PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Penulisan Hukum ( Skirpsi )

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Oleh Sry Handayani Nainggolan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.( Einstein ) Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda. ( Dale Carnegie)

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain. ( William Wordsworth )

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. (Mario Teguh) Arti dari hidup adalah ada dimana didalam kehidupan memberikan sebuah arti.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan untuk : 1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah yang diberikan-Nya kepada penulis. 2. Papa dan mama tercinta sebagai rasa terima kasih penulis karena cinta dan kasih sayang serta dukungan yang telah di berikan. 3. kakak dan adik tercinta penulis atas perhatian dan dukungan. 4. Seseorang yang telah memberikan perhatiannya kepada penulis . 5. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK SRY HANDAYANI NAINGGOLAN, E1107215. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan Hukum (Skripsi) 2011. Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis, jenis data adalah data primer dan data sekunder, sumber data adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu data hasil penelitian atau riset dengan wawancara terhadap hakim Bunga Lilly S.H di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar, sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan, buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan laporan penelitian, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada setiap kasus berbeda berdasarkan fakta di persidangan namun tetap pada aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan putusan No.75/Pid.B/2010/PN.Kray memakai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hakim selain mempertimbangkan faktor yuridis juga mempertimbangkan faktor non yuridis dimana dalam kasus seperti akan terlihat lebih menonjol karena adanya hubungan istimewa antara korban dengan terdakwa.Hambatan yang di hadapi oleh majelis hakim akan sangat berbeda dalam setiap kasusnya namun tidak akan jauh berbeda antara satu dengan lainnya,dan dapat di selesaikan dengan adanya kerjasama masing-masing unsur dalam persidangan tersebut( Hakim, Jaksa, Pengacara, Terdakwa). Impilikasi teoritis adalah dapat memberi gambaran tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sehingga tercipta suatu keadilan sedangkan implikasi praktisnya adalah dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak atau instansi terkait dalam rangka menangani tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya khususnya di Pengadilan Negeri Karanganyar. Kata Kunci :Pembunuhan,Pertimbangan Hakim,Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung. commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT SRY HANDAYANI NAINGGOLAN, E1107215, CONSIDERATION OF JUDGE GIVES VERDICT IN MURDER OF BABIES BY CRIME biological mother IN KARANGANYAR JUSTICE COURT . Law Faculty of Sebelas Maret University. Thesis 2011. Legal Research aims to find out the basic considerations in giving the verdict the judge to criminal infanticide by the mother and the obstacles faced by the judge in the case of infanticide by the mother. The research method used in the writing of this law are asfollows: type of sociological or empirical legal research, the nature of descriptive research, the research approach using asociological approach the type of data is primary data and secondary data, data source is a sourceof primary data and secondary data sources, sources primary data is data or research findings with interviews of judges Bunga Lilly SH at research sites in the District Court Karanganyar, secondary data sources are court decisions, books of literature, legislation, law journals, and research reports, data collection techniques through field studies and literature studies, data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The results show that consideration of the judge in each case is different based on the facts at the trial but still the rule of law. cases infanticide by the mother with the decision No.75/Pid.B/2010/PN.Kray using Article 44 paragraph (3 ) Law Number 23 Year 2004 on Elimination of Domestic Violence. Judges consider factors other than juridical also consider nonjuridical factors which in such cases would appear more prominent because of the special relationship between the victim with defendant. faced by the judges ach would be very different in his case but will not be much different between with others, and can be resolved with the cooperation of each element in the trial (judge , prosecutor, lawyer, defendant). Implication theoretical description is able member of the matter to consideration the judge in giving its verdict against defendant's criminal infanticide by the mother so as to create a justice while the practical implication is that it can be used as an input and consideration for the parties or related institutions in order handle criminal infanticide by the mother, especially in the District Court Karanganyar. Keywords: Murder, Considerations Justice, Infaticide

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN

PUTUSAN

TERHADAP

TINDAK

PIDANA

PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR”. Penulisan hukum ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus pada kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan putusan dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk memperkaya karya tulis ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada :

1.

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2.

Bapak R. Ginting S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4.

Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

5.

Ibu Zeni Lutfiah, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa commit to user membimbing penulis untuk lebih berprestasi.

ix


6.

digilib.uns.ac.id

Ibu Bunga Lilly, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini.

7.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

8.

Papa dan mama tercinta di rumah, yang telah membesarkan penulis, selalu memberikan kasih sayang, dan semangat, serta mengajarkan banyak kebaikan dan kesabaran kepada penulis.

9.

Abang Harrys Andi Nainggolan dan adik Herixson Stephanus Nainggolan tersayang yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam segala hal.

10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juli 2011

Penulis

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................

iv

HALAMAN MOTTO .................................................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................

vi

ABSTRAK ...................................................................................................

vii

ABSTRACT ............................................................................................... .

viii

KATA PENGANTAR .................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...............................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................... .

1

A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Perumusan Masalah ................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

6

D. Manfaat Penelitian ..................................................................

7

E. Metode Penelitian ...................................................................

7

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................

13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………. .

15

A. Kerangka Teori .......................................................................

15

1. Pengertian Hakim…..........................................................

15

2. Putusan Pengadilan …………………... ...........................

21

3.

Tindak Pidana………………………………....................

26

4. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi ……………..................

29

B. Kerangka Pemikiran ...............................................................

34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................... A. Hasil Penelitian .......................................................................

37 37

1. Posisi Kasus……………………………………….. .. ...

37

2. Pertimbangan Hakim…………………………………….. commit to user

52

xi


digilib.uns.ac.id

3. Putusan Hakim……. …………………………………

60

4. Analisis Kasus………………………………………….

61

B. Pembahasan …………………………………………………

63

1. Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis …………………

65

2. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Hakim …………

68

BAB IV PENUTUP ...................................................................................

71

A. Simpulan .................................................................................

71

B. Saran .......................................................................................

72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ……………………………...................

commit to user

xiii

34


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Putusan Nomor 75/Pid.B/2010/PN.Kray. Lampiran II.Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Lampiran III. Surat Ijin Penelitian dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini Indonesia memasuki suatu era baru dimana semua hal dapat dilakukan dengan sangat mudah. Semua itu dilakukan karena adanya perkembanganperkembangan baru yang ada di dalam masyarakat dalam berbagai hal. Misalnya saja di bidang teknologi informasi, banyaknya penemuan teknologi baru khususnya di bidang telekomunikasi mempertinggi kemampuan seseorang dalam berkirim informasi satu sama lain. Setiap negara di dunia berlomba-lomba dalam hal pembangunan fisik dan seringkali pembangunan mental spiritual terlupakan, yang sebenarnya sangat penting agar suatu negara tidak kehilangan identitasnya sebagai suatu negara yang bermoral dan berbudaya. Pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan terarah dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Suatu pembangunan harus menciptakan keseimbangan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAK (Iman dan Takwa ). Hal ini berati pembangunan tersebut melingkupi pembangunan lahiriah dan pembangunan mental masyarakat sehingga kedua hal tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain dalam perjalanan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud dengan mulus melainkan harus berhadapan dengan hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam pembangunan. Kerjasama dan dukungan dari berbagai aktor pendukung pembangunan sangat diperlukan antara lain peran masyarakat. Masalah sosial yang sering terjadi saat ini adalah mengenai pornografi dan pornoaksi sehingga jika tidak diatasi maka akan merusak moral bangsa. Hal ini ditunjang peranan media massa dewasa ini, dalam mempengaruhi masyarakat baik

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

media cetak maupun elektronik. Informasi-informasi dari internet yang tidak bisa di kontrol oleh pihak yang berwajib bisa menjadi salah satu sumbernya. Dalam suatu masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas batasan pornografi kebanyakan wanitanya telah kehilangan perasaan malu. Pola hidup mewah kebanyakan dambaan para wanita. Pornografi bermasalah karena pada dasarnya pornografi dan pornoaksi adalah suatu bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai sosial. Pornografi secara sengaja merendahkan dan melecehkan kaum perempuan menjadi sekedar objek seks yang tidak bermartabat dan pantas di ekspolitasi. Pornografi juga sangat mungkin mendorong keinginan seks yang pada gilirannya menyebabkan setumpuk penyakit seperti AIDS. Tahun ini penderita HIV atau AIDS di Indonesia terus bertambah jumlahnya mencapai 22.000 kasus positif. Di Sumatera terdapat 485 orang positif HIV atau AIDS dengan jumlah kematian mencapai 93 orang meninggal dunia. Penderita terbanyak berada di DKI Jakarta sebanyak 3.740 penderita dan 552 penderita telah meninggal dunia. Dilanjutkan Jawa Barat dengan 3710 penderita dan 663 telah meninggal, Jawa Timur dengan 3.540 penderita dan 732 meninggal, Papua dengan 2.585 penderita dan 373 meninggal. Di peringkat kelima ditempati Bali dengan 1.747 penderita dengan 311 telah meninggal. Selanjutnya Jawa Tengah dengan 819 penderita dan 265 meninggal. Diperingkat 7 ada Kalimantan Barat dengan 794 penderita dan 107 meninggal. Kedelapan ada Sulawesi Selatan dengan 591 menderita dan 62 meninggal. Kesembilan ada Sumatera Utara dengan 485 penderita dan 93 meninggal disusul Riau dengan 477 penderita dan 132 meninggal. Yang memperhatinkan dari jumlah itu lebih dari separuhnya adalah remaja usia 18-25 tahun. Hal ini menandakan semakin banyak generasi muda yang harus mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di rumah dan di sekolah (Kementrian Pendidikan

Nasional.

Penderita

HIV

atau

AIDS

Terus

Bertambah.

http://bkkbn.go.id/ artikel.html>( 23 Desember 2010 pukul 13.00 ). Selain ada penyakit menular seksual lainnya pemerkosaan, kehamilan remaja, aborsi, perselingkuhan, perceraian, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran dan

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

homo seksual atau lesbian dan sebagainya. Pornografi dan pornoaksi di media massa telah merebak dan menjadi masalah yang meresahkan masyarakat karena mempengaruhi perkembangan moral dan mengarah kepada norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Pornografi tidak akan menjadi masalah apabila tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan moral agama. Pornografi berpengaruh nyata terhadap rusaknya moral masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseranpergeseran nilai negatif. Dimana masyarakat hanya mementingkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga memunculkan tindak kriminalitas. Seseorang tidak dapat membedakan baik dan buruk yang pada akhirnya akan muncul suatu masyarakat yang hanya memikirkan kesenangan dunia seperti free sex (seks bebas), pelacuran, pembunuhan, perjudian, pemerkosaan, kenakalan remaja. Kerusakan moral mengakibatkan seseorang tidak mengindahkan norma-norma kesusilaan yang ada di masyarakat yang mengakibatkan tingkat kriminalitas menjadi meningkat. Suatu tindakan pembunuhan bayi oleh ibu kandung ( infanticide ) yang sering terjadi adalah karena pemerkosaan atau seks bebas. Dalam pemerkosaan maka jelas pihak perempuan yang dirugikan baik lahir maupun batin karena mengandung bayi yang sebenarnya tidak ia inginkan dan tidak menikmati hubungan badan antara dirinya dengan pemerkosa. Sedangkan pada seks bebas kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan melakukannya atas dasar suka sama suka dan bayi yang dikandung pihak perempuan suka atau tidak suka merupakan akibat dari hubungannya tersebut ( kehamilan di luar nikah ). “Berbeda dengan abortus yang dari segi hukum mempunyai arti setiap keluarnya janin sebelum berakhirnya masa kehamilannya yang lengkap atau viable” ( Sofwan Dahlan,1989:118). Sedangkan pada pembunuhan bayi sendiri ( infanticide ) mempunyai arti setiap janin setelah masa kehamilannya lengkap dimana bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, dan perbuatan yang dapat di hukum unsur-unsur diterangkan dalam Pasal 341 KUHP.

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Infanticide atau pembunuhan bayi sendiri adalah dimana seorang wanita dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kematian atas anaknya yang berumur di bawah 12 bulan. Namun pada saat tindakan ataupun kelalaiannya tersebut terjadi, didapatkan gangguan mental dikarenakan oleh alasan belum pulihnya efek dari kelahiran anaknya, atau efek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan bayi tanpa perkecualian. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, dan dinyatakan bersalah sebagai infanticide. Kesan yang didapat dari beberapa definisi tentang infanticide atau pembunuhan bayi sendiri adalah merujuk kepada pelaku adalah ibu dari korban, dengan korban adalah anak-anak yang dititik beratkan pada bayi, yaitu dengan usia dibawah 12 bulan. Secara umum infanticide juga bisa dilakukan oleh orang tua secara umum, yang di dunia barat dikenal dengan filicide. Filicide adalah pembunuhan terrhadap seorang anak oleh orang tua nya sendiri. Filicide sendiri lebih spesifik menggambarkan adanya pembunuhan bayi dibawah 12 bulan, pada saat 24 jam setelah kelahiran, kurang dari pada itu disebut neonaticide. Motif takut ketahuan ia melahirkan anak ( bayi ). Motif ini dikaitkan dengan kultur didalam masyarakat Indonesia yang menanggap tabu melahirkan anak tanpa suami. Andaikata seseorang wanita membunuh bayinya sendiri yang baru dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka pembunuhan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan bayi sendiri (infanticide) sebab ia tidak mempunyai alasan yang kuat untuk takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak ( Sofwan Dahlan,1989:125 ). Alasan dari timbulnya motif yang demikian tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan Pasal 341 KUHP, asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang penting benar. Biasanya hal ini dilakukan karena sang ibu merasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat umum dan atau keluarga dengan kelahiran bayi tersebut. Pihak perempuan juga harus menerima hukuman moral dari masyarakat sekitar seperti dikucilkan. Tindak pidana ini menggoyahkan keseimbangan sosial dalam masyarakat, karena masyarakat

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

menganggap kejadian ini selain tidak ada rasa kemanusiaan, dimana seorang ibu kandung tega membunuh bayinya sendiri, juga tidak ada rasa kesusilaan pada pelaku yang tidak mengindahkan norma agama dan budaya timur. Tidak seharusnya jika bayi yang lahir dari perbuatan asusila pelaku membunuh, hanya untuk menutupi rasa malu dan menghilangkan jejak perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam

penetapan

berat

ringannya

pidana,

pengadilan

harus

rnempertimbangkan untung rugi (dari pidana tersebut kepada pelaku). Hal yang turut dipertimbangkan adalah motivasi dan maksud serta tujuan dari pelaku. Keadaan kesehatan jiwa, niatan yang tercermin dari perbuatannya, latar belakang pelaku, situasi ekonomi pelaku dan sikapnya sekarang terhadap tindak pidana yang ia lakukan (apakah ada penyesalan atau tidak). “Namun ada hal pokok, pembedaan hukuman pembunuhan bayi sendiri (infanticide) yaitu lebih ringan dari pembunuhan (murder) disebabkan karena dilihat dari sudut keseimbangan, bahwa pelaku telah mendapat hukuman moril yaitu timbulnya rasa bersalah dan menyesal mengakibatkan telah menjalani hukuman lebih berat dari hukuman penjara” (Adami Chazawi, 2001: 96). Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ini harus mempertimbangkan faktor sosiologis dari masyarakat yang mengganggap bahwa perbuatan ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ibu dan mengingat adanya hubungan batin antara korban dan pelaku. Tindak pidana pembunuhan bayi sendiri ini pada dasarnya penanganannya sama dengan tindak pembunuhan lainnya hanya saja ada suatu perbedaan yaitu adanya hubungan emosional antara ibu sebagai pelaku dan anak sebagai korban, juga adanya suatu yang bertentangan, karena dalam tindak pidana ini pelaku sekaligus sebagai korban juga, dikarenakan yang dibunuh adalah anaknya, sehingga menjadikan tindak pidana ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tersebut. untuk itu penulis dalam penyusunan skripsi ini mengangkat Judul PERTIMBANGAN

HAKIM

DALAM

commit to user

MEMBERIKAN

PUTUSAN


digilib.uns.ac.id 6

TERHADAP

TINDAK

PIDANA

PEMBUNUHAN

BAYI

OLEH

IBU

KANDUNG ( Studi Di Pengadilan Karanganyar ). B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting didalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah tersebut berati seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya di Pengadilan Negeri Karanganyar? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya di PN Karanganyar. b.

Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hukum acara pidana, khususnya yang menyangkut mengenai tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar akademik sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Mamfaat Penelitian Dari setiap penelitian diharapkan memberikan suatu mamfaat dan kegunaan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut. 1. Mamfaat Teoritis. a. Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

mamfaat

pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan bidang Hukum Pidana pada khususnya. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. c. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang. c.

Membantu

dan

memberi

masukan

dan

pemahaman

tentang

pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan kepada masyarakat banyak. E. Metode Penelitian Berdasarkan pada masalah yang diajukan penulis tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandung , maka penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang bersifat empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Suatu penelitian dapat berjalan dengan baik apabila menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. “Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi” (Soerjono Soekanto,2006:6). Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Jenis Penelitian. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. “Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat” (Soerjono Soekanto,2006:52). Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan, himpunan-himpunan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian berupa putusan hakim. Selanjutnya data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan penulis terhadap hakim yang menangani perkara tindak pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar. 2. Sifat Penelitian. “Penulisan hukum ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru” (Soerjono Soekanto,2006:10). Berkaitan

dengan penulisan hukum ini, penulis

melakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

memutus perkara tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung serta hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam memeriksa dan mengadili dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan putusan No.75/Pid.B/2010/Pn.Kray. 3. Pendekatan Penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan penelitian secara langsung ke lapangan. Penulis melakukan wawancara langsung terhadap hakim yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar. 4. Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. a. Data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun data tentang penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap hakim yang menangani tidak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu Hakim Bunga Lilly, S.H. b. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian pendapat hukum melalui literatur-literatur kepustakaan, himpunan perundangan yang berlaku, dan hasil penelitian berwujud

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

putusan hakim maupun laporan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 5. Sumber Data. Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. a. Sumber Data Primer. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data hasil penelitian atau riset dengan wawancara terhadap hakim yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar. b. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian hukum ini data sekunder yaitu putusan pengadilan, buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian. 6. Teknik Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. a. Studi Lapangan. Studi lapangan merupakan suatu penelitian melalui penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapat data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada objek yang diteliti.

commit to user



Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang telah ditentukan pelaksanaannya, telah diatur catatan-catatan dan keterangan-keterangan pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. 7. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menginventariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumendokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam setiap penelitian disamping metode yang tepat dan alat pengumpulan data yang relevan, kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpulan data sangat berpengaruh objektifitas hasil penelitian. 8. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. “ Analisis data dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 2006:250). “Model analisis data kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan” ( H.B.Soetopo, 2002:91-95 ).

commit to user



Adapun model analisis interaktif dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Pengumpulan data

Reduksi data

Penyajian data

Penarikan kesimpulan

Untuk lebih jelasnya, masing-masing tahap dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut : a. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber, yang mana data-data tersebut relevan dengan pokokpokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, guna memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan hukum ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara di lapangan yaitu terhadap hakim yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu hakim Bunga Lilly, S.H., guna mendapatkan data primer dan mengumpulkan buku-buku, himpunan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan, serta laporan penelitian yang relavan dengan penulisan hukum ini guna mendapatkan data sekunder.

commit to user



b. Reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Setelah data-data diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim yang menangani tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung yaitu Bunga Lilly, S.H., putusan pengadilan, himpunan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum maupun buku-buku terkumpul, maka penulis melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap data-data yang dianggap penulis dapat digunakan dalam penulisan hukum ini sesuia dengan perumusan masalah yang akan dibahas. c. Penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

pengambilan tindakan. Data-data yang telah diperoleh

dan

dan telah

melalui proses reduksi data dapat disusun oleh penulis untuk disajikan sebagai hasil penelitian dalam penulisan hukum ini. d. Penarikan simpulan/Verifikasi. Penarikan simpulan yaitu mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dikategorisasikan menjadi empat bab dengan sistimatika sebagai berikut :

commit to user



Bab Satu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Bab Dua Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai tinjauan umum tentang hakim meliputi, pengertian, kewajiban dan tanggung jawab hakim, wewenang hakim, dan kebebasan hakim. Kedua, tinjauan umum tentang putusan pengadilan meliputi pengertian putusan pengadilan, dasar hukum putusan pengadilan, macam-macam putusan, jenis-jenis putusan pengadilan, sifat putusan pengadilan dan syarat putusan pengadilan. Ketiga, tinjauan umum tentang tindak pidana yang meliputi pengertian, unsur-unsur dan jenis tindak pidana, dan pengertian, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan bayi. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran. Bab Tiga Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.75/Pid.B/2010/PN.Kray pada kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pada kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung. Bab Empat Penutup, dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Mengenai Hakim a. Pengertian Hakim Pengertian hakim mengandung beberapa pengertian, antara lain : 1) Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, kemudian didalam Pasal 1 butir 9 KUHAP ditentukan bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UndangUndang. 2) Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hakim Pengadilan yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3) Pasal 3l Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. 4) Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hakim adalah : (a) Orang yang mengadili perkara (b) Pengadilan (c) Juri; penilai Syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan, dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Selain syarat-syarat yang pengaturannya diatur dalam bentuk Undang-Undang, maka sebagai syarat batiniah kepada para

commit to user



hakim dalam menjalankan keadilan, oleh Undang-Undang diletakan suatu tanggung jawab yang lebih berat dan mendalam dengan menginsafkan kepadanya dengan sumpah jabatan itu, bahwa hakim bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri, kepada rakyat, kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim Kewajiban hakim yang terutama sebagai organ pengadilan yaitu tidak boleh menolak untuk memutuskan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili ( Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kewajiban hakim adalah sebagai berikut : 1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)); 2) Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari tertuduh pada waktu mempertimbangkan berat ringannya pidana (Pasal 28 ayat (2)); 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (Pasal 29 ayat (3)); 4) Ketua Majelis, Hakim anggota dan bahkan jaksa atau panitera yang masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat tiga atau semenda, wajib pula mengundurkan diri dari pemeriksaan (Pasal 29 ayat (4));

commit to user



5)

Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat (5));

6)

Hakim wajib bersumpah menurut agamanya sebelum memangku jabatan (Pasal 30));

7)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 33)).

c. Wewenang Hakim Wewenang hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili ( Pasal 1 butir (8) KUHAP ) Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (9) KUHAP ditentukan bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1)

berbunyi:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu petkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan Pasal l7 ayat (1) berbunyi: Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain merupakan landasan hukum wewenang

commit to user



hakim dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana. d. Kebebasan Hakim Undang-Undang Dasar melarang campur tangan pihak eksekutif maupun pihak legislatif terhadap hukum bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi

ataupun

mendiktekan

kehendaknya

kepada

hakim

bawahan. Namun kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya akan tetapi hakirn tetap terikat pada hukum yang berlaku. Didukung dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hakim merupakan salah satu faktor pembentuk hukum, dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa hakim dapat bertindak berdasar inisiatif sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara bila Undang-Undang belum jelas atau tidak mengatur. Ada yang beranggapan bahwa Undang-Undang adalah lengkap, bahwa tertib hukum merupakan suatu sistem yang lengkap ataupun anggapan bahwa semua telah diatur oleh aturan-aturan hukum positif. Ada beberapa aspek hukum dimana hukum positif tidak mengaturnya secara tegas bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga diperlukan peranan hakim untuk menemukan pemecahannya didalam Undang-Undang, dengan mempergunakan logikanya penemuan hukum secara bebas (Martiman Prodjohamidjojo,1984:2-3). Penemuan hukum oleh hakim merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang konkret. Penemuan hukum ini ada dua bentuk:

commit to user



1) Penemuan Hukum Otonom Hakim dalam menyelesaikan masalah jika perlu melakukan pencarian hukum dengan pandangan pribadi, pikiran atau apresiasi sendiri tanpa ada bantuan dari hukum yang ada. Pandangan maupun apresiasi dari hakim dalam menemukan hukum didasarkan atas pengalaman, penilaian yuridis ataupun asas-asas hukum material. 2) Penemuan Hukum Heteronom Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang jadi dasar pokok bagi hakim dalam memutus perkara. Keputusan ini tidak dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku yang mendasarkan pada hukum tersebut. Disini hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada Undang-Undang (Premis Mayor) peristiwa yang konkret merupakan premis minor sedangkan keputusan merupakan konklusi atau kesimpulan (Sudikno Mertokusumo, 1993 :12-13). Di lndonesia, putusan hakim atas dasar peraturan perundang-undangan yang terkait, ada kalanya peraturan tersebut tidak lengkap sehingga hakim perlu menafsirkan dan menemukan sendiri atas dasar pengetahuan yang dimilikinya. Peraturan perundang-undangan yang rupanya jelas, jika diterapkan pada hal-hal konkret seringkali membutuhkan penjelasan. Doktrin dan

yurisprudensi

mengajarkan

kepada

kita,

bahwa

hakim

dapat

menggunakan berbagai cara penafsiran untuk mencari arti Undang-Undang : 1) Penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal) yaitu penafsiran dengan menetapkan perkataan menurut tata bahasa. Cara penafsiran ini tidak selalu dapat dipakai, sebab perkataanperkataan tersebut mempunyai lebih dari satu pengertian, terbukti bahwa perkataan itu harus diartikan lain daripada tata bahasa. 2) Penafsiran sistematis atau logis yaitu keseluruhan sistem perundang-undangan jadi dasar dalam menafsirkan UndangUndang terhadap masalah dengan menghubungkan satu UndangUndang dengan Undang-Undang yang lain. Misalnya, pengertian pegawai negeri dalam Pasal 92 KUHP diberikan pengertian yang luas dengan Pasal-Pasal Undang-Undang korupsi. 3) Penafsiran ekstensif (meluas) yaitu cara penafsiran dengan memberikan perluasan dari perkataan Undang-Undang. Misalnya penafsiran yang meluaskan ialah putusan tentang pencurian aliran listrik; aliran listrik diartikan sebagai barang.

commit to user



4) Penafsiran restriktif (menyempitkan) yaitu dengan membatasi ketentuan suatu unsur peraturan (restriktif). 5) Penafsiran Historis (sejarah) yaitu cara penafsiran ini menurut maksud dari pembentuk Undang-Undang, apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Dan penyelidikan ini selalu kembali pada waktu atau zaman ketika dipersiapkan, antara lain dipergunakan memori penjelasan perslag sementara memori jawaban. 6) Penafsiran analogis yaitu cara penafsiran dengan cara memperlakukan suatu peraturan yang berpokok pangkal pada satu azas hukum pada suatu hal tertentu, yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Dalam hukum pidana penafsiran analogis tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan asas legalitas yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHP, bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali apabila berdasarkan satu ketentuan Undang-Undang. Dalam hukum perdata diperbolehkan. 7) Penafsiran Teleologis yaitu berdasarkan tujuan kemasyarakatan, perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang sesuai dengan masyarakat. 8) Penafsiran a-contrario yaitu cara penafsiran kebalikan dari penafsiran analogis. 9) Penafsiran Autentik yaitu cara penafsiran yang didasarkan kepada pengertian-pengertian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang itu sendiri (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : 9-11 ). Dalam Pasal 28 ayat (l) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan keadilan ialah hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang didalam penjelasan atas pasal tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, agar hal itu tercapai maka hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. selain penafsiran undang-undang, hakim dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak, harus berdasar pembuktian yang sah. Dalam sistem pembuktian dikenal beberapa teori, antara lain:

commit to user



1) Conviction Raisonee Sistem pembuktian atas dasar keyakinan hakim dan harus dilandasi alasan-alasan logis dan dapat diterima akal. 2) Conviction In time Sistem pembuktian berdasar atas keyakinan hakim. Keyakinan hakim dapat diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan atau dapat pula pemeriksaan alat-alat bukti ini diabaikan hakim untuk kemudian langsung menarik keyakinan dari keterangan pengakuan terdakwa. Jadi walaupun terdakwa bersalah menurut alat bukti tetapi hakim tidak menganggap bersalah, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. 3) Pembuktian menurut Undang-Undang positif. Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim dapat menghukum terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. 4) Pembuktian menurut Undang-Undang negatif. Seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman jika ada dua komponen: (a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UndangUndang. (b) Keyakinan dari hakim yang didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : 14-17). 2. Tinjauan Umum mengenai Putusan Pengadilan a. Pengertian Putusan Pengadilan Istilah putusan pengadilan mengandung beberapa pengertian : 1) Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir l1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan cara menurut Undang-Undang.

commit to user



2) “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya bisa berupa tulisan ataupun lisan” ( Martiman Prodjohamidjojo:1983:78). b. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) KUHAP). Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (9) KUHAP ditentukan bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang- Undang. Hakim adalah satu-satunya pejabat negara yang oleh UndangUndang diberi wewenang untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dan wewenang menghukumnya. Menurut Pasal 183 KUHAP seseorang dapat dijatuhi hukuman bila : 1) Kesalahan yang dilakukan terbukti bersalah minimal dengan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. 2) Hakim mendapat keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. c. Macam-Macam Putusan Menurut Pasal 191 KUHAP, terdapat tiga macam putusan, yaitu: 1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa. Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Dakwaan tidak terbukti berarti apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu :

commit to user



(a) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. (b) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. (c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti dalam hal ini makna keyakinan hakim berdasarkan atas alat bukti yang sah menurut Undang-Undang bukan atas perasaan hakim sebagai seorang pribadi. Setelah hakim mengeluarkan putusan maka saat itu juga terdakwa bebas, dan untuk terdakwa yang berada dalam tahanan maka jaksa dapat segera memerintahkan untuk membebaskannya ( Pasal 192 ayat (1) KUHAP). 2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terjadi jika : (a) Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan

yang

dilakukan

terdakwa

kedalam

surat

dakwaan, sehingga tidak mencocoki dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. (b) Terdakwa dalam keadaan: (i) Sakit jiwa, atau cacat jiwanya, Pasal 44 KUHP; (ii) Keadaan memaksa (overmacht) Pasal43 KUHP; (iii) Membela diri (noodweer) Pasal 49 KUHP; (iv) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-Undang, Pasal 50 KUHP;

commit to user



(v) Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah, Pasal 51 KUHP; (vi) Baik pada putusan yang mengandung pembebasan maupun mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. 3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (l) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Terdakwa bersalah, berarti dakwaan itu terbukti, dan syarat untuk

menjatuhkan

pidana

telah

dipenuhi.

Hakim

wajib

memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya segera setelah hakim mengucapkan putusannya (Pasal 196 ayat (3) KUHAP), yaitu: (a) Hak untuk menerima atau menolak putusan; (b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; (c) Hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; (d) Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UndangUndang, dalam hal ia menolak putusan; (e) Hak mencabut pemyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

commit to user



d. Jenis Putusan Pengadilan Menurut KUHAP putusan pengadilan ada dua macam yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dijatuhkan bila perkara di periksa tetapi belum memasuki materinya, sedangkan putusan akhir dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai dengan materi perkaranya. Jadi perbedaannya pada sejauh mana perkara pidana dapat diperiksa. Dasar hukum putusan sela pada perkara pidana yaitu Pasal 156 ayat 1 KUHAP sedangkan putusan akhir diatur dalam Pasal 182 ayat 3 dan 8 KUHAP. e. Sifat Putusan Pengadilan Menurut Pasal 191 KUHAP dapat disimpulkan ada dua macam sifat putusan yaitu : (1) Putusan Pemidanaan, yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. (2) Putusan yang Bukan Pemidanaan ada dua yaitu : Putusan yang bebas dari segala dakwaan yaitu bila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan putusan lepas dari segala tuntutan yaitu bila persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena dua alasan yaitu alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) dan alasan pembenar (Pasal 49 KUHP). f. Syarat-Syarat putusan pengadilan Dalam KUHAP diatur syarat sahnya suatu putusan pengadilan yaitu bila diucapkan pada sidang terbuka (Pasal 195 KUHAP). Jadi syarat sahnya suatu putusan pengadilan memenuhi syarat-syarat : (1) Memuat Hal-Hal Yang Diwajibkan ( Pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP). Dalam KUHAP tidak diatur mengenai bentuk dari putusan pengadilan,

commit to user



sedangkan isi dari suatu putusan pengadilan secara terperinci diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi di dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasai 197 (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: (a) Kepala putusam yang dituliskan berbunyi: " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (b) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa; (c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; (d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; (e) Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; (f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; (g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; (h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; (i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; (j) Keterangan bahwa seluruh surat temyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

commit to user



(k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan: (l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum,nama hakim yang memutus dan nama panitera. 3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana a. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. “Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu”( Moeljatno,2002:54). Istilah tindak pidana sering dipakai oleh pihak menteri kehakiman, khususnya dalam perundang-undangan. Menurut Moeljatno, meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan suatu keadaan yang konkrit. Kita sering mendengar bahwa istilah, strafbaarfeit sering diartikan dengan tindak pidana, namun sebelumnya kita lihat dulu arti dari strafbaarfeit dari beberapa pakar hukum, antara lain : Simons rnenerangkan bahwa strabaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan strabaatfeit adalah kelakuan orang (menseliike gedraging) yang dirumuskan dalam ret, yang bersifat melawan

commit to user



hukum, yang patut dipidana ktrafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu diatur dalam pokoknya ternyata: (1) Bahwa feit dalam strabaarfeit berati handeling, kelakuan atau tingkah laku; (2) Bahwa pengertian strabaarfeit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi ( Moeljatno,2002:56 ). Istilah ini kemudian berkembang menjadi sangat luas dan melahirkan berbagai istilah, sehingga dikatakan bahwa dari strabaarfeit ini menyebabkan penafsiran dan pengertian yang berbeda dari setiap ahli sejarah hukum. Tindak pidana merupakan istirah yang sering dipakai dalam tindak pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu strabaafeit. Tindak pidana (strabaarfeit) sendiri sering diartikan sebagai: (a) (b) (c) (d) (e)

Peristiwa pidana; Perbuatan pidana; Pelanggaran pidana; Perbuatan yang dapat dihukum; Perbuatan yang boleh dihukum

Menurut Mezger, bahwa untuk menyimpulkan suatu hal masuk sebagai perbuatan pidana, maka ada beberapa unsur yang harus ada didalamnya yaitu : (a) Kelakuan dan akibat; (b) Hal ikhwal atau keadaan yang meyertai perbuatan; (c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (d) Unsur melawan hukum obyektif; (e) Unsur melawan hukum yang subyektif ( Moeljatno, 2002:63). Unsur-unsur tindak pidana sendiri dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu: 1) Unsur Subyektif Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

commit to user



(i) Kesengajaan (Dolus) atau Kealpaan (Culpa); (ii) Niat atau maksud dengan segala bentuknya; (iii) Ada atau tidaknya perencanaan; (iv) Adanya perasaan takut; (v) Adanya kemampuan bertanggung jawab. 2) Unsur Obyektif Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pelaku itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku unsur-unsumya meriputi Sifat melanggar hukum, Kualitas pelaku, Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibatnya. Mengenai jenis-jenis tindak pidana berhubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibatnya. Macam-macam delik antara lain : (a) Delik menerus dan tidak menerus Delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Delik tidak menerus adalah delik yang selesai setelah timbul akibat yang dilarang. (b) Delik Comissionis dan Delik Omissionis Delik comissionis adalah delik yang berupa berbuat sesuatu, sedangkan delik omissionis adalah delik yang tidak berbuat sesuatu. (c) Delik Dolus dan Delik Culpa Delik dolus yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja sedangkan, delik culpa yaitu delik yang dilakukan dengan alpa. (d) Delik biasa dan delik yang dikualifisir Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Mengenai jenis-jenis tindak pidana dikelompokkan menjadi kejahatan dan pelanggaran, yang perbandingannya sebagai berikut: (a) Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. (b) Kejahatan dimengerti sebagai delik hukum karena kejahatan dipandang mutlak bertentangan dengan tertib hukum. Pelanggaran menurut Undang-Undang disebut sebagai wetsdelicten atau politienrechts, suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi semata-mata pelanggaran hukum formil. (c) Kejahatan lazimnya diancam dengan hukuman penjara sedang pelanggaran lazim tidak diancam pidana penjara.

commit to user



(d) Pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan tidak kita ketemukan dalam hal pelanggaran. (e) Perbarengan tindak pidana kejahatan sepanjang berkenaan dengan pidana penjara atau penahanan hanya memperkenankan kumulasi terbatas, sedangkan dalam hal perbarengan tindak pidana berupa pelanggaran pidana dapat diakumulasikan secara tidak terbatas sepanjang merupakan pidana denda. (f) Jangka waktu kadaluarsanya pelanggaran lebih singkat, namun tidak dengan kadaluarsa dalam kejahatan yang biasanya lebih lama tergantung dari hukuman maksimum yang diterima (Moeljatno. 2002:74-77). b. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Tindak pidana atau dalam KUHP sering disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap nyawa. Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan Roh. Kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai pemberi hidup, jiwa, roh. Roh manusia adalah apa yang ada dalam tubuh dan menyebabkan hidup dan seluruh kehidupan manusia. Nyawa dimaksudkan sebagai apa yang menyebabkan kehidupan pada batin manusia, apa yang menyebabkan kehidupan pada manusia menghilangnya nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut sebagai pembunuhan (Leden Marpaung,2000 : 4). Dalam KUHP kejahatan terhadap nyawa orang terdapat dalam buku II bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Sedangkan Pasal-Pasal yang ada hubungannya dengan pembunuhan bayi juga diterapkan ialah Pasal 305 KUHP yaitu: Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 306 KUHP ayat 1 berbunyi jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara tujuh tahun enam bulan (2). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

commit to user



Pasal 307 KUHP berbuyi Jika yang melakukan kejahatan kejahatan tersebut Pasal 305 bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga. Pasal 308 KUHP Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Kalau dicermati rumusan Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 sudah jelas bukan mengenai pembunuhan bayi, tetapi mengatur mengenai menempatkan anak dan meninggalkan anak. Dalam Pasal 308 ancaman dikurangi separuh dengan alasan saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu , takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatannya itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta dengan perhitungan yang matang Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus pembunuhan bayi lebih ringan bila dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya (R.Soesilo.1983.88 ). Dalam tindak pidana pembunuhan bayi diatur oleh KUHP pada Pasal 341 dan Pasal 342. Pasal 431 KUHP berbunyi:Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anaknya sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan Pasal 342 KUHP berbunyi: Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anaknya sendiri, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

commit to user



Motif takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak (bayi). Motif ini dikaitkan dengan kultur didalam masyarakat Indonesia yang menganggap tabu melahirkan anak tanpa suami. Andaikata seorang wanita membunuh bayinya sendiri yang baru dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka pembunuhan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan bayi sendiri (infanticide), sebab ia tidak mempunyai alasan yang kuat untuk takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak (Sofwan Dahlan1989 : 125). Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki lain diluar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan suatu peristiwa yang selalu dihindari oleh setiap perempuan oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar. Alasan dari timbulnya motif yang demikian tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan Pasal 341 KUHP, “asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang penting benar” (Adami Chazawi, 2001 : 88). Jika pembunuhan anak tersebut dilakukan secara spontan oleh ibu kandungnya pada saat dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan maka kejahatan ini dikatakan “membunuh anak biasa” atau kinderdoodslag (Pasal 341 KUHP ) pembunuhan anak yang dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu maka kejahatan ini dikatakan kindermoord dan diancam dengan Pasal 342 KUHP. Objek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain. Karena objeknya nyawa maka, pada pembunuhan bayi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup, namun jika pada saat perbuatan tersebut dilakukan si bayi sudah mati tetapi menurut pengetahuannya adalah bayi hidup, si ibu tidak dapat dipidana karena tidak ada pembunuhan bayi.Dalam pasal 341 KUHP disyaratkan secara obyektif bayi hidup (Adami Chazawi, 2001 : 90).

commit to user



Dalam menentukan kapan terjadinya tindak pidana ini, harus ditentukan terlebih dahulu kapan kehendak akan membunuh tersebut dimulai, sesudah bayi tersebut lahir atau sebelum bayi itu lahir, karena pasal yang dikenakan berbeda. setelah bayi lahir dan dalam keadaan hidup lalu dibunuh ibunya maka dikenakan Pasal 341 KUHP, dan Pasal 342 KUHP jika ada perencanaan. Jika bayi dibunuh dalam kandungan atau bayi lahir dalam keadaan mati maka bisa dikenakan pasal tentang aborsi. Perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan ini dapat dilakukan : 1) Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijit perut ibu tepat diatas tubuh bayi. 2) Atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya. Apabila seluruh tubuh bayi sudah keluar terpisah dari badan ibu, dan kemudian ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya, maka pembunuhan ini masuk dalam pembunuhan bayi tidak lama setelah dilahirkan. Ada 2 pendapat mengenai waktu tidak lama setelah melahirkan berakhir yaitu : 1) Berakhir pada saat kerahasiaan melahirkan bayi itu sudah berakhir artinya sudah diketahui oleh orang. 2) Waktu itu berakhir pada saat setelah ibu melakukan tindakan perawatan atas bayinya itu, misalnya ia memutuskan tali pusarnya, membersihkan bayinya (Adami Chazawi, 2001:92-93). Tindak pidana ini dijatuhi hukuman lebih ringan dari tindak pidana pembunuhan biasa yaitu tujuh tahun, karena “Bahwa dalam keadaan sedang melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan, karena didorong oleh perasaan takut diketahui oleh orang lain yang menguasai jiwa ibu. Dalam keadaan jiwa yang demikian adalah berupa keadaan goncang jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang demikian dinilai sebagai mengurangi kesalahan bagi ibu atas perbuatan menghilangkan nyawa bayinya itu”(Adami Chazawi, 2001:96). “Biasanya anak yang dilahirkan tersebut sebagai hasil dari hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah. Seorang ibu dapat berpikir untuk membunuh bayinya tersebut dikarenakan perasaan takut yang begitu menekan

commit to user



sehingga dapat mengalahkan rasa cinta seorang ibu terhadap anaknya” (M. Sudrajat Basar, 1986:126). Dari sudut keseimbangan, bahwa pelaku telah mendapat hukuman moril yaitu timbulnya rasa bersalah dan menyesal mengakibatkan telah menjalani hukuman lebih berat dari hukuman penjara. Kerangka Pemikiran

Tujuan Pembangunan Indonesia

Terhambat

Masalah sosial ( social problem) - Pornografi - Pornoaksi

Kriminalitas Pembunuhan bayi oleh ibu

Dasar Pertimbangan Hakim

Hambatan-hambatan dalam Penjatuhan Putusan

Putusan Hakim

commit to user



Pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan terarah dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.Suatu pembangunan harus menciptakan keseimbangan kemajuan IPTEK( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) dan IMTAK ( Iman dan Takwa ). Tujuan pembangunan nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud dengan mulus melainkan harus berhadapan dengan hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam pembangunan. Kerjasama dan dukungan dari berbagai aktor pendukung pembangunan sangat diperlukan antara lain peran masyarakat. Masalah sosial yang sering terjadi saat ini adalah mengenai pornografi dan porno aksi sehingga jika tidak diatasi maka akan merusak moral bangsa. Hal ini ditunjang peranan media massa dewasa ini dalam mempengaruhi masyarakat, baik media cetak maupun elektronik.Informasi-informasi dari internet yang tidak bisa di kontrol oleh pihak yang berwajib bisa menjadi salah satu sumbernya. Jika pornografi dan pornoaksi telah menyebar dan merusak moral, maka yang terjadi dalam masyarakat yaitu AIDS dan penyakit menular seks lainnya, seks bebas, kehamilan remaja, perselingkuhan, perceraian, perzinahan, dan sebagainya. Dari halhal tersebut akan menghasilkan tindak kriminalitas antara lain aborsi, pemerkosaan, pembunuhan bayi sendiri ( infanticide ). Salah satu tindak kriminal yaitu pembunuhan bayi sendiri (infanticide) yang dilakukan oleh ibunya sendiri saat ini semakin marak terjadi. Hal ini dilakukan karena sang ibu merasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat umum dan atau keluarga dengan kelahiran bayi tersebut, pihak perempuan juga harus menerima hukuman moral dari masyarakat sekitar seperti dikucilkan. Namun dengan tindakan membunuh bayinya ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah masyarakat menganggap bahwa kejadian ini selain tidak ada rasa kemanusiaan dimana seorang ibu kandung

commit to user



tega membunuh bayinya sendiri, juga tidak ada rasa kesusilaan pada pelaku yang tidak mengindahkan norrna agama dan budaya timur. Tidak seharusnya jika bayi yang lahir dari perbuatan asusila pelaku dibunuh hanya untuk menutupi rasa malu dan menghilangkan jejak perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Disinilah peranan hakim diperlukan untuk memberi keadilan dalam masyarakat. Hakim sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu menyusun pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas berdasarkan faktor yuridis, dan non yuridis (faktor sosiologis dari masyarakat yang mengganggap bahwa perbuatan ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ibu dan mengingat adanya hubungan batin antara korban dan pelaku) untuk kemudian dipakai sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Walau begitu, ada beberapa hambatan yang salah satunya adalah dalam

menjatuhkan

putusan

terhadap

tindak

pidana

ini

hakim

harus

mempertimbangkan adanya suatu pertentangan. Karena dalam tindak pidana ini pelaku merupakan korban juga, dikarenakan yang dibunuh adalah anaknya. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor dari situlah hakim baru dapat memberikan putusan.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung di PN Karanganyar. 1. Posisi Kasus Dalam penelitian ini ,penulis akan meneliti dan menganalisa satu putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam kasus tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.75/Pid. B/ 2010/PN. Kray. Identitas Terdakwa Nama lengkap

: MARNITA Binti JUMADI

Tempat lahir

: Karanganyar

Umur / Tanggal lahir

: 25 tahun/16 Agustus 1984

Jenis kelamin

: Perempuan

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Dk. Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

Agama

: lslam

Pekerjaan

: Swasta

Pada hari senin tanggal 8 maret sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 bertempat tinggal di Dk. Tromoyo Rt.01 Rw. 01 Desa Tawangsari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

commit to user



Pengadilan Negeri Karanganyar. Terdakwa Ny. Marnita seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya tersebut pada waktu atau setelah anaknya dilahirkan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: a. Yaitu ketika terdakwa melahirkan anak di kamar mandi pada saat terdakwa rencana ingin buang air kecil, tetapi pada saa terdakwa dalam posisi buang air kecil, terdakwa malah melahirkan bayi lakilaki, karena terdakwa khawatir akan mendapat malu karena terdakwa telah melahirkan anak diluar pernikahan atau hubungan gelap dengan seseorang dan setelah terdakwa melahirkan anak bayi orok laki-laki dan mengangkat tubuh bayi yang masih hidup tersebut, kemudian dalam posisi diangkat dengan tangan kiri terdakwa, dengan posisi bayi terlentang dan dalam keadaan menangis, oleh terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk di lantai toilet, wajah bayi yang di lahirkan terdakwa disiram oleh air sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1(satu) kali sampai akhirnya bayi yang dilahirkan terdakwa meninggal dunia ( sesuai hasil visum et repertum No.16/MF/III/2010 tanggal 10 maret 2010 yang di buat oleh Dr. Budiyanto,SpF selaku Dokter Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medicolegal Fakultas Kedokteran

Universitas

Sebelas

Maret

Surakarta

yang

pada

kesimpulannya: 1) Bayi laki-laki, lahir hidup, tidak ada kelainan bawaan , terdapat tanda-tanda kekerasan di rahang bawah. Korban meninggal 12 jam sampai 24 jam yang lalu karena terdakwa telah menyiram muka bayi nya dengan air sebanyak 3 kali dan untuk memastikan sudah meninggal dunia terdakwa menggerakgerakan kakinya dan temyata sudah tidak bergerak. Kemudian karena takut ketahuan terdakwa memasukan mayat bayi

commit to user



tersebut ke dalam kantong plastik hitam lalu oleh terdakwa di buang ke sungai atau parit tidak jauh dari rumah terdakwa. b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan No. 75/Pid.B/ 2010/PN. Kray sebagai berikut: KESATU 1) Bahwa terdakwa MARNITA Binti JUMADI pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul, 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2010, bertempat dikamar mandi atau toilet rumah yang terletak di desa Tromoyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tawangsari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka,perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Awalnya pada waktu tersebut diatas Terdakwa yang dalam keadaan hamil rencananya akan buang air ditoilet rumahnya tersebut; (b) Bahwa sesaat kemudian, dalam posisi akan buang air, Terdakwa justru melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut dan bayi yang dilahirkan Terdakwa tersebut lahir dalam keadaan hidup; (c) Bahwa sesaat kemudian Terdakwa mengangkat tubuh bayi yang masih hidup tersebut, kemudian dalam posisi diangkat dengan tangan kiri Terdakwa dengan posisi bayi terlentang dan dalam keadaan menangis tersebut, oleh Terdakwa yang saat itu

commit to user



dalam posisi duduk lantai toilet , wajah bayi yang dilahirkan Terdakwa itu kemudian disiram dengan air oleh Terdakwa dengan cara air yang ada diember toilet tersebut diambil dengan cara dengan gayung lalu di siramkan kewajah bayi sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan tujuan agar bayi tersebut meninggal dunia atau mati , atau setidak-tidaknya Terdakwa telah dengan kekerasan yang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pada bayi yang dilahirkannya

tersebut

sampai

akhimya

bayi

tersebut

meninggal dunia; 2) Bahwa setelah terdakwa memastikan bayi tersebut meninggal dunia atau mati, selanjutnya mayat bayi dimasukkan kedalam kantong plastik selanjutnya diletakkan diember plastik dalam posisi kepala dibawah dan kaki bayi diatas ; 3) Bahwa sesaat kemudian Terdakwa membawa ember yang didalamnya terdapat mayat bayi yang dimasukkan dalam tas plastik tersebut keluar rumah menuju sungai kecil atau parit yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumahnya ; 4) Bahwa sesampainya dipinggir sungai kecil atau parit

tersebut,

kemudian Terdakwa mengeluarkan mayat bayi dalam keadaan terbungkus tas plastik tersebut untuk kemudian dibuang disungai kecil atau parit tersebut sampai akhimya warga menemukan mayat bayi dalam keadaan terbungkus tas plastik tersebut sekitar 24 (dua puluh empat ) jam kemudian; 5) Bahwa bayi yang semula hidup kemudian disiram air berulang kali sampai bayi tersebut meninggal dunia atau mati adalah adalah merupakan anak kandung yang baru saja dilahirkan oleh Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas Terdakwa Marnita Binti Jumadi, Nomor: 16 70 62 tanggal 27 maret 2010 yang dibuat dan

commit to user



ditanda tangani dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan oleh Dr.Sutiyono SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar jalan Laksda yos Sudarso Karanganyar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dr. G.Maryadi selaku Direktur Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang hasil pemeriksaan luar terdapat : (a) T.F.U : Setinggi pusat; (b) Inspeksi: Terdapat Lacerasi lntroitus vagina perineum kurang lebih 15 (lima belas) mm tampak darah di lntroitus Vagina atau kurang lubang kemaluan; (c) Inspeculo: Porto Livide OUE terbuka kurang tebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) Cm Tampak keluar dari Vacuum Uteri; (d) VT :Protio lunak, OUE terbuka +- (kurang lebih) 3 (tiga ) jari masuk terama sisa jaringan Corpus Uteri setinggi pusat; (e) DX :1.Perdarahan post partum kemungkinan oleh karena retensi sisa plasenta. 2.Ruptur Perineum grade 1. Kesimpulan: 1) Seorang wanita dengan riwayat habis melahirkan dengan pendarahan post partum

kemungkinan oleh karena retensi sisa jaringan atau

plasenta. 2) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban bayi yang merupakan anak kandung Terdakwa tersebut akhirnya meninggal dunia

sebagaimana

Visum

Et

Repertum

atas

bayi

laki-

laki,bernama,Bangsa lndonesia, Suku Jawa, Agama lslam, Umur 1 hari alamat Kerjo, Karanganyar Nomor 16 /MF/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Budiyanto, SpF selaku Dokter Bagian llmu Kedokteran Forensik & Medioolegal Fakultas Kedokteran Universitas

commit to user



Sebelas Maret Surakarta yang dalam pemeriksaaannya antara lain terdapat: Pemeriksaan Luar: (a) Pembusukan : Ada, pada seluruh Tubuh; (b) Ukuran Jenasah : Panjang 52 (lima puluh dua) Cm ,berat 3,6 (tiga koma enam) Kg; (c) Hidung : Tidak terdapat luka, memar dan retak tulang. Terdapat pengelupasan kulit ari; (d) Mulut : Terbuka, satu koma tiga centimeter, gigi belum ada, dari lubang mulut tidak keluar cairan bibir atas terdapat luka pada bibir sebelah kiri, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter dari dagu,bibir bawah terdapat luka pada bibir sebelah kiri ukuran satu setengan kali nol koma lima centimeter, satu centimeler dari dagu, lidah tergigit binatang air, tidak menjulur, (e) Dagu : Sudah terjadi pembusukan di sekitar dagu setinggi luka dan memar tidak dapat di evaluasi teraba patah pada bagian tengah rahang bawah: Pemeriksaan Dalam : (a) Paru Kanan : Terdiri dari tiga bagian, tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, warna merah tua, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaaan bergelembung, berat kurang dari lima puluh lima gram, pada pengirisan warna jaringan merah tua, tes apung paru positif. (b) Paru kiri : Terdapat dari dua bagian , tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, warna merah tua, konsistensi kenyal , tepi tumpul , permukaan bergelembung, berat kurang dari lima puluh gram pada pengirisan warna jaringan merah tua, tes apung paru positif;

commit to user



(c) Lidah : Ukuran panjang empat koma lima centimeter, lebar tiga centimeter, tinggi satu centimeter, wama merah, konsistensi kenyal, pada pangkal kehitaman, ujung lidah tampak luka diduga dimakan binatang air warna kehitaman ,pada pangkal lidah kiri terdapat bercak merah kehitaman ; Pemeriksaan Microskopis ; (a) Jaringan yang dikirim untuk diperiksa: Paru dan Kulit bibir. (b) Hasil Laboratororium : Paru telah nekrotik sukar dievaluasi kulit bibir telah nektorik tak ada lnfittrasi lekosit PMN. Kesimpulan: Bayi laki-laki cukup umur, telah lahir hidup, tidak dijumpai kelainan bawaan yang fatal, belum dirawat , ditemukan tanda kekerasan dirahang bawah,tidak dapat ditentukan tanda tanda mati lemas karena sudah membusuk Perbuatan Terdakwa MARNlTA BINTI JUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ATAU KEDUA 1) Bahwa terdakwa Marnita Binti Jumadi pada hari senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 20l0, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 bertempat didalam kamar mandi atau toilet rumah yang terletak di Dk.Tromoyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tawangsari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang baru berusia 1 hari atau setidaktidaknya belum mencapai usia atau umur 18 (delapan belas) tahun yang menyebabkan mati, yang melakukan penganiayaan tersebut

commit to user



orangtuanya, yaitu terdakwa selaku ibu kandung anak tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 2) Awalnya pada waktu tersebut diatas, yang dalam keadaaan hamil rencananya akan buang air ditoilet rumahnya tersebut; Bahwa sesaat kemudian dalam posisi akan buang air, Terdakwa justru melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut dan bayi yang dilahirkan terdakwa tersebut lahir dalam keadaan hidup. 3) Bahwa sesaat kemudian Terdakwa mengangkat tubuh bayi yang masih hidup tersebut kemudian dalam posisi diangkat dengan tangan kiri terdakwa dengan posisi bayi terlentang dan dalam keadaan menangis tersebut oleh terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk lantai toilet,wajah bayi yang dilahirkan terdakwa yaitu kemudian disiram dengan air oleh terdakwa dengan cara air yang ada diember toilet diambil dengan gayung lalu disiramkan kewajah bayi sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari l (satu) kali dengan tujuan agar bayi tersebut rneninggal dunia atau mati atau setidak-tidaknya terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara yang lain yang dilakukan bayi atau anak kandung terdakwa tersebut sampai akhimya bayi tersebut meninggal dunia. 4) Bahwa setelah Terdakwa memastikan bayi tersebut meninggal dunia atau mati, selanjutnya mayat bayi dimasukkan kedalam kantong plastik selanjutnya diletakkan diember plastik dalam posisi kepala dibawah dan kaki bayi diatas. 5) Bahwa sesaat kemudian terdakwa membawa ember yang dalamnya terdapat mayat bayi yang dimasukkan dalam tas plastik tersebut keluar rumah menuju sungai kecil parit yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumahnya. 6) Bahwa sesampainya dipinggir sungai kecil parit tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan mayat bayi dalam keadaan terbungkus tas

commit to user



plastik tersebut untuk kemudian dibuang disungai kecil parit tersebut sampai akhimya warga menemukan mayat bayi dalam keadaan terbungkus tas plastik tersebut sekitar 24 ( dua puluh empat ) jam kemudian. 7) Bahwa bayi yang semula hidup kemudian disiram air berulang kali sampai bayi tersebut meninggal dunia atau mati adalah merupakan anak kandung yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas terdakwa Marnita Binti Jumadi, Nomor : 16 70 62 tanggal 27 maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah atau janii pada waktu menerima jabatan oleh Dr.Sutiyono, SpOG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten

Karanganyar

jalan

Laksda

Yos

Sudarso

Karanganyar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dr. G. Maryadi selaku Direktur Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang dalam hasil pemeriksaan luar terdapat : (a) TPU : Setinggi pusat; (b) Inspeksi :Terdapat Lacerasi lntroitus vagina perineun (kurang lebih) 15 (lima belas) mm tampak darah di lntroitus Vagina atau kurang lubang kemaluan. OUE terbuka (kurang lebih) 2 (dua) sampai 3 (tiga) cm tampak keluar dari Vacuum Uteri. (c) VT :Protio lunak, OUE terbuka (kurang lebih) 3 (tiga ) jari masuk terama sisa jaringan Corpus Uteri setinggi pusat. (d) DX : 1. Perdarahan post partum kemungkinan oleh karena retensi sisa plasenta. 2. Ruptur Perineum grade 1. Kesimpulan 1) Seorang wanita dengan riwayat habis melahirkan dengan perdarahan post partum kemungkinan oleh karena reternsi sisa jaringan atau plasenta.

commit to user



2) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bayi yang merupakan anak kandung terdakwa tersebut akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Reperturm atas bayi laki-laki bemama: Bangsa Indonesia,suku Jawa,Agama: lslam, Umur 1 hari alamat Kedo, Karanganyar Nomor: l6/MF/III/2010 yang tanggal dibuat dan di tandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Budiyanto,SpF selaku dokter bagian ilmu Kedoketran Forensik & Medicolegal Fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dalam pemeriksaaannya antara lain terdapat: Pemeriksaan Luar: (a) Pembusukan : Ada, pada seluruh tubuh; Ukuran Jenasah : Panjang 52 (lima puluh dua) cm , berat 3,6 (tiga koma enam) Kg; (b) Hidung : Tidak terdapat luka, memar dan retak tulang. terdapat pengelupasan kulit ari; (c) Mutut : Terbuka, satu koma tiga centimeter, gigi belum ada, dari lubang mulut tidak keluar cairan bibir atas terdapat luka pada bibir sebelah kiri, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter dari dagu, bibir bawah terdapat luka pada bibir sebelah kiri ukuran satu setengan kali nol koma lima centimeter, satu centimeler dari dagu, lidah tergigit binatang air, tidak menjulur; (d) Dagu : Sudah terjadi pembusukan di sekitar dagu setinggi luka dan memar tidak dapat di evaluasi teraba patah pada bagian tengah rahang bawah: Pemeriksaan Dalam : (a) Paru Kanan : Terdiri dari tiga bagian, tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, warna merah tua, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaaan bergelembung, berat kurang

commit to user



dari lima puluh lima gram, pada pengirisan warna jaringan merah tua, tes apung paru positif. (b) Paru kiri : Terdapat dari dua bagian, tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, warna merah tua, konsistensi kenyal , tepi tumpul , permukaan bergelembung, berat kurang dari lima puluh gram pada pengirisan wama jaringan merah tua, tes apung paru positif. (c) Lidah : Ukuran panjang empat koma lima centimeter, lebar tiga centimeter, tinggi satu centimeter, warna merah, konsistensi kenyal, pada pangkal kehitaman, ujung lidah tampak luka diduga dimakan binatang air wama kehitaman , pada pangkal lidah kiri terdapat bercak merah kehitaman ; Pemeriksaan Microskopis ; (a) Jaringan yang dikirim untuk diperiksa: Paru dan Kulit bibir; (b) Hasil Laboratororium : Paru telah nekrotik sukar dievaluasi kulit bibir telah nektorik tak ada lnfittrasi lekosit PMN. Kesimpulan: Bahwa laki-laki cukup umur, telah lahir hidup, tidak dijumpai kelainan bawaan yang fatal, belum dirawat, ditemukan tanda kekerasan di rahang bawah, tidak dapat ditentukan tanda-tanda mati lemas karena sudah membusuk. Perbuatan terdakwa MARNITA BINTI JUMADI sebagimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ATAU KETIGA

commit to user



1) Bahwa terdakwa MARNITA BINTI JUMADI pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan maret 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat didalam kamar mandi toilet rumah yang terletak di Dk. Tromoyo Rt.01 Rw. 01 Desa Tawangsari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, terdakwa sebagai seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengala merampas nyawa anaknya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 2) Awalnya pada

waktu tersebut diatas, yang dalam keadaaan hamil

rencananya akan buang air di toilet rumahnya tersebut .Bahwa sesaat kemudian,dalam posisi akan buang air, Terdakwa justru melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut dan bayi lahir dalam keadaaan hidup; 3) Bahwa sesaat kemudian terdakwa karena merasa takut diketahui oleh suaminya maupun orang lain karena telah rnelahirkan anak yang merupakan hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan merupakan suami terdakwa. Bayi yang masih hidup tersebut, kemudian dalam posisi diangkat dengan tangan kiri Terdakwa dengan posisi bayi terlentang dan dalam keadaan menangis tersebut, oleh Terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk lantai toilet , wajah bayi yang dilahirkan Terdakwa itu kemudian disiram dengan air oleh Terdakwa dengan cara air yang ada diember toilet tersebut diambil dengan cara dengan gayung lalu disiramkan kewajah bayi sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan tujuan agar bayi tersebut meninggal dunia atau mati , atau setidak-tidaknya Terdakwa telah dengan kekerasan yang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pada bayi yang dilahirkannya tersebut sampai akhimya bayi tersebut meninggal dunia;

commit to user



4) Bahwa setelah terdakwa memastikan bayi tersebut meninggal dunia atau mati, selanjutnya mayat bayi dimasukkan kedalam kantong plastik selanjutnya diletakkan diember plastik dalam posisi kepala dibawah dan kaki diatas; 5) Bahwa sesaat kemudian Terdakwa membawa ember yang didalamnya terdapat mayat bayi yang dimasukkan dalam tas plastik tersebut keluar rumah menuju sungai kecil atau parit yang terletak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumahnya; 6) Bahwa sesampainya dipinggir sungai kecil atau parit tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan mayat bayi dalam keadaaan terbungkus tas plastik tersebut untuk kemudian dibuang disungai kecil atau parit tersebut sampai akhimya warga menemukan mayat bayi dalam keadaan terbungkus tas plastik tersebut sekitar 24 (dua puluh empat jam kemudian) ; 7) Bahwa bayi yang semula hidup kemudian disiram air berulang kali sampai bayi tersebut meninggal dunia atau mati adalah merupakan anak kandung yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas terdakwa Marnita Binti Jumadi Nomor : 16 70 62 tanggal 27 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatannya oleh Dr.Sutiyono SpOG, selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dr.G.Maryadi selaku Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Karanganyar yang dalam hasil pemeriksaaan luar tedapat : (a) TFU : Setinggi pusat; (b) Inspeksi : Terdapat lacerasi lntroitus Vagina Perineum _+ (kurang lebih) 15 (lima belas) mm tampak darah di introitus Vagina atau lubang kemaluan; (c) Inspeculo : Porto Livide OUE terbuka +_ (kurang lebih) 2 (dua) sampai 3 (tiga) Cl Tampak keluar dari Vacuum Uteri;

commit to user



(d) VT : Portio lunak,OUE terbuka +_ (kurang lebih) 3 (tiga) jari masuk terama sisa jaringan Corpus Uteri setinggi Pusat, Kontraksi sedang; (e) DX :

1. Pendarahan post partum kemungkinan oleh karena

retensi sisa plasenta 2. Ruptur Perineum grade 1 Kesimpulan : 1) Seorang wanita dengan riwayat habis melahirkan dengan perdarahan post partum kemungkinan oleh karena retensi sisa jaringan atau plasenta. 2) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban bayi yang merupakan anak kandung terdakwa tersebut akhimya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum atas bayi laki-laki, bernama : Bangsa lndonesia, Suku Jawa, Agama lslam, Umur 1 hari alamat Kerjo, Kabupaten Karanganyar Nomor : l6/MF/III/2010 tanggal 10 maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan oleh Dr. Budiyanto,SpF selaku dokter bagian llmu Kedokteran Forensik & Medicolegal Fakultas Kedokteran Universilas Sebelas Maret Surakarta. Pemeriksaan Luar: (a) Pembusukan :Ada pada bagian tubuh (b) Ukuran Jenasah :Panjang 52 Cm,berat 3,6 Kg (c) Hidung: Tidak terdapat luka,memar,dan retak tulang terdapat pengelupasan pada kulit ari. (d) Mulut: Terbuka, satu koma tiga centimeter, gigi belum ada, dari lubang mulut tidak keluar cairan bibir atas terdapat luka pada bibir sebelah kiri, ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter dari dagu, bibir bawah terdapat luka pada bibir sebelah kiri ukuran satu setengan kali nol koma lima centimeter, satu centimeler dari dagu, lidah tergigit binatang air, tidak menjulur, luka ujung pada lidah.

commit to user



(e) Dagu: Sudah terjadi pembusukan di sekitar dagu setinggi luka dan memar tidak dapat di evaluasi teraba patah pada bagian tengah rahang bawah: Pemeriksaan dalam : (a) Paru kanan : Terdiri dari tiga bagian, tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, warna merah tua, konsistensi kenyal, tepi tumpur, permukaan bergebmbung, berat kurang dari lima puluh gram, pada pengirisan warna jaringan merah tua, tes apung paru positif; (b) Paru kiri : terdapat dari dua bagian, tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepas, warna merah tua, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaan bergelembung, berat kurang dari lima puluh gram paru positif; (c) Lidah : Ukuran panjang empat koma lima centimeter, lebar tiga centimeter, tinggi satu centimeter, warna merah, konsistensi kenyal, pada pangkal kehitaman, ujung lidah tampak luka diduga dimakan binatang air warna kehitaman pada pangkal lidah kiri terdapat bercak merah kehitaman; Pemeriksaan Microskopis ; (a) Jaringan yang dikirim untuk diperiksa: Paru dan kulit bibir (b) Hasil Laboratororium : Paru telah nekrotik sukar dievaluasi kulit bibir telah nektorik tak ada lnfittrasi lekosit PMN. Kesimpulan: Bayi laki-laki cukup umur, telah lahir hidup, tidak dijumpai kelainan bawaan yang fatal, belum dirawat, ditemukan tanda kekerasan dirahang bawah tidak dapat ditentukan tanda-tanda mati lemas karena sudah membusuk. Perbuatan terdakwa MARNITA BINTI JUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 341 KUHP.

commit to user



Berdasarkan dakwaan diatas maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa MARNITA Binti JUMADI, terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara

kekerasan

(melanggar

fisik,

yang

penghapusan

mengakibatkan

kekerasan

matinya

korban:"

Rumah

Tangga)

dalam

sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum Nomor Reg.PDM 26/KNYAR/Ep.1/05/2010 tanggal 12 Mei 2010 terdahulu. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARNITA Binti JUMADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3) Menyatakan barang bukti berupa : (a) 1 (satu) buah ember plastik warna hitam; (b) 1 (satu) buah gayung plastik utama biru tua dan (c) 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam dirampas untuk dimusnahkan. 4) Menetapkan agar Terdakwa MARNITA Binti JUMADI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah ). c. Pertimbangan Hakim Melihat dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar memberikan beberapa pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

commit to user



Menimbang bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi dibawah sumpah yang intinya antara lain: 1) TUTIK EKO BUDIARTI Binti SUWARTO (a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dk.Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar telah ditemukan mayat seorang anak bayi laki-laki yang terapung dalam kantong plastik yang ditemukan warga di parit atau sungai kecil deket rumah terdakwa; (b) Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membuang anak bayi lakilaki tersebnt tetapi saksi mengetahui dari warga yang membuang anak bayi tersebut adalah terdakwa; (c) Bahwa saksi pernah melihat terdakwa bersama dengan anaknya pada tanggal 1Maret 2010 sekitrar jam 05.00 wib berada di parit namun tidak tahu apa yang sedang dilakukan terdakwa; (d) Bahwa saksi melihat keadaan tedakwa sebelum kejadian tersebut dari kondisi fisik terdakwa terlihat ada perubahan pada payudaranya dan perutnya yang sedikit membesar daripada biasanya; (e) Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kehamilannya dan saksi tidak tahu maksud terdakwa membuang bayinya; (f) Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai TKW di Hongkong dan kembali ke lndonesia Pada tahun 2009; (g) Bahwa sepengetahuan saksi seorang wanita bisa melahirkan seorang anak tanpa bantuan medis bisa disebabkan karena banyak pikiran,bingung karena rasa takut; 2) SUWARNO Bin SUPARNO (a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Dk.Tronroyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tawangsari

commit to user



Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ketika saksi sedang berada dirumah dikejutkan ada temuan warga ada mayat laki-laki yang terapung dalam kantong plastik di parit atau sungai kecil deket rumah terdakwa; (b) Bahwa saksi kemudian langsung menuju ketempat kejadian dan melihat sudah banyak warga dan salah satunya ada terdakwa juga ikut mengambil mayat bayi tersebut; (c) Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerjo dan melarang terdakwa mengambil bayi tersebut; (d) Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah melihat terdakwa pada tanggal 8 Maret 2010 sekitar pukul 05.00 Wib sedang ada diparit tetapi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa: (e) Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut sudah melihat terdakwa kondisi badannya terlihat besar akan tetapi tidak pemah menceritakannya; (f) Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari pengakuannya di Polsek; (g) Bahwa terdakwa pemah bekerja di Hongkong sebagai TKW dan pada tahun 2009 kembali ke lndonesia dan setelah kembali sering bertengkar dengan suaminya namun saksi tidak tahu apa yang diributkan; 3) SOFYAN RUMIYANTO Bin PARDI (a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dk.Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar telah ditemukan mayat seorang anak laki-laki mengapung di parit dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam; (b) Bahwa saksi sebagai petugas Polsek Kerjo kemudian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan lokasi dan barang bukti;

commit to user



(c) Bahwa kemudian saksi mencari informasi dari posyandu dan masyarakat setempat yang mengetahui perempuan yang hamil dan temyata menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa lah yang dicurigai dan terlihat sehabis melahirkan; (d) Bahwa bayi yang ditemukan ciri-cirinya jenis laki-laki lengkap dengan arinya dengan berat 3,5 (tiga koma lima) Kg panjang 50 (lima puluh ) cm; 4) ISPRAMONO Bin SUPARNO (a) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WB bertempat di Dk. Tromoyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar telah ditemukan rnayat seorang anak lakl-laki mengapung di parit dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam; (b) Bahwa saksi adalah petugas dari Polsek Kerjo mendapat laporan dari masyarakat dan kemudian mendatangi tempat kejadian dan kemudian mengamankan lokasi dan setelah datang tenaga medis dari puskesmas maka mayat bayi tersebut dievakuasi untuk diperiksa lebih lanjut; (c) Bahwa bayi tersebut jenis laki laki lengkap dengan arinya dengan berat 3,5 (tiga koma lima) Kg panjang 50 (lima puluh ) Cm; (d) Bahwa terdakwa juga berada ditempat lokasi dan jalan-jalan disekitar lokasi tersebut; (e) Bahwa saksi mengetahui pelaku pembuangan bayi tersebut adalah terdakwa setelah terdakwa diperiksa oleh penyidik; 5) JUMADI Bin KARSO NGULOMO (a) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WiB bertempat di Dk.Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar telah ditemukan mayat

commit to user



seorang anak bayi laki-laki mengapung di parit dalam keadaan tebungkus plastik warna hitam; (b) Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi dan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sedang hamil; (c) Bahwa saksi sebagai orang tua dari terdakwa jarang berada di rumah dan apabila bertemu dengan terdakwa pada malam harinya dan terdakwa selalu menggunakan baju yang longgar; (d) Bahwa saksi mengetahui adanya ditemukan mayat bayi laki-laki dari warga masyarakat; (e) Bahwa saksi tidak mengetahui lahimya bayi tersebut karena tidak ada terdengar suara bayi maupun bercak darah; (f) Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelakunya dari petugas kepolisian. (g) Bahwa terdakwa pernah bekerja di Hongkong sebagai TKW dan kembali ke lndonesia Pada tahun 2009; (h) Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan suaminya pernah bertengkar dan mendengar suami terdakwa rnengatakan pada terdakwa telah hamil; (i) Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna hitam,l (satu) buah gayung plastik wama biru tua dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam barang yang ada dirumah saksi; 6) SULASMI Binti SUTRISNO (a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WIB berternpat di Dk.Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar telah ditemukan mayat seorang anak bayi laki-laki mengapung di parit dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam;

commit to user



(b) Bahwa terdakwa sering membantu saksi berjualan gorengan diwarung

tetapi

terdakwa

tidak

pernah

bercerita

tentang

kehamilannya ; (c) Bahwa saksi memperhatikan pada tubuh terdakwa sebelum kejadian tersebut sudah terlihat gemuk dan payudaranya membesar seperti orang yang sedang hamil; (d) Bahwa saksi mengetahui adanya anak bayi yang meninggal dari perangkat desa dan saksi diminta untuk memandikan mayat bayi tersebut; (e) Bahwa terdakwa pernah bekerja di Hongkong sebagai TKW; (f) Bahwa warga disekitar tempat tinggal terdakwa sudah banyak menyangka kalau terdakwa sedang hamil; (g) Bahwa terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) tahun; 7) EKIK TADI SAPUTRO Bin PONO (a) Bahwa pada tanggal I Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dk.Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar telah ditemukan mayat seorang anak bayi laki-laki mengapung di parit dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam; (b) Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu terdakwa diperiksa di kantor polisi; (c) Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi dengan terdakwa pernah bertengkar mengenai keadan terdakwa yang bertambah gemuk dan perutnya yang membesar,padahal saksi belum pernah berhubungan intim dengan terdakwa sepulang kerja dari Hongkong sebagai TKW;

commit to user



(d) Bahwa terdakwa pulang ke lndonesia pada pertengahan tahun 2009 dan setiap saksi mengajak berhubungan intim terdakwa selalu menolak; (e) Bahwa antara terdakwa dengan saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) tahun; (f) Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari penyidik; Menimbang,bahwa pada akhirnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa,yang pada pokoknya sebagai berikut: (a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dk.Tromoyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar telah ditemukan mayat seorang anak bayi laki-laki mengapung di parit dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam; (b) Bahwa bayi tersebut dilahirkan oleh terdakwa pada tanggal 8 Maret 2010 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa didalam kamar mandi; (c) Bahwa bayi tersebut lahir tanpa ada bantuan atau alat apapun juga karena pada saat itu terdakwa hendak mau buang air kecil dan teryata justru melahirkan bayi; (d) Bahwa bayi tersebut dalam keadaan hidup kemudian oleh terdakwa wajahnya bayi disiram dengan air yang ada diember sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar bayi tersebut meninggal dunia; (e) Bahwa terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kirinya mencengkram dagu bayi tersebut dan setelah menyiram muka bayi dan untuk memastikan sudah meninggal dunia terdakwa menggerak-gerakan kakinya dan temyata sudah tidak bergerak; (f) Bahwa setelah bayi tersebut meninggal kemudian bayi di masukan ke dalam kantong lalu diletakan ke dalam ember plastik dibuang

commit to user



kesungai kecil atau parit yang letaknya 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa; (g) Bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap dari seorang laki-laki kewarganegaraan India pada saat terdakwa bekerja sebagai TKW di Hongkong; (h) Bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2009 pulang ke Indonesia karena kontraknya sudah habis dan terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa sedang hamil; (i) Bahwa kehamilan tersebut membuat terdakwa menjadi panik dan sempat untuk menggugurkan tetapi tidak berhasil; (j) Bahwa selama terdakwa pulang tidak pemah berhubungan intim dengan suami terdakwa karena takut diketahui oleh suaminya; (k) Bahwa terdakwa pernah bertengkar dengan suami terdakwa karena dicurigai hamil dan terdakwa selalu mengatakan dirinya tidak hamil dan masih haid; (l) Bahwa mayat anak bayi laki-|aki yang dibuang diparit tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh terdakwa ; (m) Bahwa pemikahan terdakwa dengan saksi Ekik Tedi Saputro telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 7 tahun; (n) Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; (o) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; (p) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum : (q) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta seperti tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdawa memenuhi rumusan delik yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dan apakah dalam perkara ini Terdakwa juga mampu bertanggung jawab ;

commit to user



(r) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan; Hal – hal yang memberatkan: (i) Perbuatan terdakwa rnengakibatkan anak kandungnya meninggal dunia; (ii) Perbuatan terdakwa menodai keluhuran nilai moral sebagai seorang ibu; Hal- hal yang meringankan : (i) Terdahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; (ii) Terdakwa belum pernah di hukum; (iii)Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan; (iv) Terdakwa

masih memiliki anak berusia 7 tahun yang

membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari terdakwa selaku ibunya. 2. Putusan Hakim Berdasarkan hal-hal diatas terutama Pasal 44 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim memberikan Putusan No.75/Pid.B/2010/PN. Kray sebagai berikut: MENGADILI 1) Menyatakan Terdakwa MARNITA Binti JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN "

commit to user



2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pklana denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; 3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana dari yang di jatuhkan; 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa: (a) 1 (satu ) buah ember plastik warna hitam; (b) 1 ( satu ) buah gayung plastik warna biru tua dan; (c) 1 ( satu ) buah kantong plastik warna hitam; (d) Dirampas untuk di musnahkan; 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah ). 3. Analisis Kasus Dalam pernikahan kehadiran seorang anak sangat di tunggu kehadirannya, namun tidak begitu dengan yang terjadi bagi Ny. Marnita, bagi Ny. Marnita kehadiran seorang anak bagi dirinya merupakan suatu aib karena ia hamil dan melahirkan setelah melakukan hubungan gelap dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan India pada saat ia bekerja sebagai TKW di Hongkong dan hasil hubungan gelap tersebut terdakwa berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan cara menutupi perubahan bentuk badannya yang membesar dengan menggunakan baju yang longgar hingga sampai pada saatnya akan melahirkan. Dalam kasus dengan terdakwa Ny. MARNITA yang dengan tega membunuh bayi yang tidak berdosa yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.Majelis Hakim dalam hal ini telah memberikan pertimbanganpertimbangan

mengenai

dijatuhkannya

commit to user

putusan

atas

kasus

tersebut.



Berdasarkan putusan No.75/Pid.B/2010/PN.Kray. Penulis membagi putusan tersebut berdasarkan pertimbangan beberapa faktor antara lain: a. Faktor Yuridis 1) Faktor yang di cantumkan dalam setiap pertimbangan hakim, dimana dalam aspek yuridis meliputi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di muka pengadilan dan juga alat bukti yang sah. Disini surat dakwaan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga

Majelis

Hakim

mempunyai

kewenangan

untuk

menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta di kenakan kepada terdakwa. Dalam kasus ini Jaksa Penutut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal sebagai berikut: (a) Perbuatan

Terdakwa

MARNITA

BINTI

JUMADI

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (b) Perbuatan

terdakwa

MARNITA

BINTI

JUMADI

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Perbuatan

terdakwa

MARNITA

BINT1

JUMADI

sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 341 KUHP. Dan dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 44 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut:

commit to user



1) Setiap Orang ; 2) Sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; 3) Mengakibatkan matinya korban. Dalam kasus ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 1) Unsur setiap orang ; (a) Bahwa unsur tersebut adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut umum dalam surat dakwaannya tertanggal 12 Mei 2010 Reg. Perkara No. PDM- 26 / KNYAR / Ep.1/05/2010 beserta berkas perkara atas nama terdakwa MARNITA Binti JUMADI, temyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( error in persona) yang diajukan kemuka persidangan. (b) Bahwa dipersidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdalwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu unsur pertama dalam dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti adanya. 2) Unsur sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; (a) Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah

setiap

perbuatan

terhadap

seseorang

terutama

perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan atau

commit to user



penelantaran melakukan

rumah

tangga

perbuatan,

termasuk

pemaksaan,

ancaman atau

untuk

perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ; 3) Bahwa lingkup rumah tangga meliputi : (a) Suami, isteri, dan anak ; (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau; (c) Orang yang bekeria membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 4) Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang ada di persidangan yaitu, berdasarkan pada keterangan saksi - saksi serta juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan alat bukti sebuah ember dan gayung dan bukti surat berupa Visum Et Repertum, yang ada dalam perkara ini telah terbukti, pada hari senin tanggal 8 Maret 2010 sekira pukul 02.00 wib bertempat di dalam kamar mandi yang terletak di Dk. Tromoyo Rt.01 Rw.01 Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo kabupaten karanganyar, terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil hendak akan buang air kecil dan pada saat tersebut justru terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki yang dikandungnya dalam keadaan hidup dan kemudian mengangkat tubuh bayi yang masih hidup dengan posisi diangkat menggunakan tangan kiri terdakwa wajah bayi tersebut disiram dengan air dengan yang ada diember tersebut diambil dengan gayung lalu siramkan kewajah bayi sebanyak 3 (tiga) kali; (a) Bahwa terdakwa rnenyadari dan menghendaki perbuatannya dengan tujuan agar bayi tersebut meninggal dunia dan bayi

commit to user



adalah merupakan anak kandungnya yang baru dilahirkan oleh terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 16 70 62 tanggal 27 Maret 2010 atas nama terdakwa Marnita Binti Jumadi dengan kesimpulan wanita dengan riwayat habis melahirkan dengan perdarahan post parfum kemungkinan oleh karena retensi sisa jaringan atau plasenta; (b) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini Unsur mengakibatkan matinya korban. 5) Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang ada di persidangan yaitu, berdasarkan pada keterangan saksi - saksi serta juga berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat, berupa Visum Et Repertum, yang ada dalam perkara ini telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa terhadap bayi lakilaki yang dilahirkan yang merupakan anak kandungnya sendiri adalah hasil hubungan gelap seorang laki-laki berkewarganegaraan lndia dan kelahiran bayi tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa dan bayi tersebut setelah dilahirkan oleh terdakwa

kemudian

disiram air sebanyak 3 (tiga) kali pada wajah bayi sehingga mengakibatkan bayi yang merupakan anak kandung meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor 16/MF/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budiyanto,SpF selaku dokter bagian ilmu kedokteran forensik & fakuftas kedokteran Univesitas Sebelas Maret Surakarta dengan kesimpulan bayi laki-laki cukup umur, telah lahir hidup, tidak dijumpai kelainan bawaan yang fatal, belum dirawat, ditemukan tanda kekerasan dirahang bawah, tidak dapat ditentukan tandatanda mati lemas karena sudah membusuk;

commit to user



6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ; Wanita tak bersuami yang membunuh bayinya sendiri atau wanita bersuami yang membunuh bayinya sendiri karena dari hasil berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya dapat di kategorikan melakukan pembunuhan bayi kalau kedua pembunuhan tersebut dilakukan karena takut ketahuan oleh orang lain atau suaminya sendiri bahwa ia melahirkan anak, berati tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan. Mengenai hukuman selama tiga tahun , Majelis Hakim menentukan hal tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan terutama melihat kekejaman terdakwa dalam membunuh bayinya. Dalam kasus ini hakim melihat bahwa cara terdakwa dalam membunuh bayinya keji yaitu dengan cara mencengkram rahang bayi dan menyiramkan air ke wajah bayinya sebanyak 3 kali sampai akhirnya bayinya meninggal dunia. Pertimbangan Majelis Hakim selain mendengarkan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum juga harus mendengarkan pembelaan dari terdakwa sehingga tercipta keadilan, karena ada kalanya seorang hakim setelah mendengar dakwaan dan bukti dari jaksa penuntut umum, merasa telah cukup dan tidak menyimak pembelaan terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim memperhatikan beberapa hal: (a) Sifat pelanggaran terdakwa (b) Cara melakukan tindak pidana (c) Pribadi terdakwa (d) Ancaman hukuman (e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (f) Kepentingan umum yang dilanggar.

commit to user



b. Faktor non yuridis. Ada beberapa faktor non yuridis yang di pakai hakim dalam pertimbangan hukumnya antara lain: (1) Faktor internal terdakwa bisa memperingankan pidana atau memperberat pidana. Dalam kasus ini Majelis Hakim melihat latar belakang psikologis terdakwa, apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbutan tersebut, dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa merasa malu pada keluarganya dan masyarakat jika hamil dan melahirkan dari hubungan gelap sehingga terdakwa tega berbuat hal seperti itu. Beban psikologis yang harus diterima oleh terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut memberikan pertimbangan tersendiri bagi hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Penyesalan terdakwa akan apa yang telah di lakukan menjadi salah satu hal yang meringankan hukuman dari Majelis Hakim, karena dengan adanya penyesalan tersebut berati telah ada kesadaran dari terdakwa bahwa perbuatannya salah dan terdakwa menerima hukuman yang akan di jatuhkan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dan menjadi peringan hukuman terdakwa adalah tingkah laku terdakwa yang sopan di persidangan dan terdakwa sebelum tidak pernah dihukum. Sedangkan yang memperberat dalam pertimbangan hakim adalah perbuatan terdakwa yang

tidak berprikemanusiaan dan telah menodai

keluhuran nilai moral sebagai seorang ibu karena tega membunuh anak kandungnya sendiri. Menurut Majelis Hakim sebagai seorang ibu, saat terdakwa membunuh anaknya pastilah merasakan suatu tekanan batin karena bagimanapun antara keduanya terdapat hubungan

commit to user



batin, seorang ibu dan anak mempunyai hubungan yang khusus sehingga terdakwa dalam kasus ini Ny. Marnita merupakan korban dari tindakannya sendiri. (2) Faktor pendidikan terdakwa berpengaruh sebagai faktor yang bisa menyebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang pada akhirnya menentukan berat ringannya hukuman terdakwa. Tingkah laku dan tindakan seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan tingkah laku dari seseorang yang berpendidikan rendah. (3) Faktor agama dapat dilihat sebagai pertimbangan hakim. Orang yang mempunyai keimanan lebih seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan jika melakukan kejahatan maka akan menimbulkan akibat negaif bagi agama yang dianutnya. B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung. Hambatan tersebut di bagi menjadi dua antara lain: 1. Hambatan yang berdasar dari faktor internal pengadilan. Dari pihak hakim sangat dipengaruhi pada: a. Pengalaman hakim; b. Pendidikan hakim; c. Sifat dan pengetahuan hakim dan; d. Kualitas moral hakim. Hakim yang mempunyai pengalaman, pendidikan yang memadai, sifat dan pengetahuan yang luas dan tidak kalah pentingnya mempunyai kualitas moral akan sengat membantu dalam jalannya persidangan karena sebagai pemimpin jalannya siding diharapkan mampu lebih baik dari jaksa dan pengacara.

commit to user



Syarat yang harus senantiasa di penuhi oleh hakim yaitu: jujur, merdeka, berani mengambil keputusan, dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Selain syarat-syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan, oleh Undang-Undang diletakkan suatu tanggung jawab yang lebih berat dan mendalam dengan menginsafkan kepadanya dengan sumpah jabatan itu. Bahwa hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang dilakukan oleh Ny.Marnita, dalam memberikan keterangan didepan persidangan berbelitbelit,berusaha untuk memungkiri perbuatannya sehingga Majelis Hakim kesulitan untuk mencari kesesuaian antara dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kenyataan yang terjadi dimana hal tersebut akan digunakan oleh majelis hakim

untuk mengambil pertimbangan tentang

hukuman apa yang akan dijatuhkan, oleh karenanya majelis hakim memasukkan hal tersebut kedalam pertimbangan hakim pada hal-hal yang memberatkan. Pada kasus-kasus seperti ini keterangan terdakwa yang berbelit-belit sering terjadi, karena beban psikologis yang berat dimana setelah dikecewakan noleh pasangannya, terdakwa juga harus menanggung malu, takut dan hukuman akan perbuatannya sehingga mereka ingin mengingkari kenyataan telah membunuh anaknya. 2. Hambatan yang berdasar dari faktor eksternal pengadilan. Undang-Undang Dasar melarang campur tangan pihak eksekutif maupun pihak legislatif terhadap hukum, bahkan pihak atasan langsung dari hakim

yang

bersangkutan

tidak

mempunyai

kewenangan

untuk

mempengaruhi ataupun memerintahkan kehendaknya kepada hakim bawahan. Namum kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat

commit to user



melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang di periksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum yang berlaku. Namun dalam beberapa kasus masih ada intimidasi, intervensi dari oknum tertentu atau bisa juga pertentangan dengan hukum adat setempat. Hambatan dari faktor eksternal dalam kasus ini tidak ada, baik yang pro maupun kontra akan kasus ini. Karena dalam kasus-kasus seperti ini jarang untuk diperhatikan oleh masyarakat karena semakin kesini masyarakat menganggap bahwa kasus seperti ini sudah biasa. Namun sebenarnya itu merupakan keuntungan untuk Majelis Hakim karena akan lebih mudah dalam memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari luar dan diharapkan dengan begitu akan menghasilkan putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan bagi masyarakat.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. Simpulan Dari data penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, berikut ini akan penulis sampaikan beberapa simpulan, antara lain: 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam surat putusan No.75/Pid.B/2010/PN.Kray. Pada perkara pembunuhan bayi menggunakan pertimbangan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Pada pertimbangan faktor yuridis Hakim melihat dari

unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan

dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di muka pengadilan dan juga alat bukti yang sah. Disini surat dakwaan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentik alternatif dimana dalam kasus ini Jaksa Penutut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 80 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 341 KUHP. Sedangkan dari faktor non yuridis nya Majelis Hakim melihat dari latar belakang psikologis terdakwa, yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbutan tersebut adalah karena terdakwa merasa malu pada keluarganya dan masyarakat jika ketahuan hamil dan melahirkan dari hubungan gelap terdakwa

sehingga terdakwa tega

berbuat hal seperti itu. Menurut Majelis Hakim sebagai seorang ibu, saat terdakwa membunuh anaknya pastilah merasakan suatu tekanan batin karena bagimanapun antara keduanya terdapat hubungan batin, seorang ibu dan anak mempunyai hubungan yang khusus sehingga terdakwa dalam kasus ini Ny. Marnita merupakan korban dari tindakannya sendiri.

commit to user



2. Hambatan dalam penanganan dalam kasus dengan terdakwa Marnita binti Jumadi secara eksternal tidak ada namun ada secara internal pengadilan, yaitu terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berusaha memungkiri perbuatannya, sehingga mengakibatkan Majalis Hakim kesulitan untuk mencari kesesuaian antara dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kenyataan yang terjadi di mana hal tersebut akan di gunakan oleh majelis hakim untuk mengambil pertimbangan tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan.

commit to user



B. Saran 1. Dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung seharusnya hakim tidak hanya memperhatikan faktor yuridisnya saja tetapi harus memperhatikan pertimbangan hukum pada faktor non yuridis juga, karena dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung, seorang ibu tidak hanya menjadi terdakwa dalam pembunuhan tersebut tetapi menjadi korban, karena antara seorang ibu dan anak memunyai suatu hubungan yang istimewa, sehingga diperlukan sebuah pertimbangan hukum yang adil untuk sebuah putusan. 2. Hakim harus meningkatkan kemampuan internalnya, seperti pengalaman, pendidikan hakim, sifat dan pengetahuan hakim serta kualitas moral hakim, sehingga nantinya diharapkan akan tercipta sebuah putusan yang memenuhi rasa keadilan bukan saja bagi masyarakat namun juga bagi terdakwa.

commit to user

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Recommend Documents