PENGATURAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Narkotika Tindak pidana di bidang Narkotika diatur dalam Bab XV dimulai pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua ketentuan pidana jumlahnya 37 pasal yang bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : 1. Kejahatan mengenai penguasaan narkotika Tindak pidana yang menyangkut penguasaan yaitu termasuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika. Penguasaan narkotika dibedakan atas golongannya, karena setiap golongan narkotika mempunyai fungsi dan akibat yang berbeda-beda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 dan narkotika golongan I dan bukan tanaman diatur dalam pasal 112. Sedangkan penguasaan narkotika golongan II diatur dalam pasal 117 dan penguasaan narkotika golongan III diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Kejahatan mengenai produksi narkotika

31

Universitas Sumatera Utara

Tindak pidana yang menyangkut produksi yaitu termasuk memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan

narkotika. Tindak pidana produksi

narkotika ini juga dibedakan atas golongannya. Kejahatan yang menyangkut produksi golongan I diatur dalam pasal 113, kejahatan menyangkut produksi narkotika golongan II diatur dalam pasal 118, dan kejahatan menyangkut produksi narkotika golongan III diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. Kejahatan mengenai jual beli narkotika Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkotika, yaitu termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Tindak pidana ini juga dibedakan atas golongannya. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika golongan I diatur dalam pasal 114, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika golongan II diatur dalam pasal 119, dan kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika golongan III diatur dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Kejahatan mengenai pengangkutan atau transito narkotika Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika yaitu termasuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika. Tindak pidana ini juga dibedakan atas golongannya. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika I diatur dalam pasal 115, kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika golongan II diatur dalam pasal

32


120, dan kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika golongan III diatur dalam pasal 125. 5. Kejahatan mengenai penyalahgunaan narkotika Tindak

pidana

yang

menyangkut

penyalahgunaan

narkotika

yaitu

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Tindak pidana ini juga dibedakan atas golongannya. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain diatur dalam pasal 116, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika golongan II terhadap orang lain diatur dalam pasal 121, dan kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika golongan III terhadap orang lain diatur dalam pasal 126. Kejahatan mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 6. Kejahatan mengenai tidak melaporkan pecandu narkotika Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika diatur dalam pasal 128 dan pasal 131 yang mengatur tentang tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan adanya : a. Penguasaan narkotika termasuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

33


b. Memproduksi, termasuk kegiatan mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. c. Jual beli termasuk didalamnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, goglongan II, dan golongan III. d. Pengangkutan, termasuk kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. e. Penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk digunakan orang lain.Penyalahgunaan narkotika golongan I, II, dan III bagi diri sendiri. f. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Sedangkan tindak pidana menyangkut pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan keluarga dari pecandu narkotika tersebutpun dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 7. Kejahatan mengenai prekursor narkotika

34


Tindak pidana yang menyangkut prekursor narkotika termasuk di dalamnya memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 8. Kejahatan mengenai narkotika yang dilakukan oleh korporasi Segala yang menyangkut tindak pidana narkotika yaitu : a. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan IIIyang dilakukan oleh korporasi. b. secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan IIIyang dilakukan oleh korporasi. c. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan IIIyang dilakukan oleh korporasi . d. secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I,golongan II, dan golongan IIIyang dilakukan oleh korporasi .

35


e. secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I,golongan II, dan golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dangolongan III untuk digunakan orang lain yang dilakukan oleh korporasi. f. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi

perantara

dalam

jual

beli,

menukar,

menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika yang dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut diatas diatur dalam pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Kejahatan mengenai narkotika secara pemufakatan jahat Tindak pidana yang menyangkut percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal : a. memiliki,

menyimpan,

menguasai,

atau

menyediakan

narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

36


c.

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara

dalam

jual

beli,

menukar,

atau

menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. d.

membawa,

mengirim,

mengangkut,

atau

mentransito

narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. e.

menggunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk digunakan orang lain.

f. memiliki,

menyimpan,

memproduksi,

mengimpor,

menguasai,

menyediakan,

mengekspor,

menyalurkan,

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa,

mengirim,

mengangkut,

dan

mentransito

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat ini diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 10. Kejahatan mengenai pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur yakni termasuk menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan

37


kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup cumur untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu: a.

memiliki,

menyimpan,

menguasai,

atau

menyediakan

narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. e. menggunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk digunakan orang lain. f. memiliki, memproduksi,

menyimpan, mengimpor,

menguasai,

menyediakan,

mengekspor,

menyalurkan,

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

38


membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dan menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup cumur untuk menggunakan Narkotika. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 133 dan 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 11. Kejahatan mengenai label dan publikasi narkotika Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi narkotika yaitu pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 yang berbunyi : “(1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label padakemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupunbahan baku Narkotika. (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasitulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakanpada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan,ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah,dan/atau kemasannya. (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label padakemasan Narkotika harus lengkap dan tidakmenyesatkan.”

39


Tindak pidana ini kemudian diatur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 12. Kejahatan mengenai penyamaran hasil dari tindak pidana narkotika Tindak pidana yang menyangkut penyamaran hasil dari tindak pidana narkotika yaitu termasuk didalamnya menempatkan, membayarkan atau membelanjakan,

menitipkan,

menukarkan,

menyembunyikan

atau

menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan,menitipkan, menukarkan,

menyembunyikan

ataumenyamarkan,

menginvestasikan,

menyimpan,menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang,harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk bendabergerak maupun tidak bergerak, berwujud

atau

tidakberwujud

yang

berasal

dari

tindak

pidana

Narkotikadan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 13. Kejahatan mengenai jalannya peradilan narkotika

40


Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan narkotika diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulitpenyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindakpidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotikadi muka sidang pengadilan. 14. Kejahatan mengenai penyitaan dan pemusnahan narkotika Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika yaitu pegawai negri sipil yang secara melawan hukumtidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 yang berbunyi : “(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukanpenyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotikawajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkanbarang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepadapenyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tigakali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dantembusan berita acaranya disampaikan kepada kepalakejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negerisetempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan. (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari jika

41


berkaitan dengan daerah yang sulitterjangkau karena faktor geografis atau transportasi.” Pasal 89 yang berbunyi : “(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 danPasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan danpengamanan barang sitaan yang berada di bawahpenguasaannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapenyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotikadan Prekursor Narkotika yang disita

sebagaimanadimaksud

pada

ayat

(1)

diatur

dengan

PeraturanPemerintah.” Pasal 87 berbunyi : “(1)

Penyidik

penyidikBNN

Kepolisian yang

Negara

melakukan

Republik penyitaan

Indonesia

atau

Narkotika

dan

PrekursorNarkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika,atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajibmelakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaanpada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnyamemuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dantahun dilakukan penyitaan;

42


c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotikadan Prekursor Narkotika; dantanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukanpenyitaan. (2)

Penyidik

sebagaimana

wajibmemberitahukan

dimaksud

pada

yang

dilakukannya

penyitaan

ayat

(1)

kepada

kepalakejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tigakali

dua

puluh

dantembusannya

empat)

disampaikan

jam

sejak

kepada

dilakukan ketua

penyitaan pengadilan

negerisetempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas

Obat

danMakanan. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. 15. Kejahatan mengenai keterangan palsu Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu dijelaskan dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. Dan pada pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.

43


16. Kejahatan mengenai penyimpanan fungsi lembaga Tindak pidana yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga yaitu diatur dalam pasal 147Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bagi : a.

pimpinan

rumah

sakit,

balaipengobatan,

sarana

milikpemerintah,

dan

NarkotikaGolongan

II

pusat

penyimpanan apotek

dan

kesehatan

III

sediaan

yang

bukan

masyarakat,

untuk

farmasi

mengedarkan kepentingan

pelayanankesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam,membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotikabukan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksiNarkotika Golongan

I

bukan

untuk

kepentinganpengembangan

ilmu

pengetahuan; atau d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkanNarkotika Golongan I yang bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan.

44


B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika yang terdapat pada UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dari BAB XV mengenai ketentuan pidana yang dapat dikelompokkan dari bentuk perbuatan tindak pidana narkotika yaitu : 1. Kejahatan mengenai penguasaan narkotika Sanksi pidana dari tindak pidana menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman diatur dalam pasal 111 dan 112 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Dalam ayat (2), sanksi dari menguasai tindak narkotika golongan I berbentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohondan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap penguasaan narkotika golongan II seperti terdapat dalam pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni

45


dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Apabila menguasai narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap penguasaan narkotika golongan III seperti terdapat dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Dan apabila menguasai narkotika golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). 2. Kejahatan mengenai produksi narkotika Sanksi pidana terhadap kegiatan produksi, ekspor impor atau penyaluran narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliarrupiah) dan palingbanyak Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliarrupiah). Apabila dalam kegiatan produksi,ekspor impor atau penyaluran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

46


kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap kegiatan produksi, ekspor, impor atau penyaluran narkotika golongan II dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahundan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,(delapan miliar rupiah). Apabila narkotika golongan II yang diproduksi, ekspor, impor atau disalurkan beratnya melebihi 5 (lima gram) maka dapat dipidanadengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap kegiatan produksi, ekspor, impor atau penyaluran narkotika golongan III dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp600.000.000,-

(enam

ratus

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelakudipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). 3. Kejahatan mengenai jual beli narkotika

47


Sanksi pidana terhadap kegiatan jual beli narkotika golongan I yaitu termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Apabila dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap kegiatan jual beli narkotika golongan II dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat narkotika golongan IIberatnya lebih dari 5 (lima) gram, dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

48


Sanksi pidana terhadap kegiatan jual beli narkotika golongan II dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) ahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Apabila dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat narkotika golongan IIIberatnya lebih dari 5 (lima) gram, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). 4. Kejahatan mengenai pengangkutan atau transito narkotika Sanksi pidana terhadap kegiatan pengangkutan termasuk membawa, mengirim, atau transito narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit

Rp800.000.000,-

(delapan

ratus

juta

rupiah)

danpaling

banyak

Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).Dan apabila kegiatan pengangkutan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap kegiatan pengangkutan Narkotika Golongan II,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 10

49


(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikitRp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Apabila kegiatan pengangkutan narkotika golongan II beratnya melebihi 5(lima) gram, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap kegiatan pengangkutan Narkotika Golongan III,dipidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikitRp400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3 .000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Apabila kegiatan pengangkutan narkotika golongan II beratnya melebihi 5(lima) gram, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). 5. Kejahatan mengenai penyalahgunaan narkotika Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I terhadap orang lain ataumemberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Apabila menggunakan atau memberikan narkotika golongan I terhadap orang lain sehingga mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, dapat dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun

50


dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan II terhadap orang lain ataumemberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang laindipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila menggunakan atau memberikan narkotika golongan I terhadap orang lain sehingga mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, dapat dipidana dengan pidana mati,pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan III terhadap orang lain ataumemberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang laindipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Apabila menggunakan atau memberikan narkotika golongan I terhadap orang lain sehingga mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

51


Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun. Sanksi pidana erhadap penyalahgunaan narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 6. Kejahatan mengenai tidak melaporkan pecandu narkotika Sanksi pidana terhadap tindak pidana tidak melaporkan pecandu narkotika yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan sebagai pengganti sanksi pidana terhadap korban pecandu narkotika, baik dibawah umur maupun telah cukup umur adalah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito, penyalahgunaan terhadap orang lain, penyalahgunaan terhadap diri sendiri, tidak melaporkan orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, seluruh kejahatan mengenai prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dipidana

52


dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh jutarupiah). Sanksi terhadap pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua juta rupiah). 7. Kejahatan mengenai prekursor narkotika Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang menyangkut prekursor narkotika yaitu termasuk didalamnya memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 8. Kejahatan mengenai narkotika yang dilakukan oleh korporasi Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito, penyalahgunaan terhadap orang lain, dan segala kegiatan kejahatan yang menyangkut prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

53


selain dapat pidanapenjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapatdijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda denganpemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam sanksi-sanksi pidana yang telah disebutkan tersebut. Selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan ataupencabutan status badan hukum. 9. Kejahatan mengenai narkotika secara pemufakatan jahat Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika secara pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito, penyalahgunaan terhadap orang lain, dan segala kegiatan kejahatan yang menyangkut prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan yang telah diuraikan diatas. Namum apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisai maka dipidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). Pemberatan pidana ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 10. Kejahatan mengenai pemanfaatan anak dibawah umur Sanksi

pidana

menjanjikansesuatu,

terhadap

kejahatan

memberikan

menyuruh,

kesempatan,

memberi

atau

menganjurkan,

memberikankemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengankekerasan,

54


melakukan tipu muslihat, atau membujuk anakyang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, narkotika golongan I, golongan II dan golongan III serta penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, golongan III terhadap orang lain, dan segala kegiatan kejahatan yang menyangkut prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika dipidana dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp2.000.000.000,(dua miliar rupiah)dan paling banyak Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliarrupiah). Sanksi

pidana

menjanjikansesuatu,

terhadap

kejahatan

memberikan

menyuruh,

kesempatan,

memberi

atau

menganjurkan,

memberikankemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengankekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anakyang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah). 11. Kejahatan mengenai label dan publikasi narkotika

55


Sanksi pidana yang menyangkut label dan publikasi apabila pengurus industri farmasi tidak melaksakan kewajibannya maka dapat dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp40.000.000,- (empat puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus jutarupiah). 12. Kejahatan mengenai penyamaran hasil dari tindak pidana narkotika Menurut pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperolehdari tindak pidana Narkotika danlatau tindak pidana PrekursorNarkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupuntidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barangatau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampasuntuk negara.” Sanksi pidana yang menyangkut penyamaran hasil dari tindak pidana narkotika

yaitu

menempatkan,

membayarkan

atau

membelanjakan,

menitipkan,menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baikdalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujudatau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidanaNarkotika danlatau tindak pidana Prekursor Narkotika,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

56


(lima) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah). Dan

kegiatan

menerima

penempatan,

pembayaran

atau

pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaraninvestasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atauuang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakmaupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yangdiketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan atautindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 13. Kejahatan mengenai jalannya peradilan narkotika Sanksi pidana terhadap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikanserta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidangpengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahundan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus jutarupiah). 14. Kejahatan mengenai penyitaan dan pemusnahan narkotika Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyitaan dan pemusnahan narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling

57


lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Kepala kejaksaan negeri setempat apabila tidak melaksanakan tugas sebagai berikut : setelah menerimapemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika danPrekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh)hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 15. Kejahatan mengenai keterangan palsu Sanksi pidana terhadap petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau

secaramelawan

hukum

tidak

melaksanakan

kewajiban

melaporkan

hasilpengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidanadengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaanperkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di mukasidang pengadilan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

58


tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). 16. Kejahatan mengenai penyimpanan fungsi lembaga Sanksi pidana terhadap kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga yaitu : a.

pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milikpemerintah, dan apotek yang mengedarkan NarkotikaGolongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan;

b.

pimpinan

lembaga

membeli,menyimpan,

ilmu atau

pengetahuan

menguasai

yang

tanaman

menanam,

Narkotika

bukan

untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c.

pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan; atau

d.

pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkanNarkotika Golongan I yang bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan NarkotikaGolongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

59


Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

C. Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Subjek hukum pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : 1. Setiap orang Tindak pidana yang menjerat subjek hukum setiap orang terdapat pada pasal 111-127, 129,131-133 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika Tindak pidana yang menjerat subjek hukum orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yaitu diatur pada pasal 128Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. Korporasi Tindak pidana yang menjerat subjek hukumKorporasiyaitu diatur pada pasal 130 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Pecandu Narkotika Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPecandu Narkotika yaitu diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. 5. Keluarga dari pecandu Narotika

60


Tindak pidana yang menjerat subjek hukumkeluarga dari pecandu Narkotika yaitu diatur dalam pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. 6. Pengurus Industri Farmasi Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPengurus Industri Farmasi yaitu terdapat pada pasal 135 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. 7. Nahkoda atau Kapten penerbang Tindak pidana yang menjerat subjek hukumNahkoda atau Kapten penerbang yaitu terdapat pada pasal 139 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkutan narkotika yaitu tindak pidana dilakukan oleh nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut : “(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan padakesempatan pertama dalam kemasan khusus atau ditempat yang aman di dalam kapal dengan disegel olehnakhoda dengan disaksikan oleh pengirim. (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotikayang diangkut. (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajibmelaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnyakepada kepala kantor pabean setempat.

61


(4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalamkesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikanoleh pejabat bea dan cukai. (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpadokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau SuratPersetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat beritaacara, melakukan tindakan pengamanan, dan padapersinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan danmenyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yangberwenang.” Dan Pasal 28 yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pulabagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.” Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh nahkoda atau kapten penerbang ini diatur dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 8. Penyidik pegawai negeri sipil Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPenyidik pegawai negeri sipil yaitu diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dipidana karena tidak melaksanakan ketentuan sepertiyang diatur pada pasal 88 dan 89.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 9. Penyidik Kepolisoan Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN

62


Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPenyidik Kepolisoan Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yaitu diatur dalam pasal 140 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 10. Kepala Kejaksaan Negeri Tindak pidana yang menjerat subjek hukumKepala Kejaksaan Negeri yaitu diatur dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 11. Petugas Laboratorium Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPetugas Laboratoriumyaitu diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 12. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milikpemerintah, dan apotek Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milikpemerintah, dan apotek yaitu diatur dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 13. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPimpinan lembaga ilmu pengetahuan yaitu diatur dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 14. Pimpinan Industri Farmasi tertentu

63


Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPimpinan lembaga ilmu pengetahuan yaitu diatur dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 15. Pimpinan pedagang besar farmasi Tindak pidana yang menjerat subjek hukumPimpinan lembaga ilmu pengetahuan yaitu diatur dalam pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbedaan dari undang-undang yang sebelumya yaitu Undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu8 : 1. Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuaan. Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempattempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narktotika secara ilegal. 2. Pengobatan dan Rehabiltasi 8

http://totokyuliyanto.wordpress.com:

64


Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah .Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social menjadi kewajiban bagi para pecandu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Rehabiltasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri. 3. Kewenangan BNN dan Penyelidikan UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prusukor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

65


penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimilki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan. Pemberiaan kewenagan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisiaan dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisiaan akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian. 4.

Putusan Rehabiltasi bagi para pecandu Narkotika

Walaupun prinsip dalam UU No. 35/2009 adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, tetapi dalam UU ini masih menggunakan kata “dapat” untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabiltasi. 5. Peran Serta Masyarakat Selain memberikan kewengan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, UU No. 35/2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam

66


upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam UU ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. 6. Ketentuan Pidana UU No. 35/2009 memiliki kencederuangan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam UU tersebut. UU No. 35/2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu keweangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepda masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

67


Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam UU No. 35/2009 sebagai berikut: a. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika Penggunaan kata ”Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal UU No. 35/2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan. b. Penggunaan sistem pidana minimal. Penggunaan sistem pidana minimal dalam UU No. 35/2009 memperkuat asumsi bahwa UU tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung. c. Kriminalisasi bagi orangtua dan masyarakat UU No. 35 Tahun 2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur ’kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

68


UU No. 35/2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. UU ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkotika. Pada ketentuaan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini menunjukan ketidak singkronan antara delik formal dengan delik materiil. d. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai UU No. 35/2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebjut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan.

69


PENGATURAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Recommend Documents