PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG ARTIKEL
Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh: AGUNG PRIBUMI NPM: 0810012111256
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2014 1
PERSETUJUAN JURNAL
Nama
:
Agung Pribumi
NPM
:
0810012111256
Program Kekhususan :
Hukum Pidana
Judul Skripsi
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada
:
Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Telah dikonsultasi dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website
1. Syamsur Tasir, SH.
(Pembimbing I)
2. Dr. Fitriati, SH,MH.
(Pembimbing II)
2
Consideration Of The Judge In Ruling On The Crime Of Murder In State Court Class I Padang Case Study : Desert State Court Class IA Padang
Agung Pribumi , Syamsur Tasir, SH , Dr. Fitriati, SH,MH Department of Law University of Bung Hatta Padang Email :
[email protected]
ABSTRACT In the history of mankind has always been a phenomenon murder problem until now, for murder either by religious rules, the rules of society, and according to the rules of criminal law (Criminal Code) declared a prohibited act and threatened with punishment to the were formulated:1 How does the process of Punishment on the Crime of murder in court Negri Class IA Champaign? 2 What are the obstacles in the process of sentencing in murder in Crime Court Negri Class IA Champaign? This type of research that the author of the law juridical sociological research covering primary and secondary data, the data collected through the study of documents, interviews, observation and analysis of data directly to the District Court Judge in Class IA Champaign were then analyzed qualitatively. Conclusions drawn from the results of the study: 1) The process of criminal punishment in Crime Negri Court Judge in IA is preparing a decree and to consider and decide the case by using the warrant as a temporary base starting point to several things, among others, are as follows: a) What actions can be demonstrated in the examination at the trial, b) are the actions that have been proven to be examined by the defendant in the trial court as well as mitigating and aggravating reason suspect. c) whether the appropriate punishment in dropped against the defendant. 2) Constraints faced heavy enough not only a flood of emotions from the family of the victim, the absence of legal counsel accompanying weak due to economic factors as well as the judges who are absent due to illness or other reasons. Keywords : Process, imposition, Murder. Pendahuluan
Pentingnya pembangunan di bidang hukum ini agar terciptanya suatu pola
Sesuai dengan tujuan yang hendak Republik
hidup dan tingkah laku yang baik bagi
I n d o n e s i a Y a n g Berdasarkan kepada
masyarakat, sehingga pada akhirnya fungsi
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
dari hukum itu dapat dijadikan kontrol
yakni menciptakan suatu masyarakat yang
sosial bagi masyarakat serta menciptakan
adil dan makmur maka perlu diupayakan
rasa aman, tertib dan terkendali. Namun
suatu
aspek
dalam menciptakan masyarakat yang aman
kehidupan dan salah satu aspek itu adalah
dan tertib itu pada intinya menitik beratkan
pembangunan di bidang hukum.
pada fungsi hukum sebagai pedoman
dicapai
oleh
Pemerintah
pertimbangan
diberbagai
tingkah laku tersebut muncul berbagai 1
Hukum
kendala, kendala tersebut diakibatkan oleh
di
Indonesia
kurangnya kesadaran hukum masyarakat
mengatur kepada seluruh rakyatnya untuk
dalam berbagai kehidupan dan hal ini salah
mematuhi aturan-aturan hukum dan tidak
satu penyebab timbulnya suatu tindakan
membedakan
kriminalitas.
tertentu, sesuai dengan azas “Equality
golongan
atau
jabatan
kasus
Before The Law”. (Yaitu perlakuan yang
oleh
sama di depan hokum), tapi tentunya
terdakwa N terhadap korban F yang sama-
bukan itu makna sejatinya. Siapapun yang
sama bekerja sebagai sopir angkot yang
bersalah akan dikenai hukuman.
Sebagai pembunuhan
berawal
dari
contoh yang
pada
dilakukan
permasalahan
parkir
Banyak
di
faktor-faktor
yang
samping Masjid Muhammadiyah di Jalan
memengaruhi mengapa orang melakukan
Bundo
tindak
Kanduang.
Dalam
proses
pidana
tersebut.
Ada
yang
peradilannya Majelis Hakim menyatakan
melakukan tindak pidana karena faktor
terdakwa N
bersalah telah melakukan
ekonomi, stres dari beban pekerjaan, faktor
Tindak Pidana pembunuhan sebagaimana
lingkungan serta masalah dalam rumah
diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang
tangga. Ini jelas tidak dapat diterima,
pembunuhan,
ada
apapun alasannya Tindak Pidana tetap
pertimbangan
Majelis
memberatkan
antara
terdapat
beberapa yang
Tindak Pidana dan bagi mereka yang
perbuatan
melanggar hukum pidana harus tetap
terdakwa N yang mengakibatkan korban F
diproses sesuai dengan ketentuan yang
meninggal dunia dan meninggalkan luka
berlaku, karena Tindak Pidana adalah
mendalam bagi keluarga korban.
kejahatan terhadap suatu perbuatan yang
Hakim lain
yang
dilarang oleh suatu aturan hukum dan
meringankan, terdakwa N sopan, mengakui
diancam (sanksi) yang berupa pidana
perbuatannya dalam persidangan, serta
tertentu bagi barang siapa yang melanggar
belum pernah dihukum dan masih berusia
larangan tersebut1.
Sementara
muda
,sehingga
memperbaiki
hal
diharapkan
perbuatannya.
pertimbangan
tersebut
Majelis
memutuskan
bahwa
terdakwa
terbukti
melakukan
perbuatan
bisa
Apabila
Atas
kriminologi,
maka
dari
segi
sesungguhnya
Hakim
pembunuhan ini mempunyai motif yang
telah
berbeda-beda dan mempunyai pengertian
Pidana
yang luas, karena masalah yang diteliti
sebagaimana yang diatur dalam pasal 338
1
KUHP dan dijatuhi hukuman penjara
Moeljanto, 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.
selama 11 Tahun dikurangi masa tahanan. 2
dilihat
adalah perbuatan yang mengakibatkan
fakta-fakta yang ada dari permasalahan
hilangnya
dan
yang akan diteliti, serta bagaimana proses
pembunuhan tersebut dapat dipidanakan
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
sesuai dengan Pasal 338 KUHP.
Klas I A Padang
nyawa
orang
lain,
2.
Masalah pembuktian dalam Tindak
Sumber Data
Di dalam penelitian lapangan penulis
Pidana Pembunuhan ini merupakan hal yang menentukan apakah memang ada
mengumpulkan data berupa:
hubungan kausal antara perbuatan dengan
a. Data Primer
akibat yang ditimbulkannya. Pentingnya
Data primer adalah data yang diperoleh
masalah ini untuk menentukan benar atau
langsung dari lapangan (field research),
tidaknya perbuatan tersebut merupakan
berdasarkan wawancara dan observasi di
tindak pidana pembunuhan dan yang
Pengadilan. Wawancara ini penulis tujukan kepada
terpenting adalah motif dari pembunuhan
narasumber yaitu Hakim dan JPU di
tersebut. Motif
dari
Tindak
Pengadilan Negeri Klas I.A Padang.
Pidana
b.
Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh
Data Sekunder
pertengkaran yang terjadi antara korban F
Merupakan data penunjang atau data
dengan saksi A. Korban F tidak senang
yang mendukung untuk memperkuat data
karena mobil saksi A parkir berdekatan
primer yang penulis peroleh dengan studi
dengan mobil yang dibawa korban F yang
dokumentasi terhadap Peradilan Pidana
baru saja parkir. Korban F turun dari mobil
pada Tindak Pidana pembunuhan yang
dan memarahi serta mengusir saksi A.
dilakukan oleh Nasrul Efendi dan Proses
Tersangka N yang tidak senang melihat
Penjatuhan
korban F langsung mendatangi saksi A dan
melalui putusan pengadilan.
mengatakan akan mendatangi korban F
3.
yang
diterimanya
Teknik Pengumpulan Data
Teknik
nanti malam ke kandang.
pidana
pengumpulan
data
yang
Metode Penelitian
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.
a.
Jenis Penelitian
Penelitian merupakan
yang
penelitian
penulis hukum
Studi Dokumen Yaitu menggunakan bahan-bahan dan
lakukan
data-data
yuridis
dengan
mempelajari
sosiologis, yakni pendekatan terhadap
kepustakaan
masalah melalui penelitian hukum dengan
kabar, hasil-hasil seminar serta dokumen-
melihat kenyataan hukum tersebut adalah
dokumen yang dianggap perlu untuk
praktek, kemudian dihubungkan dengan 3
seperti
cara
buku-buku,
surat
memperoleh
data
sekunder
penelitian
yang
yang
menghasilkan
data
berhubungan dengan penelitian.
deskriptif-analisis, yaitu apa yang nyata
b. Wawancara
yang diteliti dan dijabarkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang
Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan
utuh.
lisan dan tulisan melalui tanya jawab
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
dengan hakim di Pengadilan negeri Klas
A. Proses Penjatuhan Pidana Pada
I.A Padang serta instansi yang terkait yang
Tindak Pidana Pembunuhan di
diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
Pengadilan Negri Klas IA Padang.
Adapun yang dijadikan narasumber dalam
Pada
dasarnya
kedudukan
hakim
penegak
hukum
harus
penelitian ini adalah:
sebagai
1. Tersangka “Nasrul Efendi”
mengusahakan
2. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klas
keadilan. Hakim adalah pejabat yang
tegaknya
hukum
dan
melakukan kekuasaan kehakiman yang
I.A Padang
diatur dalam Undang-Undang dan harus
3. Serta Anggota Kepolisian Resort Kota Padang.
memiliki integritas dan kepribadian yang
Observasi
tidak tercela, jujur, adil, profesional dan
Dalam penelitian secara observasi ini,
berpengalaman di bidang hukum. Dalam
penulis menggunakan penelitian secara
menjalankan tugas dan fungsinya hakim
Observasi Non Partisipan adalah dimana
wajib menjaga kemandirian peradilan,
observer tidak ikut di dalam kehidupan
namun sering kali seorang hakim merasa
orang yang akan diobservasi, dan secara
sebaliknya, oleh karena rasa keadilan itu
terpisah berkedudukan sebagai pengamat.
ada dan hidup di dalam masyarakat. Maka
Di dalam hal ini observer hanya bertindak
seorang hakim harus dapat mengukur
sebagai penonton saja tanpa harus ikut
apakah
terjun ke dalam lapangan
memenuhi
d.
Analisis Data
Untuk itu seorang hakim sebagai penegak
Metode analisis data yang penulis
hukum dan keadilan wajib menggali,
c.
keputusannya rasa
dan
sudah
keadilan
memahami
mampu
masyarakat.
gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu
mengikuti
nilai-nilai
dengan cara membuat pengambaran secara
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
sistematis dan faktual mengenai data-data
masyarakat.
yang diperoleh di lapangan, data tersebut
Menurut hakim Yus Enidar, hakim
bukan berbentuk angka atau data statistik.
bebas mempertimbangkan dan menentukan
Metode ini merupakan suatu tata cara
penilaiannya 4
terhadap
apa-apa
yang
disampaikan
oleh
2. Apakah perbuatan yang telah terbukti
penuntut umum maupun oleh terdakwa
tersebut dilakukan oleh terdakwa yang
atau penasehat hukumnya. Dalam hal ini
diperiksa di sidang pengadilan tersebut
kebebasan hakim untuk mengadili suatu
?
perkara
kepadanya,
pidana
hakim
baik
tidak
boleh
3. Hukuman apakah yang sepantasnya di
mendapatkan tekanan dari siapapun dan
jatuhkan terhadap terdakwa itu ?
dalam bentuk apapun sekalipun dari
Dari
penguasa.2
agar
terdakwa
dapat
mengoreksi sejauh mana perbuatan yang
oleh
didakwakan dapat diterimanya dan juga
mempertimbangkan
bagi Jaksa Penuntut Umum. Dapat juga
tindak
yang
dilakukan
sendiri
diketahui
bahwa: Hal
adalah
pidana
dalam
pembunuhan
1.
tersebut,
dipergunakan
Dimana
terdakwa
hal-hal
yang
perbuatan
memberatkan:
terdakwa
korban
sejauh
mana
dakwaannya
terbukti atau dapat diterima oleh hakim.
Akibat
Sesuai dengan sistem yang dianuat
Fadil
meninggal dunia
KUHAP, yaitu sistim negative wettelijke,
2. Hal-hal yang meringankan:
maka dalam mempertimbangkan serta
a. Terdakwa
mengakui
terus
memutus perkara berdasarkan Pasal 183
terang
KUHAP yang menyatakan :Hakim tidak
perbuatannya b. Terdakwa belum pernah di hokum
boleh
c. Terdakwa
seseorang
masih
sehingga
di
memperbaiki
berusia
muda
harapkan
bisa
menjatuhkan kecuali
pidana apabila
kepada sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
perbuatannya surat
pidana benar-benar terjadi dan bahwa
keputusan serta mempertimbangkan dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya”
memutuskan perkara dengan menggunakan
Oleh karena itu hakim memberikan
surat dakwaan sebagai dasar sementara
putusan terikat pada hukum atau ketentuan
bertitik tolak kepada beberapa hal yang
undang-undang
antara lain adalah sebagai berikut:
keadilan, hal ini dapat dilihat pada putusan
1. Perbuatan apakah yang telah dapat
dengan kata-kata “Demi Keadilan Yang
dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
pengadilan tersebut ?
Dengan adanya kepala putusan tersebut
Hakim
dalam
menyusun
ada
serta
rasa
diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat
2
menegakkan keadilan
Hasil Wawancara dengan Ibuk Hakim Yus Nidar di Pengadilan Negeri Padang Klas IA, pada tanggal 3 Maret 2014, Pukul 08.25 WIB.
dan selanjutnya
dapat mencapai kebenaran dan keadilan 5
yang
Berdasarkan uraian di atas, menurut
seperti apa yang dicita-citakan oleh hukum penulis
itu sendiri.
pertimbangan
Hakim
dalam
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
yang
apabila diucapkan terbuka untuk umum,
Pembunuhan
hal tersebut telah diatur oleh undang-
mempertimbangkan
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
memberatkan dan yang meringankan juga
kekuasaan kehakiman antara lain:
Hakim
Pasal 20
terdakwa yang masih berusia muda.
“Semua putusan pengadilan hanya sah
dan
mempunyai
melakukan
tindak
pidana.
bahwa
Hakim
hal-hal
mempertimbangkan
yang
terhadap
B. Kendala Dalam Proses Pidana Pada
kekuatan
Tindak Pidana Pembunuhan. Di pengadilan-pengadilan hingga kini
hukum apabila diucapkan dalam
masih sering terlihat adanya persidangan
sidang terbuka untuk umum”.
pidana khususnya dalam kasus-kasus yang
Pasal 25 ayat (1) “Segala putusan pengadilan selain
terdakwanya
harus memuat alasan dan dasar
ekonomi menengah ke bawah dimana para
putusan
terdakwa tersebut tidak di dampingi oleh
pasal
tersebut tertentu
memuat pula dari
dari
golongan
penasihat hukum.
peraturan
perundang-undangan
berasal
Para
yang
terdakwa
tersebut
biasanya
mengadili”.
menggunakan ke meja putih, terkadang
Menurut dalam persidangan di
tanpa memakai alas kaki, dan sebelum
pengadilan hakim mempunyai kebebasan
masuk ke ruang sidang mereka menunggu
untuk menentukan berat ringannya pidana
di ruang tunggu terdakwa atau ruang
yang akan dijatuhkan terhadap pelaku
tahanan bersama rekan-rekannya yang lain
kejahatan
tindak
pidana
yang juga menunggu panggilan sidang.
dilakukan.
Namun
Setelah datang panggilan sidang, mereka
walaupun mempunyai kebebasan serta atau
kemudian masuk ke ruang sidang dengan
keyakinan
memberikan
didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum
penilaian terhadap kasus yang sedang
yang akan mendakwanya, setelah masuk
diperiksa. Hakim haruslah memperhatikan
kemudian terdakwa tersebut duduk di
persoalan yang nyata terhadap syarat-
tengah-tengah ruang sidang, sementara itu
syarat yang ditetapkan oleh Undang-
Jaksa Penuntut Umumnya duduk di tempat
Undang
yang telah disediakan yaitu di sisi kirinya,
pembunuhan
khususnya yang
sendiri
untuk
sementara 6
itu
di
sisi
kanan
yang
merupakan tempat bagi Pembela atau
biasanya ia ditahan oleh JPU, sehingga
Penasihat Hukum kosong tidak terisi.
tentunya ia tidak bisa berbuat apa-apa
membuka
kecuali menuruti apa kata dari JPU nya.
persidangan, melihat terdakwa tanpa di
Alpanya penasihat hukum yang berfungsi
dampingi
membela
Hakim
kemudian
penasihat
hukum
biasanya
hak-hak
terdakwa
tersebut
menanyakan apakah terdakwa di dampingi
umumnya tidak hanya terjadi pada proses
penasehat hukum atau tidak, terdakwa
pemeriksaan di persidangan saja, ataupun
menjawab tidak dengan alasan biaya, lalu
pada tingkat kejaksaan, biasanya hal ini
kemudian hakim melanjutkan persidangan
terjadi sejak pada tahapan penyidikan di
hingga akhirnya keluar vonis putusan bagi
kepolisian.
terdakwa. Biasanya untuk kasus-kasus
terdakwa untuk
seperti diatas proses persidangannya tidak
hukum tersebut tentunya sangat-sangat
memakan waktu lama. Bisa dalam sidang
merugikan pihak terdakwa oleh karena
pertama
sudah
selain ia menjadi sangat rentan terhadap
langsung masuk hingga acara pemeriksaan
penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki
saksi, kemudian dalam sidang berikutnya
oleh baik pihak penyidik, penuntut umum
dilanjutkan
maupun
materi
persidangan
kembali
dengan
acara
Tidak
adanya akses bagi mendapatkan bantuan
kehakiman,
kesempatan
bagi
pemeriksaan saksi serta pembuktian yang
terdakwa untuk melakukan pembelaan
lainnya.
acara
hak-haknya dalam tahapan di semua
dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan
tingkat peradilan juga menjadi sangat
atau requisitor dari JPU, tak jarang pada
kecil.
Pada
sidang
ketiga
hari itu juga putusan bisa langsung
Tentunya sangat-sangat tidak mungkin
dibacakan oleh Majelis Hakim, tak jarang
bagi terdakwa terutama yang dikenakan
pembacaan putusan baru dilakukan pada
tahapan untuk bisa membuat oembelaan
persidangan berikutnya atau pada sidang
secara tertulis, untuk membuat ekspresi,
keempat.
mencari saksi-saksi yang meringankannya serta hal-hal lainnya yang berguna bagi
Kendala-kendala persidangan biasanya untuk kasus-kasus seperti ini bukan berasal
dirinya
dari si terdakwa, akan tetapi biasanya
hukum. Hal ini sebenarnya tidak saja
justru datang dari kalau tidak JPU-nya
merugikan terdakwa akan tetapi juga
yang tidak hadir atau hakimnya yang tidak
merugikan seluruh proses peradilan itu
masuk karena sakit atau karena keperluan
sendiri. Dengan tidak adanya penasihat
yang lain; dari pihak-pihak terdakwa
hukum yang mendampingi tersangka pada
biasanya tidak ada masalah oleh karena
proses 7
dalam
melakukan
pemeriksaan
atau
pembelaan
BAP
di
Kepolisian maka hal ini mendorong pihak
dasar bagi penuntutan di pengadilan.
penyidik untuk secara sungguh-sungguh
Dengan tidak adanya pihak penasihat
dalam melakukan penyidikan, atau paling
hukum
tidak, tidak ada dorongan yang memaksa
terdakwa (kecuali mungkin pengakuan
pihak penyidik untuk mengusut perkara
bersalah) serta minimnya alat bukti secara
tersebut secara mendalam oleh karena
fakta-fakta hukum yang diajukan oleh JPU
seakan-akan
adanya
dalam Surat Dakwaannya tentunya hakim
penasihat hukum di pihak terdakwa maka
mengalami kesulitan di dalam mengadili
diatas kertas penyidik telah berada dalam
atau memutus perkara. Di satu sisi ia harus
posisi “menang”.
memutus perkara tersebut, di sisi lain ia
dengan
tidak
harus
Akibat yang sangat mungkin timbul
atau
pembelaan
memutus
dari
perkara
pihak
tersebut
tidak
berdasarkan kebenaran materil yang mana
mendalam ini maka fakta-fakta hukum
kesalahan kecil dalam menjatuhkan vonis
yang dapat digali oleh penyidik menjadi
tentunya akan berakibat kerugian yang
minim, alat bukti yang di dapat juga
sangat besar bagi terdakwa.
minim. Dari fakta-fakta hukum serta alat-
oleh karena hakim juga harus menjatuhkan
alat bukti yang minim tersebut kemudian
vonis maka tak jarang penjatuhan vonis
oleh penyidik dibuatkan BAP nya (Berita
tersebut
Acara
pertimbangan
dari
proses
penyidikan
Pemeriksaan),
yang
BAP
tersebut
didasarkan
lebih
keyakinan
Akhirnya,
kepada semata
kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk
berdasarkan
pengalaman-pengalaman
dilakukan Penuntutan. Karena pada tingkat
sehari-harinya dalam menghadapi kasus-
penuntutan ini kembali tersangka juga
kasus serupa dan dengan bukti-bukti yang
tidak memiliki penasihat hukum maka
minim, sehingga dasar pertimbangan yang
sangat mungkin terjadi dari BAP yang
tertuang dalam surat putusannya pun
dilimpahkan oleh penyidik tadi yang
menjadi kurang berbobot. Persidangan-persidangan
sangat minim tersebut JPU langsung
pidana
membuatkan Surat Dakwaannya tanpa
seperti diatas tadi sebenarnya tidak hanya
melakukan penyidikan tambahan yang
terjadi sekali dua kali saja, walaupun
mungkin diperlukan oleh karena seakan-
penulis tidak dapat mengajukan data
akan dengan tidak hadirnya penasihat
berapa banyak kasus-kasus seperti itu akan
hukum dari terdakwa maka pihak JPU di
tetapi dirasa jumlahnya sangat banyak, hal
telah “menang atas kertas”.
ini bisa dilihat dari jenis-jenis perkara
Dan Surat Dakwaan yang juga minim
pidana yang masuk ke pengadilan yang
tersebut kemudian oleh JPU dijadikan
umumnya di dominasi oleh perkara8
perkara kejahatan terhadap benda seperti
mengantisipasi hal ini sebenarnya dalam
pencurian, kejahatan terhadap nyawa serta
Kitab
kejahatan
Pidana telah diatur mengenai Bantuan
psikotropika,
yang
mana
Undang-undang
Hukum
umumnya ancaman hukumannya diatas 5
Hukum,
tahun penjara, dan bisa diduga bahwa
tersangka/terdakwa yang diancam dengan
perkara-perkara
pidana penjara diatas 5 tahun.
terdakwanya
tersebut umumnya
pihak
berasal
hal-hal
berpendapat
bahwa
bagi
Dalam Pasal 56 KUHP disebutkan
dari
bahwa:
golongan menengah lemah. Dari
khususnya
Acara
tersebut
penulis
sangatlah
penting
1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka
atau
didakwa
melakukan
peranan penasihat hukum di dalam proses
tindak pidana yang diancam dengan
peradilan
terciptanya
pidana mati atau ancaman pidana lima
peradilan khususnya peradilan pidana yang
belas tahun atau lebih atau bagi mereka
fair serta berbobot, karena dengan adanya
yang tidak mampu atau yang diancam
penasihat hukum sebagai counter-part dari
dengan pidana lima tahun atau lebih
pihak penyidik maupun penuntut umum
yang tidak mempunyai penasihat hukum
maka tentunya dapat mendorong keduanya
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada
untuk melakukan tugasnya semaksimal
semua
tingkat
mungkin. Terlepas dari kenyataan bahwa
proses
peradilan
akhir-akhir
penasihat hukum bagi mereka.
pidana
guna
ini
penyimpangan-
pemeriksaan wajib
dalam
menunjuk
penyimpangan hukum juga dilakukan oleh
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk
banyak pengacara yang juga kini menjadi
untuk bertindak sebagaimana dimaksud
permasalahan
dalam ayat (1), memberikan bantuannya
tersendiri.
Akan
tetapi
dengan Cuma-Cuma.3
tentunya hal tersebut kini menjadi sesuatu yang ideal belaka. Kenyataan mengatakan
Menurut teori yang dikemukakan
bahwa walaupun di Indonesia sekarang ini khususnya
di
daerah
Jakarta
oleh Vanlizs:
jumlah
Hukuman itu gunanya adalah untuk
pengacara sudah jauh meningkat dari
melindungi kepentingan-kepentingan
beberapa dekade yang lalu, masyarakat
hidup manusia yang oleh hukum
khususnya yang berasal dari golongan
telah diakui sebagai kepentingan-
menengah ke bawah masih sulit untuk
3
http://www. Leip. Or. Id/ artikel/88 Permasalahan Seputar Pasal 56 KUHAP dan Relevansinya Bagi Terciptanya Pidana yang Berkualitas. Diakses pada Tanggal 14 Mai 2014 Jam 13.0
mendapatkan bantuan hukum tersebut ketika ia berhadapan dengan hukum khususnya
hukum
pidana.
Untuk 9
2.
kepentingan hukum dan mempunyai tugas
untuk
menentukan
menetapkan
batas-batas
kepentingan-kepentingan
Adapun kendala-kendalanya adalah:
dan
a)
Terdakwa
dari
menengah dampingi
hukum
yang
kebawah oleh
ekonominya tidak
di
penasihat hukum
yang dimiliki oleh orang lain (P.A.F.
dalam persidangan, b)Hakim yang
Lumintang, 1983)
tidak masuk karena sakit atau izin
Oleh sebab itu cara reformatif merupakan
cara
yang
tepat
keperluan lainnya, c) minimnya alat
untuk
bukti,
menanggulangi kejahatan, agar kejahatan
d)
Terbatasnya
jumlah
personil.
yang dilakukan tidak terulang lagi dengan jalan memberikan hukuman atau ganjaran terhadap
perbuatan-perbuatan
Ucapan Terimah Kasih
yang
Pertama-tama
peruntukan beribu terima kasih kepada,
undang-undang (Yus Enidar, Op, cit)
Bapak Syamsur Tasyir, S.H., M.H. selaku
Simpulan
Pembimbing I dan Ibu Dr. Fitrianti, S.H.,
1.
Dalam proses penjatuhan pidana
M.H. selaku Pembimbing II, yang telah
pada tindak pidana pembunuhan di
membantu dan membimbing penulis dalam
Pengadilan Negri Padang. Hakim
penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
dalam
surat
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan
dengan
dan dukungan dari berbagai pihak tidak
mempertimbangkan dan memutuskan
mungkin skripsi ini dapat terselesaikan
perkara dengan menggunakan dan
dengan baik. Maka dari pada itu pada
berpedoman pada surat dakwaan
kesempatan ini penulis menyampaikan
sebagai dasar dalam persidangan
ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
memberikan
kepada:
menyampaikan didasari
keputusan
tentang
tindak pidana pembunuhan apa yang telah
dapat
persidangannya.
1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.
dibuktikan
dalam
selaku Dekan, serta Ibu Nurbeti, S.H.,
Hakim
dalam
M.H. selaku Wakil Dekan Universitas
menjatuhkan putusannya di depan
Bung Hatta.
pengadilan telah mempertimbangkan hal-hal
yang
memberatkan menjatuhi
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku
meringankan
dan
Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas
terdakwa
dan
Hukum Bung Hatta, serta sekaligus
hukuman
yang
sebagai Penguji I.
sepantasnya bagi terdakwa. 10 12
penulis
dilakukan, karena bertentangan dengan
keputusan
sekali
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H,
Oktavianto, S.H, Yori Hanafi, S.H,
selaku Penguji II dan ibu Syafridatati,
Rendy “Arab, C.S.H., Katik, Satria,
S.H., M.H, selaku Penguji III.
yang selalu memberikan dorongan dan menemani
4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen
penulis
selama
kuliah
staf pengajar serta seluruh karyawan
disaat sedih, susah dan senang di
Tata
Fakultas Hukum Bung Hatta.
Usaha
Fakultas
Hukum
8. Serta
Universitas Bung Hatta.
teman-teman
senasib
dan
5. Hakim Ketua pengadilan Negeri Klas
seperjuangan di fakultas hukum Bung
I.A Padang Bapak Jon Effreddi, S.H.,
Hatta, Khususnya lokal E yang tinggal
M.H, serta para hakim anggota dan
hitungan jari saja
Panitera Kamijon, S.H., Zulkifli, S.H.,
angkatan
M.H dan Zulfanurfitri, S.H serta Ibu
disebutkan satu persatu.
Hakim Yus Enidar, S.H dan seluruh
Didorong oleh semangat da keyakinan
petugas yang telah memberikan izin
serta berserah diri kepada ALLAH SWT
kepada
melakukan
penulis berusaha menyusun skripsi ini
bersedia
dengan sebaik-baiknya, namun penulis
penulis
penelitian
untuk
dan
memberikan
telah informasi
menyadari
serta
2008
bahwa
warganya dan
yang
dalam
tidak
bisa
penyusunan
skripsi ini belumlah sempurna. Segala
diwawancarai. terisimewa
kebenaran dan kesempurnaan hanya milik
kupersembahkan skripsi ini kepada
ALLAH SWT semata, dan untuk segala
Ayahanda
Tercinta
kekurangan dan kekhilafan itu penulis
Lismawati. Yang telah mengasuh,
mengharapkan kritik dan saran untuk
merawat dan mendidik penulis, yang
perbaikan dimasa yang akan datang.
tidak dapat dinilai dengan harta benda,
Semoga
kakanda Tessi Primawita, Gutama
ibadahnya
Nauladan,
6. Sembah
Kiking,
sujud
yang
Sibur,
Ibunda
Rika
Erawati,
Betra,
semoga
Irvan,
yang
selalu
pembaca.
kerja disisi tulisan
keras
penulis
ALLAH ini
dinilai
SWT
bermanfaat
dan bagi
membimbing penulis dan Ponakanponakan
tersayang
serta
Daftar Pustaka
keluarga
Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai
besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas do’adan
Kebijakan
dukungannya.
Indonesia, Bakti.
7. Terima kasih juga kepada sahabatsahabat
terbaik
penulis
Riki 11
Hukum
Pidana
Bandung: PT. Aditya
Hurwits Stephand, 1986, Kriminologi, Saduran, Ny. L. Mulyatno, Jakarta: Bima Aksara.
Made Dharma Wedha, 1996, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Moeljanto, 1993.
Asas-asas Hukum
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. R.
Sosielo,
1985,
Kriminologi,
Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan, Bogor: Politea. P.A.F. Lamintang, 1983, Dasar-dasar Hukum Pidana Indones. Bandung: Sinar Baru. Suharto.
RM,
1985,
Hukum
Pidana
Materil, Bandung: Sinar Grafika. Soesilo,
1984.
Pidana,
Pokok
Pokok
Peraturan
Hukum
Umum
dan
Delik-delik Khusus, Bogor: Politea. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian KUHAP
12
