KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG Willyan Purnama, Upi Hamidah, SH., M.H., Satria Prayoga, S.H., M.H. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, JL. Soematri Brojonegoro NO. 1 gedung Meneng Bandar Lampung 35145 e-mail :
[email protected] Abstrak
Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN bertugas untuk mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kewenangan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan narkotika di Provinsi Lampung? Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis dan empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) kewenangan BNN Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung terdiri dari Publikasi ialah merupakan program informasi dan pengetahuan tentang bahaya narkotika kepada setiap lapisan masyarakat terutama generasi muda, Sosialisasi ialah sebuah proses penanaman nilai dan aturan mengenai bahaya narkotika, dan Pengkaderan ialah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi. (2) Faktor yang menjadi penghambat BNN Provinsi Lampung dalam melaksanakan kewenangan bidang pencegahan di Provinsi Lampung terdiri dari Kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan, Kurangnya daya dukung masyarakat, Sikap dan mental pegawai BNN Provinsi Lampung yang tidak sesuai dengan visi dan misi BNN Provinsi Lampung. Saran dalam penilitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung hendaknya memberikan kebijakan untuk menambah besarnya dana oprasional yang dialokasikan pada BNN Provinsi Lampung, dengan demikian program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga tujuan yang hendak dicapai terutama pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung. Kata Kunci : Kewenangan, Badan Narkotika Nasional, Narkotika
I. PENDAHULUAN
Perwakilan
Indonesia merupakan negara peserta
Indonesia (DPR-RI) mengesahkan
dari Konvensi Tunggal Narkotika
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1961, berdasarkan Undang–Undang
1997
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1976 tentang pengesahan Konvensi
1997 tentang Narkotika.
Tunggal
Narkotika,
Indonesia
telah
pengesahan
Konvensi
pemerintah melakukan Tunggal
Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
Rakyat
tentang
Republik
Psikotropika
dan
Badan Narkotika Nasional adalah sebuah
Lembaga
Indonesia
non-struktural
yang
berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden Repulbik
Berdasarkan Inpres, Kepala BAKIN
Indonesia.
membentuk Bakolak Inpres Tahun
berdasarkan
1971 yang salah satu tugas dan
Repulbik Indonesia Nomor 17 Tahun
fungsinya
2002
adalah
menanggulangi
BNN
dibentuk
keputusan
tentang
Presiden
Badan
Narkotika
bahaya Narkoba. Bakolak Inpres
Nasional yang kemudian diganti
adalah sebuah badan koordinasi kecil
dengan peraturan Presiden Nomor 83
yang beranggotakan wakil-wakil dari
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika
Departemen Kesehatan, Departemen
Nasional.
Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain,
Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun
yang berada di bawah komando dan
2009
bertanggung jawab kepada Kepala
diberikan kewenangan penyelidikan
BAKIN. Badan ini tidak mempunyai
dan
wewenang operasional dan tidak
Narkotika dan prekursor Narkotika.
mendapat alokasi anggaran sendiri
Badan Narkotika Nasional (BNN)
dari ABPN melainkan disediakan
memiliki kewenangan memberikan
berdasarkan
pembinaan
kebijakan
internal
tentang
penyidikan
tentang
BAKIN.
yang
berkecenderungan
terus
meningkat, Pemerintah dan Dewan
tindak
kepada
BNN
pidana
masyarakat
bahaya
Narkotika,
dan
menggugah
mendorong Menghadapi permasalahan Narkoba
Narkotika,
kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi
Narkotika,
serta
membangktikan peran aktif serta
fakta-fakta
kepedulian
dapat ditarik kesimpulan.
masyarakat
untuk
yang bersifat
khusus
memerangi Oleh karena itu di Provinsi Lampung dibentuk sebuah Badan Narkotika Provinsi
berdasarkan
peraturan
daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain sebagian bagian dari Perangkat Daerah pada
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Gambaran Umum
Badan
Narkotika Provinsi Lampung. 3.1.1. Sejarah Badan Narkotika Provinsi Lampung. Berdasarkan
Peraturan
Presiden
Nomor 83 Tahun 2007 tentang
Pemerintah Provinsi Lampung.
Badan
Narkotika Nasional
yang
Dari uraian latar belakang tersebut
kemudian diganti dengan Peraturan
diatas, maka peneliti tertarik untuk
Presiden No 23 Tahun 2010 tentang
untuk melakukan penelitian dengan
Badan Narkotika Nasional. BNN
judul :
bertugas
“Kewenangan
Badan
Narkotika
untuk
mengkordinasikan
instansi pemerintah terkait dalam
Nasional (BNN) Provinsi Lampung
penyusunan
kebijakan
Dalam Pencegahan Penyalahgunaan
pelaksanaan di bidang ketersediaaan,
Narkotika Di Provinsi Lampung”
pencegahan
dan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotikadan Zat adiktif lainnya. II. METODE PENELITIAN Penelitian pendekatan
ini
dilakukan
yuridis
dan
melalui
4.1.2. Visi dan Misi BNN Provinsi
empiris
Lampung.
dengan data primer dan sekunder,
Visi BNN Provinsi Lampung adalah
dimana
menjadi
masing-masing
data
lembaga
diperoleh dari penelitian kepustakaan
yang
dan
menggerakan
dilapangan.
Analisis
data
profesional
dideskripsikan dalam bentuk uraian
masyarakat,
kalimat yang kemudian berdasarkan
Indonesia pencegahan,
non-kementrian dan
seluruh bangsa dalam
mampu komponen
dan
negara
melaksanakan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
psikotropika
dan
Zat
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai
adiktif lainnya di Indonesia.
pencegahan
Misi BNN Provinsi Lampung adalah
pemberantasan
sebagai berikut:
penyalahgunaan
1. Meningkatkan
pelayanan
terhadap
penyandang
masalah
penyalahgunaan
dan
dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Mencegah dan memberantas
Narkotika, psikotropika dan
penyalahgunaan
Zat adiktif lainnya.
peredaran gelap Narkotika
2. Meningkatkan
dan Prekursor Narkotika;
profesionalisme dan potensi sumber
dan
daya
3. Berkoordinasi dengan Kepala
manusia
Kepolisian Negara Republik
(SDM) yang bebas dari
Indonesia dalam pencegahan
Narkotika, psikotropika dan
dan
Zat adiktif lainnya.
penyalahgunaan
3. Meningkatkan usaha
partisipasi
masyarakat
memerangi
dalam
peredaran
pemberantasan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Meningkatkan
kemampuan
Narkotika, psikotropika dan
lembaga rehabilitasi medis
Zat adiktif lainnya.
dan
4. Memonitor dan menyusun kebijakan P4GN.
rehabilitasi
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah
4.1.3. Tugas BNN Provinsi
oleh maupun
masyarakat; 5. Memberdayakan masyarakat
Lampung. Tugas BNN
sosial
Provinsi
Lampung
dalam
pencegahan
mengacu pada tugas BNN Nasional
penyalahgunaan
dan
yang telah diatur dalam Undang-
peredaran gelap Narkotika
Undang Nomor 35 tahun 2009
dan Prekursor Narkotika;
tentang Narkotika. Adapun tugas
Selain tugas sebagaimana diatas,
tersebut adalah :
BNN juga bertugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan Nasional mengenai
pencegahan
dan
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan dan
pemberdayaan
masyarakat,
peredaran
pemberantasan,
rehabilitasi,
gelap
psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya
hukum
kecuali bahan adiktif untuk tembakau
bidang P4GN.
dan alkohol.
dan kerjasama di
5. Pelaksanaan
kebijakan
Nasional dan kebijakan teknis 3.1.4.
Fungsi BNN
Provinsi
Lampung. Fungsi
BNN
berdasarkan
Provinsi
Lampung
peraturan
Presiden
P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan
masyarakat,
pemberantasan,
rehabilitasi,
hukum dan kerjasama.
Republik Indonesia No 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika
Nasional antara lain :
3.1.5. Stuktur Organisasi BNN Provinsi Lampung.
1. Penyusunan dan perumusan
Struktur
organisasi
pada
Badan
kebijakan Nasional di bidang
Narkotika
Provinsi
Lampung
pencegahan
berdasarkan
Pasal
Peraturan
dan
pemberantasan
20
Daerah Provinsi Lampung Nomor 14
penyalahgunaan
dan
Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
peredaran gelap Narkotika,
1. Kepala BNN Provinsi;
psikotropika dan prekursor
2. Tata Usaha;
serta bahan adiktif lainnya
3. Kasubag Perencanaan.
kecuali bahan adiktif untuk
4. Kasubag bagian administrasi;
tembakau dan alkohol yang
5. Kasubag bagian logistik;
selanjutnya disingkat dengan
6. Kabid pencegahan;
P4GN.
7. Kabid
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan
norma,
standar,
kriteria dan prosedur P4GN. 3. Penyusunan
perencanaan,
program dan anggaran BNN.
pemberdayaan
masyarakat; 8. Kabid pemberantasan; 9. Kasi desiminasi informasi; 10. Kasi peran serta masyarakat; 11. Kasi intelejen;
12. Kasi advokasi;
pemerintah serta lembaga penegak
13. Kasi pemberdayaan alternatif.
hukum lainnya, antara lain berupa : a. Membuat/menyebarkan poster
3.2. Kewenangan Badan Narkotika
Biasanya poster atau spanduk yang
Provinsi
berisikan
Lampung
Pencegahan
Dalam
Penyalahgunaan
tentang
bahaya
Psikotropika di tempatkan di tempat
Narkotika di Provinsi Lampung.
tempat umum yang mudah terlihat
Berdasarkan hasil wawancara dengan
oleh masyarakat umum sehingga
Drs. Ahmad Alamsyah, selaku Kepala
mereka
(masyarakat
itu)
secara
Pencegahan BNP Lampung
murni bisa mengetahui akibat negatif
menyatakan bahwa usaha-usaha yang
yang bisa ditimbulkan dari pengguna
telah
Narkotika,
Bidang
dilakukan
oleh
Badan
Psiktropika
adiktif
Narkotika Provinsi Lampung dalam
lainnya tersebut sehingga masyarakat
pencegahan
akan
Narkotika,
penyalahgunaan
berubah
untuk
memerangi Narkotika, psikotropika
adiktif lainnya dapat dilihat dari
dan Zat adiktif lainnya sehingga kita
kegiatan-kegiatan
semua bisa menciptakan bebas dari
sosialisasi, mengenai
dan
dan
Zat
Lampung
Psiktropika
sadar
BNN
dalam
memberikan
advokasi,
diskusi
Narkotika (say no to drugs). b. Stigmanisasi
Narkotika,
Paket stigmanisasi adalah pemberian
psikotropika dan Zat adiktif lainnya
citra negatif atau cap bagi Narkotika
di
dan setiap orang atau kelompok yang
kalangan
bahaya
Provinsi
pelajar,
mahasiswa,
masyarakat, instansi pemerintah dan
terlihat
swasta.
penyalahgunaan Narkotika. Tujuan
dalam
peredaran
dan
paket ini yaitu agar muncul rasa 3.2.1. Publikasi
prihatin terhadap korban dan rasa
Berdasarkan hasil wawancara dengan
benci yang luar biasa kepada para
Drs. Ahmad Alamsyah bahwa usaha-
penyedia Narkotika masyarakat.
usaha yang dilakukan dalam rangka sosialisasi dan publikasi oleh Badan Narkotika Provinsi Lampung sebagai realisasi kerjasama dengan instansi
pemukiman
c. Fasilitasi Paket
fasilitasi
yaitu
upaya
masyarakat.
pengawasan
yang
Paket
dilaksanakan
menyiapkan sarana cegah dini bagi
berupa
masyarakat
Narkotika Provinsi Lampung dalam
agar
tidak
terkena
keikutsertaan
pengaruh Narkotika. Sarana tersebut
opersi
meliputi keolahragaan dan kesenian,
Psiktropika yang dilaksanakan oleh
ekonomi produktif, kepemimpinan
polda Lampung
dan
militer.
organisasi
keagamaan.
serta
fasilitas
kegiatran lain
yang
rutin
badan
Narkotika
dan
bersama polisi
e. Supporting
bersifat langsung adalah tersedianya
Drs. Ahmad Alamsyah lebih lanjut
tempat
mengatakan bahwa, paket supporting
konsultasi
informasi
sebagai
Narkotika.
pusat
Salah
satu
yaitiu
paket
dukungan
terhadap
kegiatan yang telah dilakukan oleh
berbagai upaya yang dilakukan oleh
badan Narkotika Provinsi Lampung
setiap
dalam hal fasilitasi yaitu pendidikan
maupun masyarakat dalam rangka
satgas anti Narkotika di sekolah-
menekan
sekolah di kabupaten/kota seProvinsi
penyalahgunaan Narkotika, antara
Lampung yang dilaksanakan di hotel
lain dilakukan dengan cara :
kurnia 2 bandar Lampung.
1. Memberikan
elemen,
baik
peredaran
pemerintah
gelap
training
dan
tenaga
d. Controlling
penyuluh P4GN dan HIV/AIDS
Paket selanjutnya controlling, yaitu
untuk masyarakat.
pengawasan terhadap setiap elemen yang
memiliki
keterlibatan
dan
2. Ikut serta dalam razia rutin/razia gabungan
di
tempat-tempat
tanggung jawab terhadap peredaran
hiburan malam yang dilaksanakan
gelap terhadap peredaran gelap dan
oleh
penyalahgunaan Narkotika. Elemen-
militer, dan polisi pamong praja.
polda
Lampung,
poliosi
elemen tersebut diantaranya adalah tempat-tempat
hiburan,
lembaga
3.2.2 Sosialisasi
negara dan pemerintah khususnya
Untuk
yang
masyarakat umum maupun pada
hukum
terkait dan
lingkungan
dengan
penegakan
selanjutnya
adalah
pendidikan
dan
menyebarluaskan
generasi pemakaian
muda
tentang
obat-obatan
kepada
bahanya terlarang
maka dari pihak Badan Narkotika
dengan tidak menutup kemungkinan
Provinsi
Badan Narkotika Provinsi Lampung
Lampung
melakukannya
dengan cara penyuluhan
baik di
melakukan tekanan atau pressure
masyarakat langsung maupun di
terhadap
aparat
penegak
hukum
Lembaga
apabila
dinilai
terlibat
dalam
Pemasyarakatan
masyarakat
umum
dan
agar
generasi
kompromi penegakan hukum dengan
muda tidak lagi mempergunakan
para
obat terlarang tersebut. Sehingga
terutama sekali tersangka/terdakwa
mereka (masyarakat dan generasi
pemberian informasi tentang adanya
muda) bisa hidup normal dan wajar
penyalahgunaan
tanpa pengaruh dari obat-obatan
transaksi
terlarang tersebut. selain itu juga,
kepada aparat kepolisian.
biasanya
dilakukan
kesekolah-sekolah
tersangka
atau
terdakwa,
Narkotika
perdagangan
dan
Narkotika
penyuluhan
melalui
kerja
3.2.3. Pengkaderan
sama dengan pihak kepolisian dan
Pengkaderan yang dilakukan oleh
Badan Narkotika Provinsi Lampung
BNN Provinsi Lampung mempunyai
untuk
memberikan
penjelasan
tujuan untuk menanamkan pola pikir
tentang
bahaya
penyalahgunaan
kepada seluruh masyarakat yang ada
obat-obatan terlarang.
di Provinsi Lampung khususnya para pemuda – pemudi agar dapat sadar
Berdasarkan hasil wawancara dengan
dan
Drs. Ahmad Alamsyah, bahwa peran
kepada seluruh elemen masyarakat
Badan Narkotika Provinsi Lampung
terhadap betapa berbahanya dari
lebih
penyalahgunaan
ditekankan
kepada
aspek
dapat
saling
mengingatkan
Narokotika
itu
preventif (pencegahan) atau non
sendiri. Hal itu dilakukan karena
penal.
generasi
Akan
tetapi
dari
aspek
muda
sebagai
penerus
reprensif Badan Narkotika Provinsi
bangsa dan juga sebagai pemimpin
Lampung juga cukup berperan aktif,
pada masa depan haruslah dapat
yaitu lewat paket controlling dimana
menjadi
pedoman
bagi
pada kasus-kasus Narkotika tertentu
muda
lainnya,
tidak
Badan Narkotika Provinsi Lampung
dibayangkan apabila generasi yang
mengambil peran sebagai pengawas
memimpin
bangsa
kita
generasi dapat
sendiri
terjebak
dalam
penyalahgunaan
Narkotika.
pada
kenyataannya
program-program Provinsi
3.3.
Faktor
Provinsi
Penghambat Lampung
BNN Dalam
masih
kegiatan
BNN
belum
dapat
Lampung
dilaksanakan, seperti fasilitas
ada
membangun
konsultasi
yang
Pencegahan Bahaya Narkotika di
keberadaannya
Provinsi Lampung.
oleh masyarakat.
BNN Provinsi Lampung sebagai
3.3.2. Daya Dukung Masyarakat (
organisasi pemerintah dan sekaligus
Tingkat Kepedulian)
organisasi
yang
Kendala atau hambatan selanjutnya
peduli terhadap ancaman bahaya
menurut Drs. Ahmad Alamsyah,
Narkotika, Psikotropika dan
yang
kemasyarakatan
Zat
masih
sangat
banyak
dibutuhkan
pihak
dari
adiktif lainnya khususnya di Provinsi
masyarakat yang tidak atau kurang
Lampung
mendukung program-program BNN
tentunya
melaksanakan
atau
dalam menjalankan
Provinsi Lampung.
perannya banyak menemui kendala-
3.3.3. Sikap dan Mental Pegawai.
kendala
hambatan-hambatan
Menurut Drs. Ahmad Alamsyah,
disamping itu banyak juga ditemui
kendala yang cukup serius yaitu
dukungan-dukungan
sangat
tidak komitnya beberapa pegawai
berarti. Berdasarkan hasil wawancara
BNN Provinsi Lampung terhadap
dengan
visi
atau
Drs.
yang
Ahmad
Alamsyah,
dan
misi
BNN
Provinsi
selaku Kepala Bidang Pencegahan
Lampung. Mereka dalam melakukan
BNP Lampung menyatakan bahwa
pekerjaannya tidak konsisten, seperti
yang merupakan faktor penghambat
pada saat melakukan razia banyak
bagi BNN Provinsi Lampung dalam
pegawai yang terlambat bahkan tidak
melakukan
ikut melakukan razia.
pencegahan
bahaya
Narkotika antara lain : 3.3.1. Anggaran
Berdasarkan uraian tersebut dapat
Mengenai hal tersebut, Drs. Ahmad
dianalisis bahwa faktor penghambat
Alamsyah, selaku Kepala Bidang
BNN
Pencegahan
penanggulangan
BNP
Lampung
menyatakan bahwa secara aktual atau
Provinsi
Lampung
dalam
Narkotika,
Psikotropika dan Zat adiktif lainnya
yaitu faktor anggaran, dalam hal ini
IV. KESIMPULAN
menyangkut pembiayaan program-
4.1. Kesimpulan.
program BNN Provinsi Lampung.
Berdasarkan dari hasil penelitian
Faktor mental pegawai dalam hal ini
dan pembahasan yang telah diuraikan
terjadi pelanggaran terhadap visi dan
pada bab sebelumnya, maka ditarik
misi BNN Provinsi Lampung oleh
kesimpulan sebagai berikut :
beberapa pegawai BNN Provinsi
Dasar
Lampung. Faktor sosial hal ini masih
Nasional
banyak elemen-elemen masyarakat
Peraturan
yang kurang mendukung program-
Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang
program BNN Provinsi Lampung
Badan Narkotika Nasional. Untuk
bahkan terjadi pergeseran dalam
memberikan
pembinaan
kepada
menilai BNN Provinsi Lampung.
masyarakat
tentang
bahaya
Apabila di analisis lebih lanjut faktor
Narkotika dan menggugah kesadaran
penghambat yang lebih dominan
masyarakat
untuk
tidak
dalam penanggulangan Narkotika,
mengkonsumsi
Narkotika,
serta
psikotropika dan Zat adiktif lainnya
membangktikan peran aktif serta
adalah faktor mental pegawai BNN
kepedulian
itu sendiri. Sikap mental yang jelek
memerangi Narkotika.
hukum
Badan
(BNN)
Narkotika
diatur
Presiden
dalam Republik
masyarakat
untuk
dalam hal ini telah menodai visi dan misi BNN Provinsi Lampung yang
Kewenangan
tertuang dalam Peraturan Daerah
Lampung dalam upaya pencegahan
Provinsi Lampung dan Keputusan
penyalahgunaan
Gubernur akan mampu memberikan
wilayah hukum Provinsi Lampung
imej buruk di mata masyarakat.
dilakukan dengan cara :
Karena
tidak
dapat
BNN
Provinsi
Narkotika
di
dipungkiri
jaringan Narkotika akan berkembang
1. Publikasi,
apabila organ-organ yang berperan
informasi
dalam
tentang bahaya Narkotika kepada
dijadikan
memberantas pelindung
Narkotika itu sendiri.
Narkotika dan
sarang
setiap terutama
yaitu dan
program pengetahuan
lapisan
masyarakat
generasi
muda,
membuat/menyebarkan
poster
yang berisikan tentang bahaya
program
Narkotika dan Psikotropika di
ditetapkan
tempatkan
semaksimal mungkin
di
tempat
tempat
umum yang mudah terlihat oleh masyarakat umum.
dalam
pencegahan
penyalahgunaan psikotropika
Narkotika,
dapat
telah
dilaksanakan
rangka
pencegahan
Zat
Psiktropika
dan
Zat
adiktif
lainnya,
sebaiknya
Badan
Narkotika
Nasional
Provinsi
adiktif
Lampung dapat mempertanjam
lainnya dikarenakan minimnya
posisinya sebagai gerakan moral
biaya yang dianggarkan (dana
yang
operasional)
tidak
untuk menjauhi dan memusuhi
fasilitas-
Narkotika, Psiktropika dan Zat
mampu
dan
2. Dalam
yang
penyalahgunaaan Narkotika, dan
2. Faktor penghambat BNN Provinsi Lampung
kerja
sehingga
membangun
memotivasi
masyarakat
fasilitas tempat konsultasi dalam
adiktif lainnya Tanpa
rangka merealisasikan program-
kesatuan
program kerja. Rendahnya sikap
dikhawatirkan
mental beberapa pegawai BNN
penilaiaan dari masyarakat bahwa
Provinsi Lampung terhadap visi
Badan
dan misi BNN Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung tidak berbeda
mental
ini,
akan
Narkotika
adanya maka muncul
Nasional
4.2. Saran.
jauh dengan organisasi-organisasi
Berdasarkan kesimpulan dari hasil
sosial
dari hasil penelitian dan pembahasan
yaitu mencari kesempatan dalam
yang telah dikemukakan di atas,
kesempitan dan dengan adanya
maka peneliti mencoba memberikan
beberapa pegawai
saran demi perbaikan di masa datang
konsisten terhadap visi dan misi
sebagai berikut :
badan
1. Pemerintah
Daerah
kemasyarakatan
lainnya
yang tidak
Narkotika
Nasional
Provinsi
Provinsi Lampung, yang pada
Lampung hendaknya memberikan
akhirnya akan berdampak pada
kebijakan
kualitas dan kuantitas dukungan
untuk
menambah
besarnya dana yang dialokasikan
masyarakat
pada badan Narkotika Provinsi
Narkotika Provinsi Lampung,
Lampung,
dengan
demikian
terhadap
Badan
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
A.
2010
Buku-Buku
Dirjosisworo Soedjono, 1990, hukum
tentang
Badan
Narkotika
Nasional
Narkotika indonesia, PT Citra
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun
Aditia Bakti Bandung
2011 tentang Kebijakan dan Strategi
Ganjong,
2007.
Pemerintahan
Nasional di bidang P4GN.
Daerah Kajian Politik dan Hukum,
Bogor:
Ghalia
Indonesia
http://www.negrahukum.com/hukum
Kansil CST. 1984. Pengantar Ilmu
/pengertian-kewenangan.
Hukum dan Tata Hukum
http://www.slideshare.net/abd3llah/k
Indonesia. Jakarta.PN Balai
ekuasaan-dan-wewenang
Pustaka Martono
Harlina Lidya dan Satya
Joewana,
2006.
Membantu
Pemulihan Pecandu Narkoba Dan
Keluarganya,
Balai
Pustaka, Jakarta Muhammad
abdul
kadir.
2004.
Hukum dan penelitian hukum. Citra aditya bhakti. Bandung Sasangka Hari, 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,
Mandar
Maju,
Bandung
B.
Website
Undang-Undang
dan
Peraturan Terkait Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
