BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. A. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA A. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana 1. Tindak pidana pembunuhan Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undangundang hukum pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain 12. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu didalam doktrin juga disebut sebagai constitutief-gevolg atau sebagai akibat konstitutif. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau materiil delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu delict met materiele omschrijving yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki

12

P.A.F.Lamintang,Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hal 1

25 Universitas Sumatera Utara

26

oleh undang-undang.

13

Kejahatan terhadap nyawa(misdrijven tegen het leven)

adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kejahatan terhdapa nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas dua dasar yaitu(1) atas dasar unsur kesalahan dan (2) atas dasar objek nya (nyawa). Atas dasar kesalahan nya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa,ialah : 1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus midrijven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338-350. 2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (cullpose misdrijeven), dimuat dalam Bab XXI(khusus pasal 359). 14 Menurut pasal 338 KUHP kejahatan terhadap jiwa orang ialah barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena makar mati,dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Kejahatan ini dinamakan “makar mati”atau “pembunuhan” (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak dimaksud dalam pasal ini mungkin masuk pasal 359(karena kurang hati-hatinya menyebabkan mati nya orang lain). 15

13 14

Ibid hal 2 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa, jJakarta, Rajawali Press, 2001

hal 55 15

R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Bogor, Politeia,1993 hal 240.

Universitas Sumatera Utara

27

2.Pembunuhan Berencana (moord) Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manuasia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang dirumuskan: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orsang lain, dipidana karena pembunuhan dengana rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Dan pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstandingmisdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338). 16 Dan Simons berpendapat orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat

16

Adami Chazawi,Op.Cit, hal 80-81


28

suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu. Dan pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil

keputusannya

melainkan

juga

pada

waktu

ia

melakukan

kejahatannya. 17 B. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana 1. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari: a) Unsur obyektif: 1) Perbuatan, menghilangkan nyawa 2) Obyeknya: nyawa orang lain b) Unsur subyektif: dengan sengaja. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain)terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi,yaitu: 1) Adanya wujud perbuatan: 2) Adanya suatu kematian orang lain

17

P.A.F.Lamintang,,Theo Lamintang,,Op.Cit,Hal 53


29

3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian(orang lain) Antara unsur subyektif sengaja dengan dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus di buktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak(niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbuklnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaanya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu penindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu akan masuk dalam pembunuhan berencana (340), dan bukan lagi pembunuhan biasa. Rumusan pasal 338 KUHP dengan menyebut unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang) untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan , melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang


30

lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP. 18 2. Unsur tindak pidana pembunuhan berencana Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata moord itu diatur dalam pasal 340 KUHP, yang rumusannya ialah “ barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun. Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: A. Unsur subjektif: dengan sengaja dan atau direncanakan terlebih dahulu B. Unsur obyektif: menghilangkan , nyawa, orang lain. Semua unsur tindak pidana pembunuhan di atas itu telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, kecuali unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. 19 18

Adami Chazawi,Op.Cit, hal.57-58


31

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, lepas dan lain dengan

pembunuhan

biasa

dalam

bentuk

pokok(338).

Apalagi

pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu, 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat 19

P.A.F.Lamintang,,Theo Lamintang,,op.cit,kejahatan terhadap nyawa,tubuh dan kesehatan, hal 52


32

dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini relatif, dalam arti tidak diukur dari lama nya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila sudah terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya dalam membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan

misalnya

bagaimana

cara

dan

dengan

alat

apa

melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.


33

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan

untuk

memikirkan

dengan

tenang

untung

ruginya

pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan diatas, dapat disimak dalam suatu arrest yang menyatakan bahwa “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus

dapat

memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir” 20 Mengenai syarat yang ketiga, berupa

pelaksanaan pembunuhan itu

dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan sebelumnya bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. 21

20 21

Loc.cit hal 54 Adami chazawi,op.cit, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa hal 81-84


34

C. Penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana(perkara in casu) Masalah penyertaan (deelneming) diatur dalam buku pertama tentang aturan umum, bab V pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP Ajaran tentang penyertaan ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Sebelum abad ke18, tidak dipersoalkan peranan seseorang dalam suatu tindak pidana itu, apakah ia itu sebagai pelaku atau hanya sebagai peserta. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan. Sedangkan pelaku menurut KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KUHP, sehingga terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai pelaku. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah satu orang (Misalnya lihat pasal 338 dan 362 KUHP). Kata “barang siapa”


35

yang terdapat didalam ketentuan pasal 338 dan 362 KUHP itu merujuk pada satu orang, bukan banyak orang, jika terjadi suatu peristiwa pembunuhan dimana A membunuh B dengan sebuah pisau, sedangkan C yang hanya memegang tangan B agar B tidak melawan tidaklah mengakibatkan kematian pada B, tetapi B mempunyai andil dalam kelancaran peristiwa pembunuhan ini. Dalam hal ini jika hanya didasarkan pada rumusan pasal 338 KUHP saja maka B tidak dapat dipidana atas keterlibatannya dalam peristiwa pembunuhan tersebut, karena apa yang dilakukan oleh B itu tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pembunuhan ( pasal 338 KUHP). Agar C dapat dipidana harus ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal ini. Pasal 55 dan pasal 56 KUHP diberikan klasifikasi tentang siapa orang yang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata didalam pasal tersebut yang dianggap sebagai pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan, akan tetapi juga mereka yang terlibat dalam tindak pidana itu. UTRECHT mengatakan bahwa “Pelajaran umum penyertaan ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungan jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut, pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. Tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang


36

setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku mereka, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindakan pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif). Pembentuk Undang-Undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Terkait pada kasus penyertaan pembunuhan berencana yang saya ambil ialah jika kita melihat pada isi dakwaan jaksa penuntut umum yakni dakwaan pertama yang berbunyi “Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan tuduhan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban khowito dan dora halim”. Dan dengan dakwaan kedua nya yang berbunyi “ melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban khowito dan korban dora halim. Bahwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua terlihat jaksa penuntut umum sangat keliru dalam menyusun pertanggungjawaban pidana terhadap


37

terdakwa, dimana pada satu sisi disebut melakukan kemudioan ditambah menyuruh melakukan lalu ditambah turut serta melakukan. Bilamana dipenggal perkalimat, maka terdapat penafsiran antara lain: 1)

Melakukan artinya orangnya ikut langsung bekerja.

2)

Menyuruh melakukan artinya menyuruh orang lain.

3)

Turut serta melakukan artinya ikut bersama-sama melakukan. Bahwa dengan dakwaan demikian tidak relevan uraian dakwaan yang

berisi tudingan kepada terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan dengan berbagai posisi. Tudingan tersebut harusnya dapat dirinci dengan tepat pada posisi apa terdakwa berada, apakah pada posisi melakukan? Menyuruh? Atau turut serta?. Lebih lanjut lagi dalam dakwaan jaksa penuntut umum menjelaskan bahwasanya terdakwa bersama dengan angho,acui,acuan,hok khian dan hok khim dan akok merencanakan pembunuhan terhadap sarwo pranoto. Bahwa setelah achui (belum tertangkap) menetapkan waktu pembunuhan ternyata empat orang laki-laki pelaku pembunuhan tersebut salah sasaran dalam pelaksanaannya, mereka malah membunuh khowito dan Dora Halim, akan tetapi hingga saat ini ke-4(empat) orang yang katanya laki-laki tersebut (dalam dakwaan) belum tertangkap. Bahwa jika diteliti lebih jauh pada surat dakwaan tersebut, peristiwa hukum tindak pidana perencanaan pembunuhan ataupun pelaku pembunuhan tidak dilakukan oleh terdakwa. Melainkan dilakukan oleh Achui sebagai otak pelaku dan 4 (empat) orang laki-laki tidak dikenal sebagai pelaksana atau dapat disebut sebagai pleger. Sedangkan didalam dakwaan tercantum peran terdakwa


38

Sun An Alang hanya sebatas menyiapkan mobil rental tanpa menguraikan hubungan hukum untuk apa mobil tersebut dirental oleh terdakwa, dan terdakwa bukan sebagai pelaku yang ikut melakukan pembunuhan terhadap Khowito dan Dora Halim, karena yang diduga sebagai pelaku pembunuhan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang lain ( empat orang laki-laki yang belum tertangkap). Berdasarkan uraian saya diatas maka Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Karena yang seharusnya bertanggungjawab adalah para eksekutor pembunuh korban Kho Wi To dan Dora Halim.


BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. A. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

Recommend Documents