PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

Hanny Luvika 100200177

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

1 Universitas Sumatera Utara

2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pengadilan Negeri Medan)

Oleh


Disetujui Oleh DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Hamdan, SH., M.Hum NIP. 197501122005012002

Pembimbing I

(Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum) NIP. 19540525198103003

Pembimbing II

(Dr. M. Ekaputra, SH., M.Hum) NIP. 19711005199801101

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Universitas Sumatera Utara

3

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Hanny Luvika

NIM

: 100200177

Departemen

: Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.934/Pid.B/2013/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan : 1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut diatas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. 2. Apabila bahwa kemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawabnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 20 Oktober 2016



4

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Jika ada hak yang bersifat fundamental, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani (hak atas rasa aman), dan kebebasan. Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan hambatan dan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara melalukan penelitian terhadap pustaka yang menggunakan sumber data sekunder. Selain itu untuk mendukung data penulis juga menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini dilakukan dengan melalukan wawancara kepada advokat yang pernah menangani kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka di dapatlah pengetahuan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 117 ayat (1), bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, hambatan dan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hambatan internal dan eksternal, penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materill, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu dan non penal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dari upaya ini adalah menangani factor - faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kata Kunci

: Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana


5

ABSTRACT

Human beings as God's creatures brings a number of basic rights of the so-called Human Rights. If there is a fundamental right, of course, that right is the right to life, physical integrity (the right to security), and freedom. The right to personal security is one of the rights possessed by witnesses and victims in Law No. 13 of 2006 concerning amendments to the Law No. 31 of 2014. The role of the witness in any trial of the criminal case is very important because often witness testimony can influence and determine the tendency of the judge's decision. The problem in this paper is setting the legal protection of the witnesses in the criminal act of murder. Forms of legal protection for witnesses in criminal acts of murder and barriers and efforts to provide legal protection for witnesses in a criminal case of premeditated murder. The author uses normative law research in a way put through a study of literature that use secondary data sources. In addition to supporting the author's data also using empirical legal research methods. This method is done by pull through interviews with lawyers who had handled the case relating to the legal protection of the witness. From the results of research by the author, then it can be knowledge about the regulation of legal protection for witnesses in criminal acts of murder, namely Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims Article 5 (1) and the Code of Criminal Procedure Article 117 paragraph (1), forms of legal protection for witnesses in a criminal case of premeditated murder, barriers and efforts to provide legal protection for witnesses in a criminal case of premeditated murder, namely internal and external obstacles, the penal using criminal law as a primary means, either criminal law materill, formal criminal law and criminal law enforcement is carried out through the criminal justice system in order to achieve certain goals and non penal or criminal law beyond the effort focuses on preventive nature, ie prevention, containment, control before the crime occurred. The ultimate goal of these efforts is addressing the factors conducive to the cause of the crime.

Keyword : Protection Law, Witness, Crime Murder Plan


6

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, serta Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan ” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Skrispi ini membahas tentang bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimanakah hambatan dan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran, dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab itu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :


7

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Dr. Hamdan SH., M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Ibu Liza, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan saran mulai dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 10. Bapak Dr. Ekaputra, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan saran mulai dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 11. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


8

12. Terima kasih kepada ayahanda penulis Ir. Hotner Silalahi dan ibunda dra. Ellis Sampuara Hutapea yang selalu sabar untuk membimbing, mendukung pendidikan penulis selama ini dan tidak henti-hentinya selalu membawakan penulis kedalam doa. 13. Terima kasih kepada abangda dan adinda penulis Alvario Marton Silalahi, ST., Josvin Ebensar Silalahi, ST., Ursula Crissiva Silalahi, ST., Valeria Silalahi, S.Ked. yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini. 14. Terima kasih kepada dr. Tommy Firman Samuel yang telah memberikan waktu, dukungan dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 15. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yaitu Fitri Hidayanti, SH., Indah Pradini, SH., Dhabitah Amalina Utami, SH., Febri Sri Utami, SH., Santa Franesia, SH., Dian Stevany, SH, dan teman teman lainnya yang selalu mendukung dan membantu penulis selama ini. 16. Terima kasih kepada teman – temanku yaitu Ezrayani Simbolon, ST., Noveni Kaban, S.Pd., dr. Septrina Ginting., Naomi Panggabean, S.E., Yogi Hulu, S.ST dan teman teman lainnya yang selalu mendukung dan membantu penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


9

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan,

Oktober 2016 Penulis



10

DAFTAR ISI

ABSTRAK

............................................................................................... i

ABSTRACT

............................................................................................... ii

KATA PENGANTAR .................................................................................... iii DAFTAR ISI BAB I

............................................................................................... iv

PENDAHULUAN ....................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 6 D. Keaslian Penulisan .................................................................. 8 E. Tinjauan Kepustakaan ............................................................. 8 1. Peraturan perlindungan hukum .......................................... 8 2. Bentuk perlindungan hukum .............................................. 9 3. Hambatan dan Upaya perlindungan hukum ....................... 10 F. Metode Penelitian ................................................................... 12 1. Spesifikasi Penelitrian ........................................................ 12 2. Metode Pendekatan .............................................................. 12 3. Alat Pengumpul Data ........................................................... 12 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ................... 13 5. Analisis Data ...................................................................... 14


11

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA............................................................................... 15 A. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .................................................................... 15 B. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ....... 19

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA .............................................................................. 24 1. Memperoleh

perlindungan

atas

keamanan

pribadi,

keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ............................................................. 25 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ............................... 27 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan ............................... 27 4. Mendapat penerjemah ........................................................ 28 5. Bebas dari pertanyaan menjerat .......................................... 29 6. Informasi perkembangan kasus ........................................... 30 7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan ............. 30 8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan .......... 30 9. Dirahasiakan Identitasnya ................................................... 31 10. Mendapat identitas baru...................................................... 31 11. Mendapat tempat kediaman sementara ............................... 31


12

12. Mendapat tempat kediaman baru ........................................ 31 13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan ............................................................................................... 33 14. Mendapat nasihat hukum .................................................... 33 15. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai balas waktu perlindungan berakhir ......................................................... 34 16. Mendapat pendampingan .................................................... 34

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA .................................. 35 A. Hambatan dalam mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi Saksi ................................................................... 35 1. Internal............................................................................... 35 2. Eksternal ........................................................................... 43 B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ................................... 44 1. Penal ................................................................................. 44 2. Non Penal ......................................................................... 53

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 75 A. Kesimpulan .............................................................................. 75 B. Saran........................................................................................ 82

DAFTAR PUSTAKA


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Recommend Documents