REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA M. Sahid Ponpes Al Islam Jl. Prof. Moh. Yamin Gg IVA No. 20 Malang Email: [email protected]

Abstract Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on Narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the National Narcotics Agency to police the Republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words: authority investigation, crime, narcotics

Abstrak Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia. Serta lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Kata kunci: kewenangan penyidikan, tindak pidana, narkotika

343

344

ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, Halaman 303-471

Latar Belakang Pembukaan

melakukan penyidikan terdapat dalam Pasal Undang-undang

Dasar

75, wewenang tersebut adalah:

Tahun 1945 alinea ke empat menunjukkan

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran

tujuan bangsa Indonesia untuk bernegara

laporan serta keterangan tentang adanya

yaitu membentuk suatu pemerintahan negara

penyalahgunaan dan peredaran gelap

Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memeriksa orang atau korporasi yang

dan untuk memajukan kesejahteraan umum

diduga melakukan penyalahgunaan dan

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

serta melaksanakan ketertiban dunia yang

Narkotika;

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan,1 mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang

3.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

4. Menyuruh berhenti orang yang diduga

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan

melakukan

termasuk pemerintahan harus senantiasa


berdasarkan atas hukum. Diantara kehidupan

Narkotika

dalam kemasyarakatan itu termasuk juga

pengenal diri tersangka;

penegakan

hukum

khususnya

dalam

penyalahgunaan serta

memeriksa

dan tanda

5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita

penegakan hukum kejahatan tindak pidana

barang

narkotika.


Wewenang penyelidikan dan penyidikan

bukti

tindak

pidana

dalam


tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua

6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain

lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia

tentang penyalahgunaan dan peredaran

dan Badan Narkotika Nasional ditambah

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai

7. Menangkap dan menahan orang yang

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

diduga melakukan penyalahgunaan dan

1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b),


bahwa penyidik pegawai negeri sipil diberi

Narkotika;

wewenang khusus oleh undang-undang.2 Wewenang Badan Narkotika Nasional

8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-

di seluruh wilayah juridiksi nasional;

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

9. Melakukan penyadapan yang terkait

Narkotika. Wewenang penyidik BNN untuk

dengan penyalahgunaan dan peredaran

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana.

M. Sahid, Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional ...

345

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

tidak

setelah terdapat bukti awal yang cukup;


10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah

cukup

bukti

adanya

dugaan

Narkotika dan Prekursor Narkotika.3 Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan

pengawasan; 11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor

wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam

Narkotika;

rangka

melakukan

penyidikan.

12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut,

KewenanganBadan Narkotika Nasionalini

tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/

ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35

atau tes bagian tubuh lainnya;

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyidik

13. Mengambil sidik jari dan memotret

BNN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai berikut:

tersangka; 14. Melakukan pemindaian terhadap orang,

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk

barang, binatang, dan tanaman; 15. Membuka barang alat-alat

dan

kiriman

memeriksa melalui

perhubungan

harta kekayaan yang disita kepada jaksa

setiap

pos

lainnya

dan

penuntut umum;

yang

2. Memerintahkan

kepada

pihak

bank

diduga mempunyai hubungan dengan

atau lembaga keuangan lainnya untuk


memblokir rekening yang diduga dari


hasil penyalahgunaan dan peredaran

terhadap


Narkotika dan Prekursor Narkotika yang

milik tersangka atau pihak lain yang

disita;

terkait;

16. Melakukan

penyegelan

17. Melakukan uji laboratorium terhadap

3. Untuk mendapat keterangan dari pihak

sampel dan barang bukti Narkotika dan

bank atau lembaga keuangan lainnya

Prekursor Narkotika;

tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

4. Untuk mendapat informasi dari Pusat

tugas penyidikan penyalahgunaan dan

Pelaporan


Keuangan

Narkotika;dan


19. Menghentikan

penyidikan

apabila

3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan yang

Analisis terkait

Transaksi dengan



346

5. Meminta

kepada

Dalam rangka menyelenggarakan tugas

instansi yang berwenang untuk melarang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14

seseorang bepergian ke luar negeri;

di bidang proses pidana, Kepolisian Negara

6. Meminta

secara

data

langsung

kekayaan

dan

data

perpajakan tersangka kepada instansi

Republik Indonesia berwenang untuk: a. Melakukan penangkapan, penahanan,

terkait;

penggeledahan, dan penyitaan;

7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,

transaksi

b. Melarang setiap orang meninggalkan

perdagangan,

atau memasuki tempat kejadian perkara

dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang

untuk kepentingan penyidikan; c. Membawa dan menghadapkan orang

dilakukan atau dimiliki oleh tersangka

kepada

yang diduga berdasarkan bukti awal

penyidikan;

penyidik

dalam

rangka

yang cukup ada hubungannya dengan

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai


dan menanyakan serta memeriksa tanda


pengenal diri;

sedang diperiksa; dan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan

8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk

surat; f.

melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.4

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan

Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-

dalam hubungannya dengan pemeriksaan


perkara;

Narkotika menunjukkan bahwa wewenang

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

dari Badan Narkotika Nasional sangat luas,

i.

sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau berbenturan dengan wewenang yang

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j.

Mengajukan permintaan secara langsung

dimiliki oleh institusi penegak hukum lain

kepada pejabat imigrasi yang berwenang

seperti Kepolisian Republik Indonesia dan

di tempat pemeriksaan imigrasi dalam

penyidik pegawai negeri sipil.

keadaan mendesak atau mendadak untuk

Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berikut: 4 Ibid.

Republik

Indonesia

sebagai

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. Memberi

petunjuk

dan

bantuan

penyidikan kepada penyidik pegawai negeri

sipil

serta

menerima

hasil


l.

347

penyidikan penyidik pegawai negeri

terhadap tindak pidana narkotika dengan

sipil untuk diserahkan kepada penuntut

baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri

umum; dan

sipil posisinya juga penyidik yang diberikan

Mengadakan tindakan lain menurut

kewenangan oleh Undang-undang Nomor

hukum yang bertanggung jawab.5

35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun

Wewenang penyidikan antara Badan

selaku koordinator dan pengawas tetap berada

Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik

dipihak

Indonesia

penegakan

sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2)

hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat

Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang

berjalan bersama-sama dan berkoordinasi

kitab Undang-undangHukum Acara Pidana

akan tetapi dapat pula memunculkan masalah,

(KUHAP).

dalam

melakukan

Kepolisian

Republik

Indonesia

antara lain secara kelembagaan serta bagi

Kewenangan Badan Narkotika Nasional

tersangka dalam hal persamaan hukumsaat

yang terlalu besar seperti dalam penahanan

diperiksa di Badan Narkotika Nasional dan

dan

kepolisian.

undangNomor

Hadirnya Nasional

lembaga

tentunya

Badan

akan

Narkotika

menjadi

penggeledahan 35

menurut Tahun

2009

Undangtentang

Narkotika ternyata tidak sama dengan

duet

kewenangan yang diberikan kepada penyidik

mechanism terhadap penegak hukum tindak

polisi dan penyidik pegawai negeri sipil.

pidana narkotika bersama dengan lembaga

Perbedaan

kepolisian bahkan di samping itu masih ada

permasalahan

penyidik lainnya yakni penyidik pegawai

egoisme

negeri sipil. Badan Narkotika Nasional

penegak hukum.

ini

berpotensi secara

menimbulkan

kelembagaan

institusional

diantara

serta

lembaga

diberi wewenang melakukan penyidikan

Permasalahan kewenangan dapat menjadi

terhadap tindak pidana narkotika di samping

polemik institusional yang patut menjadi

dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian

perhatian. Kewenangan menyangkut masalah

Republik Indonesia. Keduanya harus saling

integritas institusional dan selalu terjadi

berkoordinasi

upaya pencegahan-pencegahan terhadap

dan

saling

memberitahu

apabila telah memulai melakukan penyidikan

pengurangan

terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun

kekuasaan

kekuasaan. dapat

Pengurangan

menimbulkan

sikap

keduanya harus saling berkoordinasi tetapi persepsi keliru dari institusi yang menerima telah memberi sinyalemen atau petunjuk

pengurangan

tentang ketidakmampuan (inability) dari

dianggap tidak mampu dan tidak cakap

kepolisian dalam menjalankan tugas dan

melaksanakan kekuasaan yang diberikan

wewenangnya dalam melakukan pengusutan

oleh Undang-undang bahkan dianggap tidak

tersebut.

5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Institusi

dapat

348


pernah memberikan akuntabilitas memadai

Tujuan yang hendak di capai dalam

sesuai dengan harapan masyarakat apalagi

penelitian ini adalah untuk mengetahui latar

kewenangan ini menyangkut kekuasaan.

belakang pengaturan kewenangan penyidikan

Ibaratnya the elimination of power is a show of

Badan Narkotika Nasional dan mengalisis

power akibatnya yang timbul adalah arogansi

kewenangan penyidikan Badan Narkotika

institusional sekaligus egoisme struktural Nasional dengan kewenangan penyidikan sehingga akan menggangu proses penegakan

Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan

hukum pada tindak pidana narkotika secara


komprehensif.6

Narkotiaka. Serta Untuk mengkaji pengaturan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

hukum

kewenangan

penyidikan

Badan

tentang Narkotika danUndang-undangNomor

Narkotika Nasional yang telah direkonstruksi

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

kembali dengan dikaitkan dengan Undang-

Indonesia secara kritis dapat dikatakan


mengandung

Narkotika.

kelemahan,

yaitu

tidak

memberikan batasan terhadap kewenangan

Manfaat dari penelitian ini secara teoritik

masing-masing penegak hukum. Kapan suatu

adanya pemahaman yang mendalam tentang

kasus tindak pidana narkotika ditangani oleh

kewenangan penyidikan institusi penegak

Badan Narkotika Nasional dan kapan suatu

hukum Badan Narkotika Nasional dan dapat

kasus tindak pidana narkotika ditangani oleh

menambah informasi atau wawasan yang

Kepolisian Republik Indonesia, sehingga

lebih konkrit bagi aparat penegak hukum,

menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

pemerintah

1. Apakah


yang

pengaturan Badan

melatarbelakangi

kewenangan

Narkotika

penyidikan

Nasional

dan

masyarakat,

khususnya

Nasional. Kemudian dari hasil penelitian ini

dalam

diharapkan pula dapat memberikan sumbangan


pemikiran secara ilmiah guna pengembangan

tentang Narkotika?

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan

2. Apakah adanya kewenangan penyidikan

pengkajian hukum khususnya yang berkaitan

oleh BNN tersebut tidak menimbulkan

dengan rekonstruksi kewenangan penyidikan

tumpang tindih (Overlapping) dengan

Badan

penyidik Kepolisian Republik Indonesia?


3. Bagaimana

kewenangan

penyidikan

Badan Narkotika Nasional di masa yang akan datang?

Narkotika

Nasional

berdasarkan

tentang Narkotika. Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat diartikan sebagai

6 Indriyanto Seno Adji, Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris, Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5, 22 April 2003, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 77-78.


349

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

di pengadilan terhadap keputusan pemerintah

kebenaran

keilmuan

dan pemerintah taat kepada putusan hakim.

hukum dari sisi normatifnya.7 Adapun norma

Ketiga hukum sendiri adalah adil dan

yang diteliti ialahPasal 73 sampai dengan Pasal

menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat

103 terkait dengan kewenangan penyidikan

kekuasaan

Badan Narkotika Nasional serta Pasal 81

kemauan pemerintah. Teori sistem peradilan

pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

pidana Shrode & Voich mengemukakan bahwa

tentang Narkotika, yang berimplikasi pada

sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat

tumpang tindih kewenangan dalam melakukan

kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang

penyidikan terhadap tindak pidana narkotika

berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang

antara Badan Narkotika Nasional dengan

demikian itu hanya menekankan pada ciri

Kepolisian Republik Indonesia.

keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi

berdasarkan

Metode yaitu (Statute

pendekatan

pendekatan

logika

yang

kehakiman

independen

dari

digunakan

mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa

perundang-undangan

bagian-bagian tersebut bekerja bersama-sama

dan

pendekatan

secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari

(Conceptual

Approach).

kesatuan tersebut.9 serta teori kewenangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan

Soerjono Soekanto bahwa tanggung jawab

untuk

perundang-

(responsibility) menunjukkan sejauh mana

undangan yang berlaku dan terkait dengan

seseorang pelaku terbukti mampu menjalankan


tugas atau perintah yang diamanatkan.

Approach)

perbandingan

mengkaji

peraturan

Nasional. Sedangkan pendekatan konseptual

Dalam penelitian ini dalam rangka

merupakan suatu pendekatan yang digunakan

menganalisis

untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran

metode analisa yang bersifat kualitatif. Bahan

ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum

hukum yang mengarah pada kajian-kajian

yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.8

yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas,

Adapun teori hukum yang digunakan

bahan

konsepsi-konsepsi,

hukum

digunakan

pandangan-pandangan,

yaitu yang pertama teori negara hukum

doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum

sebuah negara merupakan negara hukum bila

dianalisa secara kualitatif. Oleh karenanya

bercirikan 4 (Empat) hal, pertama pemerintah

dapat dikatakan bahwa dalam melakukan

semata-mata bertindak atas dasar hukum yang

analisis kualitatif ini bersifat deskriptif dan

berlaku. Kedua masyarakat dapat naik banding

preskriptif.

7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57. 8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 48. 9 Soerjono Soekanto (I), Sosiologi Suatu Pengantar, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 172.

350


Pembahasan

(DPR)

A. Latar

Belakang

Pengaturan

Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika

Nasional

dalam

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa kekuasaan untuk membentuk Undangundang. Kekuasaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pasal 20 berbunyi: 1. Dewan

Perwakilan

memegang

Rakyat

kekuasaan

(DPR)

membentuk

undang-undang. 2. Setiap

rancangan

Undang-undang

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika

rancangan

undang-undang

itu

tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undangitu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4. Presiden

mengesahkan

Undang-undang

yang

Rancangan telah

distujui

bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21 Undang-undangDasar Tahun 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

berhak

mengajukan

usul

rancangan Undang-undang”11 Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undangDasar Tahun 1945 segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk

pemerintahan

harus

senatiasa

berdasarkan atas hukum. Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai Tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. BAKOLAK INPRES adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakilwakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melainkan disediakan berdasarkan

kebijakan

internal

Kepala

Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap

11 Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 3.


351

berbagai bentuk yang dapat mengancam

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

keamanan negara, yaitu pemalsuan uang

gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan

dan peredarannya, penyeludupan, peredaran

zat (Adiktif) lainnya (P4GN).

gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif

Badan Koordinasi Narkotika Nasional

lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif,

memiliki kewenangan dalam membentuk

dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari

Pada Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan

unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai

Undang-undangNomor

1976

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya

tentang Narkotika yang berlaku sampai 21

masing-masing. Badan Koordinasi Narkotika

Tahun sebelum dikeluarkan Undang-undang

Nasional juga dapat menerapkan kebijakan

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan

dan strategi bidang pencegahan, antara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

lain mengurangi atau menekan permintaan

Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-

narkotika, mengurangi dan menekan dampak

undang

buruk narkotika serta mengurangi atau menekan

tersebut,

Abdurahman Koordinasi

9

Tahun

pemerintah

Presiden

Wahid

membentuk

Badan

Narkotika

Nasional,

dengan

pasokan

narkotika.

Keberadaan

Badan

Koordinasi Narkotika Nasional ini didasarkan

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

pada

Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah

yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari

suatu

penanggulangan

hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia

narkotika yang beranggotakan 25 Instansi

untuk melaksanakan Single Convention on

pemerintah

Koordinasi

Narcotic Drugs 1961, diratifikasi dalam

Narkotika Nasional diketuai oleh kepala


Kepolisian

Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

badan

koordinasi terkait.

Badan

Republik

Indonesia

secara

Ex-Officio.12

konvensi-konvensi

internasional

dan Convention on Psychotropic Substance

Lembaga non-struktural ini memiliki

1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-

tugas untuk mengkoordinasikan instansi

undangNomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk

pemerintah

penyusunan

komitmen Indonesia untuk meningkatkan

kebijakan dan pelaksanaannya di bidang

penanggulangan bahaya narkotika secara

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan

global semua negara di dunia sepakat untuk

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

membuat suatu konvensi baru yaitu “The

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

United Nations ConventionAgainst Illicit

Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga

Trafic in Narcotic Drugs and Psychotrophic

bertugas

Substance

terkait

dalam

melaksanakan

pencegahan

dan

1988”yang

12 Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang tentang Narkotika, hlm. 9.

telah

diratifikasi


352

dengan Undang-undangNomor 7 Tahun 1997

Sehingga

kewenangan

tentang Psikotropika.13

Nasional

didalam

Menurut Sudhigdo Adi ketua Panitia Khusus

Undang-undangNomor

35 Tahun 2099 tentang Narkotika mencakup pencegahan, pemberantasan peredaran gelap

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan

narkotika sampai dengan rehabilitasi bagi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah

pengguna narkotika.

untuk

mengatakan

Narkotika

bahwa

sepakat

(PANSUS)

Badan

memperkuat

kewenangan

Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus

narkotika.

Mengingat

narkotika

menjadi salah satu jenis Extraordinary Crime yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat bahwa Badan Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri.13 Selain itu juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional penting agar badan ini dapat memutus mata

rantai

penyalahgunaan

narkotika.

Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat.14 Undang-undang 2009

tentang

Nomor

Narkotika

35

Tahun

memberikan

kewenangan yang begitu luas kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah nasional, regional, internasional.

B. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Penyidik

Nasional Kepolisian

dengan Republik

Indonesia Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasionalberdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: 1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3. Memanggil

orang

untuk

didengar

keterangannya sebagai saksi; 4. Menyuruh berhenti orang yang diduga

12 Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hlm. 27. 13 http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu-narkotika.html, diakses 2 April 2011 pukul 10.00 WIB. 14 Hukum Online, BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-danpenyidikan, diakses 3 Mei 2014 pukul 09.00 WIB.


melakukan

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

serta

memeriksa

barang, binatang, dan tanaman; 15. Membuka

tanda

barang

pengenal diri tersangka; bukti

tindak

pidana

memeriksa melalui

perhubungan

setiap

pos

lainnya

dan yang

diduga mempunyai hubungan dengan

dalam


penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan

kiriman

alat-alat

5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang

353

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Melakukan

6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain

penyegelan

terhadap


tentang penyalahgunaan dan peredaran

disita;

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

17. Melakukan uji laboratorium terhadap

7. Menangkap dan menahan orang yang

sampel dan barang bukti Narkotika dan

diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Prekursor Narkotika; 18. Meminta bantuan tenaga ahli yang

Narkotika;

diperlukan dalam hubungannya dengan

8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran

tugas penyidikan penyalahgunaan dan



di seluruh wilayah juridiksi nasional;

Narkotika;dan

9. Melakukan penyadapan yang terkait

19. Menghentikan

penyidikan

apabila

dengan penyalahgunaan dan peredaran

tidak



setelah terdapat bukti awal yang cukup;

Narkotika dan Prekursor Narkotika.15

cukup

bukti

adanya

dugaan

10. Melakukan teknik penyidikan pembelian

Pasal 75 Undang-undang Nomor 35

terselubung dan penyerahan di bawah

Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan

pengawasan;

wewenang kepada Badan Narkotika Nasional

11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dalam rangka melakukan proses penyelidikan sampai dengan penghentian penyidikan. Kewenangan

12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut,

Penyidikan

Kepolisian

tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/

Republik Indonesia Berdasarkan Undang-

atau tes bagian tubuh lainnya;


13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 14. Melakukan pemindaian terhadap orang,

Narkotika.

Undang-undang

Nomor

35

Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik

15 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


354

IndonesiaPasal 81 yang berbunyi:

diselenggarakan oleh pemerintah maupun

“Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

masyarakat.

dan penyidik Badan Narkotika Nasional

e. Memberdayakan

berwenang melakukan penyidikan terhadap

pencegahan

penyalahguna dan peredaran gelap narkotika


dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-

Narkoba;

undang ini”

f.

Kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai

Lembaga

Pemerintah

masyarakat dan

dalam

pemberantasan

Memantau,

mengarahkan,

meningkatkan

kegiatan

dan

masyarakat

Non

dalam pencegahan dan pemberantasan

Kementerian yang berkedudukan di bawah


dan

Narkoba.

bertanggungjawab

kepada

Presiden

melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara

g. Melakukan

kerjasama

bilateral

dan

Republik Indonesia dan Badan Narkotika

multilateral,

Narkotika dipimpin oleh seorang Kepala.

internasional,

TugasBadan

memberantas peredaran gelap Narkoba.

Narkotika

Nasionaldalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

mengenai

pemberantasan

i.

mencegah

dan

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan

penyidikan

terhadap

perkara

pencegahan

dan


penyalahgunaan

dan

Narkoba.

peredaran gelap Narkoba. b. Mencegah

maupun

dan prekursor Narkotika.

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional

guna

regional

h. Mengembangkan laboratorium narkotika

23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 adalah:

baik

j.

dan

memberantas


Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.16 Struktur organisasi Badan Narkotika

Nasional pada susunan struktur organisasi

Narkoba. c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian

sebelumnya, Badan Narkotika Nasional masih

dalam

berada di bawah Kepala Kepolisian Republik

pemberantasan

Indonesia sebagai Ketua. Di bawahnya


merupakan Kepala Pelaksana Harian BNN

Narkoba.

yang

Negara

Republik

pencegahan

dan

d. Meningkatkan rehabilitasi

Indonesia

kemampuan

medis

dan

lembaga rehabilitasi

membawahi

pusat-pusat

inti

program P4GN, yaitu: 1. Pusat Pencegahan.

sosial pecandu Narkotika, baik yang

16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

dari


2. Pusat Penegakan Hukum.

9. Pusat; dan

3. Pusat Pengendalian dan Operasi

10. Instansi Vertikal.

4. Pusat Terapi dan Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik

355

Sebagaimana dalam bagan berikut: Kewenangan

Penyidikan

Kepolisian

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Republik Indonesia Berdasarkan Undang-

Badan Narkotika Nasional, terjadi perubahan


di struktur organisasi Badan Narkotika

Narkotika memberikan kewenangan kepada

Nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional

Kepolisian Republik IndonesiaPasal 81 yang

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

berbunyi:

mempunyai tugas memimpin Badan Narkotika

“Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Nasional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan

dan penyidik Badan Narkotika Nasional

wewenang Badan Narkotika Nasional serta

berwenang melakukan penyidikan terhadap

mewakili pemerintah dalam melaksanakan

penyalahguna dan peredaran gelap narkotika

hubungan kerjasama dengan pemerintah luar

dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-

negeri dan/atau organisasi di bidang P4GN.

undang ini’’.

Selanjutnya Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa

Kewenangan

penyidikan

Badan

Badan Narkotika Nasional terdiri dari:

Narkotika

1. Kepala;

Republik Indonesia, apabila dikaji dari

2. Sekretariat Utama;

perspektif sistem peradilan pidana yakni

3. Deputi Bidang Pencegahan;

sebagai

4. Deputi

dimana pembagian kewenangan penyidikan

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat;

Nasional

kesatuan

dengan

sistem

Kepolisian

yang

integral,

harus jelas tidak terjadi tumpang tindih,

5. Deputi Bidang Pemberantasan;

namun meskipun masing-masing komponen

6. Deputi Bidang Rehabilitasi;

sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan

7. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;

yang berbeda tetapi dalam konsep sistem

8. Inspektorat Utama;

peradilan pidana masing-masing sub-sistem

Gambar 1. Struktur Organisasi BNN

Sumber: Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor: Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010


356

harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan

semakin meningkat baik secara kuantitatif

yang sama.

maupun kualitatif dengan korban yang

Penyidik berdasarkan

tindak

pidana

remaja, dan generasi muda pada umumnya.

adalah

Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak

penyidik Badan Narkotika Nasional dan

mungkin akan menimbulkan dualisme dalam

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

penyelesaian tindak pidana narkotika karena

Kewenangan

masing-masing

2009

tentang

Nomor

meluas, terutama di kalangan anak-anak,

35

Tahun

Undang-undang

narkotika

Narkotika

penyidikan

masing-masing

penyidik

merasa

berhak

penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan

melakukan penyidikan yang bukan tidak

terkait obyek penyidikannya. Undang-undang

mungkin pada akhirnya akan merugikan

tidak membagi tindak pidana narkotika

ataupun menghambat proses pemberantasan

dan prekursor narkotika yang mana yang

penyalahgunaan

ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional

narkotika. Sebagai akibat adanya dualisme

dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

tersebut

Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping

tumpang tindih (overlapping) serta saling

atau tumpang tindih dalam penyidikan

berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari

perkara tindak pidana narkotika. Andrianus

perebutan prestasi masing-masing Penyidik

Meliala mengatakan bahwa antara Kepolisian

karena tindak pidana narkotika memiliki


nilai yang cukup strategis baik dalam rangka

Nasional perlu pembagian kerja yang jelas,

penitian karier atau terkait dengan tingginya

dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung

nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran

sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas

gelap narkotika.

bukan

dan tidak

peredaran mungkin

gelap terjadi

kinerja masing-masing pihak. Ke depan,

Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme

keduanya perlu membuat diferensiasi apakah

yang efektif dan efisien, sehingga persaingan

dalam bentuk kekhasan cara penangkapan,

yang tidak sehat dapat ditekan seminimal

obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang

mungkin.

disita dan sebagainya.17

penyidik Badan Narkotika Nasional dan

Penyidik

tindak

berwenang penyalahgunaan

dalam dan

pidana

Mekanisme

kerjasama

antara

narkotika

penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau

mengungkap

dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam

gelap


narkotika tentunya akan berdampak baik

Narkotika. Dalam melakukan penyidikan

dalam

pidana

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika yang semakin kecenderungan yang

Narkotika penyidik Kepolisian Republik

pemberantasan

peredaran tindak

17 Republika, Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas, http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnn-perlupembagian-kerja-jelas, diakses 11Maret 2013 pukul 11.00 WIB.


357

Indonesia memberitahukan secara tertulis

Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik

dimulainya

Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi

penyidikan

kepada

penyidik

Badan Narkotika Nasional begitu pula

antara

sebaliknya.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki

Sementara penyidikan

itu,

dalam

terhadap

Badan

Narkotika

Nasional

dan

melakukan

target operasi yang sama dan dalam situasi ini

penyalahgunaan

sistem yang digunakan siapa cepat dia yang

narkotika penyidik pegawai negeri sipil

dapat.

tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan

Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan

Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian

terus terjadi dapat menimbulkan pergesekan

Republik Indonesia sesuai dengan undang-

antara kedua lembaga penyidik tindak pidana

undang tentang Hukum Acara Pidana.

narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa

Nasional juga membentukBadan Narkotika

langkah kerjasama untuk menghindarkan

propinsi di tingkat propinsi dan Badan

penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan

Narkotika Kota di tingkat kabupaten yang

wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang

juga melakukan penyelidikan dan penyidikan

lain, khususnya antara penyidik Kepolisian

di

Republik Indonesia dengan penyidik Badan

keberadaan Badan-Badan Narkotika tersebut

Narkotika

akan

Nasional.

Sedangkan

untuk

wilayah

masing-masing.

menghamburkan

Selain

anggaran,

itu

karena

penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya

masing-masing penyidik akan mengeluarkan

penyidikan diarahkan untuk membantu dan

biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan

menyerahkan Kepolisian

hasilnya Republik

kepada

penyidik

kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi

Indonesia

maupun

yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki

penyidik Badan Narkotika Nasional.

target operasi yang sama. Tetapi berbeda

Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang

tindih

dapat

dihindari

karena

apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani

penyidik

Kepolisian

Republik

kewajiban saling memberitahukan secara

Indonesia merupakan bagian dari jaringan

tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam

yang sama dengan tersangka yang sedang

tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan

ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional

tidak ada kewajiban saling memberitahukan

dengan koordinasi yang baik masing-masing

maka bukan tidak mungkin ada kesamaan

lembaga

target operasi antara intel Badan Narkotika

informasi dalam membongkar suatu jaringan.

Nasional dan intel Kepolisian Republik

Perekrutan penyidik Kepolisian Republik

Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan

Indonesia dari kalangan umum mungkin tidak

tidak ada permasalahan berarti dikarenakan

efektif karena harus melakukan pendidikan

koordinasi yang erat antar pimpinan Badan

dan pelatihan yang memakan waktu cukup

dapat

saling

bantu-membantu

358


lama. Padahal kejahatan narkotika dan

Narkotika Nasional menyebutkan bahwa

prekursor

semakin

penyidik Badan Narkotika Nasional berasal

penyalahgunaan

dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

meluas

narkotika dan

narkotika

cenderung

prevalensi

cenderung

meningkat.

Dalam

perkembangannya Badan Narkotika Nasional

C. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional di Masa yang

merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberadaan Badan Narkotika Nasional dengan kewenangannya telah menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga superbody dalam pencegahan dan

pemberantasan

penyalahgunaan

narkotika. Porsi besar kewenangan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga Penyidik. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melahirkan ambigu apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pasal-Pasal yang dimaksud di atas secara gamblang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Badan Narkotika Nasional dan sebagaimana isi Pasal 41 ayat (2) Peraturan PresidenNomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Akan Datang Tindak pidana narkotika membutuhkan penanganan yang khusus dan serius, hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika dapat memberikan pengaruh yang buruk kepada para pengguna dan pecandu. Generasi penerus bangsa harus dijaga oleh negara agar terhindar dari jeratan narkotika. Tindak pidana narkotika yang berdampak luas dan sistematik (extra ordinary crime) adalah kejahatan-kejahatan yang memerlukan penanganan extra dan memerlukan pendekatan tersendiri untuk menyelesaikannya. Dalam praktik

seringkali

mekanisme

hukum

pidana nasional yang ada disuatu negara tidak

mampu

memberikan

penyelesaian

yang adil terhadap perbuatan yang masuk dalam kategori extraordinary crimestersebut termasuk Indonesia. Situasi seperti ini terjadi karena tidak tersedianya perangkat hukum yang tepat untuk mengantisipasi perbuatan yang masuk dalam kualifikasi extraordinary crimesdidalam sistem hukum nasional.18 Kejahatan jenis ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatankejahatan semacam ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-undangHukum Pidana (KUHP)

18 Sugeng Praptomo, Catatan Kritis Penegakan HAM di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.


359

melainkan diatur didalam Undang-undang

43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tersendiri

sesuai

dengan

jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo

Beberapa

contoh

Undang-undang

kejahatannya. yang


yang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

berdampak luas dan sistematik (extraordinary

menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan

crimes) ini adalah Undang-undangNomor

Korupsi

7 Tahun 1997 tentang pengesahan United

dibentuk

Nations Convention AgainstIllicit Traffic in

menjalankan tugas berdasarkan kewenangan

Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances,

yang melekat secara independen dan bebas

1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan

dari pengaruh kekuasaan manapun. Alinea 14

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,

Penjelasan Umum Undang-undang Komisi

1988); Undang-undangNo. 31 Tahun 1999

Pemberantasan Korupsi jo Pasal 19 ayat (1)

jo Undang-undangNomor 20 Tahun 2001

dan (2) Undang-undangNomor 30 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-

menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan

undangNomor 15 Tahun 2002 jo Undang-

Korupsi dibentuk dan berkedudukan di

undangNomor25 Tahun 2003 tentang Tindak

Ibukota Negara. Apabila dipandang perlu,

Pidana Pencucian Uang; Undang-undang No.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi

15 Tahun 2003 tentang Terorisme; Undang-

Pemberantasan Korupsi dapat membentuk


perwakilan di daerah provinsi.

mengatur

mengenai

kejahatan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Tugas

adalah

lembaga

melalui

dan

negara

yang

undang-undang

dan

kewenangan

Komisi

Hidup, dan lain-lain. Walaupun dalam Undang-

Pemberantasan

undang tersebut juga diatur pelaksanaan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

beracaranya tetapi tetap yang menjadi dasar

tindak pidana korupsi dalam Pasal 11 ayat

beracara pidana di Indonesia adalah KUHAP.

(3) Undang-undangNomor 30 Tahun 2002

Namun letak penanganan exstra atau khusus

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diatur

Korupsiadalah sebagai berikut:

di dalam masing-masing undang-undangyang

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan,

mengatur kejahatan tersebut yang juga tidak

dan penuntutan terhadap tindak pidana

terlepas dari beracara yang diatur dalam

korupsi (Pasal 6 huruf c UU KPK);

KUHAP. Perbandingan batasan kewenangan antara

2. Berwenang

Korupsi

dalam

melakukan

bidang

penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan tindak pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan

korupsi yang:19

Narkotika Nasional dapat dilihat dalam Pasal

a. Melibatkan aparat penegak hukum,

19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


360

penyelenggara

negara,

dan

orang

Perwakilan

Rakyat

harus

memikirkan

lain yang ada kaitannya dengan

dan memberikan solusi terhadap tumpang

tindak pidana korupsi yang dilakukan

tindihnya kewenangan antara Kepolisian

oleh aparat penegak hukum atau


penyelenggara negara;

Nasional,yaitu dengan memperhatikan hal-hal

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau;

sebagai berikut: 1. Tindak pidana dilakukan oleh pejabat

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

penting dan berpengaruh. 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat luas.

Adapun Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan

3. Menyangkut

1

kg/10

ons

jenis

narkotikanya.

peluang untuk terjadinya tumpang tindih

Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki

kewenangan diantara dua penegak hukum

oleh Badan Narkotika Nasional harus memiliki

yaitu

dan

batasan atau pembeda dengan kewenangan

Kepolisian Republik Indonesia adapun bunyi

kepolisian. Akan tetapi paradigma dalam

Pasal tersebut sebagai berikut:

melakukan

Badan

Narkotika

Penyidik

Nasional

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia dan penyidik BNN

berwenang

melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini.20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan batasan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional seperti Pasal 11 ayat (3) UndangundangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang apabila kerugian RP. 1.000.000.000 (1 Milyar) ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan 20 Ibid., hlm. 34.

pemerintah

dan

Dewan

penyidikan

terhadap

tindak

pidana narkotika harus mereka bangun guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.

Simpulan Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil ialah: a. Latar belakang pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undangNomor 35 Tahun 2009

tentang

Narkotika

merupakan

respon atas perkembangan tindak pidana narkotika, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional

dalam

rangka

mencegah

berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup


wilayah antar negara baik regional, dan

dari

internasional.

pidana

b. Kewenangan

yang

sama

antara

perspektif

sistem

diberikannya

penyidikan

tindak

361

peradilan kewenangan

pidana

narkotika

Penyidik Badan Narkotika Nasional dan

berarti menempatkan Badan Narkotika

Kepolisan Republik Indonesia Pasal 81

Nasionalsejajar

Undang-undang nonor 35 Tahun 2009

Republik Indonesia sebagai sub-sistem

tentang Narkotika khususnya bidang

dalam sistem peradilan pidana yang

penyidikan

menangani kasus tindak pidana narkotika,

berpotensi

menimbulkan

dengan

Kepolisan

konflik kewenangan, tumpang tindih

posisi

kewenangan

batasan dan pembeda diantara Badan

(overlapping)

antara

yang

sejajar

ini

diperlukan

Penyidik Badan Narkotika Nasional dan

Narkotika

Kepolisan Republik Indonesia.

Republik Indonesia dalam melaksanakan

c. Tindak pidana narkotika merupakan jenis

Nasional

dan

Kepolisian

penyidikan tindak pidana narkotika.

kejahatan extra ordinary crimesehingga

DAFTAR PUSTAKA Buku

Makalah

Efendi, A. Masyur, 1994, Dimensi dan

Ujung

Tombak

Pemberantasan

Narkoba

Dinamika Hak Asasi Manusia, Ghalia

di Indonesia, BNN dari Waktu ke

Indonesia, Jakarta.

Waktu, SINAR BNN, edisi khusus

Ibrahim, Johnny, 2012, Teori dan Metode Penelitian

Hukum

Normatif,

Naskah Akademik, 2011, Rancangan Undangundang tentang Narkotika.

Adji,

Indriyanto,

Dwang

2003,

Komisaris, Artikel pada Media Persatuan Jaksa Republik Indonesia,

Soekanto, Soerjono, 1997, Sosiologi Suatu Universitas

Seno

Middelen dan Ide Arah Hakim

Bayumedia, Malang.

Pengantar,

2010.

Indonesia,

Jakarta. Sugeng Praptomo, 2006, Catatan Kritis Penegakan HAM di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis Yustisia, Fakultas

Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Hukum Universitas Sebelas Maret,

Kitab

Undang–undang

Surakarta.

Acara Pidana.

Hukum

362


Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja


Pemberantasan

Tindak

Pidana. Peraturan

Kepala

Naskah Internet Jelas,

http://www.republika.co.id/-

polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerjajelas.

Republik

Rancangan Undang-undang RUU Narkotika,

Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang

http://www.kesimpulan.com/2009/08/

Pengawasan

rancangan-undangundang-ruu-

Penanganan

Kepolisian dan

Pengendalian

Perkara

Pidana

di

Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan

Presiden

narkotika.html. Hukum Online, BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan, http://

Republik

Indonesia

www.hukumonline.com/berita/baca/

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

hol23106/bnn-diberi-kewenangan-

Narkotika Nasional.

penyelidikan-danpenyidikan.

Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor: Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010.

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Recommend Documents