IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) SINGKAWANG

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) SINGKAWANG Oleh: RIFQY FADZRIN NIM. E01108097 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. email: [email protected]

ABSTRAK Masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Singkawang saat ini masih terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya. Melihat meningkatnya kasus narkoba di kota Singkawang tentunya masalah ini menjadi ancaman bagi masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015. Adapun tujuan dari program P4GN adalah untuk mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015”. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang merupakan implementor dari program P4GN untuk wilayah kota Singkawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi program P4GN di BNN Kota Singkawang. Penelitian ini mengkaji tiga hal yang diambil dari enam variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn, ke tiga hal tersebut terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, dan (3) komunikasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil yang didapat dari penelitian ini, bahwa proses Implementasi Program P4GN belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, komunikasi BNN Kota Singkawang dalam bentuk sosialisasi dengan masyarakat kota Singkawang masih belum merata keseluruh kelompok masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi Program P4GN. Kemudian sumber daya manusia dalam hal personil pegawai BNN Kota Singkawang masih belum mencukupi sehingga kondisi seperti ini akan mempengaruhi efektifitas implementasi Program P4GN. Selain itu sumber daya mengenai fasilitas pendukung implementasi Program P4GN juga masih belum memadai. Sumberdaya anggaran juga masih sangat kurang sehingga menjadi kendala terhadap BNN Kota Singkawang untuk memasang iklan di koran, tes urin, menambah jumlah pengiriman pecandu yang akan di rehabilitasi, dan membuat spanduk mengenai informasi bahaya narkoba. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu BNN Kota Singkawang perlu meningkatkan komunikasi sehingga sosialisasi program P4GN kepada masyarakat semakin meluas, sumber daya manusia perlu mendapat perhatian, dan sangat diharapkan agar BNN Kota Singkawang secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan langkahlangkah sebagaimana yang telah diatur dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kata-kata Kunci: Implementasi, P4GN, Sumber daya, Komunikasi

1 RIFQY FADZRIN, NIM E01108097 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


ABSTRACT The problem of drug abuse is happening in Singkawang is currently still going on the increase in every year. See the rising cases of drug abuse in Singkawang surely this problem became a threat to the public especially the young generation against drug abuse. To overcome these problems the Government issued Presidential Instruction No. 12 of 2011 on the implementation of the National Strategy and the prevention and eradication of Drug abuse and illicit traffic (P4GN) in 2011-2015. As for the goal of the program is P4GN to realize "Indonesia the country Drug-free by 2015". The National Narcotics Agency (BNN) Singkawang is the implementor of the program P4GN to Singkawang area. This research aims to know the factors that hampered in the process of implementation of the programme P4GN on BNN Singkawang. This study examines three things that were taken from six variable in the theory of Van Meter and Van Horn, to the three things associated with existing problems in field: (1) the standards and objectives of policy, (2) resources, and (3) communication between organizations. This research uses descriptive research methods with qualitative approaches. The technique of data collection is done with the interview, observation, and study the documents. The results obtained from this research, that the process of implementation of the Program has not been fully implemented with the P4GN good, BNN Singkawang communication in the form of socializing with the public are still not Singkawang evenly throughout all the community groups, there are many communities that haven't gotten socialization Program P4GN. Then human resources in terms of personnel officers of the BNN Singkawang is still not sufficient so that conditions such as these will affect the effectiveness of the implementation of the Program P4GN. In addition resources about facilities supporting Program implementation P4GN also is still not adequate. Budgetary resources are also still very less so that it becomes an obstacle against BNN Singkawang to put an ad in the paper, urine tests, increase the number of addicts who will be shipping in rehabilitation, and make banners about the dangers of drug information. As for the suggestions in this study i.e. BNN Singkawang need to improve communications so that socialization program P4GN to the community is increasingly widespread, human resources need to get attention, and it is expected that the BNN Singkawang continuously perform socialization and eradication of drug abuse with the steps as set in the programme for the eradication and prevention of the abuse of and Illicit Drugs (P4GN). Keywords: Implementation, P4GN, Resources, Communication



perkembangannya

PENDAHULUAN

narkoba

seringkali

disalah gunakan diperjual belikan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak

1. Latar Belakang Masalah Aktifitas masyarakat memang sulit untuk diperhatikan dan dipantau secara

bertanggung jawab kepada masyarakat umum.

Zat

adiktif

berbahaya

ini

menyeluruh, berbagai macam kalangan

kebanyakan diperjual belikan secara ilegal

mulai dari remaja hingga orang tua bahkan

dikalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat

anak-anak usia dini. Pengaruh budaya luar

umum

seringkali membawa dampak negatif di

sekalipun. Masalah ini merupakan masalah

lingkungan masyarakat seperti gaya hidup,

yang sangat serius untuk kita hadapi

perilaku, sopan santun, keimanan dan

bersama.

sebagainya, tetapi ada pula dampak positif.

termasuk salah satu tindak kejahatan dan

Dampak negatif tentunya menjadi masalah

wajib

yang harus diwaspadai oleh orang tua

generasi muda yang sehat baik secara fisik,

terhadap anaknya. Oleh sebab itu orang tua

mental maupun moral. Apa jadinya bangsa

harus selalu mengawasi pergaulan anak

ini

agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal

ditanggulangi secara tegas masa depan

negatif dalam pergaulan. Peran orang tua

bangsa dan negara akan terancam.

sangat berpengaruh dalam memberikan

bahkan

pejabat

pemerintah

Penyalahgunaan

diberantas

jika

demi

masalah

Indonesia

narkoba

menciptakan

narkoba

tidak

luput

tidak

dari

nasehat terhadap anaknya dan seorang

permasalahan tersebut, bahkan saat ini

anakpun akan lebih merespon nasehat

dijadikan

pasar

orang tuanya jika pendekatan antara orang

sehingga

seluruh

tua dan anak terjalin dengan baik.

menjadi semakin rawan dijadikan surga

Berangkat dari masalah pergaulan di

narkoba

yang

wilayah

besar

Indonesia

bagi para sindikat narkoba. Indonesia juga

masyarakat tentunya tidak terlepas dari

menjadi

tantangan-tantangan yang dihadapi bahkan

pengedar, sebab harga jual narkoba di

menjadi masalah yang sangat serius bagi

Indonesia

setiap individu, masalah serius tersebut

mengungkapkan bahwa setiap tahun, kasus

adalah “NARKOBA”. Bahaya narkoba

penyalahgunaan narkotika terus mengalami

bagi

sangatlah

peningkatan. Sudah banyak kasus yang

menimbulkan

menunjukkan betapa akibat dari masalah

kesehatan

berdampak

buruk

manusia serta

banyak keluhan sampai merenggut nyawa para

penggunanya.

Seiring

sasaran

empuk

cukup

bagi

tinggi.

para

Fakta

tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Kemudian

penyebab

lainnya

seperti 1

RIFQY FADZRIN, NIM E01108097 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


perceraian atau kesulitan lain bahkan

menunjukkan bahwa pada tahun 2008

kematian

tercatat

yang

disebabkan

oleh

19

kasus

kemudian

terjadi

ketergantungan terhadap narkotika dan

kenaikan pada tahun 2009 sebanyak 39

obat-obat terlarang.

kasus dan naik lagi tahun 2010 sebanyak

Menurut

hasil

Badan

46 kasus. Namun pada tahun 2011

Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama

menurun menjadi 32 kasus, kemudian pada

dengan

Kesehatan

tahun 2012 juga menurun menjadi 22

Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada

kasus, 2013 tercatat 20 kasus, dan tahun

tahun 2009 angka penyalahgunaan narkoba

2014 meningkat kembali menjadi 27 kasus.

secara nasional adalah 1,99 % yaitu sekitar

Dengan jumlah kasus tersebut dirasakan

3,6 juta orang dari jumlah penduduk

masih berada pada titik rawan, dan masih

Indonesia dan pada tahun 2015 akan

banyak penyalahgunaan dan peredaran

mengalami

gelap narkoba di kota Singkawang. Oleh

Pusat

penelitian

Penelitian

kenaikan

sebesar

2,8

%

menjadi 5,1 juta orang.

sebab

itu

kita

sebagai

masyarakat

Dari kasus penyalahgunaan narkoba di

diharapkan selalu waspada dan selalu

wilayah Kalimantan Barat menunjukkan

memantau kondisi lingkungan sekitar kita

bahwa pada 2008 tercatat 233 kasus

serta lebih peduli jika melihat pemakai

narkoba di Kalbar. Angka ini mengalami

atau pengedar narkoba.

penurunan di tahun 2009 menjadi 230

Melihat

perkembangan

penyalah-

kasus dan 2010 menjadi 200 kasus. Namun

gunaan narkoba yang kian hari semakin

pada 2011, meningkat menjadi 273 kasus.

meningkat,

Dan

mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12

memiliki

meningkat,

potensi

mengingat

untuk pada

terus

triwulan

tahun

maka

2011

tentang

pertama 2012 ini saja sudah terdapat 85

Kebijakan

kasus.

Pencegahan

dan

Penyalahgunaan

dan

Masuk ke daerah Kota Singkawang

Pemerintah

dan

Pelaksanaan

Strategi

Nasional

Pemberantasan Peredaran

Gelap

yang dikenal sebagai kota pariwisata di

Narkoba (P4GN) Tahun 2011 – 2015.

Kalimantan Barat menjadikan kota ini

Program

banyak dikunjungi turis domestik maupun

mewujudkan upaya “Indonesia Negeri

mancanegara. Hal tersebut berdampak

Bebas Narkoba” yang akan ditargetkan

terbukanya jalur peredaran gelap dan

tahun 2015 mendatang.

jaringan transaksi narkoba. Jumlah data kasus

narkoba

Narkoba

Polres

dari

Satuan

Kota

Reserse

Singkawang

P4GN

Penelitian

ini

bertujuan

memfokuskan

untuk

pada

Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan

dan 2



Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di

memandang masalah sebagai kegiatan dari

Badan

Kota

keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan

Singkawang. Adapun rumusan masalah

atau diukur secara terpisah dari faktor

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan

“Bagaimana

publik

Narkotika

Nasional

Implementasi

Pencegahan

dan

Penyalahgunaan

dan

Program


sebagai

instrumen

pencapaian

tujuan pemerintah.

Gelap

Kebijakan merupakan suatu rangkaian

Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika

alternatif yang siap dipilih berdasarkan

Nasional Kota Singkawang?”

prinsip-prinsip tertentu. Secara konseptual, kebijakan

publik

dilihat

dari

Kamus

Administrasi Publik Chandler dan Plano (dalam

KAJIAN PUSTAKA

Pasolong,

mengatakan adalah

1. Kebijakan Publik

bahwa

2008:38-39), kebijakan

pemanfaatan

yang

publik strategis

Masalah yang harus diatasi oleh

terhadap sumber-sumber daya yang ada

pemerintah adalah masalah publik yaitu

untuk memecahkan masalah publik atau

masalah-masalah

pemerintah. Lebih lanjut Chandler dan

dampak

yang

yang

luas

mempunyai

dan

mencakup

Plano

beranggapan

bahwa

kebijakan

konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang

publik merupakan suatu bentuk investasi

yang

yang

secara

tidak

langsung

terlibat

kontinu

oleh

pemerintah

orang-orang

(Winarno, 2007:71). Masalah publik juga

kepentingan

diartikan sebagai nilai, kebutuhan atau

berdaya dalam masyarakat agar mereka

peluang yang tak terwujudkan. Meskipun

dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam

masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi

pemerintahan.

hanya mungkin dicapai lewat tindakan

Dunn

(dalam

yang

demi

Pasolong,

2008:39)

publik yaitu melalui kebijakan publik

mengatakan

(Dunn

2008:58).

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan

Karakteristik masalah publik yang harus

yang saling berhubungan yang dibuat oleh

diatasi

interdependensi

lembaga atau pejabat pemerintah pada

(berketergantungan) juga bersifat dinamis,

bidang-bidang yang menyangkut tugas

sehingga

pemerintahan,

dalam

selain

Tachjan,

bersifat

pemecahan

masalahnya

memerlukan pendekatan holistik (holistic approach)

yaitu

pendekatan

yang

bahwa

tidak

kebijakan

seperti

publik

pertahanan

keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

masyarakat,

kriminalitas,

perkotaan dan lain-lain. 3 RIFQY FADZRIN, NIM E01108097 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


Thomas R. Dye (1981), mengatakan

Menurut Van Meter dan Van Horn

bahwa kebijakan publik adalah apapun

(dalam Nawawi, 2009:131) mendefinisikan

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan

implementasi kebijakan sebagai tindakan

atau tidak dilakukan. Dye bahwa bila

yang dilakukan baik oleh individu atau

pemerintah memilih untuk melakukan

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

sesuatu

pemerintah atau swasta yang diarahkan

maka

harus

ada

tujuannya

(objektifnya) dan kebijakan publik itu

untuk

meliputi semua tindakan pemerintah, jadi

digariskan dalam keputusan kebijakan.

bukan semata-mata pernyataan keinginan

Kemudian Van Meter dan Van Horn dalam

pemerintah atau pejabat pemerintah saja

Nawawi (2009) juga menjelaskan bahwa

(Pasolong, 2008:39).

ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja

Chaini Nasucha (dalam Pasolong, 2008:39), mengatakan bahwa kebijakan

tercapainya

tujuan

yang

telah

implementasi, yaitu: a. Standar dan sasaran kebijakan

publik adalah kewenangan pemerintah

Setiap

dalam pembuatan suatu kebijakan yang

mempunyai standar dan suatu kebijakan

digunakan ke dalam perangkat peraturan

jelas dan terukur. Dengan ketentuan

hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk

tersebut tujuannya dapat terwujudkan.

menyerap

dalam

Dalam standar dan sasaran kebijakan

masyarakat, yang akan dijadikan acuan

tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi

perumusan

multi

dinamika

sosial

kebijakan

agar

tercipta

hubungan sosial harmonis.

dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik oleh pemerintah

tindakan-tindakan

publik

interprestasi

dan

harus

mudah

menimbulkan kesalah pahaman dan

Definisi kebijakan publik diatas dapat

dibuat

kebijakan

yang berupa

pemerintah,

konflik

di

antara

para

agen

implementasi. b. Sumber daya

(2)

Dalam suatu implementasi kebijakan

kebijakan publik harus berorientasi kepada

perlu dukungan sumber daya baik

kepentingan publik, dan (3) kebijakan

sumber

publik adalah tindakan pemilihan alternatif

resources),

untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan

matrial (matrial resources), dan sumber

oleh pemerintah demi kepentingan publik.

daya metoda (method resources). Dari

daya

manusia

maupun

sumber

(human daya

ketiga sumber daya tersebut, yang 2. Implementasi Kebijakan Publik

paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai 4



subjek implementasi kebijakan juga

yang

termasuk objek kebijakan publik.

implementor

c. Komunikasi antar organisasi dan

terkait

dengan untuk

kemauan

melaksanakan

kebijakan piblik; (b) kondisi, yakni

penguatan aktivitas

pemahaman terhadap kebijakan yang

Dalam banyak program implementasi

telah ditetapkan; dan (c) intensitas

kebijakan, sebagai realitas dari program

disposisi implementor, yakni preferensi

kebijakan perlu hubungan yang baik

nilai yang dimiliki tersebut.

antar

instansi

yang

terkait,

yaitu

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan

dukungan komunikasi dan koordinasi.

ekonomi

Untuk itu diperlukan koordinasi dan

Variabel ini mencakup sumberdaya

kerjasama

ekonomi

antar

instansi

bagi

lingkungan

yang

dapat

keberhasilan suatu program tesebut.

mendukung keberhasilan implementasi

Komunikasi dan koordinasi merupakan

kebijakan,

sejauh

salah satu urat

kelompok

kepentingan

nadi

dari

sebuah

mana

kelompokmemberikan

organisasi agar program-programnya

dukungan bagi implementasi kebijakan;

dapat direalisasikan dengan tujuan serta

karakteristik

sasarannya.

mendukung atau menolak; bagaimana sifat

d. Karateristik agen pelaksana

opini

para

partisipan,

publik

yang

yakni

ada

di

Dalam suatu implementasi kebijakan

lingkungan dan apakah elite politik

agar mencapai keberhasilan maksimal

mendukung implementasi kebijakan.

harus diidentifikasikan dan diketahui

Dengan demikian dalam penelitian ini

karakteristik dan agen pelaksana yang

penulis memilih tiga variabel dari teori

mencakup struktur birokrasi, norma-

Van Meter dan Van

norma, dan pola-pola hubungan yang

diantaranya: standar dan sasaran kebijakan,

terjadi dalam birokrasi, semua itu akan

sumber

mempengaruhi

suatu

organisasi dan penguatan aktivitas. Ketiga

telah

variabel

program

implementasi

kebijakan

yang

ditentukan.

daya,

dan

tersebut

berdasarkan

Horn tersebut

komunikasi

digunakan

masalah

yang

antar

peneliti terjadi

dilapangan, mengenai standar dan sasaran kebijakan masih belum sepenuhnya bejalan

e. Disposisi implementor Dalam implementasi kebijakan sikap

dengan baik, masih banyak masyarakat

atau

kota

disposisi

implementor

ini

Singkawang

yang

belum

dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a)

mendapatkan sosialisasi program P4GN,

respon implementor terhadap kebijakan,

jumlah

pegawai/staf

BNN

Kota 5



Singkawang yang melakukan penyuluhan

bagaimana proses Implementasi Program

masih belum mencukupi, hal ini terkait

Pencegagahan

dan

dengan masalah kurangnya sumber daya,

Penyalahgunaan

dan

kemudian komunikasi yang dilakukan

Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika

BNN Kota Singkawang dalam bentuk

Nasional Kota Singkawang dari segi aspek

sosialisasi masih belum meluas baru

standar dan sasaran kebijakan, sumber

sebatas siswa dan belum sepenuhnya

daya, dan komunikasi antar organisasi dan

menyentuh kelompok masyarakat.

penguatan aktivitas. Tipe yang digunakan dalam teknik sampling


Gelap

ini adalah tipe purposive

yaitu

pengambilan

sampel

disesuaikan dengan tujuan penelitian, unit

KERANGKA PIKIR

sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berdasarkan tujuan penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah langkah-

BNN/BNNK

langkah Instruksi Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2011

yang

Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkba di BNN Kota Singkawang

kepada

di

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat BNN Kota Singkawang 2. Perwakilan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumber daya 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

pegawai

Singkawang

BNN

yang

Kota

melakukan

penegakkan

Implementasi

dari

program

pencegahan

dan

pemberantasan penyalahgunaan dan

Kota Singkawang bebas narkoba tahun 2015

peredaran gelap narkoba.

METODE PENELITIAN adalah

remaja/masyarakat

penelitian ini adalah:

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn:

ini

Kota

Singkawang dan subjek penelitian dari

1. Kepala

penelitian

BNN

Singkawang dalam pelaksanaan program P4GN

Jenis

dilakukan

jenis

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis berbagai fakta dan fenomena yang terjadi,

3. Remaja/Masyarakat kota Singkawang. Oleh karena

itu peneliti

sebagai

instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Validasi

terhadap

peneliti 6



sebagai

instrumen

validasi

Implementasi terdiri dari tujuan atau

terhadap pemahaman metode kualitatif,

sasaran kebijakan, aktifitas, atau kegiatan

penguasaan wawasan terhadap bidang

pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan.

yang diteliti, kesiapan peneliti untuk

Oleh karena itu implementasi merupakan

memasuki obyek penelitian, baik secara

suatu

akademik

pelaksana

maupun

meliputi

logistiknya.

Untuk

proses

yang

kebijakan

dinamis,

dimana

melakukan

suatu

mendapatkan data dan fakta penelitian,

aktifitas atau kegiatan, sehingga pada

maka peneliti menggunakan alat bantu

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil

berupa: pedoman

pedoman

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

wawancara dan alat dokumentasi. Teknik

kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu

pengumpulan data yang digunakan adalah:

implementasi dapat diukur atau dilihat dari

observasi, wawancara dan dokumentasi.

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir

Aktivitas dalam analisis data yaitu, data

(output), yaitu: tercapai atau tidaknya

reduction, display data, dan veryfication.

tujuan-tujuan yang ingin diraih.

observasi,

Selanjutnya uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah trianggulasi.

Pembuatan langkah-langkah

kebijakan

merupakan

pemerintah

untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, salah satu masalah tersebut yaitu

HASIL PENELITIAN

masalah

penyalahgunaan

dan

Terkait dengan proses pelaksanaan

peredaran gelap narkoba yang mengancam

yang dilakukan oleh Badan Narkotika

negara Indonesia. Sebagaimana yang telah

Nasional (BNN) Kota Singkawang, maka

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12

dari proses tersebut ditelaah dari faktor-

Tahun 2011 Badan Narkotika Nasional

faktor yang mempengaruhi implementasi

diberikan

kebijakan, yaitu Standar dan sasaran

mengimplementasikan

kebijakan, sumber daya, dan komunikasi

Pencegahan

dan

antar organisasi dan penguatan aktivitas

Penyalahgunaan

dan

sebagai berikut:

Narkoba (P4GN).

wewenang

untuk program


Gelap

Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Implementasi Program Pencegahan dan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Badan

Pemberantasan

Narkotika

1. Standar

dan

Sasaran

Penyalahgunaan

dan

Peredaran Gelap Narkoba di BNN Kota Singkawang

Nasional Kota

Singkawang

bahwa: “Tujuan program P4GN itu untuk menjadikan

Indonesia

negara

bebas

Narkoba tahun 2015 mendatang, kegiatan 7 RIFQY FADZRIN, NIM E01108097 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN


yang kita lakukan untuk pencegahan dengan

memberikan

bimbingan

dan

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota

pembinaan kepada pelajar tingkat SLTA

Singkawang

dengan membentuk kader anti narkoba,

penyalahgunaan

bahaya penyalahgunaan narkoba selalu

narkoba

menjadi ancaman untuk mereka, untuk saat

membahayakan bagi masyarakat terutama

ini

untuk

generasi muda dan dapat menyebabkan

melakukan pencegahan kepada pelajar,

negara kehilangan generasi penerus. Faktor

karena mencegah lebih baik dibanding

ketahanan negara menjadi salah satu faktor

mengobati”.

Kasi

penting dalam menjaga negara dari tindak

Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota

peredaran narkoba yang datang dari negara

Singkawang menjelaskan bahwa masalah

luar. Ketahanan negara yang lemah dan

peredaran narkoba di Kota Singkawang

terbatasnya pengawasan yang dilakukan

bukan hanya disebabkan oleh kinerja BNN

menyebabkan kemudahan bagi peredaran

Kota Singkawang tetapi ada faktor lainya

narkoba dari negara lain.

kami

menurutnya

lebih

memfokuskan

Lebih

bahwa:

lanjut

“Memang

untuk

diatas

dapat

dipahami

dan

peredaran

gelap

merupakan

perbuatan

yang

Berdasarkan

observasi

yang

masalah narkoba di negara kita ini yang

dilakukan, BNN Kota Singkawang sudah

diberikan

bertindak

tanggung

jawab

untuk

nyata

dalam

melaksanakan

menanganinya adalah BNN, narkoba ini

Program Pencegahan dan Pemberantasan

masalah terbesar loh bahkan sampai

Penyalahgunaan

tingkat nasional, bayangkan saja jika

Narkoba.

negara kita sampai lost generasi kehilangan

Singkawang yakni dengan memberikan

massa, untuk kita yang tua sih memang

sosialisasi bagi Pelajar SLTA, Mahasiswa

sekarang belum merasakannya tetapi untuk

dan Pekerja tentang bahaya penggunaan

dimasa kedepan nanti kita akan kehilangan

narkoba, kegiatan ini merupakan tindakan

generasi

misalnya

pencegahan. Mereka yang diikut sertakan

penyalahgunaan narkoba sudah sampai

dalam kegiatan ini adalah yang belum

masuk ke tingkat SMP, sangat bahaya

terkontaminasi

sekali bila masalah itu terjadi akan banyak

karenanya sosialisasi mengenai bahaya dan

yang putus sekolah gara-gara narkoba,

dampak buruk akibat memakai narkoba

masalah ini berkaitan dengan lemahnya

penting

ketahanan

masyarakat.

penerus

negara

mengakibatkan

jika

kita,

terjadinya

sehingga kecolongan

masuknya narkoba dari negara tetangga”.

dan

Peran

untuk

Peredaran

nyata

dengan

BNN

narkoba,

disebarluaskan

Gelap Kota

oleh

kepada

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelajar yang pernah mengikuti 8



kegiatan penyuluhan oleh BNN Kota

dan pemberantasan. Dan menurut hasil

Singkawang di sekolahnya, mengatakan

wawancara dengan Kasi Pemberdayaan

mendapatkan

Masyarakat Badan Narkotika Nasional

sosialisasi dari BNN disekolah, kebetulan

Kota Singkawang bahwa tujuan program

saya pernah mengikuti sosialisasi tersebut,

ini adalah untuk menjadikan Indonesia

ada sekitar 30 orang yang diikut sertakan

bebas narkoba tahun 2015 mendatang

untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dari

khususnya kota Singkawang.

BNN, itupun sudah dipilih oleh guru siapa-

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

siapa yang diikut sertakan, sepertinya

yang dapat mendukung BNN Kota

sosialisasi ini agenda tahunan BNN karena

Singkawang

dalam

selama saya sekolah disini sudah 2 kali

Program

Pencegahan

BNN melakukan sosialisasi di sekolah

Pemberantasan

kami”.

Peredaran Gelap Narkoba

bahwa:

“Kami

pernah

Implementasi dan

Penyalahgunaan

dan

Dari hasil wawancara dengan pelajar

Tersedianya sumber daya pada suatu

SLTA di atas menjelaskan bahwa sosialiasi

kebijakan merupakan faktor penting dalam

yang diberikan Badan Narkotika Nasioanal

mendukung

Kota Singkawang di Sekolah mereka sudah

kebijakan,

berlangsung sebanyak 2 kali dengan jangka

kekurang

waktu 1 tahun sekali. Sosialisasi tersebut

melaksanakan, maka implementasi itu

diikuti sebanyak 30 siswa dan sekaligus

tidak

menjadi kader anti narkoba disekolah

sehingga

mereka. Kader-kader anti narkoba tersebut

implementasi. Minimnya sumber daya

ditugaskan untuk menyebarluaskan kepada

hanya akan membuat kebijakan menjadi

teman, keluarga, dan masyarakat sekitar

kata-kata

mengenai

direalisasikan. Ada tiga faktor penting

bahaya

penyalahgunaan

narkoba. Tujuan

dalam program

Pemberantasan

Pencegahan

Penyalahgunaan

proses tetapi

apabila

sumber

dapat

berjalan

akan

saja

sumber

dan

menentukan

dan

suatu

keberlangsungan

daya

untuk

secara

efektif,

menghambat

proses

dan

daya

keberhasilan

kebijakan

implementor

yaitu

tidak

yang

dapat

dapat

pelaksanaan sumber

daya

Peredaran Gelap Narkoba jika mengacu

manusia, sumber daya keuangan, dan

pada tujuan dari Inpres Nomor 12 Tahun

sumber daya sarana dan prasarana.

2011 adalah untuk menangani masalah

Kualitas kebijakan dengan dukungan

narkoba agar tidak semakin berkembang

sumber daya yang memadai tentunya akan

dengan melakukan tindakan pencegahan,

memberikan hasil mencapai keberhasilan,

pemberdayaan

tetapi apabila dukungan sumber daya

masyarakat,

rehabilitasi,



kurang memadai maka akan memberikan

sesuai

hasil

tersebut.

sebaliknya.

Secara

birokrasi

ketersedian sumber daya pada Badan Narkotika

Nasional Kota

Singkawang

untuk

menjalankan

program

Secara umum sumber daya manusia pada Badan Narkotika Nasional Kota

sudah tersedia namun ketersedian anggaran

Singkawang

dana sehubungan dengan Implementasi

mencukupi,

Program Pencegahan dan Pemberantasan

disampaikan oleh salah satu pegawai

Penyalahgunaan

Badan

dan

Peredaran

Gelap

dirasakan

masih

kurang

sebagaimana

Narkotika

yang

Nasional

Kota

Narkoba masih dirasakan kurang. Hal ini

Singkawang sebagai berikut: “Mengenai

didapat

sumber

berdasarkan

hasil

wawancara

daya

manusia

kami

rasakan

dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat

kurang, setiap kasi masing-masing dari

BNN Kota Singkawang. Sebagaimana

kami hanya melimiliki satu orang staf saja

kutipan hasil wawancara berikut: “Untuk

kecuali dipencegahan ada dua staf, kami

anggaran dana program P4GN di BNN

juga yang mengolah data begitupun saat

Kota

setiap

mengadakan kegiatan kami juga yang

tahunnya, tetapi belum mencukupi secara

turun kelapangan, sebenarnya setiap kasi

keseluruhan, bagaimana kita memberi

memiliki lima staf, walaupun demikian

penyuluhan, memasang iklan di koran,

dengan SDM yang ada saat ini kami tetap

membuat sepanduk jika anggaran masih

melaksanakan apa yang sudah menjadi

belum mencukupi, bila perlu anggaran

tugas dan tanggung jawab kami”.

Singkawang

selalu

ada

lebih ditingkatkan lagi dari tahun-tahun

Dari hasil wawancara di atas mengenai

sebelumnya, tahun ini saja (2014) kami

sumber daya manusia di Badan Narkotika

tidak ada melakukan tes urin dan juga

Nasional Kota Singkawang dapat diketahui

memasang iklan dikoran”.

bahwa jumlah pegawai atau staf masih

Sumber daya yang utama dalam

sangat kurang, masing-masing kasi hanya

implementasi program adalah sumber daya

memiliki

manusianya (staf). Kegagalan yang sering

seharusnya setiap kasi memiliki 5 staf.

terjadi dalam implementasi kebijakan salah

Jumlah staf yang kurang memadai akan

satunya disebabkan oleh manusianya yang

menyebabkan implementor menjadi tidak

tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak

fokus

kompeten

Penambahan

sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

jumlah staf dan implementor saja tidak

salah satu staf BNN Kota Singkawang

mencukupi, tetapi diperlukan staf yang

diatas bahwa dengan jumlah staf yang

cukup serta memiliki kemampuan yang

tidak

dibidangnya.

satu

dengan

staf

sedangkan

pelaksanaan

mencukupi

yang

kebijakan,

menyebabkan

staf 10



tersebut

merangkup

pengolah

data

dilapangan.

tugasnya maupun

Kondisi

mempengaruhi

ini

efektifitas

sebagai

lakukan dengan mengajukan permohonan

penyuluh

ke pusat, dengan demikian nantinya akan

tentu

akan

lebih melengkapi jumlah pegawai di setiap

implementasi

bidang yang ada di Badan Narkotika

program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan

Peredaran

Gelap

Narkoba.

Nasional Kota Singkawang.” Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu staf di

Sumber daya manusia dalam suatu

Nasional

Kota

Badan

Natkotika

Singkawang

mengatakan

oleh Van Horn dan Van Metter bahwa

masalah kekurangan staf mereka sudah

keberhasilan

mengajukan

kebijakan

sangat

implementasi tergantung

dari

dalam

atas

kebijakan sebagai mana yang dikemukakan

proses

bahwa

di

permohonan

Sehingga

nantinya

menangani

ke

pusat.

akan

lebih

kemampuan memanfaatkan sumber daya

meningkatkan kinerja Badan Narkotika

yang tersedia. Manusia merupakan sumber

Nasional

daya yang terpenting dalam menentukan

menjalankan tugas pokok dan fungsingya

suatu keberhasilan proses implementasi.

khususnya

Tahap tahap tertentu dari keseluruhan

Pemberantasan

proses

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang

implementasi

menurut

adanya

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai

dengan

pekerjaan

yang

Kota

Singkawang

program

dalam

Pencegahan

Penyalahgunaan

dan dan

diimplementasikan. Dengan

demikian

sumber

daya

didisyaratkan oleh kebijakan yang telah

manusia yang ada pada Badan Narkotika

ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika

Nasional Kota Singkawang dalam upaya

kompetensi dan kapabilitas dari sumber-

mengimplementasikan

sumberdaya itu nihil, maka sangat sulit

Pencegahan

dan

untuk diharapkan.

Penyalahgunaan

dan

Untuk mengatasi masalah kurangnya

program Pemberantasan Peredaran

Gelap

Narkoba mengalami kendala kekurangan

pegawai pada Badan Narkotika Nasional

personil

Kota Singkawang tersebut dari hasil

tersebut masih dirasakan minim jika

wawancara yang penulis lakukan dengan

dibandingkan

salah satu staf Badan Narkotika Nasional

mahasiswa, dan pegawai negeri maupun

Kota Singkawang diperoleh keterangan

swasta yang ada di Kota Singkawang

sebagai

berikut:

“Mengatasi

masalah

disetiap

sehingga

bidangnya.

dengan

jumlah

implementasi

kekurangan staf di Badan Narkotika

Pencegahan

dan

Nasional Kota Singkawang ini sudah kami

Penyalahgunaan

dan

Jumlah

pelajar,

program


Gelap 11



Narkoba tidak berjalan secara efektif.

Penyalahgunaan

Kemudian untuk sumber daya anggaran

Narkoba

Badan

Narkotika

Singkawang

masih

sebagaimana

yang

dalam

dan

adalah

Peredaran

dengan

Gelap

melakukan

Nasional

Kota

sosialisasi kepada pelajar, lingkungan kerja

dirasakan

kurang

negeri maupun swasta, dan pecandu yang

disampaikan

ada dikota Singkawang. Sebagaimana yang

telah

wawancara

Kasi

diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan

Badan

Masyarakat Badan Narkotika Nasional

Narkotika Nasional Kota Singkawang di

Kota Singkawang sebagai berikut: “Untuk

atas.

komunikasi dalam hal pencegahan pertama

3. Komunikasi BNN Kota Singkawang

kami menetapkan lokasi

Pemberdayaan

dengan

dengan

Masyarakat

Pihak

Terkait

dalam

target

yang menjadi

dalam melaksanakan sosialisasi

Implementasi Program Pencegahan dan

tentang bahaya narkoba, yaitu memilih

Pemberantasan

sekolah-sekolah

Penyalahgunaan

dan

Peredaran Gelap Narkoba Komunikasi

selanjutnya

di

kota

memberikan

konfirmasi kepada sekolah-sekolah yang

pada

telah kami tentukan, kemudian membentuk

mekanisme prosedur yang dicanangkan

kader-kader anti narkoba yang mana kader-

untuk

kader

pelaksana

mencapai

organisasi

ada

atau

badan

antar

singkawang,

yang

menunjuk

sasaran

dan

tujuan

inilah

yang

nantinya

menjadi

program. Selain itu suatu program akan

kepanjangan tangan dari kami, sampai saat

dapat

ini

dipahami

secara

positif

oleh

hampir

semua

sekolah

diberi

masyarakat apabila penyampaian informasi

pemberitahuan bahwa kami dari BNN Kota

tentang program tersebut berjalan dengan

Singkawang akan melakukan sosialisasi

baik. Proses komunikasi antara pelaksana

kepada siswa-siswi mereka. Dan respon

program dengan penerima program dalam

dari pihak sekolah cukup baik dan sangat

hal ini antara Badan Narkotika Nasional

mendukung kegiatan ini”.

Kota Singkawang dengan masyarakat kota

Selanjutnya

salah

satu

target

Singkawang sangat diperlukan. Dengan

sosialisasi dari BNN Kota Singkawang

komunikasi maka maksud, tujuan serta isi

tersebut adalah pelajar SLTA yang sudah

program dapat diketahui dan dipahami

ditunjuk dari sekolah sebagai kader-kader

secara benar oleh masyarakat.

yang akan mengikuti sosialisasi dari BNN

Komunikasi

oleh

Kota

Kota

kerjasama antara BNN Kota Singkawang

Singkawang dalam melaksanakan Program

dengan sekolah-sekolah SLTA yang ada di

Pencegahan

kota Singkawang memberikan dampak

Badan

yang

Narkotika

dan

dilakukan Nasional

Pemberantasan

Singkawang.

Terbentuknya



positif. Dukungan seperti ini menunjukkan

masing-masing

kesadaran serta kepedulian pihak sekolah

sosialisasikan kepada teman-teman”.

terhadap masa depan siswa-siswi mereka. Melihat

pergaulan

remaja

tidak

kami

Selanjutnya hasil wawancara dengan

era

siswa lainnya yang pernah mengikuti

moderenisasi sekarang ini menimbulkan

sosialisasi dari BNN Kota Singkawang

kekhawatiran dari pihak Sekolah maupun

juga mengatakan hal serupa: “Selama

orang tua murid terkait masalah peredaran

kegiatan sosialiasasi berlangsung BNN

narkoba. Dalam hal ini BNN

Kota

Kota Singkawang menjelaskan kepada

sikap dengan

kami tentang dampak buruk pemakaian

memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi

narkoba terhadap kesehatan dan fungsi

pelajar SLTA agar tidak ikut terpengaruh

syaraf

melakukan

narkoba.

diperlihatkan gambar macam-macam jenis

Sosialisasi yang dilakukan BNN Kota

narkoba, yang diberikan dari BNN Kota

Singkawang merupakan upaya pencegahan

Singkawang

terhadap pelajar SLTA terkait program

konsumsi berupa nasi kotak, untuk brosur

Pencegahan

dan

dan buku tentang narkoba tidak ada. Tidak

Penyalahgunan

dan

Singkawang mengambil

di

dan

penyalahgunaan


Gelap

Narkoba (P4GN). Disisi

ada

manusia,

kemudian

selain

pamflet

kami

sosialisasi

tentang

yaitu

narkoba

yang

terpasang dimading sekolah kami, yang

lain

terdapat

kurangnya

komunikasi yang dilakukan oleh BNN

ada hanya plang bebas narkoba di halaman sekolah kami”.

Kota Singkawang kepada pelajar, seperti

Berdasarkan hasil wawancara dengan

yang ungkapkan oleh salah satu pelajar

pelajar SLTA di atas menunjukkan bahwa

yang menjadi kader mengatakan bahwa:

komunikasi yang dilakukan BNN Kota

“Ketika kami mengikuti sosialisasi yang

Singkawang terhadap siswa yang dibentuk

diadakan BNN

sebagai kader untuk menyebarluaskan

Kota

Singkawang

di

sekolah, kami diberikan berbagai informasi

informasi

mengenai bahaya narkoba dan zat adiktif

dirasakan masih belum optimal. Masalah

lainnya

telah

ini terkait dengan pemahaman siswa

disosialisasikan BNN Kota Singkawang

tentang narkoba masih belum maksimal,

kami

menyampaikan

kemudian kader-kader anti narkoba yang

kembali kepada teman-teman lain tentang

dibentuk perlu mendapatkan pelatihan,

sosialisasi yang diberikan, tetapi setelah

artinya BNN Kota Singkawang tidak hanya

kegiatan ya langsung bubar ke kelas

memberikan sosialisasi semata.

lalu

diminta

dari

apa

untuk

yang

tentang

bahaya

narkoba



Kurangnya

sarana

publikasi

yang

tujuan utama dari program P4GN yaitu

diberikan BNN Kota Singkawang seperti

menuju “Indonesia

pamflet, sepanduk, baliho atau buku-buku

2015”.

Bebas Narkoba

tentang bahaya narkoba juga menjadi

2. Sumber daya manusia yang ada di BNN

faktor lemahnya komunikasi. BNN Kota

Kota Singkawang masih sangat minim,

Singkawang juga belum memiliki website

dalam hal kualitas sumber daya manusia

atau situs. Komunikasi dalam bentuk

secara akademis dan secara jenjang

informasi melalui media cetak maupun

pendidikan sudah baik. Namun dalam

elektronik merupakan cara yang dapat

hal kuantitas, sumber daya petugas

membantu BNN Kota Singkawang dalam

penyuluh

memberikan sosialisasi secara meluas.

kurang. Bila dibandingkan dengan luas

Perlunya informasi melalui media cetak

wilayah maka sangat tidak proporsional.

dan media elektronik dapat membantu

Sumberdaya

masyarakat untuk mendapatkan informasi

sangat kurang sehingga menjadi kendala

tentang

program

Pemberantasan

lapangan

anggaran

masih

juga

sangat

masih

Pencegahan

dan

terhadap BNN Kota Singkawang untuk

Penyalahgunaan

dan

memasang iklan di koran, tes urin,

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

menambah jumlah pengiriman pecandu yang akan di rehab, dan membuat sepanduk mengenai informasi bahaya narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

3. Komunikasi yang dilakukan Badan a. Kesimpulan

Narkotika Nasional Kota Singkawang

1. Standar dan sasaran kebijakan terkait

dalam

mengkoordinasikan

dengan tujuan kebijakan Implementasi

Pencegahan

Program

dan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

dan

Narkoba (P4GN) kepada pihak sekolah

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di

sudah cukup baik, pihak sekolah sangat

Badan

Kota

mendukung kegiatan sosialisasi yang

Singkawang adalah untuk menjadikan

akan diberikan BNN Kota Singkawang

kota Singkawang bebas dari narkoba

kepada

dengan

tindakan

sosialisasi yang dilakukan kepada siswa

pencegahan, pemberdayaan masyarakat,

belum optimal, karena sosialisasi belum

rehabilitasi, dan pemberantasan. Upaya

terlaksana secara intensif dan merata di

tersebut

setiap

Pencegahan

Pemberantasan

Penyalahgunaan

Narkotika

Nasional

melakukan

dilakukan untuk mencapai

dan

Program

siswa

sekolah.

Pemberantasan

mereka.

Kurangnya

Namun

sarana 14



publikasi dari BNN Kota Singkawang

dilakukan lebih komperhensif kepada

seperti pamflet, sepanduk, atau buku-

masyarakat.

buku tentang bahaya narkoba juga menjadi

penghambat

meluasnya

informasi.

3. Perlu

adanya

peningkatan

kualitas

komunikasi yang dilakukan khususnya komunikasi

kepada

masyarakat

terutama dalam bentuk sosialisasi. Hal b. Saran

ini agar masyarakat khususnya pelajar

1. Dalam proses implementasi Program

dapat memahami dengan baik tujuan

Pencegahan

dan

Pemberantasan

dari

Program

Pencegahan

dan

Penyalahgunaan

dan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Pemberantasan

Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika

Peredaran Gelap Narkoba

Nasional

Kemudiaan

Kota

Singkawang

terkait

(P4GN).

meningkatkan

sarana

dengan standar dan sasaran kebijakan

publikasi P4GN melalui berbagai media

sudah berjalan sesuai prosedur yang

seperti

berlaku,

sepanduk/baliho dan brosur, sehingga

dapat

namun

belum

berjalan

dengan

sepenuhnya baik

dan

sosialisasi program P4GN yang belum

internet,

iklan

di

koran,

informasi program P4GN akan lebih mudah didapat oleh masyarakat.

merata. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan secara terus menerus yang dilakukan

BNN

Kota

Singkawang

DAFTAR PUSTAKA

dalam memberikan sosialisasi program P4GN. 2. Faktor sumber daya merupakan salah satu

hal

yang

penting

dalam

implementasi program pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap narkoba (P4GN), oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas personil atau staff di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang. Disamping itu penambahan tenaga personil staff di BNN Kota Singkawang juga perlu ditingkatkan

agar

sosialisasi

yang

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2011. Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan. Jakarta: BNN. Faisal, Sanafiah. 1992. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Rajawali Press. Fajri, Riyan. 2011. Kewenangan Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Di Wilayah Hukum Polresta Padang). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hakim, Alim Rahman. 2013. Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pontianak Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Narkoba Pada 15



Kalangan Remaja di Pontianak. Pontianak: Fisip Universitas Tanjungpura. Mansyur. 2007. Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Dibidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kebijakan Publik Di Kabupaten Ketapang. Pontianak : Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Moleong, J Lexy. 2007. Meteologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta. ------------. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung. Wahab, Solichin Abdul. 2000. Pengantar Kebijakan Negara. Jakarta: Rhimena cipta. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori Dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Internet: B4djul, Kaskus. 2011. Polres Singkawang Masih Endus Pabrik Narkoba. http://archive.kaskus.co.id/thread/105 22117/0. Diakses 21 Desember 2013 BNN, Bnn.go.id. 2010. Sejarah Badan Narkotika Nssional. http:www.bnn.go.id/portal/index.php/k onten/detail/bnnpusat/profil/8005/ sejarah-bnn. Diakses 08 Agustus 2013

Peraturan Perundang Undangan: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2010. Inpres No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2011. Inpres No 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 16 RIFQY FADZRIN, NIM E01108097 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) SINGKAWANG

Recommend Documents