23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI, NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
2.1 Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka, dibentuk suatu badan yaitu BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
langsung
kepada
Presiden.
Lembaga
pemerintah
nonkementrian
sebelumnya bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang disingkat LPND. Lembaga nonkementrian adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementrian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan39. Pasal 65 dan 66 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa BNN berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara RI. Dengan dibentuknya BNN diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Dalam menjalankan tugasnya, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal.
39
h.86.
Redaksi Bukune, 2010, Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya, Bukune, Jakarta,
24
Pasal 31 Perpres No. 23 Tahun 2010, menyebutkan bahwa instansi vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP dan BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota. BNNP berkedudukan di ibukota provinsi sedangkan BNNK berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pasal 33 menyatakan bahwa BNNP mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. 2.1.1
Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Atas dasar Keputusan Presiden RI No 116, tahun 1999 tentang Badan
Koordinasi Narkotika Nasional, maka di tingkat pusat dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional dan di tingkat Provinsi dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Bali. BKND merupakan badan pemerintahan yang didirikan dalam rangka usaha untuk mengatasi, mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Tahun 2012 kemudian, terbitlah Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002 tentang BNN, dengan demikian Keputusan Presiden RI No. 116 tahun 1999 tidak berlaku lagi. Selanjutnya di tingkat Provinsi diubah namanya menjadi BNP dan BNK untuk Kabupaten/Kota. Setelah itu kembali diperbaharui dengan terbitnya Perpres No. 83 Tahun 2007 tentang BNN, BNP dan BNK. Dengan berlakunya Perpres ini maka Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 2002 tentang BNN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
25
Keluarnya UU No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika memperkuat kelembagaan BNN serta kewenangan dibidang penyidikan dan penyelidikan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa BNN merupakan lembaga Pemerinatah non Kementrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Hal tersebut dipertegas dengan terbitnya Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang BNN, dimana pada Pasal 31 disebutkan bahwa Instansi Vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP dan BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota dan pada Pasal 33 dinyatakan bahwa BNNP mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi40. 2.1.2
Struktur Organisasi Mengacu pada Pasal 34 Perpres RI No. 23 Tahun 2010, BNNP Bali
memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 1. Kepala BNNP
: Drs. I Pt. Gede Suastawan,S.H
2. Kep. Bagian Umum
: Dra. Ni Nyoman Andari
a. KSBG Perencanaan
: Drs. SI Ngr Md Arya Astawa,M.Si
b. KSBG Sarana Prasarana
: Ni Luh Soli,SH
c. KSBG Administrasi
: I Pt. Dikrit Artana,ST,M.si
40
BNNP Bali, 2015, “Sejarah Singkat Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali”, URL: http://bali.bnn.go.id/profil/sejarah-bnn-bali/, diakses tanggal 27 Desember 2015
26
3. Kep. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat: Ni Kt Adi Lisdiani,SKM,MHP,Ed a. Kep. Seksi Pencegahan
: I Gst Agung Pt Yuwana, SH,MT
b. Kep. Seksi Pemberdayaan Masyarakat: Dra. Ni Md Indrawati 4. Kep. Bidang Pemberantasan
: IKt Arta,S.H
a. Kep. Seksi Intelijent
: I Md Pakris,S.H,MH
b. Kep. Seksi Penyidikan
: I Wayan Suardana,S.H
c. Kep. Seksi Pengawasan Tahanan Barang Bukti: IKetut Suandika,SH 5. Kepala Bidang Rehabilitasi
: I Nyoman Artana,S.H
a. Kep. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi: Md Rusmartini,SE, MMA b. Kep. Seksi Pasca Rehabilitasi: A.A Ngurah Manik,S.H
2.2 Pengertian Narkotika Narcotic is an addictive drug, example an opiate. A drug that is controlled or prohibited by law41. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Patri Handoyo mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari opium yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, mempermudah tidur, dan dapat mengubah suasana hati atau prilaku seseorang42. Soedjono, dalam patologi
41
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing CO,United States Amerika, 2009. 42 Patri Handoyo, 2014, War On Drugs Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global, SvanTantra, Bandung, h. 41.
27
sosial,merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran43. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2.3 Pengertian Penyalahguna Narkotika Pemakaian
diluar
pengawasan
dan
pengendalian
dinamakan
penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara44. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 43 44
h.3.
Mardani, loc.cit. Soedjono Dirdjosisworo, 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung,
28
Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyalah guna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tidak sengaja yang dimaksudkan dalam Pasal 54 ini, Menurut Sujono dan Bony adalah tidak sengaja dalam arti maksud dan tujuan, dimana pelaku benarbenar tidak memiliki maksud menggunakan narkotika, dan penggunaan narkotika semata-mata karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam. Pengertian dibujuk dapat mengacu pada Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 yang dimana suatu perbuatan dapat dikatakan membujuk apabila dilakukan dengan cara-cara yakni adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau penipuan atau dengan memberikan kesempatan, sarana ataupun kesempatan. Karena membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara diatas maka, dikatakan dibujuk apabila cara yang digunakan berhasil45. Diperdaya, berarti dibuat tidak berdaya, sehingga tidak mampu untuk membantah atau menolak akibat suatu informasi yang menyesatkan. Ditipu
45
Sujono dan Bony, 2013, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, h. 301.
29
memiliki arti menggunakan cara-cara penipuan sehingga orang lain tertipu dengan rangkaian kebohongan yang terkait satu sama lainnya. Dipaksa, dimana suatu paksaan dapat berupa paksaan secara fisik maupun psikis. Paksaan fisik dapat berupa sentuhan yang kasar atau genggaman yang kuat untuk melakukan atau menerima sesuatu. Sedangkan paksaan psikis, sebagai paksaan yang dilakukan dengan cara mengancam dengan cara menggunakan kata-kata yang mengandung ancaman46. 2.3.1
Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dari beberapa penelitian oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor
yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor individu, faktor sosial budaya, faktor lingkungan dan faktor narkotika itu sendiri. a. Faktor individu Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian akibat adanya kecemasan atau depresi atau faktor diri sendiri. Aspek kepribadian termasuk didalamnya antara lain kepribadian yang ingin mengetahui suatu hal yang tinggi, rasa mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Kecemasan atau depresi adalah karena tidak bisa menyelesaikan kesulitan hidup yang dialami sehingga, melarikan diri dengan cara menggunakan narkotika. b. Faktor sosial budaya Faktor sosial budaya terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pertemanan. Kondisi keluarga yang dimaksud adalah kondisi yang tidak harmonis contohnya, orang tua yang bercerai, orang tua yang jarang berada dirumah dan 46
Ibid,h. 302.
30
sibuk serta keadaan perekonomian keluarga yang lebih maupun kekurangan. Sedangkan yang dimaksud dalam pengaruh pertemanan adalah contohnya karena berteman dengan seorang yang ternyata penyalahguna narkotika dan ingin diterima dalam kelompok. c. Faktor lingkungan Lingkungan sekitar yang tidak baik yang berhubungan dengan perkembangan psikologis seorang anak dan kurangnya perhatian juga dapat menyebabkan seorang anak untuk menjadi pemakai narkotika d. Faktor narkotika Mudahnya seseorang untuk mendapatkan narkotika dan didukung dengan faktor-faktor yang telah disebut diatas mengakibatkan peluang seseorang untuk menjadi penyalahguna narkotika semakin besar47. Graham Blamie menyebutkan bahwa penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain: a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti berkelahi, bergaul dengan perempuan dan lain-lain. b. Untuk memperlihatkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru maupun terhadap norma-norma sosial. c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan sex. d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin mendapatkan pengalaman sensasional dan emosional. e. Untuk mengisi kekosongan waktu, kesepian ataupun kebosanan. f. Untuk melenyapkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup. g. Untuk mengikuti keinginan teman-teman dalam rangka pembinaan solidaritas. h. Untuk mencoba dengan didorong rasa ingin tahu48.
47
Ibid, h. 7. Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, h. 67.
48
31
2.3.2
Dampak Penyalahgunaan Narkotika Pada dasarnya, penggunaan narkotika yang benar hanya diperuntukkan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalahgunaan narkotika yang terus dilakukan berulang-ulang, menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan terhadap narkoba ini lah yang mengakibatkan timbulnya berbagai dampak negatif dan berbahaya baik secara fisik, psikologis maupun sosial49. Efek awal dari penggunaan narkotika diantaranya sebagai berikut: a. Depressant yaitu mengurangi mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur atau istirahat. b. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata atau khayalan-khayalan yang menyenangkan50. Efek menenangkan, meningkatkan kemampuan fisik, dan timbulnya khayalan-khayalan menyenangkan itulah yang membuat seorang penyalahguna narkotika menjadi ketagihan dan sulit untuk tidak menginginkannya lagi. Apabila narkotika tersebut terus menerus dikonsumsi maka akan mengakibatkan dampak yang serius seperti, rusaknya susunan syaraf, rusaknya organ tubuh, timbulnya penyakit kulit, dan lemahnya fisik, moral dan daya pikir.
49 50
Ace Syahrudin, 2007, Anakku Terjebak Narkoba, PT Bengawan Ilmu, Semarang, h. 47. Sujono dan Bony,op.cit. h. 6.
