PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar )
ALDILLA AYU CHANDRA NIM : 11100068
Abstrak
: Penerapan sanksi hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar kepada anak karena tindak pidana perkosaan adalah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwapidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana perkosaan telah memenuhi asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) : Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, keadilan
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi yang semakin cepat, dan alat komunikasi yang sangat canggih, maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan tata nilai tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat mengakibatkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat menjurus runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan yang berkembang tidak hanya mengenai harta kekayaan tetapi juga nyawa dan kesusilaan. Diantara kejahatan yang terjadi dan harus mendapat perhatian serius adalah kekerasan
terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa : kekerasan fisik, psikis, maupun seksual misalnya penganiayaan, perbuatan cabul, perkosaan dan lain-lain. Tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat pada saat ini dapat dikatakan bahwa kejahatan pemerkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Lebih buruknya adalah salah satu dari pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang terdekat atau bahkan orang yang berada disekitar kita. Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena pemerkosaan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang (perempuan) untuk bersetubuh diluar perkawinan/ didalam perkawinan. Dewasa ini
kasus perkosaan semakin meningkat baik secara kualitas maupun
kuantitasnya, yang memprihatikan lagi kasus perkosaan juga dilakukan oleh anak-anak. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang notabene secara fisik yang diperkosa daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa. Adapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini tentu saja harus ditangani lebih baik, terutama proses penyidikan dan peradilannya berdasar peraturan perundangan yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diberlakukanya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sisterm Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak–hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan.
B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan ? 2. Apakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan telah memenuhi asas Perlindungan Anak menurut Undang Undang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini yuridis normative, yang mengkaji suatu putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No : 146/Pid.Sus/2014/PN Krg dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No : 139/Pid.Sus/2014/PN.Byl . Bentuk kajian berupa Penerapan sanksi hukum atau peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan landasan hukum untuk membuat putusan. Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin dengan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Sekunder yang terdiri dari Bahan hukum Primer, Bahan hukum Sekunder dan Bahan hukum Tersier. Analisis data yang digunakan dalam kasus ini yaitu Analisis Kualitatif.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN Krg (Kasus 1) a. Identitas Terdakwa Nama lengkap
: Muhammad Ribowo Alias Bencok Bin Mariyo Marto Pawiro
Tempat lahir
: Karanganyar
Umur/tanggal lahir
: 17 Tahun / 06 Mei 1997
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Agama
: Islam
Tempat tinggal
: Kp. Wonokerso Rt.02 Rw. 03 Desa Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.
b. Amar Putusan Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
1) Hal-hal yang memberatkan : a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; b) Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan di masyarakat; c) Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban; 2) Hal-hal yang meringankan a) Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum; b) Terdakwa berterus terang sehingga melancarkan pemeriksaan di persidangan; c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Adapun isi dari amar Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN Krg, ialah : 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIBOWO Als BENCOK Bin MARIYO MARTO PAWIRO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam; - 1 (satu) celana Jeans panjang warna coklat; - 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermotif lingkaran biru; - 1 (satu) BH warna ungu; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban ERLINGGA WARDANI PUTRI 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah); 2. Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2014/PN.Byl (Kasus 2) a. Identitas terdakwa Nama Lengkap
: Mochamad Anas Sabilarossyad Bin Maryadi Agus
Tempat lahir
: Jakarta
Umur/Tgl Lahir
: 13 Tahun / 12 Januari 2001
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Tempat tinggal
: Kapling No.7 Perum Cluster Palma Sejahtera Pengging Sabrangan, Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Pelajar
Pendidikan
: MTs. Kelas 1
b. Amar Putusan Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan korban Nisrina Fatin Ramadhani Binti Muhammad Ari Setiyawan Hal-hal yang meringankan - Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulagi perbuatannya - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa masih berusia muda untuk memperbaiki masa depannya dan para terdakwa masih melanjutkan pendidikannya - Terdakwa melakukan
perbuatannya
sebagai
akibat dari dampak buruk
pemanfaatan teknologi komunikasi dan internet yang tidak dipergunakan dengan baik
Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa sedang berada dalam status tahanan, sedangkan terhadap Terdakwa dijatuhi tindakan berupa Pembinaan di Panti Sosial Antasena Magelang, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan tersebut dan ditempatkan di Panti Sosial Antasena Magelang Adapun isi dari amar Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2014/PN.Byl : 1. Menyatakan terdakwa M. ANAS SABILAROSSYAD Bin MARYADI AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan dalam dakwaan kedua 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan kedua tersebut 3. Menyatakan terdakwa M. ANAS SABILAROSSYAD Bin MARYADI AGUS telah terbukti secara sahh dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak unutk melakukan persetubuhan dengannya” 4. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa M. ANAS SABILAROSSYAD Bin MARYADI AGUS berupa Pembinaan di Panti Sosial Antasena Magelang selama 8 (delapan) bulan 5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari penahanan dan ditempatkan di Panti Sosial Antasena Magelang 6. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda corak boneka dan bunga - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna ungu corak batik Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah. Berdasarkan dua perkara tindak pidana dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak ternyata di dalam dua kasus tersebut hakim memutuskan dua hal yang berbeda. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN Krg hakim memutuskan bahwa bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sedangkan pada kasus tindak pidana dengan putusan perkara Nomor : 139/Pid.Sus/2014/PN.Byl, Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa Pembinaan di Panti Sosial Antasena Magelang selama 8 (delapan) bulan. Perbedaan putusan tersebut disebabkan karena pertimbangan hakim dalam memutuskan masing-masing tindak pidana tersebut dimana dimana pada kasus 1 hakim menganggap bahwa terdakwa (usia 17 tahun) dinyatakan telah mampu bertanggung jawab sehingga harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan pertimbangan hakim pada kasus 2
terdakwa masih berusia 13 tahun sehingga
berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak yang dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta bahwa terdakwa masih berumur 13 tahun 05 bulan masih dikategorikan sebagai anak yag masih membutuhkan asuhan, bimbingan dan pengawasan orang tua sehingga terdakwa masih bisa dibina dan diarahkan ke halhal positif karena masih banyak potensi positif yang dapat dikembangkan apabila diberikan peluang dan kesempatan, sehingga BAPAS merekomendasikan kepada terdakwa diberi tindakan dengan dibina di Pondok Pesantren al Madinah Klaten dengan mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosial terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis mengangggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan
dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Mengenai pertimbangan hakim tentang alasan pemberian pidana penjara bagi terdakwa yang tergolong anak, peneliti melihat bahwa hakim telah bersikap netral karena dalam kasus ini terdakwa sebagai anak, yang mana korbannya juga adalah anak dan melihat umur terdakwa sebagai anak yaitu 17 tahun, maka peneliti menilai telah terdapat potensi yang memungkinkan bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Serta melihat implikasi bagi korban yang juga anak ke depannya, maka untuk memberi keadilan bagi korban, terdakwa diberi pidana penjara pertimbangan penasehat hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan tidak dilakukan. Pertimbangan hakim memutuskan perkara pada Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN Krg dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) : Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Hakim juga sudah tepat dalam menjalankan proses persidangannya karena terbukti terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sutoyo, SH., dan Mochamad Mohani, SH, dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan HAM “PAHAM” beralamat di JL. Larasati No.
35
Serengan
Surakarta,
berdasarkan
Surat
Penetapan
Penunjukan
Nomor.
146/Pid.Sus/2014/PN.Krg tanggal 5 Agustus 2014 dan Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua. Hal ini berarti telah menjamin perlindungan pada anak sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa setiap anak nak dalam proses peradilan pidana berhak : huruf (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan huruf (j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; E. KESIMPULAN Dalam penerapan hukumnya Penerapan sanksi hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar kepada anak karena tindak pidana perkosaan adalah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana perkosaan telah memenuhi asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) : Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Hakim juga sudah tepat dalam menjalankan proses persidangannya karena terbukti terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa setiap anak nak dalam proses peradilan pidana berhak : huruf (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan
huruf (j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
DAFTAR PUSTAKA Bambang Purnomo. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia Gatot Supramono. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta : Djambatan. Hal. 24-26 Maidin Gulton, 2006, Sistem Peradilan Anak, Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 124
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No : 146/Pid.Sus/2014/PN Krg Putusan Penbgadilan Negeri Boyolali Noi : 139/Pid.Sus/2014/PN.Byl
