ARTIKEL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kry ) Oleh : Intan Perdani
Di era globalisasi saat ini negara dan seluruh komponen bangsa dituntut berperan aktif dalam memberikan perhatian lebih dan maksimal terhadap anak bangsa. Jangan sampai anak bangsa terpengaruh oleh hal-hal yang negative dan pada khirnya terjerumus sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta atas kekerasan dan diskriminasi .Pemerintah menyadari mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan rakyat untuk menuju cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila. 1 Sebagai realisasi dari hal tersebut pemerintah membuat undang-undang mengenai anak apabila mereka terjerat dalam suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum itu sendiri, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . 1
Marlina,2009,peradilan pidana anak di indonesia pengembangan:konsep diversi dan restorative justice,Bandung: PT Refika aditama hal VII
1
Anak yang berkonflik dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana dan mereka telah menjadi terdakwa
akan menjalani proses persidangan di
Pengadilan. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang dihadapi oleh seorang hakim apalagi dalam mengadili suatu perkara anak
yang
berdasarkan dengan hukum, khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa hukuman atau pembinaan. 2 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif dan diupayakan diversi. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sering salah satu Hakim masih menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku yaitu sanksi pidana. Permasalahannya adalah Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian (STUDI PUTUSAN Nomor :01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg ) dan Mengapa Hakim menjatuhkan sanksi pidana bukan tindakan ?. Hal ini dibahas dengan tujuan untuk Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg ) dan Mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Sehingga dapat bermanfaat untuk Memberikan dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut dan Memberikan informasi kepada pembaca bahwa penerapan sanksi untuk anak pelaku tindak pidana
2
http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/5885
2
pencurian itu ada sehingga masyarakat bisa lebih mengontrol dirinya dan anaknya sebagai tanggung jawab mereka. Kriteria anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan umur antar 12 sampai dengan 18 tahun, apabila dalam batas usia tersebut anak diduga melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak. Menurut pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP,pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Menurut pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP tersebut pada intinya pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memuat tentang : 1. Fakta dan keadaan 2. Alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa Sekalipun dikatakan pertimbangan yang disusun ringkas,bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas,terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan
secara
deskriptif
semuanya
dipertimbangkan
secara
argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan
sampai
pada
uraian
pertimbangan
yang
menyimpulkan
pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya 3
dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang
logis
dan
dapat
dipertanggungjawabkan,
yang
mendukung
kesimpulan pertimbangan hakim. 3 Salah satu bentuk kenakalan anak adalah pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu : a. Pidana peringatan b. Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga 2) Pelayanan masyarakat,atau 3) Pengawasan c. Pelatihan kerja d. Pembinaan dalam lembaga, dan e. Penjara Dalam pasal 71 ayat 2 pidana tambahan terdiri dari a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,atau b. Pemenuhan kewajiban adat Selain pidana sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Peradilan
Pidana Anak yaitu berupa Tindakan. Sanksi terhadap anak yang 3
Roeslan Saleh , 1987 , Stelsel Pidana Indonesia , Jakarta: Aksara Baru hal 340
4
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 69 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yaitu anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Kasus pada anak yang sering terjadi dimasyarakat dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yaitu pencurian. Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa ijin atau tidak sah,biasanya dengan sembunyi-sembunyi. 4
Pencurian diatur dalam KUHP(Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Pasal 362 Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 363 (1)Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1 pencurian ternak; Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran letusan banjir ,gempa
bumi,atau
gempa
laut,gunung
meletus,kapal
karam,kapal
terdampar,kecelakaan kereta api,huru hara pemberontakan atau bahaya perang. Ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui
4
Suharso dan ana retnoningsih,2005,kamus besar bahasa indonesia,semarang:cv widya karya hlm 225
5
atau tidak dikehendaki Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Ke -5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut k3-4 dan 5,maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Contoh kasus yaitu PUTUSAN NOMOR : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kry yang isinya atas nama terdakwa, berumur 15 tahun , jenis kelamin lakilaki,beralamat di Kp. Manggeh Rt.001 Rw.013, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 06 Pebruari 2015. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh : 1.
Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015;
2.
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;
3.
Penuntut Umum, dilakukan penahanan dalam rumah tahanan, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;
4.
Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
6
5.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015; Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, beralamat di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta. TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 08 bulan Januari 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah saksi Minto Suwarno yang beralamat di Perumahan Manggeh D2 No.4 Rt.002 Rw.013, Kel. Lalung, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pada awal TERDAKWA berjalan kaki menuju rumahnya di Kp. Manggeh Rt.001 Rw.013, Kel. Lalung, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar melintasi arah Perumahan Manggeh D2 No. 4 Rt. 002 Rw. 013, Kel. Lalung, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, sesampainya di depan rumah saksi Minto Suwarno terdakwa melihat dari jendela luar rumah ada handphone yang terlihat dari luar. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi bangunan ukuran 8 sepanjang ± 30 cm yang ditemukan oleh terdakwa dalam perjalanan menuju ke lokasi mencongkel paksa atau merusak jendela depan rumah saksi Minto Suwarno. Setelah terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tablet merk Axio & 1 (satu) buah HP merk evercoss A12 yang diambil terdakwa dari lantai dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) & 1 (satu) buah HP merk Samsung Bronx
7
SCH_B299 yang diambil terdakwa dari atas lemari depan kamar serta 1 (satu) buah HP Alpha Cros yang diambil terdakwa dari atas TV dalam kamar. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui jendela pada saat terdakwa masuk dan kemudian terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya 1 (satu) buah HP merk evercross A12 disimpan oleh Terdakwa dan digunakan sendiri oleh terdakwa. 1 (satu) buah HP merk Samsung Bronx SCH_B299 diberikan terdakwa kepada pacar terdakwa yakni saksi Meytha Ella Sundari. 1 (satu) buah tablet merk Axio dijual terdakwa ke counter Fiqi Cellular dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah HP Alpha Cros dijual Terdakwa ke counter Raja Cellular dengan harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang terdakwa ke tempat sampah di depan SMK Wikarya Karanganyar, sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. putusan ini anak melakukan tindak pidana pencurian dengan dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman pidananya 9 tahun, mengingat bahwa Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dalam pasal 81 ayat 2 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sehingga untuk kasus ini maximal ancamannya menjadi 4 tahun 6 bulan. Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, Hakim tidak sependapat mengenai
8
lamanya penghukuman. Hakim memutuskan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menurut penulis putusan tersebut sudah tepat diberikan kepada terdakwa Walaupun pada kasus ini merupakan kasus recidive atau pengulangan tindak pidana. Karena pada kasus yang terdahulu hanya melalui upaya diversi sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi anak. Apabila anak tersebut dihukum lebih lama lagi atau dijatuhi pidana maximal maka anak merasa dirinya sudah tidak berguna dan membuat anak tersebut menjadi dendam. Ditambah apabila terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa maka bisa jadi anak tersebut akan terpengaruh oleh hal-hal yang lebih buruk . Sehingga dengan pidana penjara selama 2 bulan sudah cukup membuat efek jera bagi anak. Terdakwa dalam perkara pencurian berdasarkan berkas putusan Nomor 01/Pid SUS.Anak/2015/PN.Krg masih berusia 15 Tahun sehingga tergolong dalam perkara anak. Berdasarkan hasil pembuktian terhadap pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang berusia 15 Tahun tersebut diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan dibanding tuntutan jaksa maupun ancaman KUHP. Dalam putusan ini terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangannya tersebut antara lain : mengingat Terdakwa masih anak-anak sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik; Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya Persidangan; Perbuatan Terdakwa
9
meresahkan masyarakat; Terdakwa sudah pernah dihukum; mengingat orang tua terdakwa masih peduli dengan sering menengok anaknya
di Lembaga
Permasyarakatan dan orang tua terdakwa masih sanggup untuk membimbing anaknya.; Menimbang bahwa disamping itu maksud dan tujuan pemidanaan saat ini adalah bukan upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menyadari kekeliruannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dikemudian hari, bahwa terhadap diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila kepada Terdakwa dijatuhi pemidanaan yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya. pada putusan ini alasan Hakim menjatuhi putusan pidana bukan tindakan karena pertama pada pasal 69 ayat 2 disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pada putusan ini terdakwa sudah berumur 15 tahun sehingga tidak wajib dikenai sanksi Tindakan. Ke-dua Pada pasal 82 ayat 3 dijelaskan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun. Pada putusan ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman pidananya 7 tahun atau lebih. Ke-tiga terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana/melakukan pengulangan tindak pidana/Recidive sehingga tidak memenuhi pasal 7 ayat 2
10
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak. Jadi pada intinya tujuan pemidanaan dalam perkara anak ini adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kalau anak itu dengan tidak dihukum akan menjadi lebih baik maka bisa dilakukan tindakan dan tidak dihukum. Tetapi kalau hakim merasa anak itu tidak bisa menjadi lebih baik tentu akan menjadi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena terdapat data yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Karanganyar . Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah empiris karena dalam penelitian ini yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg) Kesimpulan yang didapat pada kasus ini adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencurian sesuai dengan tujuan dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga hakim menjatuhkan pidana yang relatif
ringan
dibanding
tuntutan
jaksa
maupun
ancaman
KUHP.
Pertimbangannya tersebut antara lain : meskipun Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan terdakwa sudah pernah dihukum tetapi mengingat terdakwa masih anak-anak sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik dan terdakwa bersikap sopan,
11
mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya Persidangan. Alasan Hakim menjatuhi putusan pidana bukan tindakan karena terdakwa sudah berumur 15 tahun. Ke-dua terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman pidananya 7 tahun atau lebih. Ke-tiga terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana/melakukan pengulangan tindak pidana/Recidive Saran yang penulis berikan adalah Hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana harus lebih mengutamakan kondisi sosial anak dan memperhatikan latar belakang anak itu sendiri agar terciptanya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus tidak membuat moral anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin rusak.
12
