PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG Dina Efmaili1, Syafridatati1, Rianda Seprasia1 1
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
Abstract The development of drug crimes is very worrying, especially the continuation of the nation. This does not make the perpetrator is not a deterrent to drug abuse that penalty has been applied by judges. The application of criminal sanctions against the perpetrators of the abuse of drugs for themselves must fit the threat of sanctions contained in the provisions of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. Formulation of the problem in this paper is 1) How the application of criminal sanctions against the perpetrators of the abuse of drugs for himself in the district court clas IA Padang ? 2) Is that a consideration in decisions judge perpetrators of abuse of narcotics for themselves in Court clas IA Padang ? . The research conducted is sociojuridical, source data used primary data and secondary data. Data collection techniques such as interviews and document study, and the data was analyzed with qualitative methods. Based on the results of this study concluded that 1) The application of criminal sanctions against the perpetrators of the abuse of drugs for self-imposed by the judge is not a deterrent to offenders because abuse narcotics law imposed always under charges filed by the prosecutor. 2) In consideration of the judge sentenced him to narcotic abuse, seen from the burden and ease. Aggravating factors, namely: defendant is contrary to the government's anti-narcotics program, while mitigating factors, namely: the defendant was polite hearing, the defendant and the defendant's dependents have not been convicted. Key words : Sanctions, Performer, Abuse, Narcotics Pendahuluan Perkembangan
mengkhawatirkan
narkotika
telah
menjangkau berbagai penjuru daerah di
kejahatan
negara ini, tanpa memandang strata sosial
penyalahgunaan narkotika sudah pada taraf yang
Penyalahgunaan
masyarakat.
sesuai
Narkotika
pada
dasarnya
mempunyai manfaat di bidang kesehatan
perkembangan zaman. Banyak faktor-
dan
faktor yang memengaruhi mengapa orang
ilmu
pengetahuan,
akan
tetapi
pengguna narkotika menjadi berbahaya
melakukan tindak pidana tersebut. Ada
jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena
yang melakukan tindak pidana karena
itu untuk menjamin ketersediaan narkotika
faktor ekonomi, dan pengaruh lingkungan
guna kkepentingan kesehatan dan ilmu
sekitar, serta hal lain sebagainya.
pengetahuan dan tidak disalahgunakan,
1
maka di perlukan pengaturan di bidang
narkotika golongan I jenis shabu-shabu
narkotika.
bagi dirinya sendiri, tersangka didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 127
Peraturan perundang-undangan yang
ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35
mendukung upaya pemberantasan tindak
tahun 2009 tentang Narkotika diancaman
pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi
hukuman 4 tahun penjara. Namun, setelah
tindak pidana narkotika merupakan salah
melewati
satu bentuk kejahatan yang dilakukan
berdasarkan
secara sistematis menggunakan modus
tersebut, bahwa hukuman yang dijatuhkan
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009
hakim
tentang Narkotika, memberikan sanksi
tidak
memberikan
dampak
terhadap
para
jera
narkotika
penganggulangannya pendebatan
para
saat
dan ini
ahli
jarum
dalam
hukum
hukum
sampai
tingkat
ancaman
pidana
narkotika bagi dirinya sendiri atau secara
Di
tanpa
hak
dan
melawan
hukum
menggunakan narkotika dalam Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang
penyuluhan
kepada
memberikan
Mengenai ancaman hukuman penggunaan
berupaya untuk meningkatkan program dari
dan
terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
beberapa negara, termasuk indonesia telah
pencegahan
penyalahgunaan
diperlukan kepastian dan ketegasan hukum
menjadi
suntik.
penyalahgunaan
peredaran gelap narkotika maka sangatlah
upaya
obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat pemakaian
pelaku
Mencegah
membahayakan, tidak hanya menggunakan
kepada
terhadap
narkotika.
pelakunya. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan
perkara
dipadang tidak akan menimbulkan efek
semakin meningkat. Hal disebabkan faktor pidana
suatu
Dimana hukuman yang sangat ringan
justru
sanksi
dalam
penyalahgunaan narkotika sangtlah ringan.
pidana penjara, pidana denda, tapi dalam
penjatuhan
pertimbangan-pertimbangan
bulan dipotong masa tahanan. Dalam kasus
sudah bersifat transnasional. Berdasarkan
pelakunya
dan
berupa pidana penjara selama 1 tahun 3
serta dilakukan secara terorganisir dan
para
persidangan
hakim, hakim hanya menjatuhkan putusan
operandi yang tinggi dan teknologi canggih
kenyataannya
proses
Narkotika.
program
Penegakan hukum terhadap tindak
pengurangan pasukan narkotika.
pidana narkotika telah banyak dilakukan
Dalam suatu perkara pidana Nomor
oleh aparat penegak hukum dan telah
198/Pid.B/2014/PN.PDG di wilayah kota
banyak mendapat putusan hakim di sidang
padang, dimana tersangka penyalahgunaan
pengadilan. 2
Penegakan
hukum
ini
diharapkan
mampu
sebagai
faktor
sehingga
tidak
merasakan
apa-apa.
penangkal terhadap merebaknya peredaran
Narkotika berasal dari perkataan narcotic
perdagangan
yang
narkotika,
kenyataannya
justru
namun
semakin
dalam intensif
artinya
sesuatu
menghilangkan rasa efek
yang
dapat
nyeri dan dapat
dilakukan penegakan hukum, meningkat
menimbulkan
stupor
(bengong),
pula peredaran perdagangan Narkotika
bahan-bahan pembius dan obat bius.
tersebut. Beratnya ancaman pidana yang
Menurut Undang-Undang Nomor 35
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) narkotika
Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan
adalah zat atau obat yang berasal dari
suatu upaya pencegahan yang tidak hanya
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
ditujukan bagi pelaku saja melainkan juga
maupun
tujuan untuk masyarakat seluruhnya agar
menyebabkan penurunan atau perubahan
tercegah
bidang
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
narkotika. Namun yang menjadi persoalan
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan
saat
adalah bagaimana ketentuan
dapat menimbulkan ketergantungan, yang
undang-undang itu diterapkan dengan baik,
dibedakan ke dalam golongan-golongan
agar
sebagaimana terlampir dalam undang-
dari
ini
upaya
kejahatan
pencegahan
di
bagi
pelaku
penyalahgunaan narkotika bagi dirinya
semisistntetis,
yang
dapat
undang ini.
sendiri dapat tercapai dikarenakan dalam
Narkotika disatu sisi merupakan obat
prakteknya masih terdapat berbagai macam
atau yang bermanfaat dibidang pengobatan
penyimpangan.
atau
disisi
tertarik untuk lebih mengetahui serta lebih tentang
berjudul Terhadap
narkotika
“Penerapan Pelaku
Sanksi
Penggolongan
Pidana
pula
menimbulkan
narkotika
menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didasarkan kepada tujuan
Pengadilan Negeri Klas Ia Padang”. dikenal
dapat
pengawasan yang ketat dan seksama.
dengan
Penyalahgunaan
yang
lain
apabila digunakan tanpa pengendalian dan
Narkotika Bagi Dirinya Sendiri di
Narkotika
dan
ketergantungan yang sangat merugikan
bagaimanakah
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan
kesehatan
pengembangan ilmu pengetahuan, dan
Berdasarkan hal tersebut, penulis
memahami
pelayanan
dan
bersangkutan.
ketergantungan Penggolongan
yang
narkotika
di
menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor
indonesia berasal dari bahasa yunani yaitu
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah
narke atau narkam yang berti terbius
sebagai berikut : 3
a. Narkotika
golongan
narkotika
yang
digunakan
I
adalah
hanya
dapat
untuk
sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sedangkan
tujuan
yang
dimaksud
penyalahgunaan
dengan
narkotika
adalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan
pemakaian zat diluar indikasi medik, tanpa
tidak digunakan dalam terapi, dan
pertunjuk
berpotensi
pengertian
tinggi
menyebabkan
ketergantungan; b. Narkotika
atau
resep
di
dokter.
atas,
Selain
pengertian
penyalahgunaan narkotika lainnya ialah
golongan
adalah
penggunaan salah satu atau beberapa jenis
narkotika yang berkiasat pengobatan
narkotika yang dilakukan tanpa aturan
digunakan sebagai pilihan terakhir
kesehatan maupun secara berkala atau
dan dapat digunakan dalam terapi
teratur sehingga menimbulkan gangguan
dan/atau untuk tujuan pengembangan
kesehatan
jasmani
jiwa
ilmu pengetahuan serta berpotensi
sosialnya.
Selain
itu
tinggi menyebabkan ketergantungan;
penyalahgunaan
c. Narkotika narkotika
golongan yang
II
III
berkhasiat
adalah
dan
fungsi
pengertian
narkotika
adalah
merupakan suatu tindak kejahatan dan
untuk
pelanggaran
yang
mengancam
pengobatan dan banyak digunakan
keselamatan, baik fisik maupun jiwa si
dalam terapi dan atau pengembangan
pemakai dan juga terhadap masyarakat
ilmu pengetahuan namun berpontensi
disekitar secara sosial.
ringan menyebabkan ketergantungan. Narkotika
narkotika
oleh
memberikan
seseorang tanpa hak dan melawan hukum
dampak positif dibidang pengobatan, tidak
akan diberikan sanksi pidana. Apabila
jarang
oleh
seseorang menggunakan narkotika tanpa
penggunanya. Akibat pemakaian narkotika
izin dan resep dari seorang dokter tentu
secara
akan mengakibatkan pemakaian akibat-
juga
selain
Penggunakan
disalahgunakan
berlebihan
tanpa
adanya
pengawasan dari dokter akan menjadi
akibat negatif bagi diri sipemakai.
racun yang menimbulkan ketergantungan, perbuatan
inilah
yang
Adapun
dinamakan
menimbulkan
perbuatan penyalahgunaan narkotika.
akibat-akibat dari
yang
penyalahgunaan
narkotika bagi tubuh serta jiwa sipemakai
Menurut pasal 1 angka 15 Undang-
yang telah kecanduan atau ketergantungan
undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
terhadap narkotika adalah sebagai berikut :
Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang
menggunakan
narkotika
a. Depence
tanpa 4
Depence atau ketergantungan
nyata, hanya berupa impian atau
adalah satu sifat dari drug addicition.
khayalan.
Hal ini berati bila sudah ketagihan
f. Dellirium
dan
kecanduan
maka
timbul
Dellirium yaitu suatu
ketergantungan dan akibatnya sangat
keadaan dimana kesadaran orang
sulit untuk menjauhkan diri dari
yang bersangkutan menurun dengan
pemakai narkotika.
disertai perasaan gelisah yang hebat,
b. With drawal
yang
With drawal yaitu gejala-
sehingga
gejala yang timbul karena seseorang
narkotika
mendadak
menyebabkan
gangguan
g. Halusinasi
penyalahgunaan narkotika mendadak akan
secara
koordinasi gerakan-gerakan motorik.
yang telah mengalami depence akibat
kebutuhan
terjadi
Halusinasi
yaitu
suatu
ini
keadaan dimana seseorang yang
dihentikan, sehingga mengakibatkan
memakai narkotika secara over dosis
gangguan tubuh dan pikiran yang
akan mengalami kesalahan persepsi
hebat.
panca inderanya.
c. Tolerance
h. Weakness
Tolerance
yaitu
suatu
Weakness
yaitu
keadaan dimana untuk mendapatkan
keadaan
akibat yang sama dari narkotika,
menyalahgunakan narkotika tersebut
diperlukan dosis yang makin lama
mengalami lemah fisik dan psikis
maka tinggi.
atau bahkan keduanya sekaligus.
d. Escalatioan
orang
yang
i. Drawsiness
Escalatioan dimana
dimana
suatu
yaitu keadaan
seseorang
Drawsiness
yang
keadaan
dimana
yaitu
suatu
orang
yang
menyalahgunakan narkotika ini tidak
menyalahgunakan narkotika tersebut
puas dengan atau salah satu jenis
kesadarannya
narkotika.
sehingga keadaanya seperti setengah
e. Euphoria
menurun
tidur disertai dengan pikiran yang
Euphoria yaitu suatu keadaan merasa
akan
gembira
kacau.
karena
j. Coma
menggunakan narkotika. Walaupun Coma
perasaan ini sebenarnya tidaklah
sipemakai 5
yaitu narkotika
suatu
keadaan
sampai
pada
puncak kemerosotan yang
akhirnya
sekunder yaitu data yang diperoleh berupa
dapat membawa kematian. Adapun
yang
dari Pengadilan Negeri Klas IA Padang
menjadi
berupa data statistik kriminal tentang
rumusan
Narkotika dari tahun 2010-2014 kasus
masalahnya antara lain :
tindak pidana narkotika Sumatera Barat.
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana
terhadap
penyalahgunaan
narkotika
dirinya
di
sendiri
Teknik
pelaku
pertimbangan
data untuk memperoleh keterangan dengan
menjatuhkan
melakukan
menjadi
hakim putusan
dengan
dalam
jawab
informan.
secara
lisan
Wawancara
ini
terstruktur. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan
bagi dirinya sendiri di Pengadilan
mempelajari
Negeri Klas IA Padang ?
data bahan
dengan
cara
kepustakaan
atau
literatur-literatur yang ada, terdiri dari
Metodologi
dalam
tanya
dilakukan dengan teknik wawancara semi
terhadap
pelaku penyalahgunaan narkotika
Jenis
yang
wawancara yaitu metode pengumpulan
Pengadilan
yang
data
dilakukan dalam penelitian ini adalah
bagi
Negeri Klas IA Padang ? 2. Apakah
pengumpulan
peraturan perundang-undangan, dokumen penelitian
penelitian
ini
dokumen, buku-buku dan jurnal yang
yang digunakan bersifat
berkaitan dengan permasalahan yang akan
yuridis
diteliti
sosiologis yaitu penelitian yang menitik
Analisis
beratkan pada penelitian lapangan untuk
data
dilakukan
secara
kualitatif. Analisi kualitatif adalah suatu
mendapatkan data primer. Disamping itu
cara yang menghasilkan data deskriptif
juga dilakukan penelitian terhadap bahan
analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh
kepustakaan hukum untuk mendapatkan
informan baik secara tertulis maupun lisan,
data sekunder.
diteliti
dan
dipelajari
secara
utuh.
Sumber data dalam penelitian ini
Kemudian di tarik kesimpulan sesuai
adalah data primer dan data sekunder. Data
dengan permasalahan yang diangkat dalam
primer yaitu data yang diperoleh langsung
penelitian ini.
dari
Hasil Penelitian dan Pembahasan
sumber
pertama.
Data
tersebut
diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara
dengan
bapak
Tingkat kejahatan narkotika di
hakim
Indonesia sudah sangat mengkuatirkan,
Pengadilan Negeri Klas IA Padang yaitu
dimana negara Indonesia saat sekarang
Bapak Siswatmono Radiantoro, S.H. Data 6
tidak hanya sebagai pangsa pasar bagi
akan bisa membuat orang menjadi rugi dan
pelaku kejahatan narkotika akan tetapi
ketergantungan.
telah menjadi produsen berbagai macam
Secara esensial Pengguna narkotika
jenis narkotika. Pandangan tersebut juga
dan pecandu narkotika adalah sama-sama
jelas
konsideran
memakai atau menyalahgunakan narkotika,
Undang-Undang
hanya saja pecandu narkotika mempunyai
tercermin
menimbang
dalam
huruf
d
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
karakteristik
dimana disebutkan bahwa mengimpor,
ketergantungan pada narkotika, baik secara
mengekspor,
memproduksi,
menanam,
fisik maupun psikis. Karena pecandu
menyimpan,
mengedarkan,
dan/atau
Narkotika
tanpa
victims (korban sebagai pelaku), karena
pengendalian dan pengawasan yang ketat
pecandu narkotika menderita sindroma
dan saksama serta bertentangan dengan
ketergantungan
peraturan perundang-undangan merupakan
penyalahgunaaan
tindak pidana Narkotika karena sangat
dilakukannya sendiri. Sehingga pecandu
merugikan dan merupakan bahaya yang
narkotika
sangat besar bagi kehidupan manusia,
berupa kewajiban menjalani rehabilitasi
masyarakat, bangsa, dan negara serta
medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka
ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya
waktu maksimal sama dengan jangka
dalam huruf e disebutkan bahwa tindak
waktu
pidana
menggunakan
Narkotika
transnasional
yang
narkotika
tersendiri
yakni
merupakan
hanya
self
victimizing
akibat
dari
narkotika
yang
dikenakan
maksimal
adanya
pidana
tindakan
penjara
telah
bersifat
sebagaimanan tercantum pada pasal 127
dilakukan
dengan
huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun
menggunakan modus operandi yang tinggi,
2009
teknologi canggih, didukung oleh jaringan
menentukan pelaku sebagai pengguna atau
organisasi yang luas, dan sudah banyak
pecandu,
menimbulkan korban, terutama di kalangan
pelaku sebagai pengguna atau pecandu
generasi
sangat
dengan keterangan saksi. Pelaku sebagai
masyarakat,
pengguna narkotika hanya menggunakan
bangsa, dan negara. Walaupun kita sangat
narkotika dirumah saja sedangkan pecandu
menyadari narkotika disatu sisi merupakan
narkotika menggunakan narkotika dapat
obat atau bahan yang bermanfaat bagi
dimana saja.
muda
membahayakan
pengobatan
bangsa
yang
kehidupan
terutama
dalam
tentang
hakim
Narkotika.
dapat
Dalam
mengetahuinya
bidang
Berikut ini jumlah kasus tindak
kesehatan, akan tetapi disalah gunakan
pidana narkotika yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang 7
dari tahun 2010 sampai November 2014,
pada orang-orang yang secara hukum
sebagaimana table dibawah ini :
mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan
Tabel
adalah
bertentangan
dengan
undang-undang.
Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Di
Penerapan
Pengadilan Negeri Klas I A Padang
sanksi
pidana
terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya bertujuan memberikan
suatu
kepastian
hukum
Tahun
Banyak Kasus Narkotika
2010
168
sekaligus memberikan efek jera terhadap
2011
141
para pengguna narkotika. Harapannya
2012
166
2013
177
2014
133
tentu tidak memberikan efek jera saja tetapi bagaimana pelaku dapat menyadari, bahwa
membahayakan
November
narkotika
kesehatan,
dapat
sehingga
setelah selesai menjalani hukuman mereka
Jumlah
785
tidak lagi menggunakan narkotika.
Sumber : Kepaniteraan Pidana
Proses penegakan hukum terhadap
Pengadilan Negeri Klas I A Padang Berdasarkan tingginya
menggunakan
jumlah
tabel
kasus
pelaku penyelanggunaan narkotika tidak
di
bisa langsung diputus oleh hakim, akan
atas,
narkotika
tetapi
di
harus
Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut
penyidikan,
dalam
persidangan.
dekade
5
tahun
terakhir
melalui
penuntutan,
penyelidikan, sampai
Sebelum
pada
memberikan
membuktikan penerapan terhadap sanksi
putusan hakim harus memperhatikan fakta-
pidana
kejahatan
fakta dalam persidangan yang diungkap
penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau
belum efektif dan tidak memberikan efek
Penasihat
Hukum
jera terhadap pelakunya. Pelaku kejahatan
sehingga
hakim
narkotika terdiri dari berbagai kalangan
memberikan
mulai dari anak-anak, dewasa, aparat
Berdasarkan
penegak hukum, mahasiswa, pejabat, dan
wawancara dengan hakim, mengatakan
masyarakat
Betapa
hakim dalam menerapkan sanksi pidana
pelaku
terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
penyalahgunaan narkotika sudah merasuk
bagi diri sendiri harus berpedoman pada
bagi
memperihatinkannya
pelaku
biasa.
(PH)
Terdakwa,
selanjutnya
dapat
pertimbangannya. hasil
penelitian
melalui
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 8
Tentang Narkotika dan juga keyakinan
untuk mempertimbangkan berat ringannya
hakim itu sendiri yang terlebih dahulu
pidana,
dilakukan dengan pemeriksaan terhadap
menjatuhkan
hukuman
alat bukti dan saksi-saksi. Penerapan
pertimbangan
hakim
hukum ini harus bersesuaian unsur-unsur
hukum itu sendiri, dan memperhatikan
pasal yang didakwakan oleh JPU dengan
faktor dalam diri pelaku dan diluar diri
saksi-saksi yang terungkap dipersidangan,
pelaku penyalahgunaan narkotika seperti
sehingga
usia pelaku, latar belakang dilakukan
hakim
dalam
memberikan
sebagaimana
hakim
dalam
pidana
pada
memperhatikan
keputusannya mempunyai suatu keyakinan
perbuatan
bersalah atau tidak bersalahnya seseorang
tersebut serta hal-hal yang memberatkan
yang didakwa oleh jaksa.
dan hal-hal yang meringankan.
Keyakinan
hakim dalam menjatuhkan putusan untuk melengkapi
ketentuan
penyalahgunaan
narkotika
Hal yang memberatkan adalah
Undang-Undang
1. perbuatan terdakwa bertentangan
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
dengan program pemerintah dalam
di mana di dalam undang-undang tersebut
pemberantasan narkotika
tidak ditentukan berapa ancaman pidana penjara
minimum
pelaku
perbuatannya menghisap ganja itu
penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
dilarang tetapi mereka terdakwa
Disana hakim mempunyai peranan dalam
tidak
menentukan
tersebut.
berat
terhadap
2. para terdakwa mengertahui bahwa
ringannya
pidana
menghentikan
perbuatan
penjara yang akan dijatuhkan dengan tetap Hal yang meringakan adalah :
mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
a. Terdakwa
Pada kontek keadilan dipandang dari dalam
perspektif proses
mengambil penegakan
bersikap
sopan
dipersidangan
keputusan
b. Terdakwa
hukum.
perbuatannya
Penegakan hukum mana dilakukan oleh
perbuatannya;
kekuasaaan hakim hendaknya tindakan
c. Terdakwa
hakim pada saat mengambil keputusan
mengakui dan
menyesali
mempunyai
tanggungan keluarga;
terhadap perkara yang sedang dihadapi
d. Terdakwa
mempertimbangkan dampak yang terjadi
dihukum.
belum
pernah
bagi masyarakat luas. Putusan pengadilan
Dalam penjatuhan sanksi terhadap
yang berupa penjatuhan pidana harus
pelaku penyalahgunaan narkotika tidak
disertai pula fakta-fakta yang digunakan 9
jarang hakim menemui kendala-kendala
saksi yang telah disumpah terlebih
dalam proses persidangan yaitu :
dahulu yang terdapat pada Baerita
1. Memberikan keterangan berbelit-belit yang
mempersulit
Acara Pemeriksaan.
proses
Penutup
persidangan; 2. Sulitnya
Berdasarkan
mendatangkan
saksi
ke
penelitian
yang
dilakukan dapat disimpulkan :
pengadilan;
1. Penerapan sanksi terhadap pelaku
Dari kendala yang ditemui hakim di
penyalahgunaan
narkotika
bagi
persidangan seperti keterangan berbelit-
dirinya sendiri harus sesuai dengan
belit
akan
ketentuan dalam Undang-Undang
karena
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
perbuatan tersebut pada akhirnya juga
Narkotika, dan pemberian sanksi
diakui terdakwa dan hakim dalam hal ini
yang dilakukan hakim terhadap
juga memberikan pertimbangan dalam hal
pelaku penyalahgunaan narkotika
penerapan
bagi
yang
merugikan
diberikan terdakwa
sanksi
terdakwa sendiri,
berupa
hal
yang
dirinya
sendiri
dengan
memberatkan karena mempersulit proses
ancaman pidana penjara 4 tahun
pemeriksaan di persidangan.
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan
Untuk mengatasi kendala-kendala
sanksi yang dijatuhkan hakim tidak
di persidangan yaitu : a. Keterangan
berbelit-belit
membuat
yang
sendiri,
dalam hal ini hakim mengatasi kendala tersebut dengan melakkan terhadap
alat-alat
ke
persidangan,
memerintahkan
tidak
hadir
hukuman
dibawah oleh
menjatuhkan
dikarenakan yang
ada
dijatuhkan
tuntutan jaksa
yang
penuntut
hakim
dalam
hukuman
terhadap
pelaku penyalahgunaan narkotika
dengan menunda sidang dan apabila juga
dilapangan
2. Pertimbangan
untuk
mendatangkan saksi ke persidangan
saksi
pelaku
umum.
hakim
jaksa
ini kasus
diajukan
b. Dalam hal sulitnya mendatangkan
hal
kebanyakan
selalu
bukti;
saksi
terhadap
penyalahgunaan narkotika bagi diri
diberikan terdakwa di persidangan
pemeriksaan
jera
bagi diri sendiri lebih banyak di
di
pengaruhi oleh rasa kemanusiaan
persidangan, hakim memerintahkan
seorang
jaksa untuk membaca keterangan
hakim
memberatkan 10
dan dan
hal hal
yang yang
meringankan. Dalam penjatuhan
Berlakunya Hukum Pidana, PT
sanksi terdapat kendala seringnya
RajaGrafindo, Jakarta
para
terdakwa
dakwaan
menyangkal
penuntut
umum,
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi
memberikan keterangan berbelit-
Penelitian
belit
Grafindo Persada, Jakarta.
yang
mempersulit
persidangan,
proses
saksi
ke
Hari Sasangka, 2003. Narkotika Dan
persidangan.
Psikotropika
Berdasarkan maka
Penerapan
kesimpulan
penulis sanksi
di
Dalam
menyarankan, pidana
harus
Mardani,
2008,
Penyalahgunaan
Narkoba
dirasakan
penyempurnaan
Hukum
kembali Undang-Undang Nomor 35
Pidana
Tahun 2009 Tentang Narkotika.
RajaGrafindo, Jakarta.
perlu
Hukum
Pidana, Mandar Maju. Jember.
dilakukan secara optimal, sehingga
Tujuan
Raja
sulitnya
mendatangkan
atas,
Hukum,
pemidanaan
Dalam Islam
Perspektif
Dan
Nasional.
Hukum PT
akan
tercapai kalau efek jera bagi pelaku
Moeljanto, 1993, Asas-Asas Hukum
penyalahgunaan narkotika bagi dirinya
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
sendiri, hakim seharusnya menerapkan sanksi pidana maksimum yang terdapat
Muladi Dan Barda Nawawi Arief,
di dalam Undang-Undang No. 35 tahun
2005,
2009 tantang Narkotika. Pemerintah
Kebijakan
harus serius memberantas narkotika
Bandung.
Teori-Teori Pidana,
Dan Alumni,
sampai ke akar-akarnya mulai dari yang memproduksi, pengedar bukan
Romli
hanya menangkap pengguna saja.
2010,
Peradilan
Sistem Pidana
Kontemporer, Kencana, Jakarta.
Daftar Pustaka A. Buku-buku
Rusli Muhammad,
Adami Chazawi, 2007, Stelsel Pidana, Tindak
Atmasasmita,
Pidana,
Pemidanaan
Potret
Lembaga Pengadilan Indonesia
Teori-Teori
Dan
2006,
Indonesia,
Batas
Persada, Jakarta.
11
RajaGrafindo
Sholehuddin, Dalam
2004,
Sistem
Hukum
Sanksi
Pidana,
PT
Rajagrafindo, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
C. Sumber lain Erin Naldi, Kasus Narkoba Di Padang Melonjak, http://nasional.news.viva.co.id/ news/read/116478melonjak,diakses tanggal 08 september 2014.
12
