KEBIJAKAN BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL) DAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI YOGYAKARTA

KEBIJAKAN BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL) DAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI YOGYAKARTA

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH: NABILA EMY MAYASARI NIM. 11340064

PEMBIMBING: 1. Dr. KH. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015

ABSTRAK NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) atau biasa disebut Narkoba, salah satu kata yang selalu didengar dari berbagai media massa dan mampu membuat gelisah para orang tua. Apalagi yang terkena narkoba tersebut pada siswa yang akan mempengaruhi belajarnya, bahkan merusak moral dan mentalnya. Pengaruh narkoba sanggat luar biasa buruknya, selain merusak moral dan mental, juga merusak kesehatan dan menghancurkan ekonomi keluarga. Dalam sebuah contoh berita kasus penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 2013 melonjak 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus tertinggi merupakan penyalahgunaan narkotika yang mencapai 189 kasus. Dengan masalah seperti tersebut dibutuhkan kebijakan pencegahan yang berguna untuk menghilangkan tingkat terjadinya narkoba. Seperti BNN dan polri yang berperan penting dalam pencegahan yang terjadi dimasyarakat, dan bagaimana hasil yang didapat dalam upaya dari kebijakan pencegahan itu sendiri telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan mewawancarai BNNP dan petugas polisi agar dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh BNNP dan polisi dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, dengan sifat deskriptif analitik bertujuan memecahakan fakta yang ada di masyarakat. Hal ini berpaku oleh sumber-sumber data undang-undang 35 tahun 2009, undang-undang 5 tahun 1997, peraturan yang berlaku dan buku-buku yang mengenai penelitian ini. Dan yang terakhir dengan pengumpulan data menggunakan observasi dan menganalisi data secara kualitatif yang menjelaskan data-data yang didapat. Hal ini bisa dilihat pada upaya yang telah dilakukan oleh BNNP Yogyakarta dalam pencegahan narkoba yaitu pendidikan, penerangan, dan penyuluhan, sedangkan dalam upaya penanggulangannya yaitu razia, dan rehabilitasi. Upaya pencegahan narkoba oleh BNNP Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peraturan-peraturan yang lain merupakan pelengkap dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang antar Undang-Undang. Upaya yang dilakukan Polri adalah upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Polri khususnya Polda DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri Kata Kunci: Narkoba, Pencegahan, BNN, Polri

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 1. Kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan kehidupan untuk menjalanin skripsi ini 2. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang selalu senyuman kepada para mahasiswa. 3. Bapak Dr.Drs.KH. Makhrus Munajat, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini 4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini 5. Kepada Ibu Lindra Darnela., S.Ag., M.Hum sebagai penguji I dan Bapak Misbahul Mujib., S.Hi., M.Hum sebagai Penguji II yang sudah merelakan waktunya buat saya. 6. Bapak/Ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 7. Ayahku Ir.Jito Sarjono dan Ibuku Endang Murtiningsih,S.T yang telah memeras keringat untuk menghidupiku hingga mampu mengantarkanku di bangku kuliah. 8. Kepada keluarga besarku disolo yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepadaku 9. Buat Kakakku Pratiwi Eka Ramadhani, S.Psi,

Hanung Agustian

Nugroho., S.P. dan Sri Sasantya., S.P 10. Sahabat-sahabat terbaikku selama, Titik, Bang Fendi, Ahmad Mujahid, Lilik, Bu Ratmi, Bu Atik, Rahmad Suhajar, Fiantoro, Fahrudin yang selalu ada buat saya dalam kesusahan dan kesenangan 11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dan yang spesial mayasari dan sukma palugan yang selalu memberikan motivasi buat saya. 12. Untuk Kucing Kesayangan Gembul yang selalu buat tersenyum dengan tingkah lakunya

vii

MOTTO Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bila Kita Mencoba Dan Terus Mencoba

viii

KATA PENGANTAR

‫بسم اهلل الرحمه الرحيم‬

‫اشهد ان ال‬.‫الحمد هلل رب العالميه وبه وستعيه على امىرالدويا والديه‬ ‫ اللهم صل وسلم على محمد و‬.‫اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسىل اهلل‬ ‫ اما بعد‬.‫على اله وصحبه اجمعيه‬ Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan BNN dan

Polri dalam

Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkoba di

Yogyakarta” dengan berbagai kendala yang Alhamdulillah bisa penyusun lewati. Penyusunan skripsi tentang hukum khususnya dalam hal hukum pendaftaran tanah merupakan penerapan teori-teori dan segala bentuk regulasi peraturan yang berkaitan dengan pendafataran tanah yang telah mahasiswa dapatkan selama di bangku kuliah untuk dikorelasikan dengan fakta lapangan berupa kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah dan instansi pemerintah yang berwenang menjalankan peraturan tentang pendafataran tanah tersebut. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya. 2. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ix

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN ABSTRAKSI..........................................................................

ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..............................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................

vii

HALAMAN MOTTO .................................................................................

viii

HALAMAN KATA PENGANTAR ...........................................................

ix

HALAMAN DAFTAR ISI..........................................................................

x

BAB I : PENDAHULUAN..........................................................................

1

A. Latar Belakang ................................................................................

1

B. Rumusan Masalah...........................................................................

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....................................................

8

D. Telaah Pustaka ................................................................................

10

E. Kerangka Teoretik ..........................................................................

11

1. Teori Kebijakan Hukum ..............................................................

11

2. Teori Pencegahan Kejahatan .......................................................

16

3. Teori Kontrol Sosial… ................................................................

20

4. Pencegahan Menurut BNN dan Polri ..........................................

22

F. Metode Penelitian ............................................................................

27

1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan .....................................

27

2. Sifat Penelitian ............................................................................

27

3. Pendekatan Masalah… ................................................................

27

4. Sumber data dan Bahan Hukum..................................................

27

5. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................

29

xi

6. Teknik Analisis Data ...................................................................

30

G. Sistematika Pembahasan ................................................................

30

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA , KEBIJAKAN PENANGGULANGAN NARKOBA .........................................

31

A. Tinjauan Umum Narkoba 1.

Pengertian Narkoba ....................................................................

31

2.

Macam-Macam Narkoba ............................................................

46

a) Narkotika ...............................................................................

46

b) Psikotropika ...........................................................................

52

3.

Sebab-Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba ...................

49

4.

Akibat Memakai Narkoba ..........................................................

55

5.

Aturan Hukum Tentang Narkoba ...............................................

70

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Penanggulangan Narkoba ..............................................................

77

BAB III : GAMBARAN UMUM BNNP DAN POLRI ............................

94

A. Gambaran Umum BNNP ...............................................................

94

1. Pengertian BNN ..........................................................................

94

2. Visi dan Misi BNNP ...................................................................

96

3. Tugas BNNP ...............................................................................

96

4. Kebijakan BNNP .........................................................................

100

B. Gambaran Umum Polri… ..............................................................

104

a. Pengertian Polri… .......................................................................

104

b. Visi dan Misi Polri ......................................................................

111

c. Tugas Polri ..................................................................................

113

d. Kebijakan Polri ….......................................................................

117

C. Data Pengungkapan Kasus ............................................................

121

xii

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN NARKOBA OLEH BNN DAN POLRI ................................................................................

128

BAB V : PENUTUP ....................................................................................

147

A. Kesimpulan ......................................................................................

147

B. Saran ......... ......................................................................................

148

DAFTAR PUSTAKA

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) atau biasa disebut Narkoba, salah satu kata yang selalu didengar dari berbagai media masa dan mampu membuat gelisah para orang tua. Apalagi yang terkena narkoba tersebut pada siswa yang akan mempengaruhi belajanya, bahkan merusak moral dan mentalnya. Pengaruh narkoba sangat luar biasa buruknya, selain merusak moral dan mental, juga merusak kesehatan dan menghancurkan ekonomi keluarga. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa halantara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya

pemakaian

secara

illegal

bermacam–macam

jenis

narkoba.

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

1

2

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa di Indonesia bukan hanya menjadi daerah pemasaran gelap narkoba, melainkan juga sebagai daerah produsen narkoba. Sebagain besar korban penyalahgunaan narkoba berusia 15-25 tahun, usia yang seharusnya sedang giat-giatnya melakukan aktivitas yang membangun, usia yang sangat produktif1. Di Indonesia sendiri mempunyai banyak peraturan dan kebijakan mengenai narkoba. Dan ini membuktikan bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang disebut Negara hukum. Realisasi supermasi hukum di Indonesia memang wajib ada terkait dengan hukum, E. Sundari menyatakan bahwa: “ Hukum merupakan kaidah yang mengatur tentang bagaimana seyogyanya manusia berperilaku dalam pergaulan masyarakat hukum sekaligus mengatur kepentingan manusia”2.

Pernyataan

E.

Sundari

tersebut

dapat

diinterprestasikan

bahwa

kepentingan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum dan tidak mungkin dalam aspek negatif. Tentunya dalam aspek positif, misalnya pemberantasan tindak pidana narkotika. Berdasarkan sejarah penggunaanya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara–upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang 1

Putranto Jokohadikusumo, Awas Narkoba, (Bandung: PT Sarana Ilmu Pustaka, 2009),

hlm 5. 2

Sundari, E, Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum (dikutip dari Jurnal Ilmu Hukum: Justia Ex pat , Volume 27 No 1 Juni 2007), Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 43.

3

digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam upaya meningkatkan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila salah digunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengadilan dan pengawasan yang ketat dan seksama.3 Tidak sedikit kalangan, baik di Indonesia maupun di Negara-Negara lain, yang beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan masalah serius, apabila masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Mereka yang keliru mempersipsikan penyalahgunaan narkoba sebagai problem yang eksis hanya pada segmen masyarakat tertentu yang jauh dari lokasi keberadaan mereka. Di Indonesia, seperti juga di Negara-Negara lainnya, organisasi kejahatan narkoba, baik lokal maupun asing, terus meningkatkan aktivitas illegalnya, karena keuntungan-keuntungan dari kegiatan-kegiatan illegal ini sangat besar dan masalah ini menimpa hampir seluruh tingkat masyarakat. Pemerintah terus meningkatkan upayahnya dalam rangka memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara konsisten. Berbagai upaya telah dilakukan dari sifatnya pencegahan, penegakan hukum maupun terapi dan rehabilisasi terhadap korban serta upaya lainya, seperti pelatihan untuk para penegakan hukum4.

3

Kusno, Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 1. 4 M. Amir P. Ali dan Imran Duse, Narkoba ancaman Generasi Muda, (Samarinda: Puspitasari,2007), hlm 10.

4

Membatasi wacana penyalahgunaan obat-obatan hanya pada kategori narkoba, sebenarnya mengesampingkan realitas yang memiliki benang merah dengan kadar risiko yang tidak kalah tinggi. Secara eksplisit, pembahasan tentang penyalahgunaan narkoba perlu diawali dengan sorotan tentang ketergantungan masyarakat pada zat–zat adiktif yang telah terbukti merusak kesehatan anggota masyarakat. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang benar–benar kebal terhadap kemungkinan terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Aktivis agama, pekerja professional, murid sekolah unggulan, pengunih kawasan mewah, penegak hukum, semuanya sekali lagi, semuanya terpapar pada kemungkinan menjadi subjek penyalahgunaan narkoba. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintahan non kementrian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan narkotika Nasional merupakan lembaga penyidik dalam kejahatan narkotika dan lembaga ini dibantu oleh pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada awalnya penyidik dari kasus narkotika

ini

adalah

dari

pihak

kepolisian,

tetapi

kepolisian

setelah

dikeluarkannya UU 35 Tahun 2009 hanya berpean menajdi penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.5

5

Badan Narkotika Nasional, Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009), hlm 74.

5

Dalam sebuah contoh berita kasus penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 2013 melonjak 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus tertinggi merupakan penyalahgunaan narkotika yang mencapai 189 kasus. Data yang dihimpun Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pengungkapan kasus narkoba mencapai 305 kasus pada tahun 2013, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 241 kasus. Barang bukti yang disita dari tersangka juga meningkat untuk jenis shabu sebanyak 421,85 gram dan putauw sebanyak 2.263 gram. Polisi juga menyita ganja kering sebanyak 1.786 gram dan tanaman ganja 13 pohon. Penemuan pohon ganja tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak tujuh pohon. Sementara untuk minuman keras, barang bukti yang disita polisi meningkat sebanyak 3.346 botol, meningkat dari 1.405 botol. "Jumlah kasus narkoba pada tahun 2013 meningkat sebesar 97 kasus atau 30,03 persen," ujar Kapolda DIY, Brigjen Pol Haka Astana6 Dari pernyataan diatas bahwa terjadinya peningkatan 30% dari tahun sebelumnya. Maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian.“ Kebijakan Badan Narkotika Nasional dan Polri dalam Pencegahan Penaggulangan Narkoba di Yogyakarta”.

6

http://republikaonline.co.id . Diakses 01 Januari 2014.

6

B. Rumusan masalah Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah BNN dan Polri sudah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Pnenelitian 1. Tujuan Penelitian. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dah hasil dalam usaha pencegahaan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan pedoman peraturan yang berlaku. 2. Manfaat Penelitian. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara: a. Manfaat Teoritis. Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Manfaat praktis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambaha pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah, Polri, BNN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

7

D. Telaah Pustaka Kajian tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dan polri ( khususnya polda) yang mana sebagai penopang hidup masyarakat, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, makalah, buku, majalah maupun tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitianpenelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Elya Eka Handayani, dalam skripsinya “ Peranan Penyidik Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Narkotika Setelah Dikeluarkannya UndangUndang Nomer 35 Tahun 2009”. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut penyidik polri yang sebagai pembantu dalam Badan Narkotika Nasional, akan tetapi kerja sama antara Polri dan BNN tidak begitu jelas dalam pencegahan narkotika. Dan penyusun lebih memfokuskan tentang kerjasama dank keefektifan dalam polri dan Badan Narkotika Nasional pencegah penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya memfokuskan tentang narkotika, akan tetapi psikotropika dan zat adiktif.7 David Brain Kasidy Marpaung dalam skripsinya “Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Provinsi DIY”. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa polri sebagai represif (pemberantasan) yang menangkap para pengguna narkotika.Yang telah mengambil sampel pada polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya penyusun hanya memfokuskan pencegahan 7

Elya Eka Handayani,”Peranan Penyidik Porli dalam Pencegahan Tindak Pindana Narkotika Setelah Dikeluarkanya Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009”,skripsi, Universita Atma Jaya Yogyakarta,2012.

8

yang dilakukan oleh pihak polri dan pihak BNN. Dan mengambil sampel tidak hanya Polda DIY akan tetapi Poresta DIY dan BNN8 Kholid Asyrofie, dalam skripsinya. “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012”. Dalam skripsinya, menyimpulkan bahwa terdapat 2 upaya penanggunangi penyalahgunaan narkotika tahun 2012 yaitu, penindakan (represif) dan pencegahan(preventif), perbedaan antara penyusun adalah tingkat efektif tentang pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat polri di Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun tidak keefektifan dari data-data pengguna narkoba di daerah Yogyakarta dan sekitarnya.9 Ade Saputra dalam skripsinya “ Proses Penyilidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba polda DIY)” dalam skripsinya menyimpulkan bahwa teknik penyelidikan mulai dari peninjauan, pembuntutan, penyusupan agen, pembelian terselubung, penyerajan yang dikendalikan, rencana penggerebekan. Perbedaan dari skripsi yang penyusun buat adalah penyusun menfokuskan tentang stategi dan pencegahan yang dilakukan oleh pihak polri dan BNNP dalam narkoba secara umum tidak hanya narkotika saja dan disertai dengan data- data pelaku yang telah

8

David Brain Kasidy, “Porli dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Provinsi DIY”,skripsi, Universita Atma Jaya Yogyakarta, 2012. 9 Kholid Asyofie, “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangguilangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012”,skiripsi, Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014.

9

ditangkap oleh para polri dan dianalisiskan keefetifan dari strategi pencegahan yang dilakukan oleh polri dan BNNP10.

E. Kerangka Teoretik 1. Teori Kebijakan Hukum. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata–mata pelaksanaan undang–undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sismatik dan dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif social dan pembangunan nasional pada umumnya.11 Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kiriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor–faktor yang membawa timbulnya kejahatankejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (Penal Policy) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pemahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu besar menghadapi bangsa Indonesia. Dalam batas–batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap berapa prinsip yang terkandung dalam Undang–Undang narkotika adalah: 10

Ade Saputra, “Proses Penyilidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba polda DIY)”, skripsi, Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2013. 11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2005), hlm 22.

10

a) Bahwa Undang–Undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila. b) Bahwa Undang–Undang narkotika merupakan satu–satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif. c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh–sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak menggunakan hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.12 Berdasarkan pada prinsip–prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat di pahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan Non-penal. Salah satu jalur “Non-penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (Sosial-Policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya–upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (Sosial-Control), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (Sosial-Policy) tidak mampu mengatasi tindak 12

Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum (Jakarta: d/h Lembaga Kriminologi UI, 1995), hlm.23.

11

pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah: 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.13 Analisa terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosial–politik dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Policy Orientend Approach). Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “Policy” (Inggris) atau “Politic” (Belanda).Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “Penal Policy,”Criminal Law Policy” atau “Strafreehtspolitiek”. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 13

Ibid, hlm. 23-24.

12

a) Penerapan hukum pidana (criminal law application). b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment). c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (influencing vieewa of society on crime and punishment). Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe–tipe penyelewengan tersebut

merupakan

kategori

secara

teoritas

terhadap

berbagai

jenis

penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat tertentu.14 Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan kebijakan penal dan Non-penal. Kebijakan penal yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang berlaku. Sedangkan

kebijakan

Non-penal

merupakan

kebijakan

penanggulangan

menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain–lain. Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poemomo, yang menegaskan bahwa kebijakan Non-penal dalam penanggulangan kejahatan adalah merupakan langkah–langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.15 Kebijakan pidana (penal policy) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat

14

Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan, (Bandung: Mandar Maju, 1988), hlm.68. 15 Ach Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan),(Yogyakarta: Suka Press. 2010), hlm 46.

13

(social defence) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik criminal merupakan bagian dari social policy.16 1) Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal) yang berupa “social welfare” dan “social defence” karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan (trust) nilai keadilan (justice) nilai kejujuran dan kebenaran. 2) Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral, yakni adanya keseimbangan antara “pendekatan penal” dan “pendekatan Non-penal”. 3) Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara penal (penal law inforcement policy) dalam implementasinya dilakukan melalui beberapa tahap yang pertama, tahap formulasi (legislative policy) atau tahap proses legislasi, kedua, tahap yudisial sebagai tahap aplikasi, dan ketiga tahap proses administratif/eksekutive policy. 2. Teori Pencegahan Kejahatan. Para peneliti pencegahan kejahatan secara tradisional telah berusaha mendefinisikan strategi-strategi yang akan mencegah individu terlibat di dalam kejahatan atau merehabilitasi, mereka sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan kejahatan. Pada tahun-tahun terakhir ini, upaya-upaya pencegahan 16

Mokhamad Najih, “Politik Hukum Pidana Paska Reformasi: Implemntasi hukum Pidana sebagai Instrumen dalam mewujudkan Tujuan Negara”, (Malang:in-trans Publising Malang,2008), hlm. 40-41.

14

kejahatan seringkali terfokus kepada menghilangkan tingginya tingkat pelanggar atau pelanggar yang berbahaya sehingga mereka tidak bebas untuk memangsa warga negara yang taat pada hukum. Tetapi keduanya mempunyai asumsi dasar yang sama mengenai riset dan kebijakan pencegahan kejahatan: bahwa upaya-upaya untuk memahami dan mengendalikan kejahatan harus dimulai dengan pelanggar. Pada semua pendekatan ini, fokus dari pencegahan kejahatan adalah pada orang dan keterlibatan mereka didalam kejahatan. Mereka berpendapat bahwa pergeseran ini muncul bukan dilihat dari segi strategi tertentu atau teori-teori tertentu yang digunakan, tetapi dilihat dari segi unit analisis atau satuan analisis yang membentuk basis bagi upaya-upaya pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan baru ini memerlukan suatu fokus bukan saja terhadap orang yang melakukan kejahatan tetapi juga pada konteks di mana kejahatan itu terjadi. Pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan (antisipatik), sehingga memungkinkan orang mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan masyarakat untuk mencipkan dan memperkuat lingkungannya, guna mengurangi atau menghilangkan semua resiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan tersebut. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah segala upaya dan tindakan untuk menghindari orang memulai penggunaan narkoba dengan menjalankan cara hidup sehat serta mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang terjangkit penyalahgunaan narkoba.

15

Pada hakikatnya dengan meminjam terminology yang berlaku didunia media, dapat dibedakan berbagai tipologi tindakan pencegahan. Tipilogi-tipilogi tersebut anatara lain sebagai berikut; 1.

Pencegahan primer yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak maupun yang bersifat fisik dan teknologis;

2.

Pencegahan sekunder berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegaha sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekolomok korban potensial tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga professional, maupun fisik dan teknologis;

3.

Pencegahan tersier. Dalam hal ini, langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu. Pendekatan ini, yang seringkali berkaitan dengan pencegahan kejahatan

situasional, berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, sehingga efektif melalui kepedulian terhadap lingkungan fisik, organisasi dan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan situasional tidak mengabaikan para pelanggar; dia hanya menempatkan mereka sebagai satu bagian dari suatu pemahaman bagi upaya pencegahan kejahatan yang lebih luas yang berpusat pada konteks kejahatan itu. Hal ini menuntut suatu pergeseran dalam pendekatan terhadap pencegahan

16

kejahatan; yakni dari satu titik yang terutama berkaitan dengan bagaimana atau mengapa orang-orang melakukan kejahatan ke titik lain yang terutama melihat pada mengapa kejahatan terjadi pada setting tertentu. Ini memindahkan konteks kejahatan kepada fokus sentral dan menempatkan fokus-fokus tradisional kejahatan

pelanggar

sebagai

salah

satu

dari

sejumlah

faktor

yang

mempengaruhinya. Uraian singkat ini berpendapat bahwa reorientasi riset pencegahan kejahatan dan kebijakan dari sebab-sebab kejahatan kepada konteks kejahatan memberikan suatu indikasi yang sangat menjanjikan. Ini juga menunjukkan bahwa lebih banyak lagi penelitian yang harus dilakukan sebelum dapat diasumsikan bahwa pergeseran pada fokus ini akan membawa kepada kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih berhasil. Untuk menempatkan permasalahan ini dalam konteks uraian singkat ini maka kita perlu membahas beberapa hal yakni ; a. Meninjau

faktor-faktor

yang

menghambat

pengembangan

suatu

pendekatan situasional terhadap riset pencegahan kejahatan dan kebijakan dimasa yang lalu dan yang telah memberikan konstribusi terhadap pengaruhnya yang berkembang pada tahun-tahun terakhir; b. Membandingkan kekuatan relatif dari pendekatan ini dengan pendekatan yang lebih tradisional terhadap pencegahan kejahatan; c. Mengindentifikasi

bidang-bidang

dimana

pencegahan

kejahatan

situasional telah menghasilkan pandangan-pandangan baru mengenai permasalahan kejahatan dan respon potensial terhadapnya;

17

d. Membahas kekuatan bukti yang mendukung strategi pencegahan kejahatan situasional; e. Merekomendasikan

pengembangan

memungkinkan

eksplorasi

suatu

suatu penting

agenda terhadap

riset

yang

asumsi-asumsi

pencegahan kejahatan situasional dengan meningkatkan metode evaluasi dan memperluas batas-batas studi diluar permasalahan pencegahan kejahatan terapan.17 3. Teori Kontrol sosial Dalam kriminologi, teori kontrol sosial sangat efektif digunakan untuk anak-anak dan remaja. Berikut Social Control Theory sebagaimana disebutkan oleh Travis Hirschi dalam “Social Bond Theory”:18 1. Attachment Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Attachment dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. Attachment total, adalah keadaan dimana seorang individu melepas rasa yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang utk selalu mentaati aturan aturan.

17

M. Kemal Dermawan,2001,Pencegahan Kejahatan:dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan(Dikutip dari Jurnal KrimiNologi Indonesia, Volume 1 No III Juni 2001) , hlm 35. 18 TitiAndriyani,Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan MahasiswaPoliteknik Negeri Sriwijaya, (dikutip dari Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN.2085-1375, Edisi IV November 2011), Politeknik Negeri Sriwijaya. hlm 116.

18

b. Attachment partial adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi 2. Commitment Commitment adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Commitment merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan social. Segala kegiatan individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. 3. Involvement Involvement adalah aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional, jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian tersebut adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. 4. Beliefs Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan social dan kepercayaan seseorang pada nilai orang yang ada. Kepercayaan itu akan menimbulakan kepatuha terhadap norma tersebut yang tentunya akan mengurangi hasrat seseorang untk melanggar. Adapun pendapat tentang teori kontrol dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari:

19

a) Harus ada control internal maupun eksternal; b) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggran; c) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adequate (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah; d) Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan; e) Diharapkan remaja menaati hukum. 4. Pencegahan menurut polri dan BNNP. Dalam melakukan pencegahan yang dilakukan polri dan BNN yang telah di rancang oleh Inpes No 11 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dijelaskan tentang prosedur pencegahan yang berlaku secara nasional dan dilaksanakan secara maksimal. Dan Peraturan Dalama Negeri Republik Indonesia No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika, disini juga menjelasakan tentang bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan secara nasional. Berikut contoh yang dilakukan oleh BNN dan Polri dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba:19 1. Promotif Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali.

19

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pentunjuk Teknis Advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat, ( Jakarta: Badan Narkotika Nasional.2008), Hlm37-46

20

Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. 2. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunan narkoba tanpa merinci lebih dala mengenai narkoba. 3. Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik penggunakannya selepas mengikuti

21

program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya. 4. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat. namun melihat keterbatasan julah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. 5. Kuratif Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba. Tidak sembarang

22

pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah: 1. Penghentian secara langsung. 2. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi). 3. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. 4. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

23

6. Rehabilitatif Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri dalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditbrakkan pada kendaraaan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga. Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat

24

narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100%.

F. Metode Penelitian Berkaitan dengan penelitian yang akan penyusun laksanakan, maka penyusun menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Jenis Penelitian. Berkaitan dengan penelitian yang akan penyusun laksanakan, maka penyusun menggunakan penelitian lapangan atau field research, di mana data yang digunakan berasal dari BNNP, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Sifat Penelitian. Penelitian ini mengamil metode deskriptif-analitik. Penelitian deskriptifanalitik tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada saat ini,

kemudian

menganalisiskan

untuk

menemukan

jawaban

dari

permasalahan yang ada. Maksudnya adalah penelitian yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang data itu. Dalam hal ini Kebijaan BNNP dan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba bagi pelajar di Yogyakarta.

25

3. Pendekatan Masalah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menekankan pada peraturan. 4. Sumber Data. Terdapat sumber data yang akan dipakai oleh penyusun sebagai berikut: a. Sumber Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari BNN Provinsi Daerah Istimeah Yogyakarta, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait yaitu melalui pengumpulan dokumen, wawancara/interview, dan pengamatan/observasi. b. Sumber data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur–literatur dan bahanbahan hukum yang relavan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data literature dan bahan hukum/Undang–Undang. Sedangkan bahan hukum sendiri terdiri dari 3 bahan hukum antara lain: 1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,

26

serta peraturan perundang-undangan yang masih terkait dan masih berlaku di Indonesia. 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, makalah ataupun penelitian yang dapat membantu analisa dari bahan hukum primer. 3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata- kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet. c. Metode Pengumpulan Data. Untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, yang kemudian penyusun oleh sebagai data yang relavan, maka penyusun menggunakan cara sebagai berikut: a. Observasi. Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah proses pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara pengamatan sistematik terhadap objek yang perlu diteliti, artinya disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan melihat secara sepintas.20 Dalam hal ini observasi terhadap penegakan hukum tentang pencegahan

20

132.

Winarto Surahmat, Pengantar Metodelogi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982),hlm

27

penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang- Undang 35 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang psitropika di BNN Provinsi Yogyakarta dan Polri (Polda). b. Wawancara. Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung terhadap informan, dalam hal ini wawancara dilakukan di lingkungan BNN Provinsi Yogyakarta dan Polri (Polda) di Yogyakarta. c. Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal tau variable yang berupa catatan buku, arsip- arsip atau dokumen-dokumen, khususnya berhubungan dengan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta. d. Analisis Data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualititatif adalah: Analisi kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif, maupun data kualitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitakan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran/sebaliknya,

sehingga

memperoleh

gambaran

baru

ataupun

menguatkan suatu gambaran yang ada. Dan sebaliknya jadi bentuk analisis ini

28

merupakan penjelasan-penjelasan, bukan angka- angka statistik/bentuk angka lainnya.21

G. Sistematika Pembahasan Untuk membahas rumusan masalah yang menajdi pokok penelitian dalam skripsi ini akan disusun ke dalam lima Bab, yaitu: Bab pertama menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang ingin disusun oleh penyusun . Di dalamnya di jelaskan mengenai: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kenggunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan metode penelitiaan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dan pada akhir dari bab ini disajikan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang narkoba, disini menjelaskan tentang pengertian narkoba, macam-macam narkoba. Kemudian akan disajikan faktor-faktor penyalahgunaan, akibat penggunaan narkoba dan pengertian dari kebijakan. Bab ketiga, berisi gamabaran umum tentang BNNP dan polri. Kemudian akan menyajikan juga tentang kebijakan BNN dan Polri tentang pencegahan narkoba.

21

Joko, Subagyo, P, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 106.

29

Bab keempat, akan menyajikan tentang hasil dari penelitian di BNN Yogyakarta dan polri yang bersangkutan, kemudian menganalisis tentang penelitian tersebut Bab kelima, pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penyusun tentang Kebijakan BNN dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan di Yogyakarta.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang teah disampaiakan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa: 1.

Upaya yang dilakukan BNNP Hal ini bisa dilihat pada upaya yang telah dilakukan oleh BNNP Yogyakarta dalam pencegahan narkoba yaitu pendidikan, penerangan, dan penyuluhan, sedangkan dalam upaya penanggulangannya yaitu razia, dan rehabilitasi. Upaya pencegahan narkoba oleh BNNP Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan peraturanperaturan yang lain merupakan pelengkap dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang antar Undang-Undang.

2.

Upaya yang dilakukan Polri Bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Polri khususnya Polda DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri

147

148

B. Saran danKritik 1.

Untuk polisi dan BNNP agar meningkatkan waspada terhadap mahasiswamahasiswa yang baru berada di wilayah Yogyakarta dalam meningkatan pencegahan dan penanggulangan narkoba.

2.

Kemudian bagi masyarakat agar melakukan sosialisai kost-kost dan pendataan secara rutin agar dapat membantu mahasiswa agar tidak memakai narkoba agar menguragi dampat peningkatan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA SUMBER BUKU Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Media Sarana Press, 1986. Adang, dan Yesmil Anwar, Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 2010. Adi, Kusno, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM Press, 2009. Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Pustaka Prima. 1988. Anwar, Yesmil, Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM, Bandung: Refika Aditama, 2009. Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. _________________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Aditya Bakti, 2005. _________________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2011. _________________, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. _________________. Kebijakan Legisatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2004. _______________, Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Jakarta: Handbook Badan Narkotiks Nasional Republik Indonesia, 2005. _______________, Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009. _______________, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007.

_______________, Pentunjuk Teknis Advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2008. D, Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Bandung: Karya Nusantara, 1997. Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2008. Dermawan, Moh. Kemal, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1994. Dirdjosisworo, Soedjono, Bunga Rampai Kriminologi, Bandung: Armico Bandung, 1984. Dirdjosisworo, Soedjono, Pathologi Sosial, Bandung: Alumni, 1982. Dirdjosisworo. O.C Kaligis dan Soedjon, Narkoba dan peradilan di Indonesia reformasi hukum pidana melalui perundangan dan peradilan, Jakarta: O.C Kaligis dan Associates, 2006. Dirjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994. Duse, M. Amir P. Ali dan Imran, Narkoba ancaman Generasi Muda, Samarinda: Puspitasari, 2007. Hagan, Frank E, Pengantar Kriminologi teori,Metode, dan Perilaku Kriminal, Jakarta: Kencana, 2013. Joewana, Lidya Harlina Martono dan Satya, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya, Jakarta: Balai Pustaka, 2006. Jokohadikusumo, Putranto, Awas Narkoba, Bandung: PT Sarana Ilmu Pustaka, 2009. Kusumah, Mulyana W, Kejahatan dan Penyimpangan suatu perspeksi kriminologi, Jakarta: Yayasan Lembanga Bantuan Hukum Indonesia, 1988. Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Mustofa, Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi, Kencana:Jakarta, 2013.

Nadack, Wison, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983. Najih, Mokhamad, Politik Hukum Pidana Paska Reformasi: Implemntasi hukum Pidana sebagai Instrumen dalam mewujudkan Tujuan Negara. Malang:intrans Publising Malang, 2008. Nurjaya, I Nyoman, Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi, Bandung:Binacipta, 1985. P, Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. Permata, Is. Heru, Politik Kriminal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007. Poenomo, Bambang, Oriental Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Amastata Buku, 1988. Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2010. Reksodiputra, Mardjono, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum, Jakarta: d/h Lembaga Kriminologi UI, 1995. Sadjijino,, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008. Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003. Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2009. Soerjono, Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan, Bandung: Mandar Maju, 1988. Sudarto, .Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:Alumni, 1981 Sunarso, Siswanto, Penegakan Hukum Psikotropika (dalam kajian sosiologi hukum), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Surahmat, Winarto, Pengantar Metodelogi Ilmiah, Bandung: CV. Tarsito, 1982.

Tahir, Ach, Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan), Yogyakarta: Suka Press, 2010. Villuers, Peter, Better Police Ethics APractical Guide, Jakarta: Cipta Manunggal. Jakarta, 1999. W, Wijaya A, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Bandung: Armico, 1985. Waskita, Ninik Widiyanti dan Yulius, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta: Bina Aksara. 1987. SUMBER UNDANG-UNDANG Intruksi Presiden No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba Tahun 2011-2015 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Peraturan Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika Peraturan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2014 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional SUMBER SKRIPSI ATAU TESIS Asyofie, Kholid, “Upaya Polda Daerah Istimewah Yogyakarta dalam Menangguilangi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012” ,skiripsi, Yogyakarta:Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014. Handayani, Elya Eka, “Peranan Penyidik Porli dalam Pencegahan Tindak Pindana Narkotika Setelah Dikeluarkanya Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009”,skripsi. Yogyakarta: Universita Atma Jaya Yogyakarta, 2012 Saputra, Ade, “Proses Penyilidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba polda DIY)”, skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2013.

Kasidy, David Brain, “Porli dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Provinsi DIY”,skripsi. Yogyakarta: Universita Atma Jaya Yogyakarta, 2012. SUMBER JURNAL Andriyani, Titi,”Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya”, Orasi BisnisISSN.2085-1375, Edisi IV November 2011: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2011 . Dermawan, M. Kemal, “Pencegahan Kejahatan:dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan”. Kriminologi Indonesia, 1 (III) : 35, 2001. Sundari, E, “Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum “justia Ex pat , Volume 27 no 1 Juni 2007. Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007. Ricardo, Paul, Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba Oleh Kepolisian studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi”, Jurnal Kriminologi Indonesia .Vol ^ No III : 232-245, 2010.” SUMBER WAWANCARA Wawancara Reserse Narkoba Polda DIY Yogyakarta oleh Bapak Sunarso, 13 April 2015 Wawancara terhadap kepala bagian pencegahan BNN oleh Bapak Bambang Wiryanto tanggal 13 Mei 2015

SUMBER INTERNET http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/. Diakses 29 Maret 2012 http://republikaonline.co.id . Diakses 01 Januari 2014