SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 225/Pid.B/2012/PN.Sidrap)
OLEH HJ. MENTARI MUCHDAR B 111 09 104
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013 i
HALAMAN JUDUL
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 225/Pid.B/2012/PN.Sidrap)
OLEH HJ. MENTARI MUCHDAR B 111 09 104
SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2013
ii
PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 225/Pid.B/2012/PN.Sidrap)
Disusun dan diajukan oleh
HJ. MENTARI MUCHDAR B 111 09 104
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima
Panitia Ujian
Ketua
Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H M.H. NIP. 19531124 197912 1 001
Sekretaris
Hj. Haeranah, S.H M.H. NIP. 19661212 199103 2 002
An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. NIP. 19630419 198903 1 003
iii
ABSTRAK HJ. MENTARI MUCHDAR (B111 09 104), Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidrap, Dibimbing oleh Syukri Akub dan Haeranah. Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi mengunakan narkotika setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem Hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Hakim pada beberapa tahap yang perlu dilakukan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai perkara penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh hakim melalui persidangan. Permsalahan dalam tulisan ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan langsung ke lapangan dengan wawancara dan mempelajari -berkas perkara yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan bahhan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Adapun terdapat beberapa kelemahan oleh hakim yang mengakibatkan tidak tercpainya tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pertimbangan yang dilakukanoleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini didasari pertimbangan yuridis dan sosiologis yang lebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti. Kendala yang ditemui hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini hanya berupa kendala teknis di persidangan.
iv
KATA PENGANTAR
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Penerapan Sanksi terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta shlawat penulis haturkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dalam penyusunan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulis di masa mendatang. Pada kesempatan ini,penulis ingin mengcapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang telah membesarkan enulis hingga dapat menyelesaikan studi ini, Ayahanda H. Muchdar Muluk yang telah memberikan semangat dan bantuan lainnya dalam penyusunan skripsi, memberikan berbagai macam bimbingan hidup maupun petunjuk dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Kepada Ibunda Hj. Nurliah Muchdar atas segala doa, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta berbagai upaya yang telah dilakukan v
dalam mendukung proses akademik penulis dalam seluruh jenjang pendidikan hingga saat ini. Serta kepada saudari dan saudara kandung penulis, yang telah memberikan semangat kepada enulis. Terimakasih pula penulis haturkan kepada: 1. Prof. Dr Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya. 2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Anshari Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Universitas Hasanuddin. 3. Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang disela-sela kesibukannya yang sangat padat namun tetap dapat memberikan dukungan moril serta bantuan teknis dan non teknis yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 4. Haeranah S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya utnuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar dan
vi
berarti baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. 5. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.Si., DFM, Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Nurazisah, S.H., M.H., selaku tim penguji, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini dengan baik. 6. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang selama masa berkuliah telah memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi proses perkuliahan penulis. 7. Saudara-saudaraku Fakultas Hukum angkatan 2009 “Doktrin” yang telah banyak mensupport dalam erjuangan bersama sejak maenjalani status mahasiswa. 8. Ketua, pegawai Pengadilan Negeri Sidrap, Hakim PN Sidrap yang sedia member informasi dan data yang saya butuhkan untuk penelitian. 9. Segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terimakasih sebesar-besarnya, jeripayah kalian begitu berarti.
vii
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ...........................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................
ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN MEJA
iii
......................................
ABSTRAK.............................................................................................. iv KATA PENGANTAR ..............................................................................
v
DAFTAR ISI ........................................................................................ vii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...................................................
1
B. Rumusan Masalah
...........................................................
5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....................
6
1. Tujuan Penelitian
........................................................
6
2. Kegunaan Penelitian ...................................................
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Sanksi, Jenis-Jenis Pidana, dan Penyalahgunaan Narkotika .............................................................................
7
1. Sanksi .............................................................................
7
2. Jenis-jenis Pidana ...........................................................
8
3. Penyalahgunaan ............................................................ 19 4. Asas Penjatuhan Pidana Narkotika ................................ 20 B. Mengenai Narkotika ............................................................ 21 1. Pengertian Narkotika ..................................................... 21 2. Penggolongan Narkotika ................................................ 23
viii
3. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika .................... 29 C. Teori Pemidanaan............................................................... 40 BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ................................................................. 54 B. Jenis dan Sumber Data ....................................................... 54 C. Teknik Penelitian ................................................................. 54 D. Analisis Data ....................................................................... 55 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sehingga Menyebabkan Dispantas Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar ............. 56 B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sidrap ............................................................... 63 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................... 74 B. Saran ................................................................................... 74 DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 76
ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara
Indonesia
yang
berdasarkan
Pancasila,
pemikiran
mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga
binaan
pemasyarakatan
agar
menyadari
kesalahannya,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan. Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, ini adalah momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang 1
dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang mnusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial.
Oleh sebab itu, pemasyarakatan ahrus juga
difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hakhak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di
2
masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan normanorma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Pembinaan yang terus menerus dilakukan terhadap terpidana, diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi
keberhasilan
sistem
pembinaan.
Harus
disadari
walaupun
pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu baik, tetapi kalau narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu
3
sendiri tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. Pembinaan yang dilakukan seharusnya tidak diterapkan secara umum terhadap narapidana dengan kasus yang berbeda. Tentunya teori pemidanaan yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana agar dapat menjadi sadar atas kesalahannya, serta dapat diterima kembali di masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya
4
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kota Sidrap untuk dapat memberikan pemecahan terhadap
permasalahan
meningkatnya tindak pidana Narkotika. B.
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah:
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemyalahgunaan
narkotika
pada
putusan
Nomor
225/Pid.B/2012/PN.Sidrap? 2. Bagaimanakah
pemidanaan
terhadap
pelaku
tindak
pidana
penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Pengadilan Sidrap Nomor 225/Pid.B/2012/PN.Sidrap?
5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapai dalam proses pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Nomor 225/Pid.B/2012/PN.Sidrap. D. Kegunaan Penelitian Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah : 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum. 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan yang memberikan wawasan kepada mahasiswa yang juga akan melakukan pembahasan mengenai penyalahgunaan narkotika.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Sanksi, Jenis-Jenis Pidana, dan Penyalahgunaan Narkotika 1. Pengertian Sanksi Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000 : 152 ). Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 878). Sanksi
adalah
alat
pemaksa,
dimana
sanksi
memaksa
menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005 : 98).
7
2. Jenis-jenis Pidana Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni : 1. Pidana Mati Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi (2002 : 31) berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti : a.
Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo. Pasal 129):
8
b.
Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 104 ayat (3), Pasal 340;
c.
Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2))
d.
Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444) Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula
dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. 2. Pidana Penjara Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan
9
pembalasan
terhadap
perbuatan
memberikan
penderitaan
yang
kepada
dilakukan
terpidana
dengan
karena
telah
dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga
mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan
membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy (Ahmad Ferry Nindra,2002
:
Diancamkan
9)
menyatakan
Terhadap
bahwa
“
pidana
kejahatan-kejahatan
Penjara
bersengaja,
kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal ”. Dalam Pasal 12 KUHP, R. Soesilo (1981 : 32) diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu : (1) Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara. (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. (3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan Pasal 52.
10
(4) lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebij dari dua puluh tahun.
3. Pidana Kurungan Pidana kutungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwaperistiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka
yang
melakukan
pelanggaran-pelanggaran
yang
sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka
yang
melakukan
kejahatan-kejahatan
yang
tidak
disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP. Dalam beberapa hal , pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara (Adami Chazawai, 2002 : 38), yaitu : 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. 2) Mengenal
maksimum
umum,
maksimum
khusus,
dan
minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus,
11
maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karna alasan-alasan
tertentu
dapat
diperpanjang
menjadi
maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama
bagi
pertimbangan
semua berat
tindak
pidana,
ringannya
bergantung
tindak
pidana
dari yang
bersangkutan. 3) Orang
yang
dipidana
kurungan
dan
pidana
penjara
diwajibkan untu menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidan penjara. 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28). 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap)dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.
12
Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah (Ahmad Fery Nindra, 2002 : 12), adalah : a. pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa. b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini. c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan. d. Perbedaan berat ringan pemidanaan. e. Perbedaan
berat
ringannya
pekerjaan
yang
dilakukan
terpidana. f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada. 4. Pidana Denda Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran 13
pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran. Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut : 1. Putusan
denda
setengan
rupiah
atau
kurang
lamanya
ditetapkan satu hari. 2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya. Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.
14
5. Pidana Tutupan Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP. Mengenai pidana tutupan (Adami Chazawai, 2002 : 43), menyatakan bahwa : Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946. Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 6. Pencabutan Hak Tertentu Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegrdasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan
15
meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan. Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo (1981 : 47) hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan. 2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara); 3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum. 4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri. 5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(curatele) atas anak sendiri ; 6. hak melakukan pekerjaan yang ditentukan. Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1) ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :
16
1. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup. 2. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurang‟nya dua tahun dan selam-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama. 3. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurang‟nya dua tahun dan selama-lama‟nya lima tahun. 7. Perampasan Barang-barang Tertentu Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak
milik atas suatu barang dari
pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Menurut penjelasan Pasal 39 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 49), barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam : a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal‟nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut corpora delicti, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan
dolus
maupun
kejahatan
culpa).
Apabila
17
diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan. b. Barang-barang(termasuk sengaja
dipakaiuntuk
pula
binatang)
melakukan
yang
kejahatan,
dengan misalnya
sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan senagaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut instrumenta delicti, barang-barang ini dapat dirampas pula,akan tetapi harus memenuhi syaratsyarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus. 8. Pengumuman Putusan Hakim Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 51) menyatakan bahwa : Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelasjelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya melalui surat kabar, radio,televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.
18
Mengenai pengumuman putusan hakim Adami Chazawi (2002 : 54) menyatakan bahwa : Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhatihati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana). 3. Penyalahgunaan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 1991). Penyalahgunaan
NAZA
termasuk
didalamnya
alkohol
adalah
penggunaan obat atau zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan. Hal ini didukung oleh Chaplin (1999) bahwa penyalahgunaan minuman alkohol adalah keadaan atau kondisi seseorang yang minum-minuman yang mengandung alkohol berkadar tinggi terlalu banyak dan dijadikan kebiasaan minumminuman adalah baik jika sesuai aturan, namun apabila terlalu banyak atau berlebihan menjadi tidak baik lagi.
4. Asas Penjatuhan Pidana Narkotika Penegakan
hukum
(law
enforcement)
dalam
arti
luas
mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum
19
serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimanamestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilanpidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.1 Salah satu azas dalam hukum pidana yang sejalan dengan pandangan ini di dalam hukum pidana di kenal dengan istilah Restorative Justice yaitu merupakansalah satu upaya pendekatan hukum yang di gunakan dalam menanggulangi penyelesaian masalah perkara pidana dimana lebih di tekankan kepada pemberian pemulihan kembali semaksimal mungkin keadaan si korban ke keadaan semula. Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana 1
Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
20
penjara yang di tujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu member manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya pembaikan terhadap pemulihan keadaan si korban itu sendiri. Terkait dengan pengguna narkoba, pendekatan Restorative Justice sebagai jalan penyelesaian adalah lebih efektif di rasa ketimbang memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan suatu alternative terakhir apabila pendekatan secara Restorative Justice tidak berhasil di gunakan.
B. Mengenai Narkotika 1. Pengertian Narkotika Istilah psikotropik muali banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan Convention on Psycotropic
Substance oleh
General Assembly (PBB) yang menempatkan zat-zat
tersebut
dibawah kontrol internasional. Istilah tersebut muncul karena Single Convention on Narcotic Drug 1961, ternyatya tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran. Psycotropic substance mempunyai arti mind altering yaitu merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya (Hari Sasangka, 2003 : 64).
21
Dalam United Nation Conference for Protocol on Psyschotropic Substance disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang
memiliki kapasitas yang
menyebabkan : a. Keadaan ketergantungan b. Depresi dan stimulan susunan saraf pusat (SSP) c. Menyebabkan halusinasi d. Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood. Ditinjau dari farmakologi, psikofarma adalah obat-obat yang berkhasiat
terhadap
susunan
syaraf
pusat
(SSP)
dengan
mempengaruhi fungsi-fungsi psikis (rokhaniah) dan proses-proses mental. Dari defenisi ini yang bisa dikelompokkan psikofarma adalah obat-obat penyakit jiwa (psikosis), obat tidur dan pereda (hipnotika dan sedatifa), obat ayan (epilepsi) dan amfetamin. Suatu obat disebut sebagai psikotropika atau psikofarma, dikarenakan daya kerjanya yang bersifat mempengaruhi jiwa, bukan mengklarifikasikan penggunaan obat untuk mengobati apa atau efek farmakologinya (Hari Sasangka, 2003 : 65). Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika menegaskan bahwa :
22
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Sebenarnya narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya harus terjamin. Namun yang menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan dari obat-obat tersebut. 2. Penggolongan Narkotika Penggolongan Narkotika sendiri menurut undang-undang No.35 tahun 2009 tentang
psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu
golongan I, II, III, dan IV. Yang menurut Hari Sasangka (2003 : 124) golongan psikotropika itu yakni sebagai berikut: 1. Narkotika Golongan I Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Psokotropika golongan I ini mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis psikotropika golongan I ini yaitu Ecstasy. Ecstasy merupakan salah satu jenis psikotropika yang bekerja sebagai stimulansia (perangsang). Zat tersebut 23
banyak disalhgunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan kalangan eksekutif. Dimana ecstasy itu berbentuk
tablet,
kapsul
atau
serbuk.
Dalam
penggunaannya bisa diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Nama lain dari Ecstasy dilingkungan pemakai adalah XTC, Adam, Essence, Inex, Electric, Bon Jovi, Gober, Mercy. Bahan dasar Ecstasy adalah amfetamin. Zat yang terkandung di dalam Ecstasy adalah 3,4 metilen dioksi metamfetamin
atau
MDMA.
Adapun
akibat
dari
penggunaan Ecstasy karena Ecstasy dibuat dengan bahan dasar Amfetamin, maka ekef dan akibat yang ditimbulkan juga mirip dengan amfetamin. Demikian juga ecstasy menimbulkan ketergantungan. Bila pemakaiannya diputus, maka akan mengakibatkan rasa lelah, tidur panjang, depresi berat. Bila over dosis pecandu akan menngalami gejala gemetar, tidak dapat tidur, halusinasi, muntah, kejang, diare, dan meninggal dunia. 2. Narkotika Golongan II Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis Narkotika golongan II ini yang Shabu.
24
Nama Shabu adalah nama julukan terhadap zat Metamfetamin,
yang
mempunyai
(perangsang) SSP yang lebih kuat
sifat
stimulasi
dibanding turunan
amfetamin lainnya. Shabu berbentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan sehingga di kalangan pengguna juga disebut Crystal. Karena Shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap melalui alat yang disebut “Bong”. Cara
lain
dengan
dirokok
sebagai
campuran
tembakau, suntikan atau dihirup melalui hidung. Jika dihisap melalui melut dikenal dengan istilah “Dregi”. Dengan cara ini, zat akan diserap di paru-paru dan efek yang ingin dicapai akan bertahan lama. Setelah pemakaian Shabu pengguna akan merasakan hal-hal sebagai berikut: a. Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya meningkat, kemampuan bekerja juga meningkat dan rasa lelah berkurang. b. Kewaspadaan juga meningkat c. Menambah daya konsentrasi d. Menyebabkan rasa gembira luar biasa(euforia) dan kemampuan bersosialisasi meningkat.
25
e. Menyebabkan insomnia atau susah tiduur. f. Mengurangi nafsu makan, malas makan dan diikuti rasa haus. g. Peningkatan gairah seksual, hal ini berbalikan dengan penggunaan opiate yang menurunkan libido. Namun pengguna jangka panjang justru menurunkan fungsi seks, setidak-tidaknya pada lelaki. h. Penyalahgunaan
pada
saat
hamil,
bisa
menyebabkan komplikasi pralahir, meningkatkan kelahiran prematur atau menyebabkan prilaku bayi yang tidak normal. Adapun dampak yang diakibatkan apabila dipakai dalam dosis yang Tinggi adalah berikut adalah sebagi berikut: a. Menyebabkan kenaikan suhu badan (panas tinggi) tanpa kendali dan diikuti kejang-kejang, sehingga dapat menimbulkan kematian. b. Pemakaiannya bisa mendapat gangguan jiwa berat (psikosis). c. Menyebabkan problem karddiovaskuler (jantung, pembuluh darah). Ini merentang dari sekedar detak
26
jantung cepat hingga kerusakan pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan stroke. 3. Narkotika Golongan III Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan
dalam
terapi
untuk
tujuan
ilmu
pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu
jenis
psikotropika
flunitrasepam(bentuknya
golongan
beragam),
zat
ini ini
adalah sering
disalhgunakan karena efek yang didapat adalah bisa menenagkan bagi pegawainya. 4. Narkotika Golongan IV Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan. Narkotika
golongan ini mempunyai potensi
ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis psikotropika golongan ini adalah Nitrazefam obat ini sering disalhgunakan karena mempunyai efek yang dapat menidurkan berllama-lama tanpa ada perasaan terganggu. Sedangkan berdasarkan dari dampak atau efek yang ditimbulkan ppada si pemakai, maka pembagian narkotika
27
menurut Hari Sasangka (2003 : 69-93) dibagi menjadi 3 golongan jenis obat yaitu: a. Stimulansia Yang diguanakan stimulansia adalah obatabat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam galongan stimulansia adalah Amphetamine beserta turunan-turunannya. b. Depresiva Adalah
obat-obatan
yang
bekerja
mempengaruhi otak dan SSP yang didalam pemakaiannya
dapat
menyebabkan
timbulnya
depresi pada si pemakai. c. Halusinogen Adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya
khayal(halusinasi)
yang
kuat,
yang
menyebabkan salah presepsi tentang lingkungan dan
dirinya
pendengaran,
baik
yang
penglihatan
berkaitan maupun
dengan perasaan.
Dengan kata lain obat-obat jenis halusinogen
28
memutar
balikkan
obyektif.
Halusinasi
daya atau
tangkap
kenyataan
khayalan
adalah
merupakan penghayatan semu, sehingga appa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya. 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dasar
hukum
tindak
pidana
Penyalahgunaan
Narkotika
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa : Pasal 111 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 112 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00
29
(delapan ratus juta rupiah) dan paling Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2)
banyak
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 113 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
30
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 115 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 116 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)
Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
31
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 117 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 118 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 119 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 32
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2)
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 120 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 121 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2)
Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana
33
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 122 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 123 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 124 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
34
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2)
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 125 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2)
Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 126 (1)
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)
Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum
35
sebagaimana (sepertiga).
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditambah
1/3
Pasal 127 (1)
Setiap Penyalah Guna:
a.
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b.
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c.
Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2)
Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3)
Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pasal 128 (1)
Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2)
Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
(3)
Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
(4)
Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 129
36
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a.
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
b.
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
c.
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
d.
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
Pasal 130 (1)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
(2)
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a.
pencabutan izin usaha; dan/atau
b.
pencabutan status badan hukum.
Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
37
Pasal 132 (1)
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
(2)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
(3)
Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 133 (1)
Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)
Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 38
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 134 (1)
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2)
Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 135 Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 136 Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. Pasal 137 Setiap orang yang: a.
menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor
39
Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b.
menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 138 Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). C. Teori Pemidanaan Pidana berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa (Muladi Dan Barda Nawawi Arif:1984):
40
Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa : (Chazawi Adami:2002): Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbarfeit). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparatur hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans, bahwa : Sanksi itu di ancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang mebahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undangundang bemaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut. Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato mengemukakan bahwa “tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangakan
41
Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah “ bukanlah pebalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan” (Efendy Rusli:1986). Sehubungan
dengan
tujuan
pemidanaan
tersebut
Sneca,
seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni nemo prudens puint quia peccatum est, sed ne peccetur, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah (Priyanto Dwijaya:2006). Begitu pula Jeremy Benthanm
dan sebagian besar penulis
modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”. Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga
42
R (Reformation, Restrain, dan Retribution) dan satu D (Deterrence dan general deterrence). Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa (Hamzah Andi:1994) : Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Sementara
H.R.
Abdussalam,
menyatakan
bahwa
(Abdussalam:2006) : Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana. Untuk tujuan pidana restraint, Andi Hamzah menyatakan bahwa: Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Pada tujuan pemidanaan retribution, Andi Hamzah menyatakan bahwa : Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sehubungan
dengan
tujuan
pemidanaan
retibutif,
Hr.
Abdussalam, mengemukakan bahwa : Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa,karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepantasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggarannya
43
terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam. Dalam
tujuan
pemidanaan
deterrence,
Andi
Hamzah,
menyatakan bahwa : Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahtan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa : Deterrence terdiri dari particullar deterrence dan general deterrence. Particullar deterrence, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun general deterrence yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu. Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu : a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif / vergeldings theorien). b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorien). c. Teori gabungan (verinigings theorien). Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya
44
pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk mejatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tiidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu
45
yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagi berikut
(Kanter E.Y. Dan S.R.
Sianturi:2002): 1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal philosofie). Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. 2. Pembalasan “bersambut” (dialektis). Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. 3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (aesthetisch). Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat,, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. 4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan(Agama). Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa keajahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
46
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia. Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.
Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa : Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian teory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum ( supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut J. Andenas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the reductive foint of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena 47
itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif). Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa : Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat
ini,
menghindarkan
maka
pidana
pelanggaran
itu
adalah
norma-norma
bertujuan
untuk
hukum.
Untuk
menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung, memaparkan sebagai berikut : a. Menjerakan Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (speciale preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan pebuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive). b. Memperbaiki pribadi terpidana
48
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangakan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi)
dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat
prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda bahwa tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketetiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (ofschrikking), memperbaiki (verbetering) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (onskchadelijkmaking). Tujuan pemidaanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk 49
disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagi bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta pebaikan yuridis. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalanghalangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang laian takut melanggar peraturan-peraturan pidana. Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yag ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos, menyatakan bahwa “teori prevensi umum bentuknya berwujud pemidanaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”. Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pemidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah
50
satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Menurut Grotius, menyatakan bahwa : Teori gabungan ini sebagai pemidanaan berdasarkan keadilan absolute, “de absolute gerechtighaeid” yang berwujud pemabalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan. Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana. Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya. Sementara Van Apeldorn, menyatakan bahwa : Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) maupun nepeccatur (supaya orang jangan membuat kejahatan).
51
Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek social defence dari pidana. Untuk
membandingkan
dengan
teori-teori
tentang
tujuan
pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut : 1. Untuk
mencegah
dilakukannya
tindak
pidana
demi
pengayoman negara, masyarakat dan penduduk. 2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat. 4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenangkan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
52
BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Sidrap B. Jenis dan Sumber Data Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap tentang kasus narkotika dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pokok penulisan. C. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan
53
Jaksa Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa Narapidana tindak pidana
Narkotika.
Sedangkan
Penelitian
kepustakaan
(library
research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian penulis. D. Analisis Data Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
54
BAB IV HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sehingga Menyebabkan Dispantas Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar Dari lingkungan peradilan kedudukan dan fungsi hakim memegang peranan yang sangat vital dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan dilingkungan masyarakat. Peranan Hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuan terakhir dan suatu proses peradilan bagi masyarakat. Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri. Dasar
pertimbangan
hakim
ini
merupakan
langkah
dan
musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
menyebutkan
bahwa:
“Segala
putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,
55
memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Hakim di Pengadilan Negeri Sidrap dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut. Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat ringannya pidana namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu: 1. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa dalam mempertimbangkan
berat
ringannya
pidana
hakim
wajib
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dan si petindak. 2. Pasal 52 ayat I Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan si pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana
56
terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara berencana. Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, lebih lanjut dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum umumnya saja dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masingmasing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan. Perkara penyalahgunaan narkotika yang sebagaimana kita ketahui saat
ini
sedang
marak-maraknya
menjadi
sorotan
masyarakat,
merupakan ujian yang berat bagi lembaga peradilan dalam usaha menegakkan supremasi hukum dan agar selalu tercipta keadilan dalam masyarakat. Menurut Edi Budiarto, S.H. (Wawancara, Senin 19 Agustus 2013),bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara perbedaan hukuman terhadap terdakwa, dimana diantara kasus tersebut mempunyai persamaan pasal yang didakwakan oleh majelis hakim yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009,Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang mengaturnya serta ancaman yang dikenakan serta terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan)dimana terhadap
57
terdakwa Muh. Ridwan Rasyid alias A. Rasyid dimana dia diputus oleh Majelis Hakim dengan hukuman jauh lebih berat yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibanding terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg. Ngitung, yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana pasal yang dibuktikan sama yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas terlihat adanya disparitas tersebut terjadi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Hakim yang pernah memutus perkara narkotika tersebut serta melihat dari putusan
Nomor
225/Pid.B/2012/PN.Sidrap
bahwa
hakim
dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkotika, hakim memiliki
pertimbangan-pertimbangan
terhadap
setiap
perkara
penyalahgunaan narkotika, yaitu: 1. Terdakwa belum pernah dihukum Hal
mendasar
yang
menjadi
pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu apakah terdakwa pernah dihukum
sebelumnya
atau
belum
pernah
dihukum.
Dalam
hal
memberatkan pidana, dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu residive atau pengulangan tindak pidana yang sama. (Zainal Abidin 2007 : 427) Dari
kedua
terdakwa
diatas
belum
pernah
ada
dihukum
sebelumnya sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat
58
meringankan pidana, berdasarkan putusan kedua terdakwa diatas penulis menemukan di kedua putusan tersebut ada kesamaan dimana keduaduanya baru pertama kali dihukum sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana, namun yang penulis temukan putusan kedua terdakwa dalam hal ini berbeda satu sama lain hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Salah satu yang menjadi faktor hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa yang mana dalam hal ini terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam proses persidangan
terlebih
memperhatikan
sikap
dalam
kasus
terdakwa
narkotika,
mulai
dan
hakim
proses
betul-betul
penyelidikan,
penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan, apakah si terdakwa betul mengakui perbuatannya dan apakah terdakwa betul-betul menyesal, hal tersebut membutuhkan pertimbangan karena sebagaimana diketahui banyak orang yang dihukum dalam kasus narkotika, penyesalan akan perbuatannya hanya bersifat sementara, dimana ketika bebas dari tahan mereka kembali menggunakan narkotika dan akhirnya kembali masuk tahanan, perbuatan tersebut dilakukan sampai berulang kali. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara
59
narkotika memperhatikan betul keadaan dalam diri terdakwa yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan. 3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan Dalam proses persidangan salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan dilihat dari sikap terdakwa selama proses persidangan hal ini tentunya kembali terhadap keadaan-keadaan
yang
terdapat
didalam
diri
terdakwa.
Dalam
menjatuhkan putusan hakim dapat meringankan dan dapat juga memberatkan pidana tergantung sikap dan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa didalam proses persidangan mengikuti segala aturan dalam proses persidangan seperti halnya saat persidangan terdakwa memberikan keterangan terkait tindak pidana yang ia lakukan secara jelas dan tidak bertele-tele, terdakwa menghormati proses persidangan, sopan dalam mengikuti proses persidangan dan sebagainya. Sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang memberatkan apabila terdakwa dalam menjalani proses persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan dan sebagainya. Berdasarkan
pengamatan
penulis
terhadap
putusan
kedua
terdakwa diatas dalam proses persidangan keduanya dianggap oleh hakim telah membantu memperlancar jalannya persidangan dengan
60
bersikap sopan dan menghormati persidangan dengan demikian hakim bisa memperingan pidana terhadap mereka.
4. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Didalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkotika hakim wajib mempertimbangkan, yaitu salah satunya pengaruh tindak pidana tersebut kepada
keluarga
terdakwa
dan
masyarakat.
Dalam
hal
ini
penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dilakukan kedua terdakwa diatas telah menimbulkan dampak besar didalam masyarakat yaitu meresahkan keluarga terdakwa sendiri, warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat secara luas. Meresahkan masyarakat disini memiliki artian bahwa ada pengaruh-pengaruh negatif yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat dimana dalam hal ini terdakwa dapat menyebarkan pengaruh penggunaan narkotika secara ilegal kepada masyarakat dalam hal penggunaan narkotika baik itu sebagai pecandu maupun sebagai pengguna. Oleh karena itu tindak pidana yang meresahkan masyarakat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bisa memberatkan
terdakwa
sebab
perbuatan
yang
dilakukan
telah
menimbulkan dampak yang kurang balk yaitu meresahkan masyarakat secara umum akan pengaruh dan narkotika tersebut. 5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
61
Terdakwa
merupakan
tulang
punggung
keluarga.
hal
itu
merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan disini, akan menimbulkan
penderitaan
yang
besar
bagi
terdakwa
maupun
keluarganya. Dari kedua kasus narkotika diatas yang dijadikan sampel, pada kasus narkotika diatas dalam perkara No.225/Pid.B/2012/Pn. Makassar terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana sehari-hari bekerja guna menghidupi keluarganya. Dengan dasar pertimbangan tersebut hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena hakim melihat dampak yang akan terjadi pada keluarga terdakwa apabila terdakwa mendapat pidana yang lebih berat, sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang biasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sidrap Pada
hakikatnya,
kebijakan
formulasi
sanksi
pidana
bagi
“Pengedar” dan “Pengguna” UU Narkoba Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psikotropika. M. Cherif Bossouni dalam “Substantive Criminal Law” mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif/ legislasi,
kebijakan
aplikatif/yudikatif
dan
kebijakan
administratif/
eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.
62
Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (straafsoort) dan
perumusan
lamanya
sanksi
pidana
(straafmaat)
maka
UU
Narkotika/UU Psikotropika yang berkorelasi pada “pengedar” dan “pengguna” terlihat sebagaimana Tabel 1 berikut ini (Totok Yulianto, 2009 hal 8 - 14) Tabel 1: Strafsoort dan Straafmaat Bagi “Pengedar’ UU Narkotika Pasal Pasal 111,112
Pasal 113, 116
Jenis Sanksi/Strafsoort Pidana penjara dan pidana denda
Pidana penjara dan pidana denda
Bentuk Sanksi/Streafmaat 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dun puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
63
Pasal 114
Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda
Pasal 115
Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda
Pasal 117
Pidana penjara dan pidana denda
Pasal 118, 119, 121
Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana
ditambah 1/3 (sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 113/ sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana
64
Pasal 120, 123, 124
penjara dan pidana denda
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pidana penjara dan pidana denda
1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000. 000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Sumber Data: Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika
65
Tabel 2: Strafsoort dan Straafmaat Bagi “Pengguna” UU Narkotika Pasal
Jenis Sanksi/Strafsoort
Pasal 116
Pasal 121
Pasal 126
Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda
Bentuk Sanksi/Streafmaat 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima betas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000. 000.000,00 (satu denda miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. I 66
.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 128
1) Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 2) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Sumber Data: Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika Dikaji
dari
optik
hukum
pidana
materil
maka
UU
Narkotika/Psikotropika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan altematif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatifaltematif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal adanya definite sentence system berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian determinate sentence system berupa ditentukan
67
batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1 997) untuk “pengedar” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 60 UU Psikotropika) dan sistem
perumusan
kumulatif-altematif
(campuran/gabungan)
antara
pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum (Pasal 60, 61, 63 UU Psikotropika) dan determinate sentence system (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika). Berikutnya pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk “pengguna” dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif
68
antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika), kemudian sistem perumusan kumulatifaltematif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116, 121 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika) dan sistem perumusan altematif antara pidana kurungan atau denda (Pasal 128,134 UU Narkotika), Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat)
dalam
UU
Narkotika/Psikotropika
juga
terdapat
dua
perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum (Pasal 128, 134 UU Narkotika dan Pasal 62 UU Psikotropika) dan determinate sentence system (Pasal 116,121,126 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika). Konklusi ketentuan UU Narkotika/Psikotropika baik “pengedar” maupun “pengguna” kebijakan legislasi sistem perumusan jenis sanksi pidana
(strafsoort)
kumulatif
dan
mempergunakan sistem
sistem
perumusan
perumusan
altematif,
kumulatif-altematif
(„campuran/gabungan) dan untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) mempergunakan sistem indefinite sentence dan sistem determinate sentence. Kebijakan legislasi sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) mempergunakan
sistem
perumusan
kumulatif-altematif
(campuran/
gabungan) dalam UU Narkotika/Psikotropika dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
69
•
Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan altematif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
•
Sistem
perumusan
kumulatif-alternatif
merupakan
pola
sistem
perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (rechts-zekerheids) dan nuansa keadilan. •
Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian
hukum (rechts-zekerheids) maka ciri
utama sistem
perumusan ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif. •
Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai ius constituendum dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campuran. Kemudian dikaji dan sistem perumusan lamanya sanksi pidana
(strafmaat) maka UU Narkotika/Psikotropika .menganut 2 (dua) jenis strafmaat yaitu: Pertama, menganut sistem fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat
70
dan maksimum lamanya pidana penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”. Dianutnya sistem fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai berikut dapat menunjukan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan dan melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dan kekuasaan pemidanaan. Ketiga aspek positif dan sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai
simbol
kualitas
norma-norma
sentral
masyarakat
yang
terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang
71
mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenal urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dan norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Kedua, UU Narkotika/Psikotropika strafmaatnya juga menganut sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Pada dasarnya sistem determinate sentence ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. UU Narkotika/Psikotropika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam UU secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan UU secara kasuistis. Dan aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif sistem determinate sentence ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh UU dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan UU.
72
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, di simpulkan bahwa: 1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkoba setelah selasi menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. 2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat beberapa aspek yang dapat memberatkan namaun juga meringankan terdakwa secara professional dan objektif demi keadlian Yang Maha Esa B. Saran Berdasarkan
kesimpulan
di
atas,
maka
penulis
merekomendasikan beberapa hal yakni sebagai berikut: 1. Diperukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama yang mengatur dalam hal sanksi pidana
agar
dalam
menjatuhkan
sanksi
pidana
hakim
mempertimbangkan unsur-unsur di luar ketentuan yang diautur dalam undang-undang tersebut seperti: umur, jenis kelamin, serta latar belakangnya sebagai punggung keluarga atau sedang dalam proses penndidikan atau masih sekolah. 73
2. Diharapkan keada hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilaksanakan
secara
professional
demi
pemberantasan
penyalahgunaan narkotika.
74
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdussalam,
2006.
Prospek
Hukum
Pidana
Indonesia
(Dalam
Mewujudkan Keadilan Masyarakat), Restu Agung, Jakarta. Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta. Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan
dan
Penerbitan
Universitas
Muslim
Indonesia
(LEPPEN-UMI), Makassar. Hamzah, Andi, 1994, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi, Pradaya Paramita, Jakarta. Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Koesnan,R.A. Politik Penjara Nasional, Bandung, Sumur Bandung, 1961. Priyanto, Dwidja, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Sasangka, H. 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung. Sasangka, Hari, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. Simongkir, J.C.T, Dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta:sinar Grafika. Subekti, R. Dan Tjitrosoedibio.2005. Kamus Hukum. Jakarta:Pradanya Paramita.
75
MAKALAH Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006. UNDANG-UNDANG Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
76
