PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG)
ARTIKEL
Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh: SITI HOTIJAH 1110012111063
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL Nama
: Siti Hotijah
Nomor Buku Pokok
: 1110012111063
Program Kekhususan
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang).
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website.
1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.
(Pembimbing I) ______________
2. Syafridatati, S.H., M.H.
(Pembimbing II) ______________
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Siti Hotijah1, Fitriati2, Syafridatati1 1
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Email :
[email protected] ABSTRACT In public life, women are the group most vulnerable to violence, especially in the household, commonly called domestic violence, violence that often occur in households that physical abuse, domestic violence set in the Act - Act No. 23 of 2004 on Domestic Violence. Issues raised in this study were (1) What is the legal protection that is given by the judge against women as victims of physical violence in the household in the State Court Class IA Padang (2) What are the constraints - the constraints encountered by the judge in providing legal protection for women as victims of physical violence in the household. This study uses sociojuridical approach. The data used include primary data and secondary data. Data were obtained through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. From the study it can be concluded that (1) the legal protection that is given by the judge to the victims of domestic violence that provide temporary shelter and permanent protection to victims of domestic violence, criminal sanctions against the perpetrators in accordance PKDRT Law No. 23 of 2004 as well as the recovery of the victim (2 ) Constraints encountered by the judge in the protection of the law for victims of physical violence in the household that is sometimes the victim refused to be accompanied by a volunteer or advocate, and sometimes the victim refused to in the autopsy report. 2
Keywords: Protection, Women, Victims, Household. Pendahuluan Dalam kehidupan bermasyarakat,
sipil atau apapun lainnya oleh kaum
seorang perempuan terkadang mendapat
perempuan, terlepas dari status perkawinan
diskriminasi dan anggapan sebelah mata
mereka, atas dasar persamaan laki – laki
atas
terhadap
dan perempuan. Salah satu diskriminasi
pembedaan,
yang sering terjadi dalam bidang politik
dirinya.
perempuan
Diskriminasi
berarti
setiap
pengucilan atau pembatasan yang dibuat
dapat
atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai
perempuan dalam proses pengambilan
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi
keputusan di bidang politik, maupun
atau
pengakuan,
hukum dan juga dapat terlihat dari
penikmatan atau penggunaan hak – hak
rendahnya perwakilan perempuan dalam
asasi manusia dan kebebasan pokok di
pemerintahan. Diskriminasi juga dapat
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
terjadi baik dalam pekerjaan, keluarga (
menghapuskan
terlihat
dari
rendahnya
wakil
antara suami dan istri ), hingga kehidupan
Dibentuknya Undang – Undang
yang dilaluinya dalam masyarakat, dan
Nomor
bentuk diskriminasi dalam keluarga adalah
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
kekerasan yang dilakukan oleh suami
Tangga
kepada istri yang lazim disebut kekerasan
UUPKDRT), dalam lingkup rumah tangga,
dalam rumah tangga. kekerasan dalam
dan
rumah
bukan
penghormatan hak asasi manusia, keadilan
merupakan hal yang baru. Namun, selama
dan kesetaraan gender, non diskriminasi
ini selalu dirahasiakan atau ditutup – tutupi
dan
oleh keluarga maupun oleh korban itu
mempunyai tujuan untuk mencegah segala
sendiri.
bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
tangga
sebenarnya
Perkembangan
dewasa
ini
menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara
fisik,
penelantaran
psikis, rumah
seksual, tangga
dan pada
kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus tangga. berpihak
kekerasan
Pembaharuan pada
dalam hukum
kelompok
rumah yang rentan,
23
Tahun
(selanjutnya
dilaksanakan
2004
tentang
disebut
dengan
berdasarkan
perlindungan
korban,
asas
serta
melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2004
tentang
penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:
khususnya perempuan, menjadi sangat
“setiap
diperlukan sehubungan dengan banyaknya
terutama
kasus kekerasan, terutama dalam rumah
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
tangga.
secara
Pembaruan
hukum
tersebut
perbuatan
terhadap
perempuan,
fisik,
yang
psikologis
dan/
atau
penelantaran
ada belum memadai dan tidak sesuai lagi
ancaman untuk melakukan perbuatan,
dengan perkembangan hukum masyarakat.
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan
Oleh karena itu, secara tersendiri karena
secara melawan hukum dalam lingkup
mempunyai kekhasan walaupun secara
rumah tangga”.
Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan.
tangga
berakibat
diperlukan karena undang – undang yang
umum di dalam Kitab Undang – undang
rumah
seseorang
termasuk
UUPKDRT menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara. Berpijak pada
kenyataan tersebut, jelaslah di sisni bahwa
penetapan
masih banyak perempuan menjadi korban
demikian tetap saja kekerasan dalam
dari
rumah tangga tidak dapat terhindarkan.
tindak
kekerasan
kemanusiaan.
Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi. Tercatat telah banyak terjadi tindak kekerasan yang di alami oleh perempuan dalam rumah tangga,contohnya saja kasus yang menimpa “J” istri dari anggota DPRD yang berinisial “M” yang dipukuli oleh sang suami dan anaknya pun tak luput menjadi korban kekerasan. Dan kasus kekerasan fisik yang juga dialami seorang istri berinisial “f” yang ditampar
Berdasarkan banyak
Sementara Organisasi
itu
berdasarkan
pendampingan
korban
kekerasan terhadap perempuan Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC)
mencatat
sebanyak
88
kasus
kekerasan terhadap perempuan terjadi di Provinsi Sumatra Barat selama 2012. Landasan
perlindungan
hukum
UUPKDRT
dimana
pengertian
Meskipun
tersebut
pelanggaran
fisik
terhadap
,
tindak
perempuan,
terutama kekerasan fisik dalam rumah tangga
maka
penulis
tertarik
untuk
mengangkat dalam sebuah tulisan berjudul :
“PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK
KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA”. Pengertian
perlindungan
yang
diatur dalam UUPKDRT pasal 1 bagian 4 yakni “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memeberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan keluarga,
advokad,
lembaga
sosial,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Dan bentuk perlindungan diatur dalam Pasal 16 – 38 UUPKDRT.
terhadap perempuan terdapat pada Pasal 16
uraian
terjadi
kekerasan
serta ditendang oleh suaminya gara – gara tidak mau di ajak pulang oleh suaminya.
pengadilan”.
Perlindungan protection)
wanita
hukum
(legal
merupakan
upaya
perlindungan tertera Pada Pasal 1 angka 4
pencerminan politik hukum sebagai suatu
yakni “segala upaya yang ditujukan untuk
kebijakan hukum (legal policy) untuk
memberikan rasa aman kepada korban
memberika solusi atau pemecahan masalah
yang dilakukan oleh pihak keluarga,
dari
advokad,
kepolisisan,
kemanusiaan dan perlakuan diskriminasi
kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya
menjadi masalah hukum pidana. Indonesia
baik
telah
lembaga
sementara
sosial,
maupun
berdasarkan
isu
hukum
memilki
berupa
Kitab
kejahatan
Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang
sebelum persidangan dimulai. Penjatuhan
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
sanksi pidana terhadap pelaku yakni
Manusia (HAM)
Undang-undang
terdapat dalam pasal 44 UUPKDRT
2004
sebagai berikut :
Nomor
23
penghapusan
dan
Tahun kekerasan
tentang
dalam
rumah
(1) Setiap orang yang melakukan
tangga ( PKDRT ). Undang –undang
perbuatan
tersebut dapat dijadikan payung hukum
dalam lingkup rumah tangga
bagi penegak hukum untuk melindung
sebagaimana dimaksud dalam
korban kekerasan dalam rumah tangga dan
pasal
dapat dijadikan untuk menjerat para pelaku
dengan pidana penjara paling
kekerasan dalam rumah tangga.
lama 5 (lima) tahun atau denda
UU ini melarang tindak KDRT
kekerasan
fisik
5 huruf a dipidana
paling
banyak
terhadap orang dalam lingkup rumah
Rp.15.000.000,00 (lima belas
tangganya dengan cara kekerasan fisik,
juta rupiah).
psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU
(2) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara
paling
lama
10
(sepuluh) tahun atau denda paling
banyak
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam
hal
perbuatan
Penghapusan KDRT ini. Di samping
sebagaimana dimaksud pada
sanksi ancaman hukuman pidana penjara
ayat
dan denda yang dapat diputuskan oleh
matinya
Hakim, juga diatur pidana tambahan yang
dengan pidana penjara paling
dapat
yang
lama 12 (dua belas) tahun atau
serta
denda
dijatuhkan
mengadili
perkara
oleh
Hakim
KDRT
ini,
(2)
mengakibatkan korban,
dipidana
paling
banyak
penetapan perlindungan sementara yang
Rp.45.000.000,00
(
dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak
puluh lima juta rupiah ).
empat
(4) Dalam
hal
perbuatan
Jenis penelitian yang digunakan
sebagaimana dimaksud pada
dalam
ayat (1) dilakukan oleh suami
sosiologis (Social Legal Research), yaitu
terhadap istri atau sebaliknya
penelitian yang berupa studi empiris untuk
yang
menimbulkan
menemukan teori-teori mengenai proses
penyakit atau halangan untuk
terjadinya dan mengenai proses bekerjanya
menjalankan pekerjaan jabatan
hukum di dalam masyarakat.
atau
tidak
mata
pencarian
penelitian
ini
bersifat
yuridis
atau
Sumber data dalam penelitian ini
kegiatan sehari – hari, dipidana
adalah data primer dan data sekunder. Data
dengan pidana penjara paling
Primer adalah data yang diperoleh secara
lama 4 (empat) bulan atau
langsung di lapangan dengan melakukan
denda
wawancara dengan 1 orang korban yakni
paling
banyak
Rp.5.000.000,00
(lima
juta
rupiah).
berinisial “F”, dan 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang yakni
Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah antara lain : 1. Bagaimanakah
Bapak Siswatmono Radiantoro, Bapak M. Salam Giri Basuki dan Ibu Dina Hayati. Data Sekunder merupakan data yang
perlindungan
berupa putusan pengadilan dan statistik
hukum yang di berikan oleh
kriminal dari tahun 2010 - 2014 yang
hakim
diperoleh dari Pengadilan Negeri Klas IA
terhadap
perempuan
sebagai korban kekerasan fisik dalam
rumah
Pengadilan
tangga
Negeri
klas
di IA
Padang ?
Teknik
pengumpulan
data
yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu metode pengumpulan
2. Apa kendala – kendala yang ditemukan oleh hakim dalam memberikan
Padang.
perlindungan
terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?
data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan
informan.
Wawancara
ini
dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan mempelajari
data bahan
dengan
cara
kepustakaan
atau
literatur-literatur yang ada, terdiri dari Metodologi
peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen, buku-buku dan jurnal yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan
jam terhitung sejak mengetahui
diteliti.
atau
Analisis Data adalah mekanisme
menerima
laporan
kekerasan dalam rumah tangga,
mengorganisasikan dan mengurutkan data
kepolisian
kedalam pola kategori dan uraian dasar
memberikan
sehingga
sementara pada korban.
dapat
ditemukan tema dan
hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Metode
analisis
data
dalam
proses
2. Dalam
wajib
segera
perlindungan
memberikan
perlindungan
sementara,
penelitian ini dilakukan dengan cara
kepolisian dapat bekerjasama
analisa kualitatif yaitu data yang berupa
dengan
tanggapan atau pendapat sehingga tidak
pekerja
berupa angka tetapi berupa kata atau
pendamping,
dan/
atau
kalimat.
pembimbing
rohani
untuk
Kemudian di tarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
tenaga
kesehatan,
sosial,
relawan
mendampingi korban. 3. Dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada
korban,
tenaga kesehatan harus:
Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Memeriksa korban
Perlindungan hukum yang diberikan
kesehatan
sesuai
dengan
standar profesinya
oleh hakim di Pengadilan Negeri Klas IA
b. Membuat laporan tertulis
Padang dengan mewawancarai Bapak
hasil pemeriksaan terhadap
Siswatmono Radiantoro S.H adalah yakni
korban
dengan memberikan perintah perlindungan
repertum
atas
sementara dan perlindungan tetap terhadap
penyidik
kepolisian
korban,
pidana
surat
keterangan
terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan
yang
memiliki
yang ia lakukan dan pemulihan terhadap
hukum yang sama sebagai
korban. Adapaun perlindungan sementara
alat bukti.
menjatuhkan
sanksi
yang terdapat dalam pasal 16 UUPKDRT yakni senagai berikut : 1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dalam dua puluh empat )
dan
visum
et
permintan atau medis kekuatan
4. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: a. Melakukan konseling untuk menguatkan
dan
memberikan rasa aman bagi korban,
(2)
Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
b. Memberikan
informasi
ayat (1) mengakibatkan korban
mengenai hak – hak korban
mendapat jatuh sakit atau luka
untuk
berat, dipidana dengan pidana
mendapatkan
perlindungan
dari
penjara
paling
lama
10
kepolisian dan penetapan
(sepuluh) tahun atau denda
perintah perlindungan dari
paling
pengadilan,
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh
c. Mengantarkan
korban
kerumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan
kepada
korban
dengan pihak kepolisian, dinas sosial lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan tertuang dalam pasal 44 UUPKDRT yaitu : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan
fisik
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
banyak
juta rupiah). (3) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
matinya
mengakibatkan korban,
dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda
paling
Rp.45.000.000,00
banyak (
empat
puluh lima juta rupiah ). (4) Dalam
hal
perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang
tidak
menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
mata
pencarian
atau
kegiatan sehari – hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling
Rp.5.000.000,00 rupiah).
banyak (lima
juta
Dalam hal pemulihan terhadap korban
Kendala – kendala yang ditemukan
yakni terdapat dalam pasal Pasal 39 - 41
oleh
yakni sebagai berikut :
perlindungan hukum terhadap perempuan
1. Korban
dapat
memperoleh
pelayanan dari :
2. Tenaga kesehatan wajib memeriksa dengan
standar
profesinya. 3. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib merehabilitasi
kesehatan korban. 4. Pekerja
Giri
korban
Basuki
menolak
yakni
untuk
di
advokad, korban juga terkakang menolak untuk divisum serta korban juga menolah untuk
memberikan
beberapa
alasan
keterangan.
korban
Ada
membiarkan
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya di antaranya: 1. Korban membiarkan tindakan
sosial,
relawan
kekerasan
terhadap
dirinya
pendamping,
dan/
atau
sampai berlarut – larut. Hal ini
pembimbing
rohani
wajib
dapat disebabkan oleh korban
memberikan
pelayanan
kepada
korban dalam bentuk pemberian konseling
untuk
berpendapat
tindakan
suami
akan berubah.
menguatkan
2. Korban berpendapat apa yang
dan/atau memberikan rasa aman
dialaminya adalah takdir atau
bagi korban.
nasibnya sebagai istri. Hal ini
Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap korban yakni bila dalam persidangan korban masih takut dalam memberikan kesaksian maka
M.Salam
dampingi oleh relawan pendamping atau
d. pembimbing rohani.
dan
Pengadilan Negeri Klas IA Padang dengan
terkadang
c. relawan pendamping,
memulihkan
memberikan
sebagai korban dalam rumah tangga di
Bapak
b. pekerja sosial,
sesuai
dalam
mewawancarai salah seorang hakim yaitu
a. tenaga kesehatan,
korban
hakim
hakim
akan
memerintahkan
tersangka/terdakwa untuk meninggalkan persidangan
sementara
memberikan keterangan.
korban
dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus berbakti pada suami. 3. Korban
mempunyai
ketergantungan ekonomi pada pelaku tindak kekerasan. 4. Korban mempertahankan status sosialnya,
sehingga
kalau
sampai tindak kekerasan yang
terjadi dalam rumah tangganya
korban berhak didampingi oleh
diketahui oleh orang lain, akan
keluarga
memperburuk
sosial
pendamping atau advokad dan
dalam
pemulihan terhadap korban.
status
keluarganya
di
masyarakat.
maupun
2. Kendala
5. Korban takut akan ancaman suami.
ditemui
relawan
–
kendala
yang
oleh
hakim
dalam
uapaya perlindungan terhadap
6. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya dianggap
tidak
karena
korban dalam rumah tangga yakni
korban
terkadang
dapat
menolak untuk didampingi oleh
menyelesaikan masalah rumah
relawan pendamping maupun
tangganya sendiri.
oleh
7. Korban terlambat melaporkan tindakan
kekerasan
yang
advokad,
padahal
tersebut merupakan hak dari korban itu sendiri, korban juga
dialami, sehingga bukti – bukti
terkadang menolak untuk
fisik sudah hilang.
visum
dikarenakan
di
korban
masih trauma dengan kejadian
Penutup
atau
Berdasarkan pembahasan yang
menolak
hasil
penelitian penulis,
perlakukan
untuk
memberikan
yang
telah
kesaksian dalam persidangan.
maka
dapat
Berdasarkan
kesimpulan
ditarik simpulan.
atas,
1. perlindungan hukum terhadap
menyarankan
perempuan
yang
dialaminya serta korban juga
terdapat pada bab sebelumnya dan
diperoleh
hal
sebagai
korban
maka
di
penulis Hendaknya
perempuan khusus nya di kota
KDRT dari hasil penelitian
Padang
penulis di Pengadilan Negeri
kekerasan dalam rumah tangga
Klas
mau melaporkan tindakan yang
IA
menjatuhkan
Padang
yaitu
sanksi
pidana
dilakukan
sebagai
oleh
korban
sumi
terhadap pelaku sesuai dengan
terhadapnya agar perempuan
tindak kekerasan fisik yang
yang menjadi korban dapat
dilakukan
dilindungi oleh aparat penegak
terdakwa, memberikan
oleh
tersangka/
dan
dalam
perlindungan
hukum
maupun
oleh
pemerintah. Masyarakat kota
Padang
agar
terhadap
lebih
peduli
kejahatan
KDRT,
walaupun itu hubungan antara suami dan istri, supaya bisa menjadikan lingkungan yang nyaman dan aman. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kota Padang berani
perlakuan
segala
bentuk
kekerasan
dalam
rumah tangga sesuai dengan aturan
hukum
sehingga diharapkan
yang
dengan
Kekerasan dan Hukum, UII Press Yogyakarta. Anonim, 2004, Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo
mengungkapkan dan melaporkan
Aroma Elmina Marta, 2003, Perempuan,
ada,
demikian
tindak
pidana
Persada, Jakarta. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI, Yogyakarta.
kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan
dapat
semakin
Jurnal Arizki Ilham,2014, Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak
diminimalisir . Agar aparat
Pidana Kekerasan Dalam Rumah
penegak hukum di kota Padang
Tangga, Padang, vol.16.
bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam Iingkup rumah
tangga
menerapkan sebagaimana mestinya.
Jurnal Perempuan,2002, edisi 26, Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
dengan hukum
Mardjono Reksodiputra, 1994, hak Asasi Dalam sistem Peradilan Pidana, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
Daftar Pustaka A .Buku – buku
Universitas Indonesia, Jakarta.
Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta.
Nursyahbani Kacasungkana, Teropong, edisi V, April – Mei 2002. P.A.P Lamintang, 1997, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Tapi Omas Ihroni, dkk ( ed ), 2006,
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. C . Sumber lain Winda, Kasus Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Perempuan di Sumbar
Penghapusan Diskriminasi
Terus Meningkat,
Terhadap Perempuan,
http://www.antaranews.com/berita/3
Alumni,Bandung.
51454/88-kasus-kekerasan-terhadap-
Thomas Santoso, 2002, Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. W.J.S Poerwadarminta,1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta. Yetisma Saini, 2011, Hukum Acara Pidana, Bung Hatta University Press, padang.
perempuan-di-sumbar , diakses tanggal 22 september 2014. Irma, kekerasan dalam Rumah Tangga, http://tranlate.google.co.id/translate? hl=id&langpai=en|id&u=http://www .aaets.org/article44.htm, diakses, sabtu,29 November 2014. Marsidin Nawawi, Perlindungan Korban KDRT, http://www.duniaesai.com/index.php ?option=com_conten&view=article
B. Undang – Undang
&id=157:perlindunganperlindungan-kdrt&catid=39gender,
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004
sabtu, 29 November 2014.
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Internet, www.google.com . http:// Hukum Online.com. diakses tanggal
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981
22 september 2014 .
tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/0 2/11/,kekerasan-dalam-rumahtangga/,diakses tanggal 8 Januari 2015.
