimana
Latif setelah jaksa penuntut umum
kekuatan pembuktian saksi ahli
menuntutnya
pada tindak pidana korupsi.
dengan
7,5
tahun
kurungan. Berdasarkan
latar
belakang
D. Metode Penelitian
tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
1. Jenis Penelitian
“PERANAN SAKSI AHLI DALAM PERKARA
TINDAK
KORUPSI
DI
Jenis
PIDANA
PENGADILAN
TIPIKOR PADANG”
penelitian
yang
dipakai dalam pennulisa ini adalah
penelitian
yuridis
sosiologis, artinya penelitian terhadap
B. Perumusan Masalah
masalah
dengan
melihat peraturan perundangAdapun masalah yang diuji adalah sebagai berikut :
dalam
perkara
tindak
pidana korupsi? 2. Bagaimana
yang
berlaku,
kemudian dihubungkan dengan
1. Bagaimanakah peranan saksi ahli
undangan
fakta-fakta
yang
terjadi
di
tengah masyarakat. 2. Sumber Data
kekuatan
pembuktian saksi ahli pada
a.
Data primer
Tindak Pidana Korupsi?
5
Diperoleh langsung di
pembahasan ruang lingkup dari
lapangan melalui wawancara dengan Jamaludin. S.H., MHD Tackdir.
S.H.,
dan
skripsi ini. b.
Pengumpulan
data
melalui
Irwan
wawancara dengan pihak yg
Munir. S.H, di Pengadilan
terkait. Metode wawancara yang
Tipikor Padang.
digunakan semi terstruktur yang mana
b.
melanjutkan
Data sekunder Data
melalui
yang
Kantor
Tipikor
diperoleh Pengadilan
Padang mengenai
peranan
saksi
penulisan
ahli
pertanyaan
akan yang
telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
dalam
perkara tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan perundang-undangan
4. Analisis Data
dan
Terhadap semua data
peraturan lainnya. atau 3. Teknik Pengumpulan Data
Rangkaian
penelitian
meliputi: a.
Studi yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan data dan laporan resmi yang berkaitan dengan
masalah
yang
akan
diteliti atau untuk mendapatkan data sebagai bahan pedoman yang
ada
dalam
bentuk
bahan-bahan
yang
diperoleh dari data primer, data sekunder penelitian
maupun
dari
kemudian
setelah
terkumpul data tersebut akan disusun dan dianalisa secara kualitatif,
kemudian
dengan
menafsirkan fakta-fakta yang ada sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan
permasalahan
dan
tujuan penelitian ini.
6
mengenai
Hasil Penelitian
persoalan
dalam
proses persidangan Dalam
pembuktian Saksi ahli dalam proses
perkara tindak pidana korupsi yang dapat menjadi ahli yaitu
persidangan
orang-orang
punya
keterangannya dan bisa juga
keahlian khusus antara lain:
tidak diminta keterangannya
Ahli proyek, Ahli keuangan,
tergantung
Ahli administrasi, BPK (Badan
proses persidangan. Kehadiran
Pemeriksa Keuangan) .Saksi
seorang saksi ahli dalam proses
ahli dalam proses persidangan
persidangan
bisa diminta keterangannya dan
permintaan kedua belah pihak
bisa
atau salah satu pihak. Sebelum
yang
juga
tidak
diminta
keterangannya dengan
tergantung
jalannya
proses
persidangan.
Kehadiran
bisa
dengan
ahli
harus
disumpah
untuk memberikan keterangan sesuai
dengan
persidangan
Saksi
ahli
atas
atas
keterangannya
seorang saksi ahli dalam proses adalah
jalannya
adalah
memberikan saksi
diminta
keahliannya. dibutuhkan
permintaan kedua belah pihak
peranannya untuk memberikan
atau salah satu pihak. Sebelum
keterangan
memberikan
keahliannya
saksi
ahli
keterangannya harus
disumpah
sesuai
dengan
dan
untuk
menambah keyakinan hakim
untuk memberikan keterangan
mengenai
persoalan
sesuai
dengan
keahliannya.
proses persidangan. Peranan
Saksi
ahli
dibutuhkan
saksi ahli dalam pemeriksaan
peranannya untuk memberikan
perkara,
keterangan
penyidikan
keahliannya
sesuai
dengan
dan
untuk
menambah keyakinan hakim
baik
persidangan diabaikan
pada
dalam
tingkat maupun
tidak
dapat
begitu
saja.
Keterangan ahli sangat berguna
7
dalam
proses
pembuktian
miskin,
memberikan
dana
perkara tindak pidana korupsi.
tersebut kepada keluarga yang
Keterangan saksi ahli sangat
tidakdisebut dengan kategori
dibutuhkan
keluarga
karena
penuntut
umum,
hukum,
maupun
memiliki
jaksa penasihat hakim
pengetahuan
terbatas.
Ada
yang
kalanya
pemeriksaan perkara
pidana
terkait dengan bidang ilmu lain yang
tidak
dikuasai
oleh
penegak hukum. Keterangan ahli
juga
berguna
untuk
hakim
serta
meyakinkan
terdakwa dan penasihat hukum yang mendampinginya ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal.
Pidana
No
08/Pid.Sus/2014/PN.PDG. terdakwa
Makpuat.Spd
bernama
dengan
kasus
penyalah gunaan dana KMN (Kredit Mikro Mandiri) bahwa terdakwa
dengan
sengaja
menyalahgunakan tersebut
untuk
dana tujuan
lain,
dengan tidak menujukan dana tersebut
juga
dana
tersebut
menggunakan
untuk kebutuhan lain seperti pembebasan
lahan,
kepada
lomba
Nagari. Berdasarkan
dari
keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim mengadili terdakwa
Makpuat.
menyatakan
Spd
terdakwa
Makpuat. Spd bersalah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan
Perkara
dengan
miskin,
terdakwa
Makpuat.Spd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Perkara
Pidana
No
173/Pid.B/2011/N.PDG Dengan nama terdakwa Martuah tentang
Ir.
penggunaan
dana representatif, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli untuk
keluarga
8
memberikan
keterangan
persidangan karena saksi ahli diminta
sebagaimana
keahliannya.
untuk memberikan keterangan sesuai
Bahwa pada proses pengadilan
dengan keahliannya untuk meyakinkan
terdakwa juga menghadirkan 2
hakim dalam memutus perkara yang
(dua) orang saksi ahli untuk
sedang ditanganinya. Hakim dalam
membantah
mengambil
tuntutan
yang
keputusan
tidak
bisa
diberikan oleh Jaksa Penuntut
dipengaruhi oleh saksi ahli karna
Umum. Maka hakim mengadili
sudah
dengan menyatakan terdakwa
mengaturnya, tetapi hakim mengambil
Ir.
pelajaran
Maktuah
tidak
terbukti
ada
undang-undang
atas
yang
keterangan
yang
secara sah dan meyakinkan
diberikan oleh saksi ahli tersebut, dan
bersalah pidana dakwaan
melakukan
tindak
mendapatkan
sebagaimana
dalam
berhubungan dengan perkara yang
Primair,
dakwaan
ditanganinya.hakim
pengetahuan
menjatuhkan
subsidair dan dakwaan lebih
putusan berdasarkan 3 (tiga) unsur
subsidair.
yaitu : normatif, social justice, dan
membebaskan terdakwa oleh
edukatif karena di dalam putusan itu
dari ketiga dakwaan tersebut.
bersifat mendidik bukan hanya bersifat
memerintahkan agar terdakwa
pembalasa atas tindak pidana yang
dikeluarkan dari tahanan Kota.
dilakukan terdakwa.
memulihkan
hak
Terdakwa
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. membebankan
semua
biaya
yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
Menurut
Bapak
Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan salah satu dari 5(lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat 1
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Acara Pidana telah membatasi bahwa Hakim
alat bukti yang sah diantaranya :
Jamaluddin saksi ahli mempunyai
a. Keterangan saksi
kekuatan pembuktian dalam proses
b. Keterangan ahli
9
a. Baik
c. Surat
karena
d. Petunjuk
permintaan
e. Keterangan terdakwa
dalam bentuk laporan
Berdasarkan KUHAP, maka yang
b. Atau
mempunyai
keterangan di sidang
kekuatan
pengadilan.
pembuktian hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.
permintaan
hakim, dalam bentuk
dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan
penyidik
Nilai dari kekuatan pembuktian keterangan ahli juga dapat kita lihat dalam beberapa hal berikut: 1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian (ketentuan
Keterangan ahli diperlukan untuk
bebas yang
berisi
penggarisan dan pedoman
membuat terangnya suatu perkara
tentang
pidana,
dibenarkan oleh Undang-
untuk
kepentingan
cara-cara
pemeriksaan dan peradilan. Adapun
undang,
syarat sah keterangan ahli ini adalah
membuktikan
sebagai berikut:
terdakwa).
1.
Keterangan diberikan oleh
untuk kesalahan
mempunyai
nilai
kekuatan pembuktian yang
seorang ahli 2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu 3. Menurut
2. Tidak
yang
pengetahuan
mengikat atau menentukan. 3. Penilaian
sepenuhnya
terserah pada hakim.
dalam bidang keahliannya 4. Diberikan dibawah sumpah/ janji:
Bagi
seorang
hakim
keterangan ahli yang sangat jelas di pengadilan dan di tambah dengan bukti, hal ini sangat kuat sekali
10
sifatnya untuk mempengaruhi putusan
moral dan terwujudnya kebenaran
hakim nantinya di pengadilan, dan
sejati, keadilan dan demi tegaknya
keterangan
hukum serta kepastian hukum
pengadilan
seorang dinilai
ahli
pada
hakim
sudah Dalam
bersifat sempurna dan cukup untuk
menangani
suatu
seorang
hakim
meyakinkan hakim, dan hakim menilai
perkara
dan memandang ini adalah merupakan
disampin perlu menghadirkan seorang
suatu nilai pembuktian yang kuat.
saksi biasa (saksi yang bukan ahli)
Meskipun dalam hal ini juga harus di
terkadang juga perlu menghadirkan
dukung
saksi ahli diantaranya adalah BPK
dengan
alat
bukti
lain.
pidana,
Sehingga hakim dapat memutuskan
(Badan
Pemeriksa
dan megadili terdakwa dengan seadil-
diamana ia perlu dihadirkan dalam
adilnya. Tetapi menurut hukum positif
perkara tindak pidana korupsi yang
di Indonesia, kekuatan pembuktian
biasanya menyangkut tentang kerugian
keterangan ahli tidak jauh berbeda
negara. BPK
dengan keterangan saksi, keterangan
Keuangan),
(Badan
ahli juga mempunyai nilai kekuatan
Keuangan)
pembuktian
mempunyai peran yang sangat penting
bebas.
Di
dalam
sebagai
Pemeriksa
dalam
kekuatan pembuktian yang sempurna
korupsi dipersidangan, ini menyangkut
dan
penilaian
hakim.
menilainya
tindak
ahli
keterangan ahli tidak ada melekat nilai
menentukan,
pembuktian
saksi
pidana
terserah
pada
hal-hal yang tidak diketahui oleh
Hakim
bebas
hakim tetapi diketahui oleh BPK
tidak
terikat
mengenai suatu pengetahuan yang
dan
kepadanya. Tidak ada keharusan bagi
diketahuinya.
hakim untuk menerima kebenaran
adanya kerugian uang negara maka
keterangan ahli yang dimaksud. Hakim
BPK
dalam
wewenang
menyelidikinyas. Oleh karena itulah
penilaian
hakim perlu menghadirkan seorang
benar-benar
saksi ahli yang benar mempunyai
mepergunakan
kebebasan
dalam
pembuktian
harus
bertanggung
jawab,
atas
lah
Misalnya
yang
mengenai
memeriksa
atau
landasan
11
keahlian
khusus
di
bidang
audit
keuangan.
korupsi, baik pada tingkat penyidikan
Hakim memanggil
berwenang dan
untuk
mendengarkan
maupun
persidangan diabaikan
tidak
dapat
begitu
saja.
keterangan dari seorang ahli di muka
Keterangan
persidangan apabila ia berpendapat
berguna
bahwa keterangan itu amat diperlukan
pembuktian perkara tindak
guna meyakinkan dirinya. Ahli yang
pidana korupsi. Keterangan
telah
saksi
mengutarakan
pendapatnya
ahli
sangat
dalam
proses
ahli
sangat
tentang suatu hal atau keadaan dari
dibutuhkan
suatu perkara tertentu itu dapat dipakai
penuntut umum, penasihat
sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi
hukum,
hakim untuk menambah keyakinannya.
memiliki pengetahuan yang
Akan tetapi hakim dengan demikian
terbatas.
tidak wajib untuk menuruti pendapat
pemeriksaan perkara pidana
ahli itu bilamana pendapat ahli itu
terkait dengan bidang ilmu
bertentangan dengan keyakinannya.
lain yang tidak dikuasai
Apabila hakim setuju dengan
oleh
karena jaksa
maupun
Ada
penegak
hakim
kalanya
hukum.
pendapat ahli tersebut sebagai hal yang
Keterangan
benar, maka hakim tersebut berhak
berguna untuk meyakinkan
untuk mengambil alih pendapat ahli
hakim serta terdakwa dan
tersebut
penasihat
Berdasarkan penulis
hukum
mendampinginya
SIMPULAN
telah
ahli
penelitian
lakukan
yang
berkenaan
penulisan skripsi dapat disimpulkan bahwa:
juga
yang ketika
alat bukti yang diajukan kurang optimal. 2. Kekuatan pembuktian saksi ahli pada tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda
1. Peranan saksi ahli dalam pemeriksaan
perkara
dengan keterangan saksi, keterangan
ahli
juga
12
mempunyai nilai kekuatan
Hakim bebas menilainya
pembuktian
dan
bebas.
Di
tidak
terikat
dalam keterangan ahli tidak
kepadanya.
ada melekat nilai kekuatan
keharusan
pembuktian yang sempurna
untuk menerima kebenaran
dan menentukan, terserah
keterangan
pada
dimaksud.
penilaian
hakim.
Chazawi,
2006,
Hukum
Pembuktian
Tindak
Pidana
Tidak bagi
ada hakim
ahli
yang
Daftar Pustaka Adami
Korupsi, Almuni, Bandung. Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana
Indonesia,
Sinar
Grafika, Jakarta. Bambang
Sunggono,
2003,
RajaGrafindo Persada, Jakarta. Bismar Siregar. 1983. Hukum Acara Pidana. Bina Cipta, Jakarta Yahya
Harahap,
Pembahasan,
Acara
Pidana
Indonesia,
Sumur Bandung R. Tresna, 2000, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar
Metodologi Penelitian Hukum,
M.
R Wirjono Prodjodikoro, 1983, Hukum
2004,
Permasalahan,
dan Penerapan KUHAP, Edisi
Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. Yahya harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP;Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PeninjauaKembali, Sinar Grafika, Jakarta
Kedua, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
13
14
