PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSIPIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKADI PENGADILAN NEGERI KELAS I.B PARIAMAN
Jurnal
Oleh: MAHMUDAN NPM.0810005600233
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
1
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.B PARIAMAN (MAHMUDAN, NPM:0810005600233, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang, 2015, 62 Halaman) ABSTRAK Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhir- akhir ini semakin marak pula terjadi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu komunikasi dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi pidana bukanlah satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak. Selain penjatuhan pidana, anak juga dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan. Bagaimanakah bentuk sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pariaman. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pariaman. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas wawancara, pengamatan dan kajian pustaka terhadap putusan, dapat diketahui bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Sebelum manjatuhkan putusan, hakim telah membuat pertimbanganpertimbangan,pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hakim berpendapat bahwa dasar dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa adalah bertujuan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa, untuk memenuhi rasa keadilanserta untuk membina diri terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Hendaknya hakim lebih mempertimbangkan aspek psikologi anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat. Dihindarkan putusan hakim yang merugikan kehidupan masa depan anak,ataskesadaranbahwa putusan hakim bermotif perlindungan.
i
A. PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirakhir ini semakin marak pula terjadi penyalahgunaan narkotika.Narkotika adalah zat atau obat yang berasaldaritanamanbaiksintetismaupunsemisintetisyang dapat menyebabkanpenurunanatauperubahankesadaran,hilangnyarasa,mengurangisampa imenghilangkanrasa nyeridandapatmenimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu komunikasi dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak,dampak negatif akan selalu meningkatkan krisis moral dimasyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.1 Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Artinya Undang-undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)Undang-undang Nomor 11 tahun 2012), dan Pidanabagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.
1
Herman Mennheim, Sebagaimana Dikutip Marlina Dalam Bukunya : Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal, 1.
1
Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika yang disalahgunakan, namun tidak mengatur tentang sanksi dengan batasan usia tertentu. Dalam hal ini tindak pidana narkotika dilakukan oleh anak, maka diperlukan suatu peradilan yang benar-benar berfungsi sebagai tempat mengadili anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penjatuhan putusan kepada anak haruslah mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. Sebelum mengambil keputusan, Hakim tentu telah mempunyai pertimbanganpertimbangan. Maka terkait dengan hal tersebut menarik rasanya untuk dikaji mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitubagaimanakah bentuk sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman? Dan apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman? Tujuan penulisan ini yaitu untukmengetahui bentuk sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman. B. METODE PENELITIAN Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sehingga dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini, data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, data ini merupakan data pokok dan langsung berhubungan dengan penelitian.Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman yang berkaitan dengan judul penulisan. Yang kedua melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan persiapan pertanyaan-pertanyaan
2
yang sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman, dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka dilakukan pengolahan untuk mendapatkan kesimpulan dan mengklasifikasikan data tersebut. Semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akhirnya diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. C. HASILDANPEMBAHASAN 1. Bentuk Sanksi yang Diterapkan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman Dari kasus yang penulis teliti pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman dari bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2015terdapat148 kasus tindak pidana narkotika, 5 diantaranya dilakukan oleh anak , Dari 5 (lima)perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut, semuanya telah diputus oleh Hakim, bentuk sanksi yang diterapkan terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman dapat dilihat pada uraian berikut: 1) Perkara Nomor 44/Pid.Sus/2012/PN.PRM Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu, Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Subsidair :Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair Penjara 6 (enam) bulan. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 yaitu Ganja”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa denganpidanapenjaraselama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim menetapkan terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 2) Perkara Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN.PRM
3
Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu, Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikajunto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Subsidair : Pasal 111 ayat (1) Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana DendaRp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair Penjara 6 (enam) bulan. Hakim menyatakan terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwadengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3) Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2013/PN.PRM Terdakwa tersebut telah diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP junto Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 53 KUHP junto Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4
4) Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) dan Pidana Denda Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Subsidair latihan kerja 2(dua) bulan. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana latiha kerja selama 1 (satu) bulan. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Dari 5 (lima) perkara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman,semuanya dituntut dan dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana penjara selama waktu tertentu dan 4 diantaranya dijatuhi sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.
5
Penjatuhanputusanterhadappelakutindakpidanapenyalahgunaannarkotikaya ng dilakukan anak ini, hakim telahmempertimbangan segala sesuatu hal yang dianggap perlu serta mengigat dan memperhatikan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Dari 5 (lima) perkaratersebut, 2 (dua) diantaranya diputus setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan. 2.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman.
Penggunaanhukum pidanasebagaisaranapenanggulanganpenyalahgunaan narkotikapadaakhirnyaakanbermuarapadapersoalan bagaimanahakim dalam menjatuhkanputusan.Dasarpertimbanganhakim dalammenjatuhkanpidanaakan sangatmenentukanapakahputusanseoranghakim dianggapadilataumenentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dasarpertimbanganhakimdalammenjatuhkanputusandapatdigunakansebaga ibahananalisistentangorientasiyangdimiliki hakimdalammenjatuhkan putusanjugasangatpentinguntuk melihatbagaimanaputusanyangdijatuhkanitu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapatdikatakan,bahwaputusanhakim yangtidakdidasarkanpadaorientasiyangbenar, dalam artitidaksesuaidengantujuanpemidanaanyangtelahditentukan,justruakan berdampaknegatif terhadapproses penanggulangankejahatanitu sendiridan tidak akan membawamanfaat bagi terpidana Berikut akan diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakimdalammenjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. 1. Pertimbangan Yuridis Pertimbanganyangbersifatyuridisadalahpertimbanganhakim yang didasarkanpadafaktor-faktoryangterungkapdidalam persidangandanolehundangundangtelahditetapkansebagaihalyangharusdimuatdidalam putusan. a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaanadalahsurat atauakteyangmemuatrumusantindakpidanayang didakwakan kepadaterdakwayangdisimpulkandanditarik darihasilpemerikasaan penyidikan,danmerupakandasarsertalandasanbagihakim dalampemeriksaan dimukapengadilan.2Dakwaanmerupakandasarhukumacarapidanakarena berdasarkan itulahpemeriksaandipersidangandilakukan(Pasal143ayat(1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah suratdakwaan, hal-halyang harusdiperhatikan adalahsyaratsyaratformildanmaterilnya.Dakwaanberisiidentitas terdakwajuga memuaturaiantindakpidanasertawaktudilakukannyatindakpidanadanmemuatpas alyangdilanggar(Pasal143ayat(2)KUHAP). 2
MohammadTaufikMakaraodanSuhasril,HukumAcaraPidanaDalamTeoriDanPraktek, Ghalia Indonesia,2010),hal. 65.
(Jakarta:
6
5 (Lima) Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, semuanya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. b. Tuntutan Pidana Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.3 Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidanayangiadakwakankepadaterdakwa,dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.4 c. Keterangan Saksi Keterangansaksiadalahsalahsatualatbuktidalam perkarapidanayang merupakanketerangan darisaksimengenai suatu peristiwapidanayang iadengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alamisendiridenganmenyebutalasandari pengetahuannyaitu. 5Keterangansaksimerupakanalatbuktisepertiyangdiatur dalam Pasal184ayat(1)KUHAP hurufa.Sepanjangketeranganitumengenaisuatu peristiwapidanayangiadengarsendiriialihat sendiridan alamisendiri,danharus disampaikandalam sidangpengadilandenganmengangkatsumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat buktiyangsah.Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.6 Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Dari lima putusan hakim yang diteliti pada penulisan skripsi ini semuanya mempertimbangkan keterangan saksi. 3
Tambah Sembiring, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, (Medan: USU Press, 1993), hal. 59.
4
Op.Cit.,hal. 60.
5
LilikMulyadi,HukumAcaraPidanaNormatif,Teoretis,Praktik,DanPermasalahannya, PT.Alumni,2007),hal. 169.
(Bandung:
6
SM.Amin,HukumAcaraPengadilanNegeri:PelajaranuntukMahasiswapedomanuntuk Pengacara dan Hakim,(Jakarta: PradnyaParamita,1976), hal.75.
7
d. Keterangan terdakwa Berdasarkan Pasal184 ayat(1) KUHAPhuruf e.keteranganterdakwa digolongkan sebagaialatbukti.Keterangan terdakwaadalahapayangdinyatakan terdakwadisidang tentangperbuatanyangdia lakukanatau yangdia ketahuisendiri atauyangdiaalamisendiri,inidiaturdalamPasal189KUHAP. 7Dalampraktek keteranganterdakwaseringdinyatakandalam bentukpengakuandanpenolakan,baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yangdisampaikanolehparasaksi. Keteranganterdakwajugamerupakanjawaban ataspertanyaanbaikyangdiajukan olehpenuntutumum,hakim maupunpenasehat hukum.Keteranganterdakwadapatmeliputiketeranganyangberupapenolakandank eterangan yangberupa pengakuan atassemuayangdidakwakankepadanya.Dengan demikian,keteranganterdakwayangdinyatakandalam bentukpenolakanatau penyangkalansebagaimanaseringdijumpaidalampraktekpersidangan,bolehjugad inilai sebagai alat bukti. e. Barang-barang Bukti Barang buktiadalahbarangyangdipergunakanolehterdakwauntuk melakukansuatutindak pidanaatau barangsebagaihasildarisuatu tindakpidana.8 Barang-baranginidisitaolehpenyidikuntukdijadikansebagaibuktidalam sidang pengadilan.Barangyangdigunakansebagaibuktiyangdiajukandalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untukmembuktikan kesalahan terdakwa. 9 Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapatdikenakanpenyitaandanyangdiajukanolehpenuntutumumdipersidangan.10 f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika Halyangseringterungkapdipersidanganadalah pasal-pasalyangdikenakan untuk menjatuhkan pidana kepadaterdakwa.Pasal-pasalini bermula dan terlihat dalam suratdakwaanyangdiformulasikanolehpenuntutumum sebagaiketentuan hukum narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalamundang-undangnarkotikaituselalu dihubungkandenganperbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melaluialat-alat buktitentangapakahperbuatan terdakwa telahatau tidak memenuhi unsurunsuryangdirumuskandalam pasalundang-undangtentangnarkotika.Apabila ternyataperbuatan terdakwa memenuhiunsur-unsurdari setiappasal 7
Kuffal,PenerapanKUHAP DalamPraktikHukum,(Malang:UMM Press,2008),hal. 25. AnsoriSabuan,dkk, HukumAcaraPidana,(Bandung: Angkasa, 1990), hal. 182. 9 JurAndi Hamzah, Terminologi HukumPidana,(Jakarta: SinarGrafika, 2009),hal. 20. 10 LihatPasal39 ayat (1)KitabUndang-undang HukumAcara Pidana. 8
8
yangdilanggar, berartiterbuktilah menuruthukum kesalahanterdakwa melakukanperbuatanseperti dalampasal yang didakwakan kepadanya. 2. Pertimbangan Non Yuridis Disampingpertimbanganyangbersifatyuridishakim dalammenjatuhkan putusanmembuatpertimbanganyangbersifatnonyuridis. Pertimbanganyuridissaja tidaklahcukupuntukmenentukannilaikeadilandalam pemidanaananakdibawah umur,tanpa ditopangdenganpertimbangannonyuridisyangbersifat sosiologis, 11 psikologis,kriminologisdanfilosofis. Pertimbangannon-yuridisoleh hakim dibutuhkanolehkarenaitu, masalahtanggungjawabhukumyangdilakukanoleh anakdibawahumurtidaklahcukup kalauhanyadidasarkanpadasegi normatif,visi kerugiannya saja, tetapi faktorinterndaneksternanakyang melatarbelakangianak dalam melakukankenakalan atau kejahatanjugaharusikutdipertimbangkansecaraarif oleh hakim yang mengadili anak. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latarbelakangsocialmengapaseoranganakmelakukansuatutindak pidana,aspek psikologisbergunauntuk mengkajikondisipsikologisanakpadasaatanak melakukansuatutindakpidanadansetelah menjalanipidanasedangkanaspek kriminologidiperlukanuntukmengkajisebab-sebabseorang anakmelakukantindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.12 Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananyadanmenjalaniputusantersebut,anak harusdidampingiolehpetugas sosial yangmembuatCaseStudytentanganakdalamsidang.Pembuatanlaporansosialyang dilakukan oleh sosial worker ini merupakan yangterpentingdalamsidang anak, yang sudahberjalanialahpembuatanCaseStudyolehpetugasBimbinganKemasyarakatanda n Pengentasan Anak.13 3. Pertimbangan yang memberatkandan meringankan Penjatuhanpidanaterhadapanakpelakutindakpidanapenggunanarkotika diPengadilan Negeri Kelas I.B Pariamanyangdilakukan olehhakimmemuathalhalyang memberatkandanmeringankan.Halinimemangsudahditentukandalam Pasal197 ayat(1)KUHAP yang menyebutkan putusanpemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. a. Hal-hal yang Memberatkan PidanadalamKUHP KUHPhanyamengatur
hal-halyang
dijadikan
alasan
11
BunadiHidayat,PemidanaanAnakDiBawahUmur,(Bandung:PT.Alumni,2009),hal.93 http://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/efektifitas-pidana-penjara-bagi-pelaku-tindakpidana-anak/,diakses30 Juni2014 13 WagiatiSoetodjo, HukumPidanaAnak,(Bandung:PT.Refika Aditama,2006),hal.45 12
9
memberatkanpidana, yaitusedangmemangkusuatujabatan(Pasal52 KUHP),recidiveataupengulangan, dan Gabungan atau samenloop (Titel 6 Buku 1 KUHP). 1) Jabatan Pemberatan karenajabatanditentukandalam Pasal52KUHPyang rumusannyasebagaiberikut:“bilamanaseseorangpejabatkarena melakukantindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannyaatau padawaktu melakukantindakpidana memakaikekuasaan,kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.” DasarpemberatanpidanatersebutdalamPasal52KUHPadalahterletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal,ialah: a) Melanggar suatu kewajiban khususdarijabatannya. Dalam haliniyangdilanggaroleh pegawainegeridalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum.Suatujabatanpublicyang dipangkuolehseorang pegawainegeri terdapatsatukewajibankhususyangmerupakansuatukewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaantertentu dari suatujabatan. b) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan darijabatnnya. Suatujabatan,incasu jabatanpublicdisampingmembebankankewajiban khususnyadarikewajiban umum darijabatannya,jugamemilikistatus kekuasaan jabatan,suatukekuasaan yangmelekatyangtimbuldarijabatan yangdipangku.Kekuasaanyang dimilikinya inidapatdisalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu. c) Menggunakan kesempatan karenajabatannya. Pegawainegeridalammelaksanakantugaspekerjaannyaberdasarkanhak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya,manakala memiliki suatu waktu (timing)yangtepatuntukmelakukanperbuatanyangmelanggarundangundang,apabilakesempataninidisalahgunakan untukmelakukantindak pidanaitu, makaiadipidanadengan dapatdiperberat1/3nyadariancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut. d) Menggunakan sarana yang diberikankarenajabatannya. Seorangpegawainegeridalammenjalankankewajiban dantugasjabatannya diberikansarana-sarana tertentu,dansarana manadapatdigunakanuntuk melakukantindakpidanatertentu. Disini dapatdiartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatutindak pidana. 14 2) Pengulangan (Recidive) 14
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26173/3/Chapter%20II.pdf, diakses 3 Mei 2015
10
Pengulangantindakpidanadalam KUHPtidakdiatursecaraumum dalam “AturanUmum”BukuI,tetapidiatursecarakhususuntuk sekelompoktindakpidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggarandidalam BukuIII.DisampingituKUHPjugamensyaratkantenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenisjenistindakpidana(kejahatan/pelanggaran)tertentusajadanyangdilakukandala mtenggang waktu tertentu. 15 Seseorang yangsering melakukanperbuatan pidanadan karenadengan perbuatan-perbuatannya itu telahdijatuhipidana bahkantelahseringdijatuhipidana disebutrecidivist.Istilahresidive itumenunjukkepadaorangyangmelakukan pengulanganperbuatan pidana. Menurutdoktrinyang menganutajaranrecidivedilihatdarisudutsifat pemberatan pidana, itu dapat digolongkan sebagai berikut: 16 a) Generalrecidiveataurecidiveumum,yaituapabilaseseorangmelaku kan kejahatandankejahatan tersebut telahdijatuhi pidana,makaapabilasetelah bebas menjalani pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentukkejahatan, semacamapapun. b) Specialerecidiveataurecidivekhusus,yaituapabilaseseorangmelaku kan kejahatandanterhadap kejahatanitutelahdijatuhipidanaolehhakim, kemudian pelaku melakukan kejahatan yang sama atau sejenis. c) Tuksen stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian,setelahdiputusdengandijatuhipidanadan bebasmenjalani pidananya, pelakumengulangiperbuatanpidana,yangmerupakangolongan tertentu menurut undang-undang, misalnya penggelapan ataupenipuan. 2 (dua) dari 5 (lima) putusan yang diteliti dalam penulisan ini memuat hal yang memberatkan adalah terdakwa telah pernah dihukum atau recidiveterdapat pada putusan dengan nomor 161/Pid.Sus/2013/PN.Prm dan nomor1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn. 3) Penggabungan (Concursus) Gabunganmelakukantindakpidanaseringdiistilahkandenganconcursus atausamenloop.Samenloopadalahsatuorangmelakukansatuperbuatan pidana.satu satuorang melakukanbeberapaperbuatankejahatandanataupelanggarandan bbeberapadelikitubelumdijatuhihukumandankeputusanhakim 15
https://www.blogger.com/feeds/5318635580496833874/posts/default, diakses 3 Mei 2015 Marlina,HkukumPenitensier,(Bandung, PT Refika Aditama, 2011), hal 150
16
11
danbeberapadelik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku Imengatur tentang gabungan atau samenloop ataukebalikandarideelneming(turutserta).gabungan(samenloop)adalahorang yang melakukan beberapa peristiwapidana. 17 b. Hal-hal yangmemberatkan pada Putusan Pengadilan Hal-halyangmemberatkanyangdipertimbangkanolehhakim untuk menjatuhkan pidana yaitu: 1) Meresahkan mayarakat 2) Bertentangan dengan programpemerintah memberantas narkotika c. Hal-hal yangmeringankan MenurutKitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)alasan-alasanyang meringankan pidana adalah: 1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3). 2) Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 ayat (1 dan 2)). 3) Belumdewasa atau minderjarigheid(Pasal 47). Menurut J.E. Sahetapy,hal-hal meringankan dalampersidangan adalah: 18 1) Sikap correct danhormatterdakwaterhadappengadilan,danpengakuan terusterangsehingga memperlancar jalannya persidangan. 2) Padakejahatannyatersebuttidakada motifyangberhubungandenganlatar belakang publik. 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya 4) terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara. 5) terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal. Selain meneliti kelima dokumen putusan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut, yakni Edward Agus, SH., dan Devid Aguswandri, SH.
Dari hasil wawancara dengan Edward Agus, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn, mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn, hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, antara lain:19 Dalam perkara ini, bahwa terdakwaadalah anak yang masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, masih berada dalam usia wajib sekolah dan 17
E.Utrecht, HukumPidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1994),hal. 137.
18
J.E.Sahetapy,AncamanPidanaMatiTerhadapPembunuhanBerencana,(Malang:SetaraPress, 2009), hal. 302.
19
wawancara dengan Edward Agus, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Selasa 11 Agustus 2015
12
diharapkan akan memiliki masa depan yang cerah, menjadi manusia yang berguna bagi Negara, bangsa dan agama, sedangkan dilain pihak perbuatan mengkonsumsi Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwabagi dirinya sendiri dan dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan pergaulannya adalah perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukumserta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah melampaui ambang batas kewajaran karena terdakwa positif mengkonsumsi setidaknya tiga jenis narkotika yaitu shabu-shabu, tanaman ganja dan ekstasi, sementara dalam kasus-kasus lain yang sejenis dimana yang menjadi terdakwa adalah orang yang telah berusia dewasa, acapkali orang dewasa yang menjadi terdakwa tersebut hanya positif mengkonsumsi satu jenis atau satu macam zat narkotika saja, sehingga meskipun usia terdakwa masih terkategorikan anak-anak namun bobot kesalahan dan kualitas kejahatan dalam perbuatan yang telah dilakukannya jauh melebihi dari bobot kesalahan dan kualitas kejahatan dalam perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang telah dewasa; Mengingat bahwasanya salah satu pangkal penyebab terjerumusnya terdakwa sebagai penyalah guna narkotika adalah karena kurangnya pengawasan dan perhatian yang dilakukan oleh orang tua terdakwa sebab kedua orang tunya sudah tidak tinggal serumah lagi akibat kehidupan rumah tangga mereka berdua yang juga sudah tidak lagi harmonis, yang mana hal tersebut membuat pergaulan terdakwasehari-harinyamenjaditidakterkontrol, sertadengan mempertimbangkan pula fakta bahwasanya terdakwa sebelumnya tidak pernah menceritakan kepada orang tua maupun keluarganya tentang kecanduannya dalam mengkonsumsi narkotika dan terdakwa maupun pihak keluarganya sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian juga tidak pernah melaporkan tentang kecanduan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang guna mendapatkan rehabilitasi secara medis, dan dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah diperlukan guna menanamkan sikap siap untuk bertanggung jawab terhadap anak atas kesalahan yang telah diperbuatnya itu serta supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun segenap komponen masyarakat yang berada disekitarnya, maka Hakim menilai bahwasanya bentuk pertanggung jawaban pidana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa dalam perkara a quo adalah pertanggung jawaban pidana dalam bentuk pidana penjara atau yang juga disebut dengan “pidana pembatasan kebebasan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 79 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang diajukannya; Secara yuridis normatif tuntutan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pada perkara a quo, yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada pokoknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 13
Peradilan Pidana Anak sebab substansi dari pasal dimaksud tidak secara khusus mengatur tentang batasan minimal ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada diri terdakwa; Olehkarena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilanserta untuk membina diri terdakwasupaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (restitutio de integrum), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (labousch de laloa); Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan diatas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (judge made law) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Hakim berpendapat bahwasanya tuntutan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahunadalah terlalu berat dan tidak setimpal dengan bobot kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian Hakim berketetapan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang durasinya lebih singkat atau dibawah dari lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum; Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum maupun pihak Pembimbing Kemasyarakatan beserta terdakwa dan anggota keluarga yang mendampinginya, sehingga apa yang tertera pada amar putusan adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan; Dari hasil wawancara dengan Devid Aguswandri, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn, mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pmn, hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, antara lain:20 Pertimbangan yang pertama, bahwa terdakwaadalah anak yang masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, masih berada dalam usia wajib sekolah dan diharapkan akan memiliki masa depan yang cerah, menjadi manusia yang berguna bagi Negara, bangsa dan agama, sedangkan dilain pihak perbuatan terdakwa membantu peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja kering diarea lembaga pemasyarakatan Pariamanadalah perbuatan yang melanggar kaidah20
wawancara dengan Devid Aguswandri, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Rabu 12 Agustus 2015
14
kaidah dan norma-norma hukumserta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat; Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa perbuatan terdakwa yang telah membantu peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja kering diarea lembaga pemasyarakatandan telah melampaui ambang batas kewajaran karena terdakwaselain menjadi narapidana anak dan diperbantukan membantu menjadi petugas parkir diarea lembaga pemasyarakatan perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, sehingga meskipun usia terdakwa masih terkategorikan anak-anak namun bobot kesalahan dan kualitas kejahatan dalam perbuatan yang telah dilakukannya jauh melebihi dari bobot kesalahan dan kualitas kejahatan dalam perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang telah dewasa; Kemudian Hakim mempertimbangankan juga bahwasanya salah satu pangkal penyebab terjerumusnya terdakwa adalah karena terdakwa sebagai status narapidana yang masih dijalani oleh terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat mendapatkan imbalan berupa uang dan selama ini kurangnya pengawasan dan perhatian yang dilakukan oleh orang tua terdakwa yang mana hal tersebut membuat pergaulan terdakwa menjadi tidak terkontrol, dan dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah diperlukan guna menanamkan sikap siap untuk bertanggung jawab terhadap anak atas kesalahan yang telah diperbuatnya itu serta supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun segenap komponen masyarakat yang berada disekitarnya, maka Hakim menilai bahwasanya bentuk pertanggung jawaban pidana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa dalam perkara a quo adalah pertanggung jawaban pidana dalam bentuk pidana penjara atau yang juga disebut dengan “pidana pembatasan kebebasan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 79 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang diajukannya; Hakim menimbang bahwa secara yuridis normatif tuntutan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pada perkara a quo, yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan latihan kerja dan pokoknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab substansi dari pasal dimaksud tidak secara khusus mengatur tentang batasan minimal ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada diri terdakwa; Hakim mempertimbangakan, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilanserta untuk membina diri terdakwasupaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (restitutio de integrum), sehingga oleh karena itu
15
pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (labousch de laloa); Hakim berpendapat, bahwa dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa adalah bertujuan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa. Adapun penjatuhan pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pelatihan kerja, diharapkan agar terdakwa memiliki bekal untuk bekerja setelah selesai menjalani masa hukuman. Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah narkotika, merupakan suatu perkara extra ordinaryyaitu perkara yang memerlukan penanganan khusus. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan ruang dijatuhkannya pidana berupa pelatihan kerja. Undangundang Nomor 11 tahun 2012 juga tidak melarang penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang telah berumur lebih dari 14 tahun. Dari kedua hasil wawancara dengan para Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak tersebut dapat disimpulkan, bahwa selain pertimbangan yuridis, hakim juga telah melakukan pertimbangan pertimbangannonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,kriminologisdanfilosofis. D. KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam peneltian ini, maka dapat disimpulkan: 1.
Bentuk sanksi yang diterapkan terhadapanak pelakutindakpidanaNarkotika di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariamanberupa sanksi pidana penjara selama waktu tertentu dan 4 diantaranya menjatuhkan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. 2. Sebelum menjatuhkansanksiterhadappelakutindakpidananarkotikayang dilakukan anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari5(lima) putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Pariaman, hakim dalam menjatuhkanputusanterhadapanak pelaku tindakpidananarkotika lebih cenderung kepadapertimbangan yuridis serta tujuan pemidanaan yang sejalandengan teoritujuan pemidanaan relatif bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri terdakwa.
16
DAFTAR PUSTAKA Buku Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010 J.E.Sahetapy,AncamanPidanaMatiTerhadapPembunuhanBerencana,Malang: SetaraPress, 2009 Kuffal,PenerapanKUHAP DalamPraktikHukum, Malang:UMM Press,2008 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009 P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011 SatgasLuhpenNarkoba Mabes POLRI, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1990 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011 PeraturanPerundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Jakarta: Djambatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Asa Mandiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sumber Lain Situs web Pikiran Rakyathttp://www.pikiran-rakyat.com/node/272745 https://www.blogger.com/feeds/5318635580496833874/posts/default,
17
