PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi kasus Putusan REG.NO. 74 / Pid.B / 2014 /PN.SRG di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen) AYOM KUSUMO WINAHYU\ 11100087

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sanksi tindak pidana perjudian dan mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi hukum tindak pidana perjudian dilihat dari putusan REG.NO. 74 / Pid.B / 2014 /PN.SRG diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen. Perjudian merupakan crimes without victims menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat dan perjudian ini juga bersifat kriminogen, yang dapat memicu untuk terjadinya kejahatan lain. Adanya penyimpangan masalah sosial ini menimbulkan rasa keresahan dan ketidak nyamanan yang dirasakan oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

LATAR BELAKANG Perjudian merupakan salah satu penyimpangan sosial yang menjadi fenomena dimasyarakat sampai sekarang. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial;dan merupakan acaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Maraknya perjudian telah menjadi hal yang meresahkan yang bisa dikatakan sebagai masalah sosial masyarakat. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu

pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang

suatu

hadiah. Contohnya adalah undian dimana peserta harus

membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor-nomor tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.

Perjudian merupakan crimes without victims karena yang diperjudikan adalah si penjudi itu sendiri, kalah atau menang ia sendiri yang akan menanggung. Dampak tidak langsung akibat adanya perjudian yaitu perjudian disamping menimbulkan masalah sosial, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang, penjudi nekat merampok, mencuri, dan melakukan tindakan kriminal lainya. Dampak perjudian juga membuat seseorang menjadi malas untuk bekerja. Sebab anggapan bahwa perjudian bisa memberikan harapan orang menjadi cepat kaya tanpa bekerja.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu.Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat.

Beberapa Negara-negara melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Beberapa masalah dalam perjudian ialah :

a. Beberapa orang akan menjadi ketagihan. mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang. b. Kadang-kadang judi tidaklah adil jika anda menang atau kalah, anda harus membayar sejumlah uang.

Salah satu contoh perjudian yang ada di Sragen adalah perjudian cap jie kia. Fenomena perjudian dimasyarakat ini sebenaranya sudah menjadi hal yang dipandang masyarakat sudah biasa tetapi sangat menarik untuk diteliti karena perjudian adalah hal yang dilarang diatur didalam pasal 303 KUHP, Undang- Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 7 Tahun 1974. Sehingga harapan tersebut merupakan anggapan yang keliru dan demi untuk kebaikan dimasyarakat perbuatan perjudian perlu dihentikan.

PERUMUSAN MASALAH Penerapan sanksi pidana haruslah didasarkan pada tujuan pemidanaan karena pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebenarnya dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memutus penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam menegakkan keadilan. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ?

perjudian dan dasar

METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif Pada penelitian yuridis normatif

yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang berupa putusan

REG.NO. 74 / Pid.B / 2014 /PN.SRG. Sifat Penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Data penelitian ini terdiri dari beberapa perundangundangan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Literatur, Putusan Pengadilan Negeri Sragen. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini antara lain buku ilmu hukum, kamus hukum, ensiklopedia, media elektronik, dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan bahan pustaka atau studi dokumen yang dilakukan di perpustakaan.Adapun

untuk

mendukung

studi

dokumen

juga

membutuhkan

alat

pengumpulan data wawancara. Wawancara dilakukan dengan kegiatan tanya jawab secara lisan kepada hakim tentang putusan kasus perjudian Putusan REG.NO. 74 / Pid.B / 2014 /PN.SRG. Metode Analistis yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada dasarnya dalam menerapkan sanksi pidana majelis hakim terlebih dahulu melihat aturan normatifnya dan seperti apa ancaman pidananya. Berdasarkan dakwaan yang

diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan maka majelis hakim akan memeriksa dakwaan mana yang terbukti apakah dakwaan primer atau subsidernya. Pengadilan

Negeri

Sragen

yang

memeriksaan

putusan

perkara

nomor

74/Pid.B/2014/PN/SRG memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan majelis hakim menawarkan kapada terdakwa bahwa terdakwa mempunyai hak untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum, tetapi terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum. Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan.Pertama-tama hakim ketua membuka sidang, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan. Dalam hal memutuskan perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah maka terdakwa harus dibebaskan.Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim juga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti tersebut meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan. Pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benarbenar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu. Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dengan nomor register perkara : PDM-19/Srgen/Ep.2/04.14 dalam bentuk subsidaritas maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu.

Didalam dakwaan primer majelis hakim telah menimbang bahwa karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.Karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Karena sudah memenuhi unsur-unsur : 1. Barang Siapa Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Suripto alias Kukut alias Mendo bin Wahyu, yang telah diperiksa dipersidangan ternyata identitasnya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah jika si pelaku menyadari atau menginsafi maksud dari perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Bahwa unsur ini terdapat tindakan pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan mata pencaharian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi. Bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagiamana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang- Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Suripto alias Kukut alias Mendo Bin Wahyu, telah terbukti secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan pencaharian “. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Suripto alias Kukut alias Mendo Bin Wahyu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp 1.237.000,- ( satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) yang dirampas untuk negara. - 2 ( unit ) Handphone yaitu merk Samsung warna putih dengan sim card : 087861051646 dan handphone merk Vitell warna hitam dengan nomor sim card 082138598582 Dirampas untuk Negara. - 3 ( tiga ) buah buku rekapan. - 3 ( tiga ) lembar Patio. - 5 ( lima ) alat tulis yang terdira dari 3 (buah) spidol,1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah pensil.

Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ). Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Cap Ji Kia adalah tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga majelis hakim dapat menentutkan berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini majelis hakim bersifat independen dan mandiri sehingga tidak ada kendala dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan kepada terdakwa. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsurunsur yang telah dilarang dalam Undang- undang maka hal ini telah sesuai dengan berlakunya asas legalitas. Apabila unsur yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan telah terpenuhi maka hakim akan memberikan putusan berupa sanksi pidana bagi terdakwa. Dalam penjatuhan sanksi pidana, majelis hakim menerapkan hal- hal yang dipakai dalam pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pemidanaan. Pemidanaan ini diterapkan untuk mendidik terdakwa ataupun sebagai sarana pencegahan agar terdakwa selama masa penahanan menjadi lebih baik dan apabila sudah bebas tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Majelis hakim jangan sampai salah dalam menentukan sanksi pidana karena apabila salah dalam penentuan sanksi pidana pada umumnya akan berdampak buruk dalam diri terdakwa ataupun dalam kehidupan masyarakat dan khususnya pada hukum itu sendiri. Majelis hakim telah memeriksa bahwa dakwaan primer terhadap terdakwa telah terbukti melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 sehingga dakwaan subsider tidak diperlukan lagi. Selain itu majelis hakim juga mempetimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal

yang meringankan dengan melihat serta mengingat keadaan terdakwa, sehingga majelis hakim dapat menentukan penjatuhan pidana yang adil. Pertimbangan lamanya pemidanaan itu berdasarkan pada subyektifitas hakim, dalam hal ini hakim melihat apakah perbuatan tingkah laku yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan Undang- Undang atau yang disebut legal justice. Keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencangkup seluruh aspek kehidupan atau yang disebut sosial justice, dan keadilan yang berdasarkan standar baik dan buruk, moralitas ini berasal dari berbagai sumber yang terpenting adalah agama atau yang disebut

moral justice. Dengan melihat dan

mempertimbangkan legal justice, sosial justice, dan moral justice majelis hakim dapat Menentukan lamanya waktu penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa secara adil. Majelis hakim melihat unsur- unsur tindak pidana dengan memeriksa keterangan saksi- saksi, barang

bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta keterangan

terdakwa.Berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa sebagai tambang atau pengecer nomor Cap Ji Kia. Terdakwa memperoleh upah sebesar sepuluh persen dari total uang hasil penjualan. Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang untuk Sehingga, dengan melihat fakta ini majelis hakim berpendapat jika upah penjualan nomor Cap Ji Kia digunakan terdakwa sebagai pencaharian. Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum serta barang bukti yang diajukan telah sesuai dengan fakta yang terjadi maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana. Berdasarkan semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dari Penuntut Umum

telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan pengamatan dipersidangan,

pada waktu melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan terdakwa telah dewasa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sepanjang pemeriksaan perkara ini. Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan

terdakwa. Terdakwa harus

mempertanggung jawabkan tindak pidananya yang telah dilakukan. Dengan melihat keadaan terdakwa majelis hakim mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : Hal- hal yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat. Hal- hal yang meringankan : - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan. - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

KESIMPULAN Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian putusan perkara nomor 74/Pid.B/2014/PN/SRG dengan terdakwa Suripto alias Kukut alias Mendo Bin Wahyu yang diperiksa dengan pemeriksaan acara biasa oleh tiga orang majelis hakim di Pengadilan Negeri Sragen telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Dalam hal memutuskan perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab hakim memeriksa suatu perkara di pengadilan

adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan. Pada prinsipnya majelis hakim memeriksa dan mengadili apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, majelis hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan berbentuk subsidaritas maka majelis hakim akan memeriksa dakwaan mana yang terbukti apakah dakwaan primer atau subsidernya. Bahwa telah terpenuhinya dakwaan primer Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-1 dengan unsur- unsur barang siapa, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Cap Ji Kia adalah tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga majelis hakim dapat menentutkan berat ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Suripto alias Kukut alias Mendo Bin Wahyu. Berdasarkan keterangan saksisaksi, barang bukti yang dihadapkan oleh penuntut umum serta keterangan terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terjadi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana. Didalam dakwaan primer majelis hakim telah menimbang bahwa semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena sudah memenuhi unsur-unsur : a. Barang Siapa

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Dengan berdasarkan pada subyektifitas hakim dan melihat keadaan terdakwa majelis hakim mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : Hal- hal yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat Hal- hal yang meringankan : - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan. - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi,2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. ,2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,PT. Raja Grafindo persada, Jakarta. Andi Hamzah,1993, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta. Djoko Prakoso,1984, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan,Ghalia indonesia, Jakarta. Martiman Prodjohamidjojo,1997,Memahami Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia 1,Pradnya Paramita,Jakarta. Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana Dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. P. Soemitro dan Teguh Prasetyo, Sari Hukum Pidana, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta. P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009,Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika,jakarta. R.Achmad S. Soema Di Pradja,1983,Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana,CV. Armico,Bandung. Sholehuddin,2007,Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Sudarto,1983,Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung. , 1990, Hukum pidana, Yayasan Sudarto, Semarang. Perundang- Undangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1981tentang Pelaksanaan UndangUndang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. R.Sugandhi,1981,KUHP Dan Penjelasannya,Usaha Nasional. Undang-Undang Republik Indonesianomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Internet : www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html. Tenagasosial.blogspot.com/2013/08/unsur-sifat-melawan hukum.html?=1. www.sarjanaku.com. Wawancara : Hakim Agung Nugroho, Hakim Pengadilan Negeri Sragen. Wawancara pribadi 10 November 2014 jam 13.00 WIB.