PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

TALREV

Volume 1 Issue 2, December 2016: pp. 197-213. Copyright ©2016 TALREV. Faculty of Law Tadulako University, Palu, Central Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2527-2977 | e-ISSN: 2527-2985. Open acces at: http://jurnal.untad.ac.id/index.php/TLR

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC Syachdin Faculty Of Law Tadulako University JL. Soekarno Hatta KM. 9 Palu, Central Sulawesi, Indonesia Telp./Fax: +62-451-45446 Email: [email protected] Submitted: Nov 25, 2016; Reviewed: Dec 30, 2016; Accepted: Dec 30, 2016

Abstrak Fokus kajian hukum ini adalah keberadaan asas ultimum remedium diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Isu yang dibahas yakni mengenai Bagaimanakah penerapan asas ultimum remedium terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kajian yang dilakukan merupakan kajian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menerapkan asas ultimum remedium. Namun, penerapan asas ultimum remedium masih perlu dikaji lagi dalam prakteknya. Kurangnya inovasi sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika membuat pidana penjara masih menjadi obat ampuh (menurut hakim) dalam system peradilan anak, sehingga asas ultimum remedium yang seyogyanya telah diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Narkotika hanya sebatas amanat tanpa popular terlaksanakan. Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Narkotika, Ultimum Remedium Abstract The focus of this study is the existence of legal principles applicable to the child ultimum remedium the doers. The issues concerning the application of the principle of ultimum How remedium against children as perpetrators Crime Narcotics. Studies conducted an empirical study aims to determine the juridical form of the application of the principle of ultimum remedium in narcotic crime committed by a child. Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics have to give freedom to the judge to apply the principle of ultimum remedium. However, the application of the principle of ultimum remedium still needs to be studied more in practice. Lack of innovation sanctions given by the judge against children as a criminal narcotics makes imprisonment remains a potent drug (by judges) in the system of juvenile justice, so that the principle of ultimum remedium that should be mandated by an Act of Justice System Child and the Law on Narcotics only limited without a popular mandate fulfilled. Keyword: Child, Narcotics Crime, Ultimum Remedium □ 197

Tadulako Law Review | Vol. 1 Issue 2, December 2016

pengajaran

PENDAHULUAN

sehingga

ketersediaannya

Masalah perilaku delinkuensi anak

perlu dijamin melalui kegiatan produksi

kini semakin menggejala dimasyarakat,

dan impor. Namun hal ini tentu tidak

baik di negara maju maupun negara

terlepas

sedang

penggunaannya

berkembang.

Perkembangan

dari

efek

negatif

bilamana

disalahgunakan

dan

masyarakat yang berawal dari kehidupan

berakibat pada penyalahgunaan narkotika

agraris menuju kehidupan industrial telah

berujung

membawa dampak signifikan terhadap

bangsa. 1

pada

perusakan

Perkembangan

kehidupan tata nilai sosiokultural pada

seperti

generasi

ini

juga

sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai

sedang berlangsung di Indonesia dengan

yang bersumber dari kehidupan industrial

menyatunya tata nilai yang bercirikan

semakin menggeser nilai-nilai kehidupan

masyarakat industrial, maka perbenturan

agraris dan proses tersebut terjadi secara

antara nilai-nilai lokal tradisional dengan

berkesinambungan

nilai-nilai

sehingga

pada

modernisme

tidak

dapat

akhirnya membawa perubahan dalam tata

terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang

nilai termasuk pola-pola perilaku dan

paling

hubungan masyarakat.

perubahan

Pembangunan Nasional Indonesia

menuju

terasa

sebagai

akibat

dari

yang

sangat

cepat

sosial kehidupan

industrial

adalah

bertujuan mewujudkan manusia Indonesia

penyimpangan perilaku anak-anak atau

seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang

remaja.

adil,

makmur,

damai

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi

berdasarkan Pancasila dan undang-undang

yang dilakukan oleh anak dan remaja

dasar

semakin

1945.

masyarakat

sejahtera

Untuk

dan

mewujudkan yang

sehingga

dalam

sejahtera

menghadapi fenomena tersebut diperlukan

tersebut perlu peningkatan secara terus

penanganan terhadap pelaku kriminal

menerus

bidang

anak disamakan dengan pelaku kriminal

kesehatan

orang dewasa. Hal ini merupakan suatu

termasuk kesediaan narkoba sebagai obat

konsekuensi dari hukum yang ada pada

pengobatan

Indonesia

meningkat,

usaha-usaha dan

di

pelayanan

disamping usaha pengembangan ilmu. pengetahuan pengembangan,

meliputi

penelitian,

pendidikan

dan

1

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 1

□ 198


saat itu belum memiliki aturan khusus

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan

yang

perkembangan fisik, mental dan sosial

mengatur

tentang

anak

yang

berhadapan dengan hukum atau anak

serta

pelaku tindak pidana.

kemungkinan yang akan membahayakan

Dalam perkembangan selanjutnya,

perlindungan

dari

segala

mereka dan bangsa di masa depan. Berbagai upaya pembinaan dan

di berbagai negara dilakukan pula usahausaha ke arah perlindungan anak termasuk

perlindungan

dengan

anak

pada permasalahan dan tantangan dalam

(Juvenile Court) yang pertama di Minos,

masyarakat dan kadang-kadang dijumpai

Amerika

1889,

penyimpangan perilaku di kalangan anak,

dimana Undang-undangnya didasarkan

bahkan lebih dari itu terdapat anak yang

pada asas ‘parents patriae’ yang berarti

melakukan perbuatan melanggar hukum

bahwa penguasa harus bertindak apabila

tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

anak-anak membutuhkan pertolongan atau

Di samping itu, terdapat pula anak yang

dengan kata lain apabila anak dan pemuda

karena satu dengan yang lain tidak

melakukan kejahatan sebaiknya tidak

mempunyai

diberi pidana melainkan harus dilindungi

memperoleh perhatian baik secara fisik,

dan diberikan bantuan.

mental maupun sosial, karena keadaan diri

dibentuknya

Serikat

pengadilan

pada

Tahun

anak tersebut dihadapkan

kesempatan

sama

dalam

Sebagaimana yang telah dituangkan

yang tidak memadai tersebut maka baik

dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012

sengaja maupun tidak sengaja sering

Tentang Pengadilan Anak bahwa anak

melakukan tindakan atau perilaku yang

adalah bagian dari generasi muda sebagai

dapat merugikan dirinya (anak) dan atau

penerus cita-cita perjuangan dan sumber

masyarakat. 2

daya

manusia

nasional.

pembangunan

Keluarga

dan

selanjutnya

rangka mewujudkan

lingkungan masyarakat merupakan tempat

sumber daya manusia Indonesia yang

bertumbuhnya anak baik dari segi jasmani

berkualitas dan mampu memimpin serta

maupun rohani seharusnya merupakan

memelihara bangsa

Dalam

bagi

kesatuan

Negara

dan

persatuan

pihak pertama yang paling bertangjawab

Kesatuan

Republik

terhadap

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

pembinaan,

pendidikan

dan

pengembangan perilaku anak. Untuk itu

Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan 2

pembinaan secara terus menerus demi

Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

□ 199


segala bentuk ketidakmampuan mendidik

dewasa atau masih anak-anak. Fenomena

anak

lain yang ada dalam masyarakat adalah

yang

mengakibatkan

terjadi

penyimpangan perilaku anak, terhadap

selain

anak tersebut haruslah dipandang sebagai

penghakiman

korban,hal ini sejalan dengan apa yang

sangat bertolak belakang dengan karakter

dikemukakan

Komisi

masyarakat

(KPAI)

mengutamakan penyelesaian-penyelesaian

Sekretaris

Perlindungan Anak Indonesia Hadi SupeNo.

3

begitu

alternatif

"Mereka korban dari lingkungan yang keras, tayangan media massa yang banyak mengumbar kekerasan, para orang tua yang tak peduli, lingkungan sosial yang asing, pendidikan yang tidak ramah kepada anak karena para guru lebih berkonsentrasi bagaimana mencapai target politik seperti ujian nasional dan sertifikasi guru."

mudahnya sendiri,

yang

Indonesia

(baik

memberikan tentunya

yang

melalui

lebih

musyawarah

keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Masyarakat juga

begitu

mudahnya

menggunakan

lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini tentunya bertolak belakang

Bertitik tolak dari pemahaman di

dengan ide pemidanaan sebagai ultimum

atas maka kebijakan yang digunakan

remidium, sebagai upaya terakhir apabila

dalam menangani anak nakal haruslah

segala

sedemikian rupa sehingga tidak merusak

dipandang

bahkan menghancurkan masa depan anak.

menyelesaikan. Seharusnya penyelesaian-

Filosofi dasar perlakuan terhadap

penyelesaian alternatif yang dalam istilah

anak nakal adalah untuk kepentingan

Barda Nawawi disebut Mediasi Penal

terbaik anak (the best interest of the

yang “merupakan salah satu bentuk

child),namun

perilaku

alternatif penyelesaian sengketa di luar

sangat

pengadilan”, lebih didahulukan daripada

masyarakat

penggunaan lembaga pidana. Celakanya

begitu mudahnya menghakimi orang yang

terhadap anak nakal tanpa terkecuali juga

diduga sebagai pelaku

diperlakukan demikian.

masyarakat

kenyataannya akhir-akhir

memprihatinkan,

betapa

ini

tindak pidana

tanpa memandang bulu. Tidak perduli apakah pelaku yang diduga tersebut sudah

upaya

yang tidak

Perubahan

dari

ditempuh

sudah

mampu

lagi

mendahulukan

penyelesaian alternatif dalam masyarakat dengan menggunakan sarana pidana yang

3

http://www.antara.co.id/arc/2008/6/17/anakgeng-nero-butuh-pemulihan-mental/ diakses 12 Desember 2015

semakin

meningkat

menarik

untuk

□ 200


dicermati,

apakah

fenomena

ini

merupakan semakin tingginya kesadaran

bahkan hanya untuk memuaskan para pihak semata.

masyarakat dalam berhukum atau justru sebaliknya, sebagai

hukum

hanya

sarana/alat

digunakan

kepentingan

bahkan hanya untuk

Fenomena anak berkonflik dengan hukum

ternyata tidak terjadi di pulau

atau

Jawa akan tetapi juga sudah menyebar

memuaskan nafsu

hapir di seluruh Indonesia. Kelompok-

belaka.

kelompok yang menamakan diri sebagai

Konsekwensi

dari

apa

yang

geng

ternyata

tidak lagi menjadi

diuraikan di atas banyak perkara termasuk

monopoli laki-laki akan tetapi juga sudah

perkara anak nakal di pengadilan dari

menjadi bagian dari anak perempuan.

Tahun

Kekerasan-kekerasan yang ditampilkan

ke

peningkatan

Tahun

menunjukkan

sehingga

perbuatan anak

terkesan

setiap

sudah sedemikian rupa sehingga bentuk

nakal dapat dipastikan

kekerasan tersebut sudah tidak dapat

selalu diproses melalui jalur hukum. Hal

ditolerir.

ini tentulah sangat bertolak belakang

Bentuk-bentuk

kenakalan

remaja

dengan filosofi penanganan anak nakal

yang semakin bervariasi tentulah sangat

yang mengutamakan kepentingan anak

memprihatinkan,

diatas segalanya.

kejahatan

Satjipto

Rahardjo

salah

tersebut

satu

adalah

bentuk kejahatan

menyatakan,”

narkotika yang mana dalam kejahatan ini

Tidaklah salah apabila orang berharap

menarik untuk di teliti karena pelaku

banyak terhadap hukum, karena negara ini

kejahatan bisa jadi korban dari kejahatan

memanglah

negara

hukum.

Tetapi

itu sendiri oleh karena itu jika kebijakan

belum

banyak

penal harus terpaksa digunakan, maka

memenuhi harapan tersebut. 4 Untuk itu

kebijakan penal yang digunakan dalam

sepatutnyalah

menangani anak nakal

celakanya,hukum

kita

para

penegak

hukum

ekstra

tentulah harus

memperhatikan dengan sungguh-sungguh

dilakukan

hati-hati

mengingat

dan berhati-hati dalam menangani setiap

kebijakan penal tersebut justru dapat

perkara khususnya terhadap perkara anak

kontra produktif dari tujuan yang hendak

nakal jangan sampai penangan perkara

dicapai apabila diberlakukan terhadap

merupakan pemenuhan target belaka atau

anak. Jika demikian kalaulah pemidanaan

4

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006,hal.55.

harus

dijatuhkan,

perlu

disadari

□ 201


beberapa

faktor,

antara

proses rangkaian tindakan represif dari

dampak

negatif

dari

sistem penegakan hukum pidana, dan

pembangunan yang cepat, arus globalisasi

dalam

filosofi

di bidang komunikasi dan informasi,

penjatuhan pidananya sangat berbeda

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan orang dewasa,

sehingga justru

serta perubahan gaya dan cara hidup orang

sangatlah wajar anak nakal

tua yang membawa pengaruh bagi nilai

penjatuhan

pidana

kasus

karena itu mendapatkan

adalah

anak

merupakan

nakal

perlakuan khusus

dalam

lain

adanya

perkembangan

dan perilaku anak, selain itu kurang atau

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tidak

tentang Pengadilan Anak. Bukan hanya itu

asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam

saja,

pengembangan

patut

pula

penjatuhan

dipahami pidana

mempertimbangkan

bahwa

sikap,

sayang,

perilaku,

penyesuaian diri, serta pengawasan dari

asas

orang tua, wali atau orang tua asuh akan

benar

menyebabkan anak mudah terseret ke

Indonesia sebagai salah satu negara telah

kasih

harus

kemanfaatan terhadap anak.

modern

memperolehnya

menggunakan konsepsi

baru fungsi pemidanaan yaitu sebagai

dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya. Persoalan

upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial

tentang

yang dikenal dengan ,” Pemasyarakatan

terhadap

“’Namun bagi anak nakal diperlukan lebih

merupakan hal yang sangat penting karena

dari reintegrasi dan rehabilitasi sosial.

anak merupakan generasi penerus di masa

Karena Sistem Peradilan Pidana

anak pelaku

perlindungan tindak pidana

depan, oleh karena itu negara-negara di

yang ditegakkan adalah dalam rangka

dunia

mencapai kesejahteraan anak dan dalam

penyelesaian

terbaik

rangka mengutamakan kepentingan anak,

penanganan

terhadap

ini

berhadapan dengan hukum yaitu sebagai

berarti

seluruh

pendekatan

yang

mencari

tentang

mengenai

cara

anak

yang

digunakan untuk menangani anak haruslah

pelaku

berdasarkan pada perlindungan anak dan

diupayakan pula adanya suatu pengaturan

pemenuhan hak-hak anak.

Internasional yang mengatur pelaksanaan

Penyimpangan tingkah laku atau

tindak

alternatif

pidana.

Selain

itu,

peradilan anak serta menjadi standar

yang

perlakukan terhadap anak yang berada

dilakukan oleh anak disebabkan oleh

dalam sistem peradilan pidana seperti

perbuatan

melanggar

hukum

□ 202


diantaranya adalah The Beijing Rules

anak (dalam undang-undang ini disebut

yang biasa digunakan sebagai standar

belum cukup umur) yang melakukan

minimum PBB (Perserikatan Bangsa-

tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan

Bangsa) mengenai administrasi peradilan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

anak.

tentang

Narkotika

maupun

Undang-

Terkait dengan usaha memberikan

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

perlakuan khusus terhadap anak yang

Peradilan anak, seorang anak bisa saja

berhadapan dengan hukum, Indonesia

dilakukan penahanan seperti yang banyak

merupakan salah satu dari 191 negara

sekali terjadi akhir-akhir ini. Keberadaan

yang telah meratifikasi Konvensi Hak

anak di dalam tempat penahanan dan

Anak (Convention on the Right of

pemenjaraan bersama-sama dengan orang-

Children) pada Tahun 1990 melalui

orang yang lebih dewasa, menempatkan

Kepres No. 36 Tahun 1990. Dengan

anak-anak

dalam

meratifikasi

menjadi

korban

konvensi

ini,

Indonesia

situasi

rawan

berbagai

Anak-anak

dan

tindak

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-

kekerasan.

yang

dalam

hak bagi semua anak tanpa terkecuali,

kondisi demikian di sebut dengan anak

salah satu hak anak yang perlu mendapat

yang berkonflik dengan hukum (children

perhatian dan perlindungan adalah hak

in conflict with the law). Sisi lain dari hukum pidana yang

anak yang berkonflik dengan hukum yaitu

tidak boleh dipandang sebelah mata

sebagai pelaku tindak pidana Kenakalan yang dilakukan oleh

adalah ciri dari hukum pidana itu sendiri,

anak bukan saja dalam lingkup tindak

yang

pidana konvensional seperti membunuh,

seperti dijelaskan sebelumnya. Sebagai

menganiaya temannya, mencuri, namun

suatu sarana penegakan hukum dengan

dewasa ini sudah masuk pula pada fase

ciri Ultimum remedium sudah barang

kejahatan yang dianggap ekstra ordinary

tentu dalam menghadapi anak sebagai

crime yakni tindak pidana Narkotika.

pelaku tindak pidana narkotika, ciri

Penanggulangan Tindak pidana narkotika

tersebut

yang

pemerintah

penegak hukum. Namun ironis memang

Undang-undang

yang terjadi dewasa ini dari beberapa

dilakukan

melahirkan

oleh

formulasi

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

kasus

merupakan

tidak

tindak

Ultimum

boleh

pidana

remedium

dilupakan

narkotika

oleh

yang

undang-undang ini berlaku pula untuk

□ 203


dilakukan oleh anak, tidak jarang hakim senantiasa memberi hukuman penjara Melihat

fenomena

yang

5

minar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lemba-

terjadi

ga terkait lainnya. Kecenderungan me-

terhadap anak sebagai pelaku tindak

ningkatnya pelanggaran yang dilakukan

pidana, berkembang pesatnya narkotika

anak atau pelaku usia muda yang menga-

hingga kekalangan anak-anak, dan peran

rah pada tindak kriminal, mendorong

dari sisi perlindungan hukum pidana

upaya melakukan penanggulangan dan

dalam bentuk asas ultimum remedium,

penanganannya, khusus dalam bidang hu-

olehnya penulis mengangkat penelitian

kum pidana (anak) beserta acaranya. Hal

yang berjudul “Penerapan asas ultimum

ini erat hubungannya dengan perlakuan

remedium atas penjatuhan sanksi pidana

khusus terhadap pelaku tindak pidana

bagi anak pelaku tindak pidana narkotika

anak. Penyelesaian tindak pidana yang

menurut undang-undang no. 35 tahun

dilakukan oleh anak perlu ada perbedaan

2009 tentang narkotika”.

antara prilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seo-

Rumusan Masalah

rang anak secara hukum belum dibebani

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah tentang Bagaimanakah penerapan

asas

ultimum remedium terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika?.

kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

PEMBAHASAN Penerapan

Asas Ultimum Remedium

Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Proses peradilan anak seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak maka harus menggunakan paradigma bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada

Tindak pidana yang dilakukan anak

anak harus benar-benar memiliki atau

merupakan masalah serius yang dihadapi

mempunyai nilai edukatif guna untuk ke-

setiap Negara. Di Indonesia masalah ter-

pentingan terbaik bagi anak kedepan nan-

sebut banyak diangkat dalam bentuk se-

ti, sehingganya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak hakim harus menerapakan

5

Contoh Kasus ME alias I terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

asas ultimum remidium yang dimana mak-

□ 204


sud dari asas tersebut bahwa menjatuhkan

1 Tahun (pada pengadilan negeri) naik

sanksi berupa sanksi pidana adalah meru-

menjadi 2 Tahun 6 bulan Pengadilan ting-

pakan upaya terakhir atau jalan terakhir

gi yang mana pada Kasasi hakim member

untuk kepentingan terbaik anak. Berkaitan

putusan Incrah putusan pidana penjara 2

dengan penerapan asas ultimum remidium

Tahun 6 bulan.

dalam penjatuhan sanksi terhadap anak

Berdasarkan tujuannya, sanksi pi-

sering kali masih terabaikan dalam proses

dana dan sanksi tindakan juga bertolak

peradilan anak. Dari penelitian yang dila-

dari ide dasar yang berbeda. Sanski pidana

kukan oleh penulis khususnya proses per-

bertujuan memberi penderitaan istimewa

sidangan di Pengadilan Negeri Palu, dan

(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya

Secara Umum di Polres Palu, POLDA Su-

ia merasakan akibat perbuatannya. Selain

lawesi Tengah, BNN (Badan Nasional

ditujukan kepada pengenaan penderitaan

Narkotika) Sulawesi Tengah, Kejaksaan

terhadap pelaku, sanski pidana juga meru-

Negeri Palu, Kejaksaan Tinggi Palu, Ru-

pakan bentuk pernyataan pencelaan terha-

mah Tahanan Maesa Palu, dan DepKum-

dap perbuatan si pelaku. Dengan demi-

Ham Kota Palu, juga dimana asas ultimum

kian, perbedaan prinsip antara sanksi pi-

remidium ini juga terabaikan dalam proses

dana dan sanksi tindakan terletak pada ada

peradilan dalam perkara atau kasus anak

tidaknya unsur pencelaan, bukan ada ti-

yang disidangkan. Tidak diterapkan asas

daknya unsur penderitaan. Sedangkan

ultimum remidium dalam persidangan

sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat

perkara anak di Pengadilan Negeri Palu,

mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-

hal ini dapat dibuktikan dengan berdasar-

teori pemidanaan, maka sanksi tindakan

kan data empirik bahwa pada Tahun 2011

merupakan sanksi yang tidak membalas,

sampai dengan Tahun 2012 Pengadilan

ia semata-mata ditujukan pada prevensi

Negeri Palu telah mengadili atau mem-

khusus, yakni melindungi masyarakat dari

proses perkara anak sebanyak 8 (delapan)

ancaman yang dapat merugikan kepentin-

perkara anak yang dimana keseluruhan

gan masyarakat itu serta sanksi tindakan

perkara tersebut terhadap terdakwa dalam

memberikan nilai mendidik terhadap anak

hal ini anak di jatuhi sanksi pidana. Seba-

yang melakukan tindak pidana. Singkat-

gai contoh kasus ME atau I yang telah pe-

nya, sanski pidana berorientasi pada ide

nulis uraikan pada bab sebelumnya, dima-

pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu

na hakim memberikan pidana penjara dari

perbuatan, sementara sanski tindakan be-

□ 205


rorientasi pada ide perlindungan masyara-

rian sanksi terhadap anak pelaku tindak

kat dan pelaku. Perbedaan sanksi pidana

pidana dalam proses peradilan terhadap

dan sanksi tindakan sering agak samar,

sanksi yang tepat untuk diberikan kepada

namun ditingkat ide dasar keduanya me-

anak yang berhadapan dengan hukum atau

miliki perbedaan fundamental. Sanksi pi-

yang melakukan suatu perbuatan tindak

dana sesungguhnya bersifat reaktif terha-

pidana adalah sanksi tindakan. Sanksi tin-

dap suatu perbuatan, sedangkan sanksi

dakan sebagaimana ketentuan yang diatur

tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap

dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang

pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pe-

sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah

radilan Pidana Anak, yaitu terdiri dari:

seseorang lewat pengenaan penderitaan

Pidana pokok pidana peringatan, pidana

(agar yang bersangkutan menjadi jera),

dengan syarat ( pembinaan diluar lemba-

maka fokus sanksi tindakan terarah pada

ga, pelayanan masyarakat, atau pengawa-

upaya memberi pertolongan agar dia be-

san), pelatihan kerja, pembinaan dalam

rubah.

lembaga dan penjara.

memberikan

perbedaan

antara

sanksi pidana dan sanksi tindakan yaitu:

Undang-undang

ini

mengama-

“bahwa sanksi pidana lebih menekankan

natkan bahwa pidana pokok penjara dile-

pada unsur-unsur pembalasan (pengimba-

takkan paling akhir dari jenis pidana ini,

lan), ia merupakan penderitaan yang sen-

memberikan signal pada hakim bahwa

gaja dibebankan kepada seorang pelang-

upayakan pidana penjara menjadi alat te-

gar, sedangkan sanksi tindakan bersumber

rakhir bilamana anak yang berhadapan di

dari ide dasar perlindungan masyarakat

depan hukum benar-benar tidak dapat di-

dan pembinaan atau perawatan si pem-

perbaiki dengan cara lain.

buat/pelaku, atau dengan kata lain sanksi

Bahkan dalam undang-undang ini

pidana dititikberatkan pada pidana yang

diamanatkan sistem diversi dan pendeka-

diterapkan untuk kejahatan yang dilaku-

tan keadilan restorative. Diversi ini seba-

kan, sedangkan sanksi tindakan mempu-

gai bentuk lain pengakuan asas ultimum

nyai tujuan yang bersifat sosial”.

remedium dalam sistem penal.

Berdasarkan uraian di atas menge-

Asas ultimum remedium terhadap

nai perbedaan dan tujuan antara sanksi

anak yang berkonflik dengan hukum juga

pidana dan sanksi tindakan, maka menurut

telah diadopsi di dalam Undang-Undang

penulis berkaitan dengan masalah pembe-

Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru

□ 206


yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun

mengingat usianya yang masih muda dan

2012 yang menyatakan sebagai berikut.

masa depan yang masih jauh terbentang. Aplikasi asas ultimum remedium

Sistem Peradilan Pidana Anak di-

terhadap anak yang berkonflik dengan hu-

laksanakan berdasarkan asas: a. Perlindungan;

kum ditujukan pada jenis tindak pidana

b. Keadilan;

yang dilakukan dengan ancaman pidana

c. Nondiskriminasi;

penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan tin-

d. Kepentingan terbaik bagi anak;

dak pidana yang dilakukan bukan meru-

e. Penghargaan

pakan pengulangan tindak pidana.

terhadap

pendapat

Dengan

anak; f. Kelangsungan hidup dan tumbuh

dan

implementasi

asas ultimum remedium ini dikecualikan penerapannya di dalam undang-undang

kembang anak; g. Pembinaan

demikian,

pembimbingan

anak;

terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Atau dengan kata lain, tidak

h. Proporsional;

semua tindak pidana yang dilakukan oleh

i. Perampasan kemerdekaan dan pe-

anak dapat diselesaikan diluar sistem pe-

midanaan sebagai upaya terakhir;

radilan pidana formal sebagai wujud ulti-

dan

mum remedium. Jika dikaji lebih dalam, terhadap

j. Penghindaran pembalasan. Perampasan kemerdekaan merupa-

asas ultimum remedium yang berlaku pada

kan upaya terakhir sebagaimana di dalam

pemberian sanksi pidana di Indonesia ti-

Pasal 2 huruf I di atas maksudnya ialah

dak terlepas dari pertimbangan dunia in-

pada dasarnya anak tidak dapat dirampas

ternasional, seperti dijelaskan dalam bebe-

kemerdekaannya kecuali terpaksa guna

rapa instrumen hukum internasional yang

kepentingan penyelesaian perkara.

mengatur tentang anak yang berkonflik

Peraturan perundang-undangan di atas telah menjelaskan dan mengamanah-

dengan hukum terkait dengan asas ultimum remedium yakni,

kan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak, penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak

Convention of the Right of the Child 1989 Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konvensi ini dapat dilihat sebagai berikut : □ 207


Article 37 (Pasal 37)

baginya serta ia harus mendapat bantuan

(b) No child shall be deprived of his

hukum dan fasilitas yang memadai.

or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) Anak yang berkonflik dengan hu-

last resort and for the shortest appropriate period of time (tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat.

kum dalam Riyadh Guidelines juga mendapat perhatian selain hal utama tujuan pembentukan Riyadh Guidelines yakni pencegahan kenakalan anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 sebagai berikut, “The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period,

pen) Pokok Convention Of The Right Of The Children di atas khususnya Pasal 37 dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni Pertama, konvensi ini menghendaki penyeragaman usia anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu dibawah 18 Tahun. Kedua, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dilakukan dengan cara menjauhkannya dari sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan hal tersebut sebagai upya terakhir/ last resort dan apabila permasalahan anak harus diselesaikan lewat penjatuhan hukuman maka pemenjaraan seumur hidup dihapuskan

and the best interest of the young person should be of paramount importance (Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama.pen) Pasal 46 di atas merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh masingmasing negara untuk menempatkan anak ysng berkonflik dengan hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai jalan terakhir dan pelaksanaannya juga harus dalam jangka waktu yang singkat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan di dalam Riyadh Guidelines. □ 208


United Nations Standard Minimum

lam menyelesaikan permasalahan anak

Rules for Non-custodial Measures (The

nakal. Pengaturan last resort dalam Hava-

Tokyo Rules)

na Rules hanya terbatas pada pemenjaraan

Penahanan sebagai last resort juga

anak/remaja saja, berbeda dengan penga-

diatur di dalam Rules 16.1 Tokyo Rules

turan yang ada di dalam Convention of the

sebagai berikut;

Right of the Child yang menjadikan selu-

“Pre-trial detention shall be used as

ruh sistem peradilan pidana anak dimulai

a means of last resort in criminal pro-

dari penangkapan, penahanan dan pemen-

ceedings, with due regard for the investi-

jaraan sebagai jalan terakhir bagi anak

gation of the alleged offence and for the

nakal.

protection of society and the victim. (Penahanan sebelum persidangan harus digunakan sebagai sarana terakhir

Hal ini dinyatakan di dalam pandangan dasar (fundamental perspectives) Havana Rules yakni sebagai berikut,

dalam proses pidana dengan memperhati-

“Juveniles should only be deprived

kan penyelidikan dugaan pelanggaran dan

of their liberty in accordance with the

untuk perlindungan masyarakat dan kor-

principles and procedures seth forth in

ban. pen).”

these Rules and in the United Nations

Penahanan sebagai langkah terakhir

Standard Minimum Rules for the Adminis-

yang harus dilakukan berdasarkan aturan

tration of Juvenile Justice ( The Beijing

di atas maksudnya adalah untuk mengu-

Rules). Deprivation of the liberty of a ju-

rangi pembatasan kemerdekaan yang akan

venile should be a disposition of last

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana,

resort and for the minimum necessary pe-

hal tersebut untuk memberikan kesempa-

riod and should be limited to exectional

tan kepada pelaku tindak pidana untuk

cases. The length of the sanction should

dapat bertanggung jawab langsung kepada

be determined by the judicial authority,

masyarakat yang dirugikan akibat pelang-

without precluding the possibility of his or

garan yang dilakukannya.

her early release. (Anak hanya boleh dirampas ke-

United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (Havana Rules) Havana Rules menyatakan pemenja-

merdekaannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan Peraturan Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak (Beijing rules).

raan sebagai upaya terakhir/last resort da□ 209


Perampasan kemerdekaan anak haruslah

ran 13.1 tersebut mendorong untuk dila-

merupakan penempatan terakhir dan untuk

kukannya langkah-langkah baru dan in-

jangka waktu singkat yang diperlukan dan

ovatif untuk menghindari penahanan ter-

harus dibatasi untuk kasus yang luar biasa.

hadap anak yang berkonflik dengan hu-

Lamanya hukuman harus ditentukan oleh

kum.

kekuasaan kehakiman tanpa menutup kemungkinan untuk melepaskannya. pen).”

Menurut hemat penulis dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ten-

Ketentuan pembatasan kemerdekaan

tang Narkotika Asas ultimum remedium

terhadap anak nakal di atas lebih lanjut

berada pada amanat undang-undang yang

mengacu kepada mekanisme serta prose-

memberikan peluang rehabilitasi dalam

dur yang terdapat di dalam Beijing Rules

Pasal 54 Undang-undnag Nomor 35 Ta-

sebagai aturan pokok yang mengatur ten-

hun 2009 tentang Narkotika.

tang anak yang berkonflik dengan hukum.

Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana anak juga

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ( Beijing Rules)

lam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Asas The Last Resort di dalam Beijing Rules terlihat pada Aturan 13.1 yang menyatakan sebagai berikut,

bahwa pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana di-

“The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period.

maksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.asas ultimum remedium jelas terkandung secara eksplisit dalam pasal ini, dimana pidana tidak menjadi jalan pe-

(Penahanan sebelum pengadilan terhadap anak nakal harus dilakukan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu singkat yang dibutuhkan)” Pengaturan

berkedudukan sebagai korban seperti da-

nyelesaian tindak pidana narkotika (anak sebagai pecandu). Lebih lanjut dipahami dalam undang-undang Narkotika ini bila kita

penahanan

terhadap

anak sebagai langkah terakhir dilakukan untuk menghindarkan anak dari bahaya buruknya pengaruh rumah tahanan terha-

kaitkan dengan undang-undang sistem peradilan

pidana

anak

(Undang-undang

SPPA) maka seharusnya pidana penjara bukan menjadi jalan satu-satunya. Kasus

dap tumbuh kembang anak tersebut. Atu□ 210


yang terjadi di Palu Sulawesi Tengah terhadap Kasus ME alias I, yakni dalam

PENUTUP Pada Undang-undang nomor 11

alasan

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

memberatkan, karena ME terbukti sebagai

Pidana Anak, keberadaan asas ultimum

pengguna narkotika yang dtunjang dengan

remedium

data hasil laboratorium (tes urine). Hal ini

diversi, dimana penyelesaian perkara anak

dianggap

penulis,

sebagai pelaku tindak pidana termasuk

karena hasil tes urine yang menunjukan

tindak pidana narkotika pun harus melalui

anak

haruslah

restoratif justice. Sistem Peradilan Pidana

anak

Anak dilaksanakan berdasarkan asas: Per-

putusan

hakim,

salah

ketimpangan

sebagai

digunakan

satu

oleh

pengguna

sebagai

alasan

termaktub

bentuk

mendapatkan rehabilitasi yang artinya

lindungan,

mendahulukan

penyelesaian

perkara

Kepentingan terbaik bagi anak, Penghar-

diluar pidana.

Namun

kasus

gaan terhadap pendapat anak, Kelangsun-

tersebut sangat bertentangan dengan kebe-

gan hidup dan tumbuh kembang anak,

radan asas ultimum remedium. Seakan-

Pembinaan dan pembimbingan anak, Pro-

akan tindak pidana hanya bisa diobati

porsional, Perampasan kemerdekaan dan

dengan pidana penjara. Beberapa peratu-

pemidanaan sebagai upaya terakhir dan

ran – peraturan yang telah disebutkan oleh

Penghindaran pembalasan. Perampasan

penulis kiranya menjadi pedoman hakim

kemerdekaan merupakan upaya terakhir

untuk memberikan sanksi yang lebih edu-

sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf I

katif kepada anak sebagai pelaku tindak

maksudnya ialah pada dasarnya anak tidak

pidana narkotika.

dapat dirampas kemerdekaannya kecuali

contoh

Keadilan,

dalam

Nondiskriminasi,

Jika penjara dijadikan obat mujarab

terpaksa guna kepentingan penyelesaian

untuk penyembuhan anak pelaku tindak

perkara. Sementara itu implementasi Asas

pidana narkotika, maka penulis khawatir

Ultimum remedium dalam undang-undang

akan bertambah sesaknya lapas anak aki-

nomor 35 tahun 2009 terletak pada amanat

bat putusan hakim yang kurang edukatif

rehabilitasi

dan memberikan asas manfaat kepada

Rehabilitasi tentu dimaknai sebagai upaya

anak.

awal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika

yang

yang

wajib

dilakukan.

mengenyampingkan

metode penal.

□ 211


Dalam penanganan kasus narkotika,

Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi

upaya diversi disemua tingkatan sangat

Penal: “Penyelesaian Perkara di

perlu dilakukan. Bahakan wajib untuk

Luar

selalu dilakukan, agar diversi bukan hanya

Magister, Semarang.

menjadi amanat undang-undnag belaka.

Pengadilan”,

Pustaka

-----------, 2009, Tujuan dan Pedoman

Peran serta orang tua dan lingkungan

Pemidanaan:

Perspektif

dalam membentuk anak dan mengarahkan

Pembaharuan Hukum Pidana dan

potensi diri anak tentu sangat diperlukan

Perbandingan Beberapa Negara,

agar anak tidak mengulangi melakukan

BP-UNDIP Semarang.

tindak pidana. Disisi lain hakim dimana

Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba

hakim wajib menggali nilai-nilai yang

dalam Prespektif Hukum Islam dan

hidup dalam masyarakat artinya hakim

Hukum Pidana Nasional, PT Raja

diberikan

Grafindo Persada, Jakarta.

keleluasaan

oleh

undang-

undang untuk menemukan hukum dan

Satjipto Rahardjo,

2006, Sisi-Sisi Lain

lebih kreatif dalam memberikan sanksi

dari Hukum di Indonesia, Penerbit

edukatif terhadap anak sebagai pelaku

Buku Kompas, Jakarta.

tindak pidana narkotika. Misalnya anak (yang beragama muslim)

dalam masa

rehabilitasi diwajibkan puasa senin kamis hal

ini

selain

melatih

anak

anak beribadah. Dan hal putusan edukatif tentu tidak akan bertentangan dengan pemidanaan

yakni

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

untuk

bergantung dari narkotika juga melatih

tujuan

Undang-undang

mengubah

seseorang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.

Kitab

Undang-undnag

Hukum

Acara

Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BIBLIOGRAFI Internet dan Sumber Lain

Buku Abdussalam,

R,

1983,

Hukum

Perlindungan

Anak:

Cetakan

Kedua, PTIK, Jakarta.

-----------, 1999, Pengembangan Sistem Pendidikan

Dalam

Konteks

Reformasi

Polisi,

Makalah

Disampaikan

Saraasehan

□ 212


Pemantapan

Sistem

Pendidikan

Frank Neubacher,dkk, 1999, “Juvenile

Polisi yang Diselenggarakan Mabes

Delinquency in Central European

POLRI, Jakarta.

Cities:AComparison of Registration

http://www.antara.co.id/arc/2008/6/17/ana

and Processing Structures In The

k-geng-nero-butuh-pemulihan-

1990s”,European

mental/ diakses 12 Desember 2015

Criminal

Policy

Journal and

on

Research,

7,4(533). http://www.library.usyd.edu.au ***

□ 213

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Recommend Documents