PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang) 1 1
Novi Yanti, 1Syafridatati, 1Deaf Wahyuni Ramadhani Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
ABSTRACT Institutions in Indonesia has given the authority to issue and regulate currency in circulation is the Bank Indonesia, according to Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. West Sumatra Police unload counterfeit money syndicates plaguing the society, especially the city of Padang in West Sumatra. The problem formulation is 1) What would be consideration a criminal judge in imposing the criminal counterfeiting in the District Court jurisdiction of Class IA Padang? 2) How does the application of punishment against criminal money counterfeiting in the jurisdiction of the District Court Class IA Padang? Research type is a socio-juridical, source of data is the primary data and secondary data, data collection techniques are: a. interview b. study documents. Data was analyzed qualitatively, results of can be concluded: 1) Consideration of judges in imposing criminal penalties against criminals money counterfeiting in the region of class IA Padang District Court the judge be see somethings, the good things that incriminate the criminal: the defendant's actions has detrimental to the state, defendant's actions disturbing the public, and mitigate criminal case: defendant admits frankly the actions, defendant actions regret and promise not to repeated again. 2) The application of punishment against criminals money counterfeiting in the area of Class IA Padang District Court in Article 245 of the Criminal Code which Council of Judges expressed the defendant validly and convincingly proved guilty by imprisonment of minimum 1(One) Year and 6 (Six) month. Keywords: Consideration, Judge, Forgery, Money. Pendahuluan Indonesia sebagai Negara kesatuan mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan
yang
maksimal
terhadap
masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang
terbaik
serta
menjalankan
1
pemerintahan, Indonesia memerlukan biaya
mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan
yang sangat besar sehingga pemerinah
pemalsuan
mata
memerlukan pemasukan yang mencukupi
pembentukan
Undang-undang
guma menjalankan roda pemerintah.
meniru atau memalsukan mata uang, uang
Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan
untuk
mengeluarkan
dan
uang.
Menurut perbuatan
kertas Negara atau uang kertas bank itu merupakan
perbuatan
yang
dapat
mengatur peredaran uang adalah Bank
menimbulkan berkurangnya
Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan
umum terhadap mata uang kertas Negara
Undang-undang Negara Republik Indonesia
atau uang kertas bank tersebut.
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Sebenarnya
kepercayaan
pemalsuan
uang,
Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU
terutama uang kertas, sudah berlangsung
Bank
sejak lama. Sejak awal penerbitan uang
Indonesia)
Pasal
2
angka
(1)
menyatakan : “Satuan mata uang Negara
kertas,
Republik Indonesia adalah rupiah dengan
mencantumkan sanksi hukum terhadap para
pembayaran yang sah diwilayah Negara
Kaisar Hung Wu, menurut ancaman pidana
Republik Indonesia.
yang berbunyi : Barang siapa memalsukan
menyebabkan
menjadi
selalu
pemalsuan. Uang kertas China dari masa
Sedemikian
Rupiah
berwenang
alat
singkatan
RP”.
pihak
pentingnya
sebagian
orang
uang berusaha
untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara
yang melawan
hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap
atau mengedarkan uang palsu, dikenakan hukuman. Kitab
Undang-undang
Hukum
Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) Pasal 245 menyatakan : “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas 2
yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau palsu, apapun barang siapa yang menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagian uang tulen dan tidak dipalsukan, diancam pidana paling lama lima belas tahun. Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (uang palsu), Pasal 26 Ayat (1) menyatakan :
masih dalam transisi, sedangkan dalam kasus pemalsuan uang tersebut terjadi sebelum Undang-undang No 7 Tahun 2011 itu dibuat. Menurut
Satochid
Kartanegara,
perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau ang kertas
“Setiap orang dilarang memalsukan rupiah”.
tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari
Selanjutnya Pasal 36 Ayat (1) menyatakan dengan tegas : “Setiap
undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
yakni misalnya dengan memakai bahan-
orang
memalsukan
Rupiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling
Rp.10.000.000.000,00
banyak (sepuluh
miliar
rupiah)”.
bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang ditentukan
oleh
pemerintah.
perbuatan
tersebut
dlakukan
yang
Walaupun dengan
menggunakan bahan-bahan yang memang merupakan bahan-bahan yang digunakan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang menggunakan
pemerintah untuk membuat mata uang,
KUHP,
karena
Undang-
pemerintah untuk membuat mata uang yang sah, perbuatan tersebut juga termasuk tindak 3
pidana pemalsuan uang karena dilakukan
demikian pembuktian yang dilakukan oleh
tanpa adanya wewenang untuk membuat
para
atau mencetak uang tesebut dari pemerintah.
kebenaran materil suatu perkara pidana
Kejahatan
untuk
mencari
dimaksudkan untuk menghindari adanya
modal
besar
kekeliruan dalam Undang-undang Negara
teknologi
untuk
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
melakukannya. Pelaku pemalsuan uang
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya
sering kali orang yang memiliki modal,
disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman)
berpendidikian dan berstatus sosial yang
Pasal 6 yang menyatakan :
karena
memerlukan
menggunakan
uang
hukum
dan
pengedarnya
pemalsuan
penegak
baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang dan pengedaranya
membuat
kejahatan
ini
biasanya tidak dilakukan seseorang diri.
“Tindak seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yag didakwakan atas dirinya”
Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang Dengan
adanya
ketentuan
dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah perundang-undangan di atas, maka dalam putih da kejahatan yang dilakukan secara proses penyelesaian perkara pidana penegak terorganisir. hukum wajib mengusahakan pengumpulan Pembuktiaan
merupakan
bagian bukti maupun fakta mengenai perkara
penting
dalam
pemeriksaan
di
sidang pidana yang ditangani dengan selengkap
pegadilan, karena hal tersebut berkaitan mungkin. benar atau tidaknya terdakwa melakukan Dalam tindak pidana pemalsuan perbuatan
yan
didakwakan.
Dengan uang
dan
pengedaranya,
untuk 4
mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan
Keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan
menenukan tersangka-tersangkanya sangat
Jati, Pulogadung. Menurut Hasanuddin,
sulit.
pidana
proses pembuatan uang palsu sangat rapi.
pemalsuan uang dan pengedarnya dilakukan
Bahan kertas HVS dibeli yang berwarna
secara terorganisir dan seringkali dilakukan
putih berkualitas bagus. Kertas tersebut
oleh
disablon untuk cetakan gambar bayangan
Hal
ini
orang
karena
yang
tindak
memiliki
modal,
berpendidikan, dan berstatus sosial yang
uang.
baik serta dari tingkat pergaulan yang layak.
menggunakan laser HP. Setelah itu disablon
Salah satu contoh tindak pidana
kembali untuk sablon benang uangnya.
pemalsuan uang adalah Menjelang Pemilu,
"Kalau dilihat sepintas sangat mirip karena
kasus pemalsuan uang terus meningkat. Kali
jika dilaser di bawah sinar ultraviolet,
ini polisi menangkap 4 tersangka pemalsuan
benangnya kelihatan. Tetapi tulisan 100-nya
uang. Rp 400 juta uang palsu diamankan
tak nampak," ujarnya. Untuk membuat uang
dari tangan tersangka. Mereka ditangkap
palsu sejumlah itu, Rudi Cs membutuhkan
saat hendak mengedarkan uang tersebut di
modal Rp 50 juta termasuk untuk membeli
Pulau Asem Utara, Pulogadung, menurut
komputer, alat sablon, scanner, printer, tinta
Kapolres
Pol
dan lain-lain. “Ini baru pertama kali
Hasanuddin dalam jumpa pers di Polsek
membuat uang palsu. Butuh waktu 2 bulan
Pulogadung,
untuk
Jakarta
Jl
Timur
Raya
Kombes
Bekasi
Timur,
Ketika
membuat
sudah
uang
kering,
diprint
sebanyak
itu.
Pulogadung, Jakarta. Keempat pelaku uang
Belajarnya otodidak. Yang penting bisa
palsu tersebut yakni Rudi Sukarman (38),
nyablon," menurut Rudi..
Saparuddin Zaini (39), Ade Putra Tedja (27),
Sueb
Mulyo
Sumarto
(44).
5
2. Untuk mengetahui penerapan pidana
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah
terhadap pelaku tindak pemalsuan
yang telah diuraikan di atas, maka dapat
uang di wilayah hukum Pengadilan
dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:
Negeri klas IA Padang.
1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku
tindak
Metode Penelitian
pidana
Dalam penulisan skripsi ini penulis
pemalsuan uang di wilayah hukum
mengunakan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
penelitian
2. Bagaimanakah terhadap
penerapan
pelaku
tindak
jenis yuridis
penelitian
adalah
sosiologis,
artinya
pidana
penelitian terhadap masalah dengan melihat
pidana
ketentuan hukum positif
yang
berlaku,
pemalsuan uang di wilayah hukum
kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta
pengadilan negeri klas IA padang?
yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian nantinya. Data
Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah : 1. Untuk
mengetahui
yang
digunakan
dalam
penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
pertimbangan
Data primer merupakan hasil penelitian
hakim dalam menjatuhkan pidana
langsung di lapangan terhadap objek yang
terhadap pelaku tindak pemalsuan
diteliti
uang di wilayah hukum Pengadilan
dengan 2 orang Hakim yaitu Yus Enidar dan
Negeri Klas IA Padang.
Jamaluddin di Pengadilan Negeri Klas IA
dengan
melakukan
wawancara
Padang.
6
Data sekunder adalah data yang diperoleh
permasalahan dari seputar judul jadi tidak
berupa putusan pengadilan tentang tindak
menggunakan angka-angka.
pidana pemalsuan uang di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
Hasil penelitian dan pembahasan
Teknik pengumpulan data dengan cara
Dari hasil penelian yang penulis
melakukan wawancara semi terstruktur,
lakukan dan disertai wawancara dengan Ibu
semi terstruktur adalah biasanya dimulai
Yus
dengan beberapa pertanyaan spesifik dan
mengenai
diikuti dengan pemikiran responden yang
Menjatuhkan
berhubungan
yang
Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Wilayah
berkaitan dengan penelitian, seperti hakim
Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang
dan pelaku tindak pidana pemalsuan uang di
maka penulis menjelaskan sebagai berikut :
dengan
pertanyaan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
Enidar
dan
Bapak
Pertimbangan Pidana
Jamaluddin
Hakim
dalam
Terhadap
Pelaku
Dari hasil penelitian penulis di
Studi dokumen adalah data-data berupa
Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang
dokumen
dilakukan
yang
berkaitan
dengan
dengan
mewawancarai
salah
permasalahan penulis dan pengumpulan data
seorang hakim yaitu Ibu Yus Enidar
yang dipakai untuk mempelajari bahan
menurut
kepustakaan melalui buku-buku hukum yang
perhatian utama dalam memeriksa suatu
berhubungan dengan penulisan ini.
perkara di persidangan yang dilakukan oleh
Analisis data yang dipergunakan dalam
hakim
penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu
menggikuti,
penganalisaan data yang menghasilkan data
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
dekriptif analisis, yang menggambarkan
masyarakat serta memperhatiakan pula sifat
beliau
adalah dan
bahwa
yang
dengan memahami
menjadi
menggadili, nilai-nilai
7
yang baik dan jahat dari terdakwa, ini
a) Perbuatan
termasuk kedalam pertimbangan hakim
b) Perbuatan
Dalam persidangan di Pengadilan
menentukan
terdakwa
meresahkan masyarakat
Negeri Klas IA Padang, hakim mempunyai untuk
telah
merugikan Negara
secara sosiologis.
kebebasan
terdakwa
2) Hal yang meringankan pidana
berat
dari terdakwa :
ringannya pidana yang akan dijatuhkan
a) Terdakwa
terhadap pelaku tindak pidana. Namun
terang
walaupun hakim mempunyai kebebasan
menyadari perbuatanya,
serta
batas
keyakinan
sendiri
untuk
mengakui
terus
perbuatannya
dan
b) Terdakwa
sopan
di
memberikan penelilaian terhadap perkara
Pengadilan dan belum pernah
yang diperiksa, hakim harus memperhatikan
di hukum sebelumnya,
persoalan yang nyata terhadap syarat-syarat
c) Terdakwa
yang ditetapkan oleh Undang-undang. Setelah
dilakukan
mempunyai
tanggung jawab keluarga
pemeriksaan
Bahwa dengan memperhatikan hal-
terhadap terdakwa dipersidangan, Majelis
hal
hakim perlu mempertimbangkan hal-hal
meringgankan,
memberatkan dan yang meringankan pada
berpendapat bahwa dalam menjatuhkan
kasus tindak pidana pemalsuan uang sesuai
pidana
Pasal 245 KUHP yang diancam kepada RS,
pemalsuan uang dalam hal ini Pasal 245
yang ada dalam diri terdakwa antara lain :
KUHP oleh RS dianggap sudah cukup adil.
1) Hal-hal
yang
memberatkan
pidana dari terdakwa :
yang
memberatkan
terhadap
maka
pelaku
dan
Majelis
tindak
yang Hakim
pidana
Dalam menjatuhkan pidana penjara satu tahun.
8
Penerapan kejahatan wawancara
pidana
pemalsuan penulis
bagi
uang,
dari
dengan
pelaku hasil hakim
pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan tuntutan
biasa.
Hukum
Setelah
mendengar
(Requisior)
Penuntut
Pengadilan Negeri Klas IA Padang perkara
Umum yang berkesimpulan bahwa supaya
Nomor 530 / PID.B / 2012 / PN. PDG yaitu
Majelis
Bapak Jamaluddin, penerapan pidana dalam
mengadili perkara ini memutuskan :
kasus tindak kejahatan pemalsuan uang di
Hakim
yang
memeriksa
dan
1. Menyatakan Terdakwa RS terbukti
wilayah Pengadilan Negeri Klas IA Padang
secara
adalah menurut apa yang di atur dalam Pasal
bersalah melakukan tindak pidana
245 KUHP, yang mana ancama pidana yang
“DENGAN
dilakukan pelaku kejahatan pemalsuan uang
MENYIMPAN DAN DENGAN
diancam maksimal pidana 15 (lima belas)
MAKSUD
AKAN
tahun penjara, tetapi dalam kasus tersebut
MENGEDARKAN
UANG
hakim menjatuhkan hukuman minimum 1
PALSU” sebagai mana diatur dan
(satu) tahun 6
diancam dalam Pasal 245 KUHP ;
(enam) bulan penjara
dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahan.
sah
dan
meyakinkan
SENGAJA
2. Menjatuhkan pidana kepada RS dengan pidana penjara selama 1
Diwilayah Pengadilan Negeri Klas
(satu) Tahun 6 (enam) Bulan
IA Padang, kasus tindak pidana pemalsuan
penjara
uang perkara Nomor 530 / PID.B / 2012 /
terdakwa berada dalam tahanan ;
PN.PDG. Terdakwa dengan nama RS (nama
dikurangkan
selama
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
samara) dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum memeriksa dan mengadili perkara
9
-
8 (delapan) lembar
uang
majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1
palsu pecahan Rp. 100.000,-
(satu) Tahun 6 (enam) Bulan. Apabila
(seratus ribu rupiah No. Seri :
dikaitkan dengna teori penerapan pidana,
a. LCP
secara minimum.
tahun cetak 2004
Simpulan
208036
Berdasarkan uraian penulis dalam
sebanyak 3 Lembar
Bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan
tahun cetak 2004
sebagai berikut :
c. LCP
-
-
maka terhadap kasus ini telah diterapkan
sebanyak 3 Lembar
b. LCP
-
208030
208038
1. Pertimbangan
hakim
dalam
sebanyak 2 Lembar
menjatuhkan
tahun cetak 2004
pelaku tindak pidana pemalsuan
pidana
terhadap
1 (satu) unit HP merek Nokia
uang di wilayah hukum Pengadilan
warna merah dan emas
Negeri Klas IA Padang yaitu
1 (satu) unit HP merek Nokia
hakim
warna putih dan biru
beberapa
1 (satu) buah dompet kulit
memberatkan
warna hitam
meringankan pidana terdakwa.
4. Membebani
terdakwa
mempertimbangkan hal,
baik
hal
pidana
yang
dan
hal
untuk
2. Penerapan pidana terhadap pelaku
membayar biaya perkara sebesar
tindak pidana pemalsuan uang di
Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
wilayah Pengadilan Negeri Klas IA
Berdasarkan putusan di atas dapat dilihat bahwa terhadap kasus
tersebut
Padang
yaitu
menyatakan
Majelis
Terdakwa
Hakim terbukti
10
secara
sah
dan
meyakinkan
2. Masyarakat dan pemerintah lebih
bersalah melakukan tindak pidana
waspada
menurut Pasal 245 KUHP, dengan
penukaran uang yang saat ini
pidana penjara minimum I (satu)
marak dengan uang palsu dengan
Tahun 6 Bulan.
cara
dilihat,
Apabila di kaitkan dengan teori
diterawang.
penerapan pidana, maka terhadap kasus ini
DAFTAR PUSTAKA
telah di terapkan secara minimum.
dikemukakan,
uraian saran
yang yang
dalam
tindak
pemalsuan
uang
dapat
Adami
melakukan
pidana
menjalanin
AdhiWibowo, 2003, HukumAcaraPidana, Padang.
kerjasama dengan aparat penegak
AndiHamzah, 2000, HukumAcaraPidana Indonesia, SinarGrafika, Jakarta.
hukum, demikian juga halnya
Andi Hamzah, 1993,SistimPidana Dan
dengan aparat penegak hukum itu
Pemindanaan Di Indonesia, PradnyaParamita, Jakarta
sendiri,
untuk
Chazawi, 2002, PelajaranHukumPidana, Bagian 2; PenafsiranHukumPidana, DasarPeniadaan, Pemberatan&Peringanan, KejahatanAduan, Perbarengan&AjaranKausalita s, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
diharapkan
masyarakat uang dapat lebih terbuka
dan
telah
penanggulangan dan pencegahan terhadap
diraba,
dalam
AdamiChazawi, 2001, KejahatanTeradapPemalsuan, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
diberikan adalah : 1. Hendaknya
teliti
A. Buku-buku
Saran Dari
atau
AruanSakijodanBambangPoernomo, 1988, DasarAturanUmumHukumPida
11
naKodifikasi, GhaliaIndosnesia, Yogyakarta. BambangIrawan, 2000, BencanaUangPalsu, Elstreba, Yogyakarta. BambangWaluyo, 2004, PidanadanPemidanaan, SinarGrafika, Jakarta. BardaNawawiArif, 2008, BungaRampaiKebijakanHukum Pidana, PT. KencanaPrenada Media Group, Jakarta. ChainurArrasyid, 1988, PengantarPsikologiKriminal, Yani Corporation, Medan. H.A.ZainalAbidinFarid, 2007, HukumPidana 1,SinarGrafika, Jakarta.
AlatPembayaran, Alatbukti, danPembayaran, edisikedua, SinarGrafika, Jakarta. Rusli Muhammad, 2007, HukumAcaraPidanaKontemporer, PT. Citra AdityaBakti: Bandung. Soerjono Soekanto, 1984, PengantarPenelitianHukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. HengkiLiklikwata, Mulyana W. Kusuma, 1981, KriminologiSuatuPengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, SofyanSastaWidjaja, HukumPidana, Bandung.
1995, Armico,
LilikMulyadi, 2007, Putusan Hakim dalamHukumAcaraPidana, PT. Citra AdityaBakti: Bandung.
TeguhPrasetyo, Abdul Hakim Bakatullah, 2009, PolitikHukumPidana, PustakaPelajar, Yogyakarta.
Moeljatno, 1985, asasHukumPidana, BimaAksara, Jakarta.
TopoSantoso, Eva AchjanZule, 2001, Kriminolog, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
AsasPT.
Muladi,2002, Politik Dan SistemPeradilanPidana, BadanPenerbitUniversitasDipone goro, Semarang. ______ danBardaNawawi Arief,1998, TeoriteoridanKebijakanPidana, Alumni, Bandung P.A.F Lamintangdan Theo Lamintang, 2009, KejahatanMembahayakanKepe rcayaanUmumTerhadapSurat, 12
