Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat)
M.Z Misuari1, Fitriati2, Yetisma Saini1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
1 2
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Taman Siswa Email:
[email protected] ABSTRACT
Drug addicts are victims of drug abuse and is not a criminal, so we need to save drug addicts from drug addiction by way of rehabilitation . Agency authorized to make recommendations for rehabilitation is the National Narcotics Agency ( BNN ) . The formulation of the problem is ( 1 ) How is the role of the National Narcotics Agency ( BNN ) West Sumatra Province in providing recommendations to the rehabilitation of drug addicts ? ( 2 ) What problems were found by the National Narcotics Agency ( BNN ) West Sumatra Province in providing recommendations to the rehabilitation of drug addicts ? . This type of research is a socio-juridical legal research with the data source used is primary data and secondary data and data collection techniques are the interviews and document research . Conclusion of the study ( 1 ) The role of West Sumatra province BNN is instrumental in providing recommendations to the rehabilitation of drug addicts . This is evidenced by annually BNN West Sumatra province have recommended and sent 20 people to be rehabilitated drug addicts in Lido Sukabumi, West Java . In providing recommendations for rehabilitation , BNN West Sumatra province has cooperated with the Institute Recipient Obligation Report ( IPWL ) appointed by the Regional Government of Sumatra . ( 2 ) Constraints found by BNN is a lack of central Sumatra Province rehabilitai and lack of vertical institutions of BNN . Keywords : Roles , BNN , Rehabilitation , Narcotics .
menggunakan
1. PENDAHULUAN Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka (13)
menjelaskan
narkotika
adalah
bahwa orang
pencandu yang
narkotika
atau dan
ketergantungan
menyalahgunakan dalam
pada
keadaan
narkotika
baik
secara fisik maupun psikis. Pengertian pecandu
narkotika
menurut
UU
Narkotika, maka dapat dikatakan bahwa
kelas atas, dan mereka pun berasal dari
pecandu narkotika adalah orang yang
berbagai usia, dari anak-anak sampai
telah ketergantungan pada narkotika,
yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini
yang sejatinya perlu mendapat perlakuan
dibiarkan berlanjut terus menerus, bukan
khusus
tidak
agar
mereka
terlepas
dari
mungkin
akan
menghancurkan
ketergantungan narkotika yang merusak
generasi penerus bangsa di kemudian
generasi bangsa. Upaya yang harus
harinya. Namun dari 4,7 juta jiwa
ditempuh pemerintah untuk menekan
pecandu
angka pecandu narkotika adalah dengan
merehabilitasi sekitar 18.000 jiwa yang
merehabilitasi para pecandu narkotika
tersebar ke berbagai pusat rehabilitasi
melalui
seperti di Lido, Sukabumi, kemudian
rekomendasi
dari
Badan
narkotika,
sudah
Narkotika Nasional (BNN), dengan dasar
Baddoka,
hukumnya
Batam, Kepulauan Riau dan di tempat-
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang
data
Samarinda,
dan
tempat rehabilitasi lainnya.
Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan
Makassar,
BNN
Sumatera Barat sendiri tercatatat dari
BNN
pada
Tahun
2010
jumlah
pecandu
jumlah pecandu narkotika pada Tahun
narkotika mencapai 63.873 pecandu.
2010 Mencapai 3,6 juta orang dan
Angka itu adalah penghitungan pada
meningkat pada Tahun 2013 Menjadi 4,7
Tahun 2010 hasil penelitian Poliklinik
juta, serta yang mengejutkan, dari Jumlah
Kesehatan
4,7 juta jiwa pecandu narkotika, 40
bekerjasama dengan BNN. Pada Tahun
persennya
pemuda,
2012 di Sumatera Barat hanya mampu
mahasiswa dan pelajar. Serta Pecandu
merehabilitasi 142 pecandu yang terbagi
narkotika di Indonesia didominasi oleh
atas 39 pecandu rawat inap dan 83
kaum laki-laki sebesar 80 persen, dan
pecandu yang rawat jalan di Instansi
sisanya
Napza RSJ HB. Sa’anin Gadut Padang,
berasal
20
persen
dari
untuk
kalangan
Universitas
perempuan. Mereka pun berasal dari
yang
berbagai
rehabilitasi yang ada di Sumatera Barat
kalangan mulai dari kelas
bawah, kelas menegah sampai dengan
merupakan
Indonesia
satu-satunya
yang telah tercatat oleh
pusat
BNN. Rumah
Sakit
Jiwa
tersebut
menyediakan
10
hanya
kamar
mampu
untuk
para
pecandu yang melakukan rawat inap.
pecandu narkotika, maka para pecandu natkotika tersebut perlu mendapatkan rekomendasi rehabilitasi dari BNN. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul skripsi, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Narkotika
(Studi
BNN
Provinsi Sumatera Barat)”
adalah
jenis penelitian
deskriptif yang memberikan datayang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang dipersoalkan.
Penelitian
ini
menggunakan jenis
penelitian hukum
yuridis
yaitu
sosiologis,
penelitian
yang
mengkaji
selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan bapak Hery Santoso S.Psi selaku Seksi Peran Serta Masyarakat serta kepada pihak Instansi Napza RSJ HB. Sa’Anin Gadut Padang yaitu Ibu Ratna Devi selaku Kabid Instansi Napza Rsj Hb Sa’anin Padang. Dimana wawancara itu dilakukan
dengan
terlebih
dahulu
membuat pertanyaan yang terstruktur,
pertanyaan itu akan dikembangkan secara
Jenis penelitian dalam penulisan ini
Barat, yaitu Bapak Drs. Suryadi Boy
yang kemudian setiap jawaban dari
2. Metode Penelitian
skripsi
secara langsung melalui wawancara dari para anggota BNN Provinsi Sumatera
Dengan seiring banyaknya korban
Pecandu
data primer adalah data yang diperoleh
pendekatan persepsi
perilaku orang (manusia atau badan hukum) dan masyarakat secara efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Sumber Data Data dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder,
semi
terstruktur.
Sedangkan
Data
sekunder, adalah data yang diperoleh dari BNN
Provinsi
Sumatera
Barat
dan
Instansi Napza RSJ HB. Sa’anin Padang untuk menunjang data primer untuk memperoleh bukti, catatan atau laporan tentang kasus pecandu narkotika yang telah mendapat rekomendasi rehabilitasi yang dapat membantu dalam proses penelitian, seperti data statistik tentang pecandu narkotika dan data statistik pecandu yang telah direhabilitasi. Teknik pengumpulan
data yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah
Wawancara.
Wawancara
objek penelitian.Semua
data
yang
merupakan percakapan antara dua orang
terkumpul baik berupa data sekunder
atau
maupun data
lebih
dan
narasumber
berlangsung
dan
Wawancara
antara
pewawancara.
dilakukan
primer
secara kualitatif,
akan
dianalisis
yaitu mengumpulkan
untuk
data menurut aspek-aspek yang diteliti
mengumpulan data dengan mengadakan
diambil suatu kesimpulan dengan atau
tanya
tanpa angka-angka statistik.
jawab dengan
berkaitan
dengan
Narkotika
Nasional
responden yang “Perana
Badan
(BNN)
Dalam
3. Pembahasan
Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi
Pecandu narkotika yang perlu
Terhadap Pecandu Narkoba”. Dimana
direhabilitasi adalah pecandu narkotika
wawancara itu dilakukan dengan anggota
yang
BNN Provinsi Sumatera Barat yaitu,
penyalahgunaan narkotika dan pecandu
Bapak Drs. Suryadi Boy selaku Kabid
yang hanya mengkonsumsi serta pecandu
Pemberdayaan Masyarakat dan bapak
narkotika yang tidak menjadi pengedar,
Hery Santoso S.Psi selaku Seksi Peran
produsen, atau distributor. Peranan BNN
Serta Masyarakat
Provinsi
serta kepada pihak
menjadi
korban
Sumatera
Barat
dari
dalam
Instansi Napza HB. Sa’anin Padang yaitu
meberikan
Ibu Ratna Devi selaku Kabid Instansi
terhadap pecandu narkotika terlihat dari
Napza
Padang.
setiap tahunnya BNN Provinsi Sumatera
secara semi
Barat telah mengirim pecandu atau
terstruktur dengan mempersiapkan draft
residen ke Balai Besar Rehabilitasi Lido
pertanyaan
kemudian
Sukabumi Jawa Barat, dimana BNN
dikembangkan. Selain wawancara, teknik
Provinsi Sumatera Barat mendapat jatah
pengumpulan data selanjutnya adalah
20 orang pecandu atau residen setiap
Studi Dokumen. Studi dokumen adalah
tahunnya untuk direhabilitasi. Pecandu
diambil
serta
narkotika atau residen tersebut akan yang
menelaah berbagai literatur seperti buku
direkomendasi untuk direhabilitasi dan
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang
dikirim langsung oleh BNN Provinsi
relevan dan berkaitan langsung dengan
Sumatera
Rsj
Wawancara
dari
Hb
Sa’anin
dilakukan
pokok
cara
yang
membaca
rekomendasi
Barat
ke
rehabilitasi
Balai
Besar
Rehabilitasi Lido Sukabumi jawa barat
IPWL yang ada di Sumatera Barat terbagi
tidak dipungut biaya atau gratis.
di beberapa tempat yaitu:
Dalam melaksanakan perannya, BNN
1. Puskesmas Seberang Padang
Provinsi Sumatera Barat tidak bekerja
2. RSUP M. Djamil Padang
sendiri, BNN Provinsi Sumatera Barat
3. RSJ HB. Saa’anin Padang
akan bekerja sama dengan Institusi
4. Puskesmas Andalas Padang
Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada
5. Puskesmas Perkotaan Bukittinggi
di
6. Puskesmas
Sumatera
Barat.
Selain
pecandu
narkotika dapat melaporkan diri ke BNN Provinsi
Sumatera
Barat,
pecandu
narkotika juga bisa melaporkan diri ke IPWL
yang
telah
ditunjuk
Pemerintah
Sumatera
Barat.
terbentuk
berdasarkan
oleh IPWL
Peraturan
Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib
Lapor
Pecandu
Narkotika. Wajib lapor diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan
Biaro
Kabupaten
Agam 7. Rsud Ahmad Mochtar Bukittinggi 8. Puskesmas
Guguk
Panjang
Bukittinggi 9. RS Bhayangkara Polda Sumbar Tercatat pada tahun 2013 jumlah pecandu narkotika yang melaporkan diri ke 9 IPWL yang ada di Sumatera Barat adalah 225 orang pecandu narkotika.
oleh pecandu narkotika yang sudah cukup
Semua pecandu narkotika yang
umur atau keluarganya dan/atau orang tua
melaporkan diri ke IPWL yang ada di
atau wali dari pecandu narkotika yang
Sumatera
belum cukup umur kepada Institusi
direkomendasikan untuk di rehailitasi di
Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk
Instansi Napza RSJ HB, Sa’anin Padang.
mendapatkan
dan/atau
Jadi perlu dipertegas bahwa pecandu
perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
narkotika yang berasal dari BNN Provinsi
Tercatat pada tahun 2013 jumlah pecandu
Sumatera Barat akan direhabilitasi di
narkotika yang melaporkan diri ke 9
Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi
IPWL yang ada di Sumatera Barat adalah
Jawa Barat. Sedangkan pecandu narkotika
225 orang pecandu narkotika. Sembilan
yang berasal dari IPWL yang ada di
pengobatan
Barat
nantinya
akan
Sumatera Barat akan direhabilitasi di
5. Tidak memiliki cacat fisik atau
Instansi Napza RSJ HB. Sa’anin Padang.
penyakit
Pecandu narkotika yang berasal dari BNN
mengganggu jalannya rehabilitasi
maupun pecandu narkotika yang berasal
berat
6. Residen
yang
kiriman
dapat
instansi
dari IPWL tidak dipungut biaya atau
pemerintah/swasta
gratis.
membawa surat pengantar resmi
Semua
biaya
nantinya
akan
ditanggung oleh Pemerintah, baik itu
7. Residen
pusat maupun itu daerah yang telah
anggota(
dianggarkan dalam APBN atau APBD.
wajib
Pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi atau balai besar rehabilitasi haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi oleh pecandu narkotika adalah:
kasus tertentu diputuskan oleh tim 2. Korban terbukti tes urin positif atau memiliki riwayat penggunaan satu tahun terakhir orang
tua/wali
yang
menyertakan
surat
pengantar dari kesatuan. 8. Calon residen bantaran wajib diantar oleh penyidik dengan surat pengantar resmi 9. Residen yang berasal dari putusan pengadilan wajib diantar oleh petugas
kejaksaan surat
dengan putusan
pengadilan 10. Calon residen wajib mengikuti rehabilitasi
sampai
komplit
program.
dibuktikan medis
rekomnendasi RSJ
menghadiri
pertemuan
yang
dijadwalkan a.l Family Dialog
4. Bukan penderita gangguan jiwa
pemeriksaan
dari
11. Orang tua /wali wajib wajib
bertanggung jawab
berat,
berasal
kepolisian/angkatan)
mengantarkan 1. Berusia 17 – 45 tahun keatas,
3. Ada
yang
wajib
(FD) dan konseling keluarga, FSG
hasil
dan kunjungan keluarga sesuai
atau
jadwal
yang
ditentukan
oleh
petugas 12. Mememenuhi syarat administrasi :
a. Fotokopi
KTP
dan
kartu
Selama pecandu berada Di Instansi Napza
keluarga ( calon residen dan
RSJ HB. Sa’anin Padang, mereka akan
wali/orang tua) @ 2 lembar
mendapatkan fasilitas yaitu:
b. Materai Rp. 6000 2 lembar c. Pas foto calon residen 4 x 6 4 lembar d. Surat
pengantar
dari
BNNP/BNNK. Para
pecandu
1. Tempat tidur 2. Lemari 3. Fasilitas olah raga seperti Tenis, Fitness, dan Basket 4. Home Teater
narkotika
yang
direhabilitasi di Instansi Napza RSJ HB. Sa’anin Padang pada pertengahan Januari 2014 berjumlah 8 orang. Instansi Napza RSJ HB. Sa’anin mepunyai daya tampung 10 orang pecandu dan 5 orang pecandu untuk detoksifikasi. Selama tahun 2013 Intansi Napza RSJ HB. Sa’anin telah
BNN Provinsi Sumatera Barat tidak terlalu menemukan kendala atau hambatan, tetapi ada beberapa kendala yang diungkapkan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat yang perlu dicarikan jalan keluarnya.
Kendala-kendala
tersebut
adalah:
dimana
1. Kurangnya Pusat Rehabilitasi atau
diantaranya 118 pecandu yang rawat jalan
Balai Besar Rehabilitasi untuk
dan 64 yang rawat inap serta selama
pecandu narkotika di Sumatera
tahun 2013 rumah sakit tersebut telah
Barat, dimana saat ini di Sumatera
memulangkan 56 orang pecandu yang
Barat
telah
ketergantungan
rehabilitasi yaitu di Instansi Napza
narkotika. Para pecandu di Intansi Napza
RSJ HB. Sa’anin Padang yang
RSJ HB. Sa’anin tidak di pungut biaya
hanya mampu menampung 10
apabila pecandu tersebut berasal di
orang pecandu narkotika.
merawat
IPWL,
182
sembuh
dari
hanya
ada
satu
pusat
mempunyai
2. Masih kurangnya instansi vertikal
dan berasal dari Putusan
(BNN Kota) yang ada di wilayah
pecandu
Jamkesmas
pecandu,
yang
Pengadilan serta apabila pecandu tersebut
Sumatera
Barat.
Ini
ditandai
berasal dari umun akan dikenakan biaya.
dengan adanya satu BNN kota di
Provinsi Sumatera Barat yaitu
mengadakan program pertemuan antara
BNN Kota Payakumbuh.
pecandu
3. Banyaknya Putusan Pengadilan
narkotika
residen/pecandu
dan
pengiriman
narkotika
ke
Pusat
yang menjatuhkan pidana penjara
Rehabilitas. Sebagaimana yang diatur
terhadap para pencandu narkotika,
dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang
jika dibandingkan dengan hakim
Narkotika
memutuskan untuk direhabilitasi
“Pecandu
bagi para pecandu narkotika di
penyalahgunaan
pusat rehabilitasi.
menjalani
4. Kurangnya
kesadaran
pecandu
narkotika
keluarganya
akan
rehabilitasi
berbunyi
Narkotika
dan
korban
Narkotika
wajib
rehabilitasi
medis
dan
atau
Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai
pecandu
penyidik
setiap
tahunnya
telah
merekomendasi para pecandu narkotika atau residen untuk dikirim ke Balai Besar
Semua kendala dan permasalahan yang dituangkan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat di atas, sesungguhnya dapat menghalangi proses rehabilitasi pecandu narkotika. Untuk mengatasi hal perlu
yang
rehabilitasi sosial”. Badan Narkotika
narkotika.
tersebut,
54
dari
pentingnya
bagi
Pasal
adanya
peran
serta
pemerintah, baik pusat maupun daerah
Rehabilitasi Lido Sukabumi. Dimana BNN Provinsi Sumatera Barat mengirim 20 orang pecandu narkotika atau residen setiap tahunnya yang diantar langsung oleh BNN Provinsi Sumatera Barat tanpa di pungut biaya. Selain pecandu narkotika dapat
dan peran serta instansi dan LSM terkait
melaporkan
serta peran serta masyarakat dan keluarga
Sumatera
pecandu narkotika.
melaporkan diri ke IPWL yang telah ditunjuk
4. Kesimpulan
Pemberdayaan
tugas
Barat,
oleh
terbentuk
BNN Provinsi Sumatera Barat mempunyai
diri
dalam
Bidang
Masyarakat
yaitu
ke
BNN
pecandu
Provinsi juga
pemerintah.
berdasarkan
bisa
IPWL Peraturan
Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib
Lapor
Pecandu
Narkotika. Wajib lapor diartikan sebagai
kegiatan melaporkan diri yang dilakukan
Provinsi Sumatera Barat yaitu
oleh pecandu narkotika yang sudah cukup
BNN Kota Payakumbuh.
umur atau keluarganya dan/atau orang tua
3. Banyaknya Putusan Pengadilan
atau wali dari pecandu narkotika yang
yang menjatuhkan pidana penjara
belum cukup umur kepada Institusi
terhadap para pencandu narkotika,
Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk
jika dibandingkan dengan hakim
mendapatkan
memutuskan untuk direhabilitasi
pengobatan
dan/atau
perawatan melalui Rehabilitasi Medis. Dalam
memeberikan
rekomendasi, BNN Provinsi Sumatera
bagi para pecandu narkotika di pusat rehabilitasi. 4. Kurangnya pecandu
Barat tidak terlalu menemukan kendala
Kendala-
kendala tersebut adalahh:
Balai Besar Rehabilitasi untuk pecandu narkotika di Sumatera Barat, dimana saat ini di Sumatera Barat
hanya
ada
satu
atau
pentingnya
bagi
pecandu
Berdasarkan pada kesimpulan di atas,
1. Kurangnya Pusat Rehabilitasi atau
dari
narkotika
Provinsi Sumatera Barat yang perlu keluarnya.
akan
rehabilitasi
kendala yang diungkapkan oleh BNN
jalan
narkotika
keluarganya
atau hambatan, tetapi ada beberapa
dicarikan
kesadaran
maka
memberikan Narkotika
dengan saran
Nasional
ini
Penulis
kepada (BNN)
Badan Provinsi
Sumatera Barat: 1. Agar BNN diharapakan lebih
pusat
banyak merekomendasi pecandu
rehabilitasi yaitu di Instansi Napza
narkotika untuk direhabilitsi di
RSJ HB. Sa’anin Padang yang
pusat rehabilitasi
hanya mampu menampung 10 orang pecandu narkotika.
2. BNN diharapkan lebih sering melakukan
sosialisasi
kepada
2. Masih kurangnya instansi vertikal
masyarakat mengenai pentingnya
(BNN Kota) yang ada di wilayah
rehabilitasi yang dilakukan oleh
Sumatera
ditandai
pecandu
dengan adanya satu BNN kota di
pecandu
Barat.
Ini
narkotika, narkotika
karena didominasi
oleh
kaum
pemuda
harapan
bangsa.
Lilik
Mulyadi,
2007,Kapita
Selekta
Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta. Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene. B,
DAFTAR PUSTAKA Barda Nawawi Arief, 2008,
Bunga
Rampai Kebijakan HukumPidana, Kencana Prenada, Jakarta. Arif
Gosita,
1993,Masalah
Korban
Jakarta. Penyalahgunaan Dalam
Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional,
PT.
Raja
Grafindo
Persada, Jakarta.
2006,
Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Tanggerang.
Norma
Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track
Sistem
dan
Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sylviana, 2001, Bunga Rampai Narkoba
Mansur, Dikdik M. Arif, dan Elistaris Gultom,
Bagi Korban Narkoba, Visimedia,
Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam
2008,
Narkoba
kelima, Jilid 2), Erlangga, Jakarta. Prastowo, E.M. Giri, 2006, Rehabilitasi
Kejahatan, Akademika Pressindo,
Mardani,
2003,Psikologi abnormal (edisi
dan
Realita,
Bandung. Makarao, Taufik, Suhasril dan Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta. Marpaung, Leden, 2005, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta. Zainudin Ali, 2006, Metode Penelitian Hukum, SinarGrafika, Jakarta.
