PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. Oleh : Liana Endah Susanti Universitas Soerjo Ngawi

MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239

17

PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Oleh : Liana Endah Susanti Universitas Soerjo Ngawi ABSTRACT Limited company or PT in Indonesia is one of the most favorite company forms in the economic activities now a day. This is due to the fact that its responsibilities are limited, which means shareholders are not responsible for the loss unequal with the shares owned. In addition, shares are the joining capital ownership of limited company. The share gives the holders some rights and duties. The rights are to give their votes and to get parts of the profits and also the rest after liquidating. On the other hand, the main duties are to pay the price of shares they have. Shares of limited company which are issued, run by shareholders, they are people who have rights from an ownerships of one or more shares of limited company. Limited company as an institution that receives shareholders in its regulations regulates the rights of the ownership of one or more shares of limited company. The regulations of those rights keep developing. Formerly, limited company is ruled by KUHD article 49 and 54. It undergoes some alterations and additions on the article 54 of KUHD by publishing Act No.4, 1971 later on. Then, as laws and the needs of society increase, the government tries to change the regulations. As a consequence, UU No.1, 1995 is then legislated. Later on, the requirement of act is considered immediate with the development of laws and the needs of society. Thus, it needs a completion, not only incrementing and completing corrections but also adhering to use previous definitions relevant, which brings the legislation of UU No. 40, 2007. Shareholder is the investor who invests his/her owns capital in a limited company, in which he/she has automatically rights, both adhered rights and Act based ones. Those rights, as a consequence, need protection. Act No.40, 2007 is a national law product which rules limited company. It consists of 161 articles. There are 13 articles included as well that rule the shareholders rights in which those articles show the development of shareholders rights regulations. It is due to the fact that in KUHD, there are only 2 articles concerning on those rights. Hence, in limited company law No.1, 1995 there are 11 articles left. The research method used is juridical normative, descriptive qualitative and comparatively study because the object on this research is law, norms which run limited company, especially the requirements of shareholders protection by giving the meaning of qualitative descriptive which comes from the source of primary norm KUHD, UU No.1,1995 and UU No.40,2007. The data collecting technique is bibliography study. It is a research on data related to the objects, starting from the classified primary rights, set, compared and meant. The data is then analyzed qualitatively by deductive- inductive method. From the analysis of data, it can be figured out and obtained the development of regulating the shareholders rights in a limited company. Keyword : Shareholder Rights , Regulation Liana Endah Susanti, PerkembanganPpengaturan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perseroan Terbatas atau disingkat PT, merupakan salah satu bentuk badan usaha di dalam kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas,1) juga memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk mengalihkan sahamnya kepada setiap orang dengan menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas merupakan institusi kumpulan modal / asosiasi modal, selain itu PT merupakan badan hukum mandiri karena mempunyai karakteristik sebagai berikut: a. Sebagai asosiasi modal; b. Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada modal yang disetor; d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus / Direksi; e. Mempunyai Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas Yang terbentuk atas dasar terkumpulnya modal dari para pemodal, tanpa melihat siapa pemilik modal tersebut akan tetapi lebih dilihat dari berapa besar modal yang ditanamkan dalam PT yang terbagi dalam saham-

18

saham.2) Saham sendiri menurut pengertiannya adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas (Keputusan Menteri Keuangan No. : 15 48/KMK.013/1990),3) yang diterbitkan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan modal PT. Saham memberikan hak dan kewajiban bagi para pemegangnya. Merupakan hak utama bagi pemegang saham adalah hak bersuara, hak untuk memperoleh deviden, atau bagian keuntungan dari PT dan hak untuk memperoleh sisa kekayaan PT dalam likuidasi.44 Sedangkan kewajiban utama bagi pemegang saham adalah membayar harga saham yang dimilikinya. Saham-saham PT yang sudah diterbitkan, dikuasai oleh para pemegang sahamnya. Pengertian pemegang saham dalam kepustakaan adalah seseorang yang memperoleh hak-hak yang timbul dari kepemilikan satu atau lebih saham suatu PT.5) Perseroan Terbatas sebagai institusi yang mewadahi para pemegang saham, dalam pengaturannya mengatur tentang hak-hak tersebut. Baik hak perorangan / individu yang secara alami dimiliki oleh manusia, maupun hak yang diperoleh individu karena hak tersebut diatur dalam undang-undang 2 )

3 1 )

artinya para pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), yang sekaligus sebagai ciri dasar dari Perseroan

4

5

dulu diatur dalam Pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 31 ayat (1) tidak diatur secara tegas, hanya tersirat saja yang 40 KUHD, kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 24 ayat (1) begitu juga sekarang disebutkan “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham ) Hardijan Rusli,S.H. Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya .Pustaka Sinar Harapan. Cetakan pertama, Jakarta 1996, Hal 79. ) Harry C.Henn. Law Of Corporations. West Publishing Co. Minnesota.1983.Hal 396. ) Jordan L.Paust. Business Law West Publishing Co. Minnesota Fourth Edition.1984 Hal 551

Liana Endah Susanti, PerkembanganPpengaturan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Perwujudan atas hak-hak individu tersebut dalam PT ada pada hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham PT. Pengaturan hak-hak tersebut dalam undang-undang, maupun dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas terus berkembang. Sewaktu PT masih diatur dalam pasal-pasal pada KUHD, pengaturan hak-hak tersebut sangatlah sedikit. Dari 20 pasal yang mengatur tentang PT di dalam KUHD, hanya 2 (dua) pasal saja yang mengatur hak individu pemegang saham yaitu Pasal 49 KUHD yang mengatur hak pemegang saham atas deviden Perseroan dan Pasal 54 KUHD yang mengatur tentang hak suara. Ketentuan Pasal 54 KUHD kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 KUHD. Setelah perubahan, Pasal 54 KUHD lalu mengenal baik sistem hak suara terbatas maupun sistem hak suara bebas dari pemegang saham suatu PT.6) Para pendiri bebas untuk memilih sistem mana yang dikehendakinya. Kemudian setelah itu, seiring dengan pembangunan di segala bidang, pembangunan di bidang hukum pun telah dilakukan. Berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelaksanaan prioritas 6 )

Perubahan atas Pasal 54 KUHD tersebut disebabkan karena pengaruh dari berlakunya UU No. 1 Tahun 1964 tentang PMA. Untuk dapat menarik investor asing sebanyak mungkin ke Indonesia tentunya harus didukung dengan sarana dan pra sarana yang memadai di berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang hukum. Mengingat banyaks investor asing yang datang dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal, yang hanya mengenal sistem persaingan bebas (free fight liberalism) maka hukum kita juga harus dapat menyediakan sarana yang kondusif bagi maraknya modal asing di Indonesia

19

pembangunan nasional yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, yaitu dengan mengupayakan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan penyempurnaan mekanisme undangundang. Berbagai kebijakan program pembangunan di bidang hukum yang dilakukan yaitu dengan PROPENAS dengan materi sebagai berikut : a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bertujuan mendukung upayaupaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penyempurnaan terhadap warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. b. Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan mayarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum. c. Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bertujuan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum Bertujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat.


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Upaya pemerintah untuk menggantikan peraturan-peraturan perundang-undangan produk kolonial tersebut di atas meliputi juga pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Peraturan-peraturan tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, sebenarnya sudah jauh terbelakang. Sebagai salah satu realisasi dari usaha tersebut, maka pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkanlah UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 7 Maret 1995, yang menggantikan Peraturan Perundangundangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kapasitas hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate govemance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 maka dibuatlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007. Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas ini merupakan terobosan dari kungkungan kodifikasi KUHD.7) Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT, mulailah era baru

7

)

Liliana Tedjosaputro, Ketentuan Baru Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Seminar yang diadakan PERBANAS, Semarang, 26 Maret 2008

20

pengaturan PT dalam produk hukum nasional. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Banyak perkembangan pengaturan mengenai PT yang baru dibandingkan pengaturan yang lama. Undang-Undang PT yang baru ini mengatur PT dalam 161 pasal. Dari proses pendirian sampai dengan operasionalnya PT telah diatur hal-hal yang sangat dibutuhkan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya di bidang bisnis. Diantaranya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang restrukturisasi PT, yaitu mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan. Selain itu juga diatur tentang perlindungan modal dan kekayaan Perseroan, penambahan dan pengurangan modal, ketentuan minimum pemegang saham, ketentuan mengenai saham karyawan, ketentuan mengenai pembelaan kepentingan umum, ketentuan mengenai pemegang saham minoritas. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang mendasar pada pengaturan tentang PT. Semula dalam pengaturan yang lama hanya hak-hak perorangan / individu saja yang diperhatikan tetapi sekarang dalam pengaturan yang baru, perlindungan kepada masyarakat luas juga menjadi perhatian yang utama. Perkembangan yang lain yaitu diakomodasikannya budaya bangsa Indonesia dalam PT. Walaupun sebagai instrument ekonomi yang berasal dari negeri barat, tetapi mempunyai prinsip yang sama dengan koperasi yaitu prinsip kekeluargaan. Hal itu tampak dalam ketentuan yang mengatur tentang pengambilalihan keputusan RUPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 yang berbunyi : “Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 untuk mufakat. Jadi pertama kali keputusan RUPS itu harus diupayakan agar dapat dicapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baru apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar). Pemegang saham adalah investor yang telah menanamkan modalnya dalam Perseroan. Keberadaan mereka dalam PT sudah barang tentu sangat dibutuhkan. Sebagai pribadi mereka memiliki hak baik hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia maupun hak-hak yang ada berdasarkan UndangUndang. Hak-hak tersebut perlu memperoleh perlindungan. Oleh karena itu sangat beralasan jika peneliti mengkaji dan menganalisis tentang “PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.” 2. Permasalahan Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : a. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang perlindungan terhadap pemegang saham Perseroan Terbatas ? b. Mengapa diperlukan pengaturan secara khusus tentang perlindungan terhadap pemegang saham dalam Perseroan Terbatas ? 3. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh hukum di Indonesia mengatur

21

tentang perlindungan terhadap pemegang saham Perseroan Terbatas. b. Untuk mengetahui alasan-alasan diperlukan pengaturan secara khusus tentang perlindungan terhadap pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. 4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah : a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut yang bertitik tolak dari permasalahan penelitian. b. Untuk melatih dan mengaplikasikan suatu teori ke dalam praktek serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. c. Memberikan sumbangan pemikiran atau informasi kepada masyarakat khususnya kepada perusahaan. B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas Dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Berbeda halnya dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UndangUndang pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum, dan dianggap sebagai “manusia”. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Oleh karena itu,


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 maka disebut: “artificial person” atau manusia buatan, atau “person in law” atau “legal person/ rechtspersoon”. Jadi di samping “manusia” (natuurllijk persoon atau natural person), ada “manusia” lain yang disebut “rechtspersoon” yang merupakan “artificial person” yang merupakan “orang tiruan” atau orang yang diciptakan oleh hukum. Menurut Henry Campbell Black, yang lebih dikenal dengan Back’s Law Dictionary, bahwa: “legal entity” adalah legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decision through agents as in the case of corporation”. “Orang” dalam penggunaan secara umum adalah “manusia” yaitu “a human being” atau “natural person” sebagai “lawan” dari “artificial person” sebagaimana disebutkan di atas. Dalam istilah hukum atau Undang-Undang, pengertian “orang” bisa termasuk perusahaan, organisasi kerja, permitraan, pekumpulan, Perseroan, dan lainlain. Namun demikian, perusahaan, organisasi kerja, permitraan, dan lainlainnya yang dianggap dalam arti orang tersebut tidak dengan sendirinya kemudian adalah juga merupakan badan hukum. Perusahaan baru bisa disebut badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh karena itu, maka ada perusahan yang disebut sebagai “badan hukum” dan ada yang “bukan badan hukum”. PT sebagai subyek hukum terpisah (separate personality doctrine) artinya, bahwa PT sebagai badan hukum maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “separate legal personality”, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.

22

Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utangutang perusahaan atau PT. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimilki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para persero pengurus atau pendiri. 2. Macam–Macam Perseroan Terbatas PT dapat dibedakan lagi atas dasar besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, yaitu: a) PT Tertutup (Private) PT Tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No 40 Tahun 2007 sebagai “PT Biasa”. Modal dasar PT ditetapkan besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT yang berbeda dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut. b) PT Terbuka (Public) PT Terbuka menurut UndangUndang No 40 Tahun 2007 adalah Perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selanjutnya PT Terbuka (Perusahaan Publik) didasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Undang-undang tersebut memberikan batasan dalam Pasal 1 ayat (22) bahwa: perusahaan publik adalah Perseroan terbatas yang sahamnya dimilki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memilki modal disetor sekurangkurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perlu diingat bahwa mengenai PT yang semula diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1971, kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1995 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yang berlaku sejak 16 Agustus 2007 maka semua ketentuan mengenai PT dalam KUHD sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi, dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang PT dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. 3. Sifat dan Ciri Khas Suatu PT PT merupakan badan hukum (legal entity) yaitu badan hukum “mandiri“ (persona standi in judicio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut: a) Sebagai asosiasi modal b) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayan dan utang pemegang saham c) Pemegang saham:

23

1)

Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (limited liability), 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya, 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan. d) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi e) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 4. Tanggung Jawab Terbatas dan Kemungkinan Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas (“Piercing the Corporate Veil/Lifting the Veil”) Berdasarkan Undang-Undang, merupakan suatu karakteristik suatu PT bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas sebagaimana disebutkan pada Sub Bab No 3 di atas. Namun demikian ada kalanya bahwa tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. “Hal-hal tertentu” tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan Perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Jadi “tanggung jawab terbatas” pemegang saham hapus atau tidak berlaku lagi apabila: a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum/tidak terpenuhi, b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (tekwaadetrouw atau badfaith)


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 memanfaatkan Perseroan sematamata untuk kepentingan pribadi, c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan atau d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan atau PT (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hal tersebut dikenal dengan sebutan istilah “Piercing the Corporate Veil/Lifting the Veil” yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pemegang saham dalam keadaan tertentu bisa saja kehilangan kekebalan atas tanggung jawab terbatasnya, dengan kata lain dia harus bertanggung jawab penuh secara pribadi. 5. Pemegang Saham a) Diskriminasi Pemegang Saham Dalam suatu Perseroan apabila terdapat perbedaan terhadap pemilikan saham Perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas di pihak yang satu dan di pihak lain adalah pemegang saham minoritas juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok. Pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa pronsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan

24

kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan Perseroan justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ Perseroan tersebut baik secara fisik maupun kepentingan. Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan Perseroan atau PT adalah prinsip “persona standi in judicio” atau capacity standing in court or in judgment, yaitu hak untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ Perseroan. Jadi tampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah, walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrument bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum. b) Hak Pemegang Saham Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 511 ayat (4) dinayatakan bahwa surat saham dipandang sebagai barang bergerak. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap Perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Pasal 60 ayat (1)


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Undang-Undang No 40 Tahun 2007, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dijelaskan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan setiap orang. c) Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas 1) Personal Right Pemegang saham selaku subyek hukum mempunyai hak perseorangan atau personal right yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Demikian juga Undang-Undang PT menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Gugatan yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Di sini jelas tampak jelas bahwa Undang-Undang PT dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap pemegang saham. Namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut adalah pemegang saham minoritas karena pemegang saham

25

minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh Perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS. Bila menurut ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang PT, pemegang saham minoritas tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima dan patuh. Namun menurut ketentuan ini pemegang saham minoritas bahkan dapat melakukan gugatan terhadap Perseroan melalui Pengadilan. Sehingga dalam hal ini pemegang saham mayoritas ataupun RUPS yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak lagi leluasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak. 2)

Hak Mewakili Perseroan Lebih lanjut Undang-Undang memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil Perseroan dalam memperjuangkan kepentingan Perseroan terhadap tindakan Perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh anggota Direksi dan ataupun oleh Komisaris (Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang menjelaskan bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan tersebut dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi dan atau Komisaris melalui Pengadilan. Dalam hal ini hak untuk melakukan gugatan atas nama Perseroan dapat dilakukan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain itu pemegang saham yang mewakili paling sedikit


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ditentukan, dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS Pasal 79 ayat (2a). 3) Izin Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk: a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, atau b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2a), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya (Pasal 80 ayat (1) ). 4)

Pemeriksaan Perseroan Masalah lain yang juga merupakan suatu perbaikan dari peraturan yang berlaku sebelumnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan, apabila permintaan langsung kepada Perseroan untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diperlukan ditolak atau tidak diperhatikan oleh Perseroan.

26

Permintaan data atau keterangan tersebut diajukan apabila terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 UU PT). Pemeriksaan seperti tersebut di atas dilakukan oleh pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama Perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Perseroan. 5)

Pembubaran Perseroan Jalan keluar lainnya adalah Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas yaitu paling sedikit sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 144 ayat (1) jo Pasal 146 ayat (1c) ). Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga tertuang dalam Pasal 126 ayat (1a) UU PT yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan harus memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan. 6)

Hak atas Harga Wajar


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 atau UU PT, yaitu: Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa: a) Perubahan Anggaran Dasar b) Pengalihan atau Penjaminan Kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 (lima puluh) persen kekayaan bersih Perseroan, atau c) Penggabung an, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan. 6. Tinjauan Khusus tentang Hak Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum, merupakan salah satu pelaku bisnis di antara banyak pelaku bisnis yang ada. Sebagai pelaku bisnis, aktifitasnya sangat dipengaruhi baik oleh kondisi eksternal maupun internal. Kondisi eksternal PT lebih dipengaruhi oleh keadaan pasar dari kegiatan ekonomi yang dijalaninya, sedangkan kondisi internal diantaranya adalah karena keadaan permodalan dan kepemilikan saham-saham dari PT itu sendiri. Saham-saham yang dikuasai oleh para pemegang saham menurut Schilfgaarde memberikan fungsi tertentu kepada pemegangnya, yaitu

27

beleggingsfunctie dan zeggenschapsfunctie.8) Kedua fungsi tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham. Hak-hak tersebut bersesuaian dengan kepentingan pemegang saham, baik kepentingan pribadi berdasarkan hak individu / hak perorangan (personal rights) maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari Perseroan (derivative rights).9) Beleggingsfunctie memberikan hak sebagai penanam modal dalam PT yaitu hak untuk memperoleh kembali bagian dari penyertaan apabila PT dibubarkan. Sedangkan beleggingsfunctie adalah hak untuk ikut bersuara, menentukan jalannya perusahaan melalui RUPS.10) Para Pemegang Saham ini berkedudukan sebagai bagian dari PT, mereka menanamkan modalnya dengan cara mengambil bagian dalam modal PT dengan tujuan memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh PT.11) Secara kodrati, para pemegang saham ini akan terdorong untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri mengingat dalam PT hubungan interpersonal tidak seerat seperti dalam persekutuan. Sehingga dalam PT dapat terjadi para pemegang saham itu secara individu berhadapan baik dengan sesama individu maupun dengan kelompok pemegang saham lain yang lebih besar (pemegang saham mayoritas). Dapat pula ia berhadapan dengan otoritas PT.12) Atau bahkan ia dapat berhadapan dengan PT itu sendiri sebagai suatu badan hukum. Bila demikian, dapat menjadi harapan untuk mempertahankan kepentingannya 8

)

Nidyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 1997, Hal 84 9) Sumardji Op.Cit hal 12 10 Nidyo Pramono Op.Cit 11 Atau Capital Gain jika pemegang saham menjual saham yang dimilikinya 12 Hardijan Rusli,S.H. Op.Cit 40


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 atau bahkan untuk menikmati hakhaknya diperlukan suatu perjuangan atau perlindungan tertentu. PT sebagai legal entity, mempunyai tujuan sendiri terlepas dari tujuan pribadi para pemegang sahamnya. Mekanisme berjalannya PT sepenuhnya tergantung dari organ-organ PT yang menjalankan fungsinya masing-masing menurut ketentuan Undang-undang dan anggaran dasar. Secara fungsional organ-organ PT tersebut sudah terlepas dari pengaruh pribadi para pemegang sahamnya. Sehingga PT sebagai badan pribadi dapat melakukan segala perbuatan hukum yang layaknya dilakukan oleh orang perorangan. Namun sebagai badan pribadi, kemungkinan PT dapat juga melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan pihak lain, baik individu maupun masyarakat luas. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut kepentingan para pemegang saham PT dapat dirugikan, karena PT harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari perbuatan yang itu.13 Pemegang saham sebagai individu yang hak-haknya dijamin dalam PT tetapi kemudian harus menanggung kerugian karena kesalahan PT dapat berhadapan dengan PT di mana berkedudukan sebagai bagian dari PT untuk menuntut kerugian yang dideritanya. Diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT sedikit banyak telah memberikan jawaban tentang adanya pengaturan atas perlindungan hukum serta terjaminnya kepastian hukum bagi para pemegang saham dari PT. C. METODE PENELITIAN Metode adalah proses, prinsipprinsip dan tata cara memecahkan suatu 13

Lihat Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

28

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.14 Sutrisno Hadi menyatakan pendapatnya bahwa penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.15 Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua cara berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Rasionalisme disini memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.16 Metode pendekatannya adalah yuridis empiris yaitu dilakukan dengan data primer yaitu dengan cara meneliti di lapangan dan melalui wawancara. 1.

14

15

16

Metode Pendekatan Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal : 6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal: 4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal : 36


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Mengingat obyek dari penelitian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang PT, khususnya ketentuan ketentuan tentang perlindungan terhadap hakhak pemegang saham, juga dalam akte pendirian PT, tertutup maupun terbuka yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri untuk mengatur kegiatan operasional PT.17 2. Sumber Data Sumber data adalah asal mulanya data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, yang berkaitan dengan Perseroan terbatas, khususnya tentang pengaturan terhadap hak-hak pemegang saham dalam PT di Indonesia. 3.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yakni penelitian terhadap data yang berkaitan dengan obyek penelitian.18 4. Analisis Data Analisis data yaitu menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu metode dengan cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kejadian yang khusus. Sedangka induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.19 Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah 17

Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit hal 12 Ibid hal : 52 19 Ibid hal : 46 18

29

secara kualitatif dengan metode induktif, dengan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer. Telaah terhadap data-data dari bahan hukum primer berupa telaah terhadap azas-azas hukum sepanjang bahan hukum tersebut mengandung kaidahkaidah hukum. Azas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tentang PT antara lain adalah : a) Azas kebebasan berkontrak, b) Azas persamaan di hadapan hukum, c) Azas perjanjian merupakan undang-undang bagi si pembuat, d) Azas kepentingan bersama harus didahulukan, e) Azas pembagian keuntungan secara bersama, f) Azas musyawarah mufakat, g) Azas tanggung jawab atas kesalahan, dan h) Azas itikad baik Dari hasil analisis tersebut di atas diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman tentang telah berkembangnya pengaturan terhadap hak-hak pemegang saham dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, di mana hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pemegang saham. D. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

1. Pengaturan Hak–Hak Pemegang Saham Di Indonesia Sumber hukum primer yang diteliti dalam penelitian ini adalah Undangundang Perseroan baik Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta Undang-Undang lain yaitu UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan. Pembahasan dilakukan terhadap hakhak pemegang saham yang diatur dalam


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 sumber hukum primer tersebut sebagai berikut: a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam KUHD, baik sebelum maupun setelah mengalami perubahan dapat dilihat di tabel di bawah ini :

TABEL 1 HAK PEMEGANG SAHAM DALAM KUHD Pasal KUHD (lama) KUHD (baru) Hak atas devi- Hak atas devi49 den den 54 Hak suara ter- Hak suara tak batas terbatas dan hak suara terbatas Sumber : bahan hukum primer

1) Hak Atas Deviden Perseroan Dalam KUHD hak-hak pemegang saham, terutama hak untuk menerima deviden diatur setelah pengaturan tentang kewajiban para pemegang saham dalam Perseroan. Ini menunjukkan bahwa pengundangundang lebih mengutamakan kepentingan bersama lebih luas, yaitu kepentingan yang diperoleh Perseroan hanya sebagian saja yang dibagikan sebagai deviden, selebihnya dimasukkan dalam kas cadangan seperti ditentukan dalam Pasal 48 KUHD. 2) Hak Suara Pemegang Saham Pengaturan hak suara pemegang saham dalam KUHD tersebut telah mengalami perubahan, semula Pasal 54 KUHD hanya mengatur hak suara dengan sistem terbatas. Namun kemudian dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1971 diubahlah Pasal 54 KUHD sehingga mengatur baik hak suara dengan sistem tak terbatas maupun hak suara dengan sistem terbatas.

30

Hak suara dengan sistem terbatas adalah sistem hak suara yang sebelumnya sudah dianut dalam Pasal 54 KUHD (lama). Menurut Soekardono, sistem ini lebih tepat diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemegang saham besar (mayoritas) terhadap pemegang saham kecil (minoritas).20) b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang ini terdapat 11 pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham Perseroan dari 129 pasal yang ada, sebagai berikut: TABEL 2 HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 No. Pasal Hak yang Diatur 1. 51 ayat (1) Hak pemegang saham yang sahamnya dialihkan sesuai dengan klausula oligarkhi, Perseroan wajib menjamin saham tersebut dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan. 2. 54 ayat (2) Hak untuk menggugat PT jika pemegang saham dirugikan karena tindakan PT yang tidak adil sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. 3. 55 ayat (1) Hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. 4. 62 ayat (2) Hak pemegang saham atas deviden Perseroan. 5. 66 ayat (2) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi PT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya. 6. 67 ayat (1) Hak bagi pemegang saham untuk a melakukan pemanggilan sendiri RUPS Tahunan setelah mendapat ijin Ketua PN setempat. 67 ayat (1) Hak bagi pemegang saham untuk b melakukan pemanggilan sendiri RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setlah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS. 20

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta Soeroengan 1964, hal 144-145


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Hak yang Diatur Hak bagi pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara. 8. 72 ayat (1) Hak suara pemegang saham. 9. 85 ayat (3) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan PT. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap Perseroan. 10. 117 ayat Hak bagi pemegang saham (1) b minoritas untuk mengajukan pembubaran PT pada Pengadilan Negeri. 11. 124 ayat Hak pemegang saham untuk (2) memperoleh pembagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi PT. Sumber : bahan hukum primer

31

No. Pasal 7. 71 ayat (1)

Mencermati kesebelas pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya hak-hak perorangan saja akan tetapi juga hak-hak derivative pemegang saham. 1) Hak-hak Perorangan Pemegang Saham (Share Holder Personal Rights) Hak-hak perorangan pemegang saham (share holder personal rights) dalam Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah sebanyak 11 hak, 3 di antaranya hak-hak perorangan tersebut adalah hak-hak utama pemegang saham. Adapun kedelapan hak-hak di luar hakhak utama pemegang saham Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 3 HAK-HAK PERORANGAN DI LUAR HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM UNDANGUNDANG NO. 1 TAHUN 1995 No. Pasal Hak yang Diatur 1. 51 ayat Hak pemegang saham yang (1) jika akan mengalihkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, wajib untuk dibeli dengan harga yang wajar,

2.

54 (2)

ayat

3.

55 (1)

ayat

tunai dan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan. Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

Hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. 4. 71 ayat Hak pemegang saham untuk (1) menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara. 5. 85 ayat Hak pemegang saham (3) minoritas untuk menggugat Direksi yang karena kesalahan atau kelalainnya telah merugikan PT. 6. 98 ayat Hak pemegang saham (2) minoritas untuk menggugat Komisaris yang karena kesalahan atau kelalainnya telah merugikan PT. 7. 104 ayat Hak pemegang saham (2) minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar apabila terjadi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. 8. 110 ayat Hak pemegang saham (3) minoritas yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT atau oleh Direksi maupun komisaris untuk mengajukan permohonan ke PT agar dilakukan pemeriksaan terhadap Perseroan. Sumber : bahan hukum primer

Memperhatikan Tabel 3 tersebut di atas, diketahui bahwa hak-hak perorangan selain hak-hak utama pemegang saham dalam Perseroan menurut UU No.1 Tahun 1995 diatur sebagai berikut : a. Hak pemegang saham agar saham yang dialihkannya dibeli dengan harga yang wajar (appraisal rights). b. Hak pemegang saham untuk menggugat Perseroan.


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Menurut Jesse H. Choper & Melvin A Eisenberg, gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat dilakukan secara :

1)

Direct (individual) Suits. Gugatan ini akan dilakukan oleh pemegang saham untuk memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa pembukuan Perseroan. Melihat pembukuan Perseroan adalah merupakan communication rights bagi pembukuan Perseroan yang diberikan oleh Pasal 12 KUHD. 2) Class Action. Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham dalam kedudukannya mewakili pemegang saham yang lain karena, misalnya: Direksi Perseroan telah mengingkari 32erivative rights pemegang saham secara keseluruhan dalam penerbitan saham baru oleh Perseroan. c. Hak pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan untuk menggunakan hak suara. d. Hak-hak pemegang saham minoritas Pemegang saham minoritas memperoleh perhatian dari Pengundang-undang, hak-haknya secara khusus diatur pada beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1995 sebagai berikut : 1) Right to sue management for mis use of power, gross mismanagement, froud, or ordishonesty.2121 Hak pemegang saham mewakili Perseroan untuk menggugat management PT disebut sebagai Derivative Suits. 2) Appraisal rights.

21

32

Hak bagi pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar jika terjadi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995. 3) Right to control Hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar diadakan pemeriksaan terhadap Perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 110 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995. 2) Hak-hak Utama Pemegang Saham (Share Holder Primary Rights) Hak-hak utama pemegang saham yang merupakan bagian dari hak-hak perorangan, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 4 HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM DALAM UU NO. 1 TAHUN 1995 No. Pasal Hak yang diatur 1 62 ayat (2) Hak pemegang saham atas deviden Perseroan 2 72 ayat (1) Hak suara pemegang saham 3 124 ayat (2) Hak atas bagian dari sisa kekayaan PT setelah likuidasi

Sumber : Bahan hukum primer

Mencermati pasal-pasal yang mengatur hak utama pemegang saham pada Tabel 4 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang Perseroan itu mengatur secara lengkap hak utama tersebut. Berbeda dengan KUHD yang hanya mengatur 2 (dua) hak utama pemegang saham, yaitu hak suara pemegang saham dan hak pemegang saham atas deviden Perseroan. UU No. 1 Tahun 1995 mengatur hak utama pemegang saham sebagai berikut :

Harry C Henn, Loc.Cit Liana Endah Susanti, PerkembanganPpengaturan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 a. Hak pemegang saham atas deviden Perseroan. b. Hak suara pemegang saham. 3) Hak-hak Derivatif Pemegang Saham (Share Holder Derivative Rights) Hak-hak derivative pemegang saham diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 dapat dilihat pada tabel 5:

33

kepentingan pemegang saham. Dari pasal-pasal yang mengatur tentang hakhak derivative pemegang saham tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan No. 1 Tahun 1995 itu mengatur hak-hak sebagai berikut : a. Hak derivative bagi pemegang saham Perseroan pada umumnya, b. Hak derivative bagi pemegang saham Perseroan minoritas. c.

TABEL 5 HAK-HAK DERIVATIF PEMEGANG SAHAM DALAM UU NO.1 TAHUN 1995 No. Pasal Hak yang diatur 1 66 ayat (2) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi Perseroan agar menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya 2 67 ayat (1) a Hak pemegang saham 33erivat Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan 3 67 ayat (1) b Hak pemegang saham minoritas untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut 4 117 ayat (1) b Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan pembubaran PT pada Pengadilan Negeri Sumber : Bahan hukum primer

Mencermati Tabel 5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa setelah PT diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 pembuat undang-undang sangat memperhatikan

Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa belum mengatur tentang hak-hak pemegang saham. UndangUndang ini sangat singkat terdiri dari 2 (dua) pasal saja, dan hanya bersifat menetapkan saja Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1951 tentang Bursa yang sebelumnya berlaku menjadi undang-undang. Mengingat isi undang-undang ini sama persis dengan undang-undang yang lama, yang dibuat dalam keadaan darurat pada waktu itu. Pembuat undang-undang itu tentu tidak sempat untuk mengatur lebih banyak, sebab maksud diundangkannya undang-undang tentang bursa hanya untuk mengaktifkan kembali bursa saham di Indonesia yang selama perang kemerdekaan terhenti. d.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang baru, yang berlaku saat ini menggantikan Undang-Undang No.1 Tahun 1995) Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru ini mengatur PT dalam 161 pasal. Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap pemegang saham. Adapun perlindungan yang diberikan adalah adanya hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: TABEL 6


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 No. Pasal Hak yang diatur 1. 52 ayat (1) a Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS 2. 52 ayat (1) b Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi 3. 52 ayat (1) c Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas ini 4. 53 ayat (4) d Hak untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif 5. 53 ayat (4) e Hak untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi 6. 58 ayat (2) Hak pemegang saham yang sahamnya dialihkan berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan. 7. 61 ayat (1) Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Persroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris 8. 62 ayat (1) Pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan). 9. 79 ayat (2) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta pada Direksi PT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan atau

34

No.

Pasal

Hak yang diatur RUPS lainnya. 10. 80 ayat (1) Hak bagi pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS setelah mendapat ijin Ketua PN setempat. 11. 97 ayat (6) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan melalui PN terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. 12. 146 ayat (1) Hak bagi pemegang c saham untuk mengajuskan pembubaran PT pada PN. 13. 149 ayat (1) Hak pemegang saham d untuk memperoleh pembagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi PT. Sumber : bahan hukum primer

Mencermati Tabel 6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa setelah PT diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pembuat undang-undang tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dalam Undang-undang ini terdapat perbaikan penyempurnaan terhadap perlindungan hak-hak para pemegang saham. 1) Hak-hak Perorangan Pemegang Saham (Share Holder Personal Rights) Hak-hak perorangan pemegang saham (share holder personal rights) dalam Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebanyak 13 hak, 5 di antaranya hak-hak perorangan tersebut adalah hakhak utama pemegang saham. Adapun kedelapan hak-hak di luar hak-hak utama pemegang saham Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 7 HAK-HAK PERORANGAN DI LUAR


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM UNDANGUNDANG NO. 40 TAHUN 2007 No. Pasal Hak yang diatur 1. 52 ayat (1) Menjalankan hak lainnya c berdasarkan Undangundang Perseroan Terbatas ini 2. 58 ayat (2) Hak pemegang saham yang sahamnya dialihkan berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan. 3. 61 ayat (1) Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Persroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris 4. 62 ayat (1) Pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan Perseroan). 5. 79 ayat (2) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta pada Direksi PT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya. 6. 80 ayat (1) Hak bagi pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS setelah mendapat ijin Ketua PN setempat. 7. 97 ayat (6) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan melalui PN terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. 8. 146 ayat Hak bagi pemegang (1) c saham untuk mengajukan pembubaran PT pada PN. Sumber : bahan hukum primer

35

Memperhatikan Tabel 7 tersebut di atas, diketahui bahwa hak-hak perorangan selain hak-hak utama pemegang saham dalam Perseroan menurut UU No.40 Tahun 2007 diatur sebagai berikut : a. Hak pemegang saham agar saham yang dialihkannya dibeli dengan harga yang wajar (appraisal rights). b. Hak pemegang saham untuk menggugat Perseroan. Menurut Jesse H. Choper & Melvin A Eisenberg, gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat dilakukan secara : 1) Direct (individual) Suits. Gugatan ini akan dilakukan oleh pemegang saham untuk memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa pembukuan Perseroan. Melihat pembukuan Perseroan adalah merupakan communication rights bagi pembukuan Perseroan yang diberikan oleh Pasal 12 KUHD. 2) Class Action. Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham dalam kedudukannya mewakili pemegang saham yang lain karena, misalnya: Direksi Perseroan telah mengingkari 35erivative rights pemegang saham secara keseluruhan dalam penerbitan saham baru oleh Perseroan. c. Hak pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan untuk menggunakan hak suara. d. Hak-hak pemegang saham minoritas Pemegang saham minoritas memperoleh perhatian dari Pengundang-undang, hak-haknya secara khusus diatur pada beberapa pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut : 1) Right to sue management for mis use of power, gross mismanagement, froud, or ordishonesty. Hak pemegang saham mewakili Perseroan untuk


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 menggugat management PT disebut sebagai Derivative Suits. 2) Appraisal rights. Hak bagi pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar jika terjadi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. 3) Right to control Hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar diadakan pemeriksaan terhadap Perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007. 2) Hak-hak Utama Pemegang Saham (Share Holder Primary Rights) Hak-hak utama pemegang saham yang merupakan bagian dari hak-hak perorangan, diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 8 HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM DALAM UU NO. 40 TAHUN 2007 No Pasal Hak yang diatur . 1. 52 ayat (1) a Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS 2. 52 ayat (1) b Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi 3. 53 ayat (4) d Hak untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif 4. 53 ayat (4) e Hak untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa

36

No.

Pasal

Hak yang diatur kekayaan Perseroan dalam likuidasi 5. 149 ayat (1) d Hak pemegang saham untuk memperoleh pembagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi PT. Sumber : bahan hukum primer

Mencermati pasal-pasal yang mengatur hak utama pemegang saham pada Tabel 8 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang Perseroan itu mengatur secara lengkap hak utama tersebut. Berbeda dengan KUHD yang hanya mengatur 2 (dua) hak utama pemegang saham, yaitu hak suara pemegang saham dan hak pemegang saham atas deviden Perseroan. UU No. 40 Tahun 2007 mengatur hak utama pemegang saham sebagai berikut : a. Hak pemegang saham atas deviden Perseroan. b. Hak suara pemegang saham. 3) Hak-hak Derivatif Pemegang Saham (Share Holder Derivative Rights) Hak-hak derivative pemegang saham diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 9:

No . 1.

TABEL 9 HAK-HAK DERIVATIF PEMEGANG SAHAM DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 Pasal Hak yang diatur 79 ayat (2)

2.

80 ayat (1)

3.

149 ayat (1) d

Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta pada Direksi PT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya. Hak bagi pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS setelah mendapat ijin Ketua PN setempat. Hak pemegang saham untuk memperoleh pembagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi PT.


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Sumber : bahan hukum primer

Mencermati Tabel 9 tersebut di atas dapat diketahui bahwa setelah PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 pembuat undang-undang sangat memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dari pasal-pasal yang mengatur tentang hakhak derivative pemegang saham tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 itu mengatur hak-hak sebagai berikut : a. Hak derivative bagi pemegang saham Perseroan pada umumnya, b. Hak derivative bagi pemegang saham Perseroan minoritas. Mencermati table 6 sampai dengan table 9 tersebut diatas dapat diketahui bahwa setelah PT diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pembuat undang-undang tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dalam Undang-undang ini terdapat perbaikan penyempurnaan terhadap perlindungan hak-hak para pemegang saham. Penyempurnaan terhadap perlindungan hak– hak para pemegang saham dapat dilihat secara jelas pada pasalpasal tersebut pada Tabel 6. Jadi para pemegang saham pada umumnya hak-haknya tetap mendapatkan perhatian, tetap mendapatkan perlindungan. Tetapi para pemegang saham yang secara signifikan merasakan dampak perlindungan dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini adalah para pemegang saham minoritas. Dahulu sebelum Undang-Undang Perseroan Terbatas ini disahkan, kedudukan para pemegang saham minoritas kurang mendapatkan perlindungan disbandingkan dengan para pemegang saham mayoritas,masih terdapat diskriminasi yang sangat jelas antara yang “kuat” dan yang “lemah”, walaupun masingmasing mempunyai hak dan kewajiban. Pengalaman dimasa lampau menunjuk-

37

kan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan Perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ Perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan Perseroan atau PT adalah prinsip “persona standi in judicio” atau capacity standing in court or in judgment, yaitu hak untuk mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan dilakukan oleh organ Perseroan. Perlindungan terhadap para pemegang saham minoritas tersebut tampak jelas pada pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Menurut pasal tersebut, dimungkinkan bagi para pemegang saham minoritas untuk membatalkan keputusan RUPS dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Perseroan dan melalui proses waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa memang pemegang saham minoritas dirugikan. 2. Perlunya Pengaturan Khusus Hak– Hak Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. Hak mempunyai arti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undangundang atau aturan).22) Yang menurut Satjipto Rahardjo, pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.23) 22

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hal : 292


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 Pemegang saham, baik orang perorangan maupun badan hukum adalah hak.24) Hak-hak pemegang saham dalam Perseroan terdiri dari hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif. jadi pemegang saham bukan hanya sebagai houder saja, tetapi pasti sebagai pemilik (eigenaar) dari saham. Ini ditegaskan pada ciri berikut, pemegang saham mempunyai untuk menggunakan serta menikmati saham yang dimilkinya. Ia bebas untuk menggadaikan, menggunakan saham sebagai agunan dan ia dapat menikmati hak-hak yang melekat pada saham tersebut, seperti hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif. Sebagai eigenaar menurut Pramono, pemegang saham berhak untuk menikmati hak kebendaan tersebut dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebas-bebasnya.2525 Pemegang saham juga bebas untuk mengalihkan sahamnya sepanjang tidak ada kesepakatan preemtive rights sebelumnya dalam anggaran dasar Perseroan. Pemilikan atas saham juga tidak mengenal batas waktu, sepanjang Perseroan yang menerbitkan saham tersebut masih berdiri. Sebab Perseroan yang menerbitkan saham itu sendiri dapat ditentukan tidak terbatas jangka waktunya. Pemilikan saham juga memiliki ciri yang bersifat sisa sebab untuk saham yang digadaikan, pemegang saham masih mempunyai sisa hak atas saham yang digadaikannya, yaitu hak suara. Pengaturan hak-hak yang tersebut telah ada semenjak Perseroan diatur dalam KUHD. 23

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditia Bakti, 1991, hal : 53 24 Menurut Satjipto, hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subyek dalam hukum, melainkan juga bukan orang yaitu konstruksi fiktif yang disebut sebagai badan hukum, Ibid 55-69. 25 Nidyo Pramono, Op.Cit hal : 76-82

38

Hak-hak yang diatur adalah hak pemegang saham untuk mendapat bagian - bagian deviden dan hak untuk mengeluarkan suara. Selain itu ada pula hak-hak pemegang saham yang diatur dalam perundang-undangan. Baik hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif pemegang saham. Akan tetapi hanya hak-hak utama pemegang saham saja dan beberapa hak derivatif yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang mereka ketahui, sebab : Untuk penyusunan akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan sudah ada bentuk standar atau baku yang dijadikan acuan. Rutinitas pekerjaan mengakibatkan kurangnya perhatian pada isi perundang-undangan tentang Perseroan, terutama yang mengatur hak-hak pemegang saham. Rata-rata Notaris hanya membuat akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan saja. Bahwa hak-hak pemegang saham perlu diatur dalam perundang-undangan, dengan alasan : a) Demi kepastian hukum b) Agar masyarakat mengetahui adanya hak-hak pemegang saham Hal tersebut memang sesuai dengan kelebihan dari perundang-undangan itu sendiri, yang dikemukakan oleh Agra dan Duyyendijk, bahwa perundang-undangan itu tingkat prediktibilitasnya besar agar orang-orang mengetahui apa atau tingkah laku yang diharapkan pada waktu yang akan datang.2626 Dengan diaturnya hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan, akan memberikan kepastian mengenai hak-hak pemegang saham sebagai suatu nilai yang dipertaruhkan. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa sekali yaitu peraturan dibuat maka menjadi pasti pula lah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. E. PENUTUP 1. Kesimpulan 26

Satjipto Rahardjo, Op.cit hal 84-85



a.

Pengaturan tentang hak-hak pemegang saham perkembangannya dapat diinvetarisasi dalam 4 (empat) periode: 1) Periode Pengaturan Perseroan Tersebut dalam KUHD (lama). 2) Periode Pengaturan Perseroan Tersebut dalam KUHD (baru). 3) Periode Pengaturan Perseroan Tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 4) Periode Pengaturan Perseroan Tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 b. Pengaturan Hak Pemegang Saham di Luar UndangUndang Perseroan, yaitu UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur satu hak tentang pemegang saham yaitu hak untuk memesan efek terlebih dahulu apabila emiten atau perusahaan public melakukan emisi saham/efek. c. Pengaturan hak-hak Pemegang saham secara khusus dalam Perundang-undangan maupun Anggaran Dasar perseroan diperlukan dengan tujuan : 1) Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak pemegang saham dalam Perseroan. 2) Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah untuk mempertegas dan melengkapi pengaturan yang sudah ada dalam perundangundangan. 2. Saran

39

a) Dilakukan sosialisasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara efektif dan efisien. b) Undang-Undang ini hendaknya dilakukan secara nyata guna mencapai kebutuhan hukum masyarakat serta dapat memberikan kepastian hukum, khususnya bagi dunia usaha. F. DAFTAR PUSTAKA Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid 1, Penerbit Andi, Yogyakarta : 2000 Hardijan, Rusli,S.H. Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya. Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Pertama. Jakarta : 1996 Henn, Harry C. Law Of Corporations. West Publishing Co. Minnesota : 1983 Huljbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta : 1991 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta : 1990 Nidyo, Pramono. Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung : 1997 Nurudin, Agus. Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Seminar, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Semarang : 2008 Paust, Jordan L. Business Law West. Publishing Co. Minnesota Fourth Edition.1984 Pemerintah Indonesia, Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar, Dirjen Hukum dan PerundangUndangan Departemen Kehakiman, Jakarta : 1996 Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Djambatan, Jakarta : 1980 Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditia Bakti, Bandung : 1991


MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010 ISSN 1978 - 6239 R. Subekti, S.H. dan R. Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, Jakarta : 2003 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta : 1986 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta Soeroengan : 1964 Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1990 Sumardji, Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Makalah, Sosialisasi Undang-Undang Nomor Tahun 1995 Departemen Pertambangan / Pertamina dan FH Udayana, Jakarta : 1996 Tedjosaputro, Liliana. Ketentuan Baru tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Seminar, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Semarang : 2008 Widjaya, I.G. Rai. Hukum Perusahaan Cetakan Keenam, Megapoin, Bekasi : 2006 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964, Jakarta : 2005 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Sinar Grafika Offset (Cetakan Keempat), Jakarta : 2005 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Sinar Grafika Offset (Cetakan Kedua), Jakarta : 2003

40

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Sinar Grafika Offset (etakan Pertama), Jakarta : 2007 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Sinar Grafika Offset (Cetakan Pertama), Jakarta : 2007


PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. Oleh : Liana Endah Susanti Universitas Soerjo Ngawi

Recommend Documents