Heru Suprijanto Fakultas Sospol Universitas Soerjo Ngawi

MEDIA SOERJO Vol. 3 No. 2. Oktober 2008 ISSN 1978 – 6239

43

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI SEBAGAI STIMULASI KEMANDIRIAN USAHA SEKTOR MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN GEJAYAN-COLOMBO SLEMAN YOGYAKARTA (Studi Kasus Mengenai Perkembangan Usaha Pedagang Resto PKL Mrican) Heru Suprijanto Fakultas Sospol Universitas Soerjo Ngawi ABSTRACT Generally, the government contribution covers stabilization, allocation and distribution. In the problem of the micro enterprise sector spreading which tend to disturb user of traffic ways, therefore it demand active act from the government inform of stabilization condition. In doing the stabilization act toward internal micro enterprise, government must to act persuasive to the micro internal people because they are the part of our citizens which have rights to get justify and working chance in which totally guarantee by constitution. The stabilization act toward informal micro enterprise sector can be implemented trough the organization of informal micro enterprise sector in a group and given facility to help the enterprise also some capital which important to the continuing of their enterprise. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Ketersediaan lapangan kerja merupakan aplikasi dari peranan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam welfare state melalui tindakan demokrasi ekonomi yang menurut Thoby Mutis (2002 : 13-14) ditunjukkan melalui penjelasan UUD 1945 pasal 33 yang menunjukkan bahwa cooperatives perlu dikembangkan dalam kegiatan ekonomi. Selain menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam welfare state peranan negara yang lain menurut W Fredman

(2002 dalam Gunarto Suhardi 2007 : 2) ialah Negara sebagai regulator (de stuurende) yang mengatur perekonomian dan peranan negara sebagai pengusaha (interpreneur). Dimana ketiga peranan tersebut memiliki keterbatasan yang disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memahami dan melaksanakan peranan tersebut. Keterbatasan peranan pemerintah yang ditunjukkan dengan kurang mampunya Negara mengakomodir kebutuhan publik akan kesempatan kerja mendorong adanya

Heru Suprijanto, Implementasi Kebijakan Relokasi Sebagai Stimulasi Kemandirian Usaha Sektor Mikro Pedagang Kaki Lima Kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta


motivasi golongan yang termarginal dalam lingkup akademis dan kepemilikan capital untuk membangun kegiatan wiraswasta mikro dengan keterbatasan berupa modal, pemasaran, energi, pengupahan serta bahan baku. Menurut Hudiyanto (2004 : 51) pengakuan dan pujian terhadap usaha mikro mulai muncul ketika usaha mikro tersebut dinilai mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Pengakuan terhadap eksistensi usaha mikro tersebut dilanjutkan dengan tindakan nyata pemerintah untuk memberikan pemberdayaan untuk menciptakan iklim kemandirian kepada para pelaku usaha sektor mikro. Relokasi yang secara leksikal dalam Kamus Ilmiah Populer (2006 : 406) diartikan sebagai penataan ulang merupakan implementasi kebijakan yang berisi stimulasi kemandirian usaha sektor mikro yang digagas dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Wacana tentang relokasi terdiri atas dikotomi perspektif yang optimis terhadap kontribusi kebijakan relokasi berupa kemandirian dan perkembangan usaha sektor mikro sekaligus perspektif yang pesimis karena memegang asumsi bahwa relokasi tidak mampu memberikan kontribusi positif dimana akan mematikan pangsa pasar usaha mikro. Keinginan penulis untuk mengidentifikasi penyebab ketidakmampuan implementasi

44

untuk memberikan kontribusi positif kepada usaha sektor mikro riil dalam isu-isu kebijakan ekonomi publik dan menganalisa indikasi keberhasilan stimulasi kemandirian usaha sektor mikro melalui implementasi kebijakan relokasi pedagang kuliner kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican, membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis dengan judul : Implentasi Kebijakan Relokasi Sebagai Stimulasi Kemandirian Usaha Sektor Mikro Pedagang Kaki Lima Kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta : Studi Kasus Mengenai Perkembangan Usaha Pedagang Resto PKL Mrican. 1.2. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu : “Benarkah Implentasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican memberikan Stimulasi Kemandirian Usaha ?” 1.3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan karya tulis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana stimulasi kemandirian usaha yang didorong oleh implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman



Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican 1.4. Manfaat 1) Bagi Ilmu Pengetahuan Memberikan partisipasi terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori-teori tentang studi kebijakan ekonomi sektor riil mikro. 2) Bagi Pihak Pemangku Kebijakan (stakeholders) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak pemangku kebijakan (stakeholders) pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi untuk meningkatkan optimalisasi kontribusi kebijakan relokasi berupa stimulasi kemandirian terhadap sektor riil mikro. 3) Bagi Civitas Akademik Bidang Ilmu Administrasi Negara Memberikan tambahan referensi bagi civitas akademik bidang ilmu administrasi negara tentang konseptual kebijakan ekonomi sektor riil mikro. 4) Bagi Pembaca Menambah informasi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan relokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 5) Bagi Penulis

45

Hasil telaah ini diharapkan dapat dijadikan bekal dan tambahan pengetahuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di masa yang akan datang. LANDASAN TEORI 2.1. Pengantar Bab II ini diawali dengan penjelasan antar teori-teori serta operasionalisasi teori-teori tersebut untuk melihat sejauh mana stimulasi kemandirian usaha yang didorong oleh implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang kerangka pikir dan karya tulis ini yang diawali dengan definisi implementasi kebijakan dan definisi relokasi, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai batasan kemandirian usaha serta definisi usaha mikro pada subbab selanjutnya. 2.2. Definisi Implementasi Kebijakan Daniel Masmanian dan Paul Sabatier (1983 : 61 dalam Leo Agustino 2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang umum dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang paling penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang



ingin diatasi, menyebutkan secara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan beberapa cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Menurut Merille Grindle (1980 dalam AG Subarsono 2006 : 93) implentasi kebijakan merupakan penetapan kebijakan yang keberhasilannya dipengaruhi oleh 2 variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Implementasi kebijakan oleh Van Meter dan van Horn (1975 dalam Solichin Abdul Wahab 2001 : 78 – 79) dipandang sebagai tindakan-

46

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabatpejabat atau kelompokkelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam model implementasi kebijakan yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn terkandung variabel bebas berupa ukuran dan tujuan kebijakan, sumbersumber kebijakan, sifat badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Prestasi Kerja

Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Komunikasi Antar Organisasi

Ukuran dan Tujuan Kebijakan Ciri Badan Pelaksana

Sikap Para Pelaksana

Sumber-sumber Kebijakan

Sumber : Solichin Abdul Wahab ( 2001 : 80 ) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 2.3. Definisi Relokasi Secara leksikal dalam Kamus Ilmiah Populer (2006 : 406) relokasi diartikan sebagai penempatan ulang. Menurut Markus Zahnd (2006 : 236)

dalam perencanaan pembangunan kota terdapat istilah pembangunan kembali (redevelopment) berupaya penataan kembali kawasan kota dengan terlebih dahulu



melakukan pembongkaran sarana dan prasarana sebagian ataupun secara menyeluruh dalam kawasan tersebut. Dengan demikian secara implementasi dapat dikatakan bahwa relokasi merupakan salah satu bentuk redevelopment kawasan perkotaan. Pandangan dan penilaian terhadap kebijakan relokasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda yaitu; kelompok modern, kelompok tradisional dan kelompok ambivalen dimana menurut Sondang P Siagian (102 – 108) kelompok modern akan mendukung pembangunan. Ini berarti secara kontinyu akan mendukung relokasi karena memiliki perspektif bahwa relokasi merupakan bentuk penataan ruang kota. Sedangkan kelompok tradisional adalah menolak adanya pembangunan. Ini berarti kontinu akan menentang relokasi karena memiliki prespektif bahwa relokasi merupakan tindakan mematikan pangsa pasar usaha. Dan kelompok ambivalen adalah kelompok yang berfikir secara kondisional karena akan mendukung pembangunan bila menguntungkan bagi kepentingannya dan akan menolak pembangunan bila merugikan bagi kepentingannya. Ini berarti secara kontinyu akan mendukung relokasi ketika relokasi itu mampu memberikan keuntungan dalam kepentingannya dan akan menentang relokasi ketika relokasi itu mampu memberikan kerugian dalam kepentingannya.

47

Dalam penelitian relokasi didefinisikan sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang berperan sebagai stimulasi kemandirian usaha mikro dengan studi kasus mengenai perkembangan usaha pedagang Resto PKL Mrican. 2.4. Lingkup Kemandirian Usaha Lingkup kemandirian usaha menunjukkan bagaimana bentuk kemampuan usaha wiraswasta untuk bertahan dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Menurut Bambang Gede Kiswardi (2006 : 38) kemandirian usaha merupakan kemampuan wirausahawan yang meliputi kemampuan memcahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, kemampuan bertindak dan berfikir kreatif serta inovatif, kemampuan bekerja secara produktif dan kemampuan bekerja. Secara umum pemetaan kemandirian usaha dapat dipetakan dalam bentuk modal, pemasaran, energi, pengupahan dan bahan baku. Sedangkan secara khusus Bambang Gede Kiswardi (2006 : 38) menjelaskan bahwa kemandirian usaha adalah kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus memperoleh keuntungan yang lebih besar. 2.5. Definisi Usaha Mikro Menurut Hudiyanto (2004 : 54) usaha mikro merupakan usaha sektor kecil yang atas tuntutan publik dan kebijakan pemerintah mampu bertahan



dalam krisis keuangan. Secara umum usaha mikro memiliki keterbatasan pada beberapa aspek. Berdasarkan kajian BPS (1998 dalam Interaksi Jurnal Politik dan Manajemen Publik 2007 Volume II No. 1 :237-278) usaha mikro memiliki keterbatasan dalam bentuk modal, pemasaran, energi, pengupahan dan bahan baku. Keterbatasan Yang Dihadapi Pengusaha Sektor Mikro Jenis Jumlah Kesulitan Pengusaha Utama Modal 78.489 Pemasaran 58.245 Energi 8.356 Pengupahan 32.197 Bahan Baku 81.598 Sumber : Interaksi Jurnal dan Manajemen Publik Volume II No. 1 : 238

Persen 40,34 29,94 7,61 18,08 41,94 Politik 2007

2.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipergunakan dengan mendefinisikan relokasi sebagai implementasi kebijakan pemerintah yang berperan sebagai stimulasi kemandirian usaha mikro. Aspek-aspek yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan relokasi antara lain : 1. Transparansi, yaitu keterbukaan sistem manajerial pemerintah dalam proses perumusan, formulasi dan implementasi kebijakan relokasi sehingga melahirkan kepercayaan publik.

48

2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban fungsional terhadap kelangsungan hidup usaha-usaha ekonomi mikro untuk mencapai tujuan efektivitas kegiatan usaha tersebut melalui proses pengawasan. 3. Kewajara (fairness), yaitu perlakuan yang sama berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak oleh pemerintah antara usaha sektor makro dan sektor mikro 4. Responsibility, yaitu kesadaran untuk melakukan tanggung jawab sebagai konsekuensi logis atas otoritas yang dimiliki stakeholder dimana kesadaran tersebut diaplikasikan melalui pemenuhan indikator nilai strategis dalam penentuan lokasi relokasi. Dalam penelitian ini penulis akan menilai sejauh mana stimulasi kemandirian usaha yang didorong oleh implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican secara koherensi semantik yakni sebagai berikut: 1. Transparansi • Penyampaian informasi kondisi keuangan perusahaan negara yang terbuka kepada publik • Keterbukaan penyusunan anggaran dalam implementtasi kebijakan relokasi



• Penyelenggaraan kegiatan relokasi yang terbuka pengawasan publik 2. Akuntabilitas • Pertanggungjawaban stakeholders dalam pengelolaan usaha sektor mikro • Pertanggungjawaban untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana tertera dalam UUD 1945 Pasal 33 • Pertanggungjawaban sosial pemerintah untuk membentuk Master Plan Ekonomi Kerakyatan sehingga usaha mikro dapat diberdayakan secara optimal dalam implementasi kebijakan relokasi 3. Kewajaran (Fairness) • Pemberlakuan keadilan kepada usaha makro dan mikro dalam kemudahan akses modal, energi, pengupahan, bahan baku dan pemasaran • Penyampaian informasi secara merata terhadap para pelaku sektor ekonomi mikro tanpa pengecualian 4. Responsibility • Pengutamaan indikator nilai strategis terhadap lokasi tujuan relokasi • Kesigapan pemerintah dalam memberikan respon atas kesulitan dan kendala yang mungkin dihadapi pedagang kaki lima dalam melaksanakan kebijakan relokasi

49

2.7. Kerangka Pemikiran Usaha mikro pedagang kaki lima kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta merupakan suatu contoh fenomena usaha ekonomi modal kecil yang memerlukan stimulasi pemerintah untuk menciptakan kemandirian usaha di dalamnya mengingat adanya kewajiban pemenuhan fungsi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan (welfare state). Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian usaha mikro dengan perhatian terhadap penetapan indikator nilai strategis kewilayahan lokasi sasaran relokasi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan gejayanColombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican sebagai stimulasi kemandirian usaha sektor mikro. METODE PENELITIAN 3.1. Pengantar Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang jenis penelitian serta unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab berikutnya menjelaskan tentang populasi dan sampel sebagai sasaran penelitian. Pada



sub-bab ini juga dijelaskan tentang teknik penarikan sampel dan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian. 3.2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk mengetahui sejauh mana stimulasi kemandirian usaha yang didorong oleh implementtasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian grounded yang dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang mendalam. 3.3. Unit Analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu produsen sektor mikro/ pedagang di Resto PKL Mrican. 3.4. Populasi dan Sampel a. Populasi Menurut Erwan Agus Purwanto dan Ratih Dyah S (2007 : 3) populasi adalah individu/ unit-unit yang menjadi target dalam penelitian. Populasi harus memiliki batasan dan karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Resto PKL Mrican yang berjumlah 32 orang. b. Sampel

50

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang diambil dari populasi harus representative (mewakili) populasi, sehingga dapat dilakukan generalisasi terhadap populasi tersebut. Teknik penarikan sample yang digunakan adalah non probability sampling dalam bentuk purposive sampling dimana dilakukan wawancara terhadap pihak pedagang Resto PKL Mrican, staf kantor pengelola pasar Kabupaten Sleman dan praktisi hokum dan ekonomi NGO yang memiliki data-data dan informasi valid mengenai kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican (key person). 3.5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 3 key person yaitu pedagang Resto PKL Mrican yang menitik beratkan pada analisa usaha, staf kantor Pengelola Pasar Kabupaten Sleman yang menitik beratkan pada latar belakang implementtasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican dan praktisi hokum dan ekonomi NGO yang menitik beratkan



pada prasyarat hukum pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengantar Bab IV berisi analisis dan pembahasan fokus kajian yang didasarkan atas landasan teori dalam Bab II. Sub bab pertama diawali dengan deskripsi obyek analisis yang berisikan profil singkat Resto PKL Mrican yang dilanjutkan dengan analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo. Pada subsub berikutnya dibahas eksistensi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo sebagai pengusaha sektor mikro riil dan teciptanya kemandirian usaha mikro tersebut yang disebabkan oleh kemampuan implementasi kebijakan relokasi dalam menstimulasi kemandirian usaha melalui Resto PKL Mrican. 4.2. Profil Resto PKL Mrican Resto PKL Mrican merupakan tempat yang dijadikan sebagai sarana penataan ulang pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta. Didirikan tahun 2004 atas gagasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

51

melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman. Latar belakang pendirian Resto PKL Mrican adalah usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk menciptakan kemandirian usaha sektor mikro melalui penyediaan tempat berdagang sekaligus untuk melaksanakan perencanaan pembangunan kota sehingga memerlukan adanya pengaturan lokasi usaha pedagang kaki lima. Lokasi Resto PKL Mrican berada di Jalan Pringgondani Mrican Sleman Yogyakarta. Nilai strategis kewilayahannya meliputi sebelah barat berbatasan dengan Universitas Atmajaya dan Sanata Dharma, sebelah utara berbatasan dengan ruko-ruko dan game centre, sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Debrito, dan sebelah timur berbatasan dengan kos serta rumah kontrakan mahasiswa. Daya tampung Resto PKL Mrican terdiri atas 32 pedagang dan 300 pengunjung dengan fasilitas meja dan kursi makan, panggung hiburan, 3 kamar mandi, 1 mushola, 1 ruang rapat, area parkir, wastafel dan listrik.



52

Denah Resto PKL Mrican

Kamar Mandi

Mushola

Ruang Rapat

Panggung Hiburan

Kios Pedagang Sisi Kiri (daya tampung 16 pedagang)

Meja dan Kursi Tempat pembeli (daya tampung 300 pembeli)

Kios Pedagang Sisi Kanan (daya tampung 16 pedagang)

Areal Parkir

Biaya penempatan yang dibebankan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Kantor Pengelolaan Pasar kepada pedagang kaki lima yang pindah dalam Resto PKL Mrican senilai Rp. 2.000.000,per tahun dan retribusi listrik serta air bersih senilai Rp. 2.000,- per bulan. 4.3. Fenomena Pedagang kaki Lima Kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha ekonomi mikro

dimana menurut Hudiyanto (2004 : 54) usaha mikro merupakan usaha sektor kecil yang atas tuntutan publik serta kebijakan pemerintah mampu bertahan dalam krisis keuangan dan secara umum memiliki keterbatasan dalam bentuk modal, pemasaran, energi, pengupahan dan bahan baku. Kemunculan usaha ekonomi mikro pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta merupakan suatu tinjauan psikologis yang terjadi ketika secara individual dalam masyarakat merasa



termarginal terhadap kepemilikan capital, jenjang pendidikan dan kecakapan skill. Merginalisasi ketiga aspek tersebut tidak mampu diakomodir oleh pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja sehingga memunculkan gagasan pendirian usaha kecil dengan berbagai keterbatasan yang berdasarkan hasil observasi lapangan secara umum merupakan kegiatan ekonomi satusatunya bagi pelaku usaha mikro pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta tersebut. Kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta merupakan kawasan strategis segi tiga emas yang menghubungkan kegiatan cevitas akademik Universitas Negeri Yogya (UNY), Uniersitas Sanata Dharma dan Universitas Atma Jaya sehingga menimbulkan daya tarik kepada pedagang kaki lima yang didominasi pedagang kuliner (makanan) dalam menentukan wilayah operasinya. Kategori usaha sektor riil mikro yang disandang oleh pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta, penulis mengidentifikasikan dengan analisis aspek produk usaha dan besaran modal, yang dalam hal ini aspek produk usaha pedagang kaki lima kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta berbentuk barang riil dengan besaran modal antara Rp.2.000.000,sampai Rp.12.000.000,- dimana menu-

53

rut Manullang (2002) setiap unit usaha/ bisnis yang penyertaan modal awal kurang dari Rp. 100.000.000,- merupakan kualifikasi usaha/ bisnis skala mikro. 4.4. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sleman bertujuan untuk melaksanakan pembangunan perencanaan kota secara terpadu dengan dasar Peraturan daerah Kabupaten Sleman (Perda) No. 11 tahun 2004 dalam bentuk redevelopment. Redevelopment tersebut menurut Markus Zahnd (2006 : 236) yang bertujuan untuk melakukan penataan kembali kondisi perkotaan dengan didahului sarana dan prasarana yang sebelumnya telah ada, yang dalam hal ini termasuk sarana dan prasarana kegiatan usaha mikro pedagang Kaki Lima Kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta. Penetapan Resto PKL Mrican sebagai tempat tujuan relokasi pedagang kaki lima Kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan didasarkan pada nilai strategis kewilayahan yang berhubungan langsung dengan seputar kegiatan civitas akademik



kampus, meliputi dengan Universitas Atmajaya, dan Sanata Dharma di sebelah barat, ruko-ruko dan game centre sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Debrito, dan sebelah timur berbatasan dengan kos serta rumah kontrakan mahasiswa. Penetapan strategis kewilayahan Resto PKL Mrican tersebut dipandang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Kantor Pengelolaan Pasar sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan pangsa pasar pedagang kaki lima yakni mahasiswa. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican dilakukan dengan prinsip kemitraan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Menurut Bambang Gede Kiswardi (2006 : 70 – 71) kemitraan antara pemerintah dengan pedagang kaki lima atau usaha mikro adalah : 1. Penguatan dan pengembangan sentra usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan potensi ekonomi lokal, dengan harapan untuk menjaga dinamika sentra agar tumbuh menjadi klaster bisnis melalui perkuatan dukungan non finansial, dukungan finansial dan dukungan penciptaan iklim yang kondusif, yang selanjutnya sentra-sentra

54

2.

3.

4.

tersebut berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, dan menjadi penggerak/lokomotif dalam pengembangan ekonomi daerah. Perkuatan permodalan melalui lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga keuangan yang dikelola secara modern dan mudah diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah. Dengan harapan semua lembaga keuangan mikro maupun lembaga non bank tersebut dapat membentuk pusat lembaga keuangan mikro yang mampu berperan sebagai pusat pembiayaan dan penjaminan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Pemberdayaan usaha mikro kecil dan penataan sektor informal, untuk memfasilitasi dan memperluas keberadaan sentra usaha mikro kecil dan sektor informal dalam sistem perekonomian yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan sehingga dapat mempercepat penanggulangan krisis ekonomi dan kemiskinan Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah melalui pengembangan kewirausahaan untuk mendurung tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang ber-



keunggulan kompettitif melalui program inkubator, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, magang, pengembangan sistem insentif, tentu saja perlu didukung dan diperkuat usaha retail dalam menghadapi pasar bebas, sekaligus posisi tawar usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi usaha besar. Nilai positif lainnya yang terkandung dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan GejayanColombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican selain perhatian terhadap nilai strategis kewilayahan dan prinsip kemitraan, kebijakan relokasi ini dilakukan dengan cara persuasif melalui tata cara pemberitahuan secara langsung yang di pimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Sleman kepada pedagang. Di samping beberapa kelebihan dan nilai positif yang terkandung di dalamnya, implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican memiliki nilai kekurangan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan responden pedagang kaki lima yang terelokasi dalam Resto PKL Mrican adalah lambannya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pembenahan terhadap fasilitas meja kursi yang rusak karena penganggaran penggantian

55

fasilitas-fasilitas tersebut dilakukan dengan sistem penganggaran yang secara sistematis berdasarkan pada jangka waktu penutup dan pembukaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja (APBN) pemerintah Kabupaten Sleman. 4.5. Terciptanya Kemandirian Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam Resto PKL Mrican Kelambanan respon Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menangani kerusakan fasilitas meja dan kursi pada Resto PKL Mrican yang disebabkan kelambanan sistem penganggaran menjadi kendala terhadap kelangsungan usaha mikro di dalamnya di samping kendala penyesuaian lingkungan baru yang harus dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam Resto PKL Mrican pasca implementasi kebijakan relokasi. Kendala-kendala yang muncul awal relokasi dipandang sebagai suatu kondisi yang mampu dikelola oleh pedagang kaki lima sebagai produsen dengan sikap preferensi untuk menutupi kekurangan yang ada dengan kelebihan yang dimiliki seperti wilayah yang mudah dijangkau konsumen, tersedianya panggung hiburan yang menarik pangsa pasar dan kemudahan melangsungkan kegiatan produktif dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dalam Resto PKL Mrican yang sesuai



dengan pendapat Manullang (2002) dalam hal kegiatan usaha kelebihan nilai harus dikembangkan untuk menutupi kekurangan nilai sebagai upaya menjamin kelangsungan produktivitas kegiatan usaha. Berdasarkan hasil penelitian kemandirian yang tercipta melalui kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Gejayan-Colombo Sleman Yogyakarta dalam Resto PKL Mrican dapat diidentifikasi dalam bentuk : 1. Kemandirian mengelola modal dimana modal usaha telah mampu balik modal pasca relokasi dalam Resto PKL Mrican sehingga pengadaan mdal usaha dilakukan secara mandiri. 2. Kemandirian dalam membangun mentalitas wirausahawan yang peduli terhadap kebersihan lingkungan 3. Kemandirian untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing individu sehingga kegiatan usaha sektor mikro yang digeluti mampu memberikan inkam dan meniadakan anggaran ketergantungan dirinya. 4. Kemandirian dalam menjadi figur yang dapat diteladani oleh pelaksanapelaksana usaha sektor mikro lainnya untuk lebih bersikap lebih terbuka terhadap implementasi kebijakan relokasi sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian

56

usaha mikro dengan adanya pengawasan publik Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menciptakan usaha sektor mikro pedagang kaki lima dalam Resto PKL Mrican menunjukkan keberhasilan Pemerintah menjalankan fungsi negara kesejahteraan (welfare state) PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan adanya stimulasi kemandirian usaha sektor mikro dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima dalam Resto PKL Mrican sebagai indikasi keberhasilan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi negara kesejahteraan (welfare state) yang ditunjukkan dalam bentuk : 1. Kemandirian pengelolaan modal dimana modal usaha telah mampu balik modal pasca relokasi dalam Resto PKL Mrican sehingga pengadaan modal usaha dilakukan secara mandiri. 2. Kemandirian dalam membangun mentalitas wirausahawan yang peduli terhadap kebersihan lingkungan 3. Kemandirian untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing individu sehingga kegiatan usaha sektor mikro yang digeluti mampu memberikan inkam



4.

dan meniadakan anggaran ketergantungan dirinya. Kemandirian dalam menjadi figur yang dapat diteladani oleh pelaksanapelaksana usaha sektor mikro lainnya untuk lebih bersikap lebih terbuka terhadap implementasi kebijakan relokasi sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian usaha mikro dengan adanya pengawasan publik.

5.2. Saran Saran yang diberikan penulis yaitu : 1. Dalam implementasi kebijakan relokasi harus mengutamakan penciptaan kemandirian usaha sektor mikro dengan memperhatikan nilai-nilai strategis kewilayahan sehingga keberhasilan menciptakan kemandirian usaha tersebut tidak hanya dirasakan oleh pedagang kaki lima yang di relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, melainkan juga dirasakan oleh seluruh pelaksana usaha mikro. 2. Diperlukannya agenda kritis publik dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi relokasi pedagang kaki lima tanpa adanya sikap antikooperatif dalam pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut.

57

DAFTAR PUSTAKA Agustinus, Leo. 2006. DasarDasar Kebijakan Publik, bandung : Alfabeta Interaksi Jurnal Politik dan Manajeman Publik Volume II No. 1 Maret 2007, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM. Hudiyanto, 2004. Ekonomi Politik, Jakarta : Bumi Aksara Kiswardi, Bambang Gede, 2006. Ekonomi Kerakyatan : Menuju Cita-Cita, Denpasar : Pustaka Bali Post. Mutis, Thoby, 2002. Cakrawala Demokrasi Ekonomi, Jakarta : LP KUKMUS Universitas Trisakti. Siagian, Sondang P. 2005, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta : Bumi Aksara. Soeroso, Santoso, Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia, Jakarta : EGC. Subarsono, AG, 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Suhardi, Gunarto. 2007. Revitalisasi BUMN, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. Tarigan, Robinson. 2006, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Bumi Aksara.



58

Tim Prima Pena. 2006. Kamus Ilmiah PopulerEdisi Lengkap, Surabaya, Gita Media Press. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986, Pengantar Adminstrasi Pembangunan, Jakarta, LP3ES. Tjokrowinito, Moeljarto, 2001, Pembangunan : Dilema dan Tantangan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Wahab, Solichin Abdul. 2001, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan, Jakarta, Bumi Aksara. Yuliadi, Immamudin, 2007, Perekonomian Indonesia : Masalah dan Implementasi Kebijakan, Yogyakarta, FE UMY. Zahnd, Markus, 2006, Perencanaan Kota Secara Terpadu : Teori Perencanaan Kota dan Penerapan, Yogyakarta, Kanisius.


Heru Suprijanto Fakultas Sospol Universitas Soerjo Ngawi

Recommend Documents