PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelas Sarjana Hukum
Oleh :
HALIMAH TUSA’DIAH NST NIM: 060200285 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kasih dan karunia-Nyalah, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan kepada penulis, sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihka yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini. Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah lulus dan ikhlas dalam memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum USU Medan. 2. Bapak Prof. Budiman Ginting, SH. M.Hum, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU Medan. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, M.Hum, DFM sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU Medan.
Universitas Sumatera Utara
4. Bapak M. Husni, SH, M.Hum sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU Medan 5. Bapak Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. 6. Ibu Liza Erwina, SH, M.Hum, sebagai sekretaris Departermen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. 7. Ibu Nurmalawaty, SH. M.Hum, sebagai Pembimbing I Fakultas Hukum USU Medan. 8. Ibu Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah bersedia
untuk
meluangkan
waktunya
untuk
membimbing
dan
mengarahkan pembuatan skripsi. 9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum USU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini. 10. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda yang dengan penuh kasih sayang membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan. 11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik tersayang (Ade Kumala Sari dan Rahmat Khairul Syakban) yang selalu memberikan motivasi kepada penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Sahabat Penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum USU (Retta Sitorus, Gideon Nainggolan, Vania, Gabriella) serta teman-teman seangkatan 06, Fakultas Hukum USU.
Universitas Sumatera Utara
13. Sahabat Penulis yang selalu ada dan setia, dikala penulis di dalam keadaan suka dan duka (Windy Ardilla, Tiddy Praditya, Isabella, Mutia Sari, dan yang belum penulis sebutkan). Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis dalam menggap cita-cita.
Medan, 2 Desember 2011 Penulis
Halimah Tusa’diah Nst
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI Nurmalawati SH, M.Hum1 Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum ** Halimah Tusa’diah Nst *** Skripsi ini berbicara tentang bagaimana wewenang dan peranan Badan Narkotika Nasional dalam kegiatan pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka perlu dilaksanakan kerjasama yang komprehensif dan multidimensional antara para aparat negara yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana narkotika tersebut. Dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika sebelum atau sesudah dibentuknya undang undang narkotika yang baru yaitu undang undang Nomor 35 tahun 2009. Dalam skripsi ini turut pula dibahas beberapa wewenang Badan Narkotika Nasional, POLRI, dam Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika menurut undang undang yang baru yakni undang undang no 35 tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan pemasalahan di dalam skripsi. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami perkembangan yang pesat dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat kita lihat di dalam undang- undang no 35 tahun 2009 ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional tercantum di dalam pasal 75 dan pasal 80, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik BNN, akan tetapi polisi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyadapan,sedangkan wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil, tercantum di dalam pasal 82. Dengan diperkuatnya kewenangan Badan Narkotika Nasional tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam kinerja BNN, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil, dan disinlah tujuan utama peninjauan secara lebih detail mengenai kewenangan Badan Narkotika yang dalam hal bagaimanakah yang telah diperkuat oleh pemerintah tersebut
1
Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Pembimbing II, Staf Pengajar Departermen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Departermen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................... ABSTRAKSI ................................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................. BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang......................................................................... B. Permasalahan ........................................................................... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ D. Keaslian Penulisan............................................................... E. Tinjauan Kepustakaan.......................................................... 1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Terpidana Narkotika ......................................................................... 2. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional ................... F. Metode Penelitian ................................................................ G. Teknik Pengumpulan Data ................................................... H. Sistematika Penulisan .........................................................
BAB II
i iv v
1 4 5 5 6 6 13 24 25 26
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA A. Sebelum Undang-Undang No.35 Tahun 2009 .......................... 28 1........................................................................................ B erdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba ............................................................................. 28 2........................................................................................ B erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Narkotika nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.............................. 33 B. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ......................... 42
BAB III
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL ( BNN ) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA A. Badan Narkotika Nasional sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 ...... 45 B. Wewenang penyidik Polri, Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ........................................ 48 C. Contoh – contoh Kasus .......................................................... 56
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan............................................................................ 63 B. Saran ..................................................................................... 64
Universitas Sumatera Utara
