PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Oleh: Sundari)
A. PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOBA TAHUN 2011 Data hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 didapat estimasi angka penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai prevalensi 2,2% dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. B. KORBAN NARKOBA 1. Pengguna 2. (Kerusakan otak permanen, kualitas sdm menurun, waktu dan kesempatan hilang, dll) 3. Keluarga (tenaga, waktu, biaya, pikiran, perasaan, dll) 4. masyarakat (nyawa, materi, dll) contoh kasus xenia. C. JENIS-JENIS NARKOBA • GOLONGAN 1 1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L 3. Opium masak terdiri dari: a. Candu : Hasil yang diperoleh dari opim mentah. b. Jicing : Sisa-sisa dari candu setelah dihisap. c. Jicingko : Hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing d. Tanaman koka e. Daun koka f. Kokain mentah g. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina h. Tanaman ganja i. Tetrahydrocannabinol j. Asetorfina k. Acetil-alfa-metil-fentanil l. Alfa-metilfentanil m. Heroin n. MDMA o. Opium obat p. dll
•
GOLONGAN II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
•
Alfasetilmetadol Alfameprodina Alfametadol Alfaprodina Alfentanil Allilprodina Anileridina Asetilmetadol Benzetidin Benzilmorfina Betameprodina Betametadol Dekstromoramida Diampromida Difenoksilat Difenoksin Dipipanona dll
GOLONGAN III 1. Asetildihidrokodeina 2. Dekstropropoksi fena 3. Dihidrokodeina 4. Etilmorfina 5. Kodeina 6. Nikodikodina 7. Nikokodina 8. Norkodeina 9. Polkodina 10. Propiram 11. Buprenorfina 12. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika 13. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika
D. PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOBA TAHUN 2004, 2009 DAN 2011
1.99% 2.2% 1.75%
Tahun 2004
E. KETENTUAN DALAM UU NARKOTIK TENTANG REHAB MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
F. BISNIS ILEGAL NARKOBA • berlaku hukum ekonomi: supply melimpah, demand menurun, maka harga akan jatuh. sebaliknya, supply kurang, demand meningkat, maka harga akan tinggi. • untuk itu, dalam menekan peredaran narkoba diperlukan upaya menekan supply sekaligus menekan demand. • apabila harga tidak bagus, maka orang tidak akan tertarik berbisnis narkoba, karena resikonya berat. G. STRATEGI BNN DALAM MENANGANI MASALAH NARKOBA • Supply reduction : melakukan operasi pengungkapan jaringan dan menindaknya. membuat jaringan miskin (pemberantasan). • Demand reduction : sebanyak mungkin merehabilitasi penyalahguna/korban narkoba untuk dipulihkan (rehabilitasi). jumlah penyalahguna narkoba sekitar 3,8 juta orang (2,2 % jumlah penduduk indonesia). • Membuat imun yang belum terkena (pencegahan). 97,8 % yang belum terkena narkoba diupayakan untuk tidak terpengaruh narkoba, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.
TINDAK PIDANA NARKOTIKA & PENCUCIAN UANG (Oleh: Sundari)
A. LATAR BELAKANG 1. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif & kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anakanak, remaja dan generasimuda pada umumnya (diperkirakan 5,1 juta th 2015) yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun maupun internasional, menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sangat sulit membuktikan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku. 3. Penjatuhan hukuman yang berat ternyata tidak membuat jera bagi para pelaku terbukti bahwa peredaran gelap narkotika tetap meningkat dan dikendalikan pelaku walaupun berada dalam lembaga pemasyarakatan atau pun rutan karena masih memiliki banyak uang. 4. Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan sehingga penghancuran jaringan keuangan merupakan upaya memiskinkan para pelaku agar peredaran gelap narkotika dapat ditekan adanya paradigma baru dalam melawan kejahatan yaitu follow the money, penelusuran dalam rangka mengetahui harta kekayaan untuk disita & dirampas untuk negara.
B. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP 2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika 4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tanggal 20 November 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 454). 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 091/KMA/Vii/2010 Tanggal 2 Juli 2010 tentang Pendapat Hukum (Fatwa) Atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Bnn, Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. 7. Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam P4gn C. TRANSNATIONAL ORGANIZE CRIME 1. Lintas negara : negara asal narkoba, negara transit, negara tujuan pemasaran 2. Pelaku/jaringan melinbatkan multi kewarganegaraan 3. Penanganannya perlu kerjasama internasional 4. Jaringan tertutup/rahasia, terputus. 5. Komunikasi rahasia dg sandi, menggunakan hp, email, fb, twitter, dll 6. Melibatkan oknum-oknum aparat D. EXTRA ORDINARY CRIME 1. Korbannya luas dan masif, setiap hari sekitar 50 orang meninggal dunia 2. Kerugiannya sangat besar.kerugian per tahun sekitar rp. 50 trilyun (uang hasil penjualan narkoba, biaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, menurunnya kualitas SDM dengan kerusakan otak secara permanen, dll) 3. merusak kesehatan dan masa depan generasi muda. 4. pelakunya melibatkan jaringan yang luas, lintas negara, memiliki dana yang sangat besar. 5. memerlukan penanganan secara khusus dan undang-undang khusus. 6. ancaman serius terhadap keamanan (narcoterrorism). H. MODUS OPERANDI MASUKNYA NARKOBA DARI LUAR NEGERI 1. Ditelan ke dalam perut berupa kapsul 2. Kaki palsu 3. Kainan anak-anak 4. Daster/handuk basah (shabu cair) 5. Kaleng kue 6. Patung
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Keramik Jenazah bayi Dinding koper Dalam batu nisan Dalam buku tebal Hak sepatu Body wrapping Papan selancar Plafon mobil Kaset Kemaluan Kemasan shampo/ obat cair Kemasan minuman/susu/teh Al-qur’an
I.
MODUS OPERANDI REKRUTMEN KURIR 1. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi). 2. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijebak, seperti: a. dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke indonesia, dititipi koper berisi narkotika. b. diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkotika. sedangkan pihak yang mengajak, pulangnya tidak bersamaan. c. diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkotika. d. dititipi paket berupa kotak doss oleh teman sendiri, ternyata isinya narkotika. e. dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba. 3. Sebagian kurir direkrut berasal dari para tkw/tki yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke indonesia. atau tkw/tki yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.
J.
MODUS OPERANDI MEMBANGUN JARINGAN 1. Pengedar skala kecil direkrut tanpa modal. apabila merangkap sebagai pemakai., jual 10 gratis 1. 2. Pengedar yang tdk memakai perlu modal (cari untung) 3. Jaringan pengedar narkoba terpisah dengan jaringan keuangannya. 4. Di tempat2 hiburan malam 5. Di suatu komunitas tertentu 6. Melibatkan multi kewarganegaraan/etnis 7. Di rutan dan lapas 8. Melibatkan oknum untuk memperlancar operasinya
K. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA 1. Buka rek dg identitas palsu 2. Mentransfer uang menggunakan mobil banking & e -banking 3. Mentransfer/menerima transfer menggunakan rekening orang lain yang dipinjam dg berbagai alasan 4. Menukar uang dari rupiah ditukar dengan mata uang asing baik di money changer legal maupun illegal yg dipercaya untuk mengelola rekening tersangka 5. Mendirikan cabang money changer & jasa pengiriman uang di indonesia yg pusatnya berada di kuala lumpur dan singapura 6. Mengirim mata uang asing hasil kejahatan narkotika ke luar ( hawala banking system ) 7. Menerima uang hasil narkotika baik tunai maupun melalui transfer kemudian di tempatkan ke rekening ( deposito/tabungan ) atau diserahkan secara tunai kepada keluarga terdekat (pacar , suami ,isteri ,anak , orang tua, adik, kakak ) 8. Menerima uang hasil narkotika baik tunai maupun melalui transfer dan digunakan untuk membeli harta berupa : a. barang bergerak ( kend bermotor,laptop, hp , perhiasan / logam mulia) b. barang tidak bergerak ( tanah,rumah,ruko,apartemen ) c. surat berharga d. saham perusahaan e. membayar premi asuransi 9. Menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta milik tersangka narkotika dengan cara menempatkan uang milik tersangka narkotika di safe deposit box salah satu bank menggunakan namanya sendiri. L. PENGUNGKAPAN JARINGAN TP NARKOTIKA DAN TP PENCUCIAN UANG 1. Penyelidikan 2. Penyidikan M. TAHAP PENYELIDIKAN Penyelidikan atas kebenaran laporan serta dugaan ttg adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan pencucian uang , berupa laporan informasi yang berasal dari : 1. Masyarakat 2. Penyidik yang sedang melaksanakan proses penyidikan tp asal (redicate crime) 3. Laporan hasil analisis ppatk L. BERDASARKAN LAPORAN INFORMASI YANG DIPEROLEH AKAN DI TINDAK LANJUTI DG KEGIATAN PENYELIDIKAN DG MEMBUAT PERENCANAAN PENYELIDIKAN YANG MEMUAT BEBERAPA HAL : 1. Penyelidik 2. Sasaran penyelidikan a. orang; b. benda/barang
c. tempat/lokasi; d. peristiwa/kejadian. 3. Teknis penyelidikan 4. Proses penyelidikan a. perencanaan b. persiapan c. pelaksanaan d. analisa dan evaluasi e. pelaporan
M. DALAM HAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DILAKSANAKAN DENGAN 2(DUA ) TAHAP : 1. Techno intelligence, menggunakan alat teknologi informasi dengan metode sbb :
2. Human intelligence, terdiri dari kegiatan :
Hasil penyelidikan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan yang kemudian dipelajari, dianalisis / diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan pembuatan laporan kasus narkotika sebagai dasar pelaksanaan penyidikan. N. TAHAP PENYIDIKAN Berdasarkan laporan hasil penyelidikan, maka dilakukan gelar untuk menentukan bahwa penyelidikan dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dengan melakukan : 1. Upaya paksa atau penindakan dan pemeriksaan baik thd saksi, ahli , barang bukti dan tersangka, dalam rangka : a. pengumpulan alat bukti b. penyelamatan aset hasil tindak pidana, berupa : pemblokiran dan penyitaan aset terhadap barang yg bergerak/tidak bergerak
2. penyelesaian berkas perkara 3. penyerahan berkas perkara 4. penyerahan tersangka dan barang bukti O. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM P4GN ( INPRES NO.12 TH 2011) 1. Arah kebijakan p4gn a. Demand reduction ; menjadikan 97, 2 % penduduk indonesia imun thd p4gn dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba. b. Menjadikan 2,8 % penduduk indonesia ( penyalah guna narkoba ) secara bertahap dapat palayanan rehab medis dan rehab sosial serta mencegah kambuh dg program after care c. supply reduction : menumpas jaringan sindikat narkoba dalam maupun luar negeri dan menghancurkan kekuatan ekonomi jaringan sindikat dengan sita aset yg berasal dari tindak pidana narkoba melalui penegakkan hukum yang tegas dan keras 2. Strategi di bidang pemberantasan a. pengawasan terhadap impor, produksi, distribusi penggunaan ,ekspor, re-ekspor bahan kimia prekursor b. ungkap pabrik gelap narkoba lab/rumahan c. ungkap tppu terkait tindak pidana narkoba d. lidik, sidik, tuntut , peradilan jar narkoba dlm dan luar negeri e. tindak tegas aparat gakkum & pemerintah yang terlibat f. kat kerma aparat gakkum di lapangan g. kat kerma aparat gakkum tingkat internasional u/ ungkap jar internasional
