HASIL PRA MUSRENBANGNAS 2015 PERKUATAN KEDAULATAN PANGAN

KEMENTERIAN PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

HASIL PRA MUSRENBANGNAS 2015 PERKUATAN KEDAULATAN PANGAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Jakarta, 28 April 2015

ISI PAPARAN

I.  ARAH KEBIJAKAN II.  LINGKUP SASARAN NAWACITA DAN K/L YANG BERKONTRIBUSI III.  HASIL PEMBAHASAN PRA-‐ MUSRENBANGNAS IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

2

I. ARAH KEBIJAKAN

3

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN 2014 (baseline)

2016

2019

-‐ Produksi padi (juta ton)

70,6

75,3

82,0

-‐ Produksi jagung (juta ton)

19,13

21,0

24,1

-‐ Produksi kedelai (juta ton)

0,92

1,4

2,6

-‐ Produksi gula (juta ton)

2,6

2,8

3,8

-‐ Produksi daging sapi (ribu ton)

452,7

506,2

755,1

-‐ Produksi ikan (juta ton)

12,4

14,8

18,8

INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: -‐ Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9

9,89

9,89

-‐ Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)

2,71

5,71

3,01

189,75

304,75

304,75

21

8 waduk baru dan rehabilitasi 3 Waduk

49

-‐ Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)

-‐  Pembangunan waduk)*

* Kumulatif 5 tahun

ARAH KEBIJAKAN

1.  Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula : (i) pencetakan sawah baru 200 ribu ha; (ii) perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha; (iii) penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha; (iv) pengadaan alat dan mesin pertanian 7.308 unit; (v) pengembangan 10 agroscience park dan 20 agrotechno park; (vi) penyaluran bantuan/subsidi pupuk; pengembangan 20 kawasan sentra perikanan; pengembangan pelabuhan perikanan; (vii) pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani 500 ribu ha, pembangunan layanan irigasi dan rehabilitasi irigasi 635 ribu ha, pembangunan 29 waduk. 2.  Stabilisasi harga dan pasokan pangan : (i) penyediaan cadangan beras pemerintah; (ii) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (iii) pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi; (iv) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan (Raskin). 3.  Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat : (i) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di 4.600 desa; (ii) penguatan pengawasan keamanan pangan; (iii) pengembangan kawasan mandiri pangan; (iv) promosi, advokasi dan kampanye untuk konsumsi ikan. 4.  Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan : (i) pengembangan asuransi pertanian; (ii) pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (iii) pengendalian organisme penggangu tanaman dan penyakit hewan; (iv) penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.

4

II. LINGKUP SASARAN NAWACITA DAN K/L PELAKSANA

5

KEGIATAN DALAM RPJMN 2015-‐2019 -‐ NAWACITA 1) 

Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru

2) 

Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa

3)  4) 

Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi Pembangunan pasar

5) 

Penyediaan kapal pengangkut ternak

6) 

Pengendalian konversi lahan

7)  8) 

Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar 1.000 Desa Mandiri Benih

9) 

Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi

10) 

Bank Pertanian dan UMKM

11) 

Peningkatan kemampuan petani

12)  13) 

Pengendalian impor pangan Reforma agraria 9 juta ha

14) 

1.000 Desa Pertanian Organik

15) 

Peningkatan produksi ikan dan garam

16) 

Pembangunan 49 Waduk Baru 6

KEGIATAN 2016 DAN K/L PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN a.l:

K/L

Peningkatan Produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah

•  •  •  •  •  •  •  • 

Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha Penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian 7.308 unit Penyaluran subsidi pupuk Pengembangan areal tanaman tebu 40 ribu ha Pengembangan bibit ternak potong 500 ribu ekor Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah 4.600 ha Dukungan pembiayaan dan penguatan kelompok

• Kementan • Kemen Kop UKM

Peningkatan Produksi Ikan dan Garam

•  •  •  •  • 

Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan 22 unit Pembangunan kapal ikan > 30 GT 35 unit dan 10-‐30 GT 237 unit Pengembangan perbenihan 540 unit dan benih induk unggul Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dan tambak Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam

• KKP

Perluasan sawah baru

• 

Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha

• Kementan

Pembangunan infrastruktur pertanian

• 

Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasuk didalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha Pengembangan dan reahabiliatsi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak 236 ribu ha Pembangunan waduk 29 buah Rehabilitasi layanan jaringan irigasi permukaan 322 ribu ha Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 392 unit

• Kementan

• 

i IP4T (Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah); redistribusi lahan, dan Prona Penyediaan lahan pangan dari lahan HPK

• Kemen ATR • Kemen LHK

Pembangunan Desa Mandiri benih

•  • 

Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015) Pengawasan dan serti\ikasi benih

• Kementan

Perluasan pertanian lahan kering di luar Jawa dan Bali

• 

Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak di lahan kering 250 ribu ha

• Kementan

Pengembangan Pertanian Organik

•  • 

Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman buah, sayur, dan perkebunan 75 dea Pengembangan System Rice of Intensi\ication (SRI) 250 ribu ha

• Kementan

•  •  •  • 

Reforma Agraria

• 

• Kemen PU & PR • Kemen PU & PR • Kemen PU & PR • Kementan

• Kementan Pembangunan pasar tradisional

• 

Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unit

• Kemendag

7

III. HASIL PEMBAHASAN PRA-‐ MUSRENBANGNAS

8

BUTIR KESEPAKATAN 1. 

2.  3. 

Kegiatan utama yang dibahas di dalam Forum Pra Musrenbangnas ini mencakup: (1) Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru; (2) Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa; (3) Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi; (4) Pembangunan pasar; (5) Pengendalian konversi lahan; (6) Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar; (7) 1.000 Desa Mandiri Benih; (8) Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi; (9) Peningkatan kemampuan petani (di antaranya melalui ATP, ASP); (10) Reforma agraria 9 juta ha; (11) 1.000 Desa Pertanian Organik; (12) Pembangunan 49 Waduk Baru. Adapun untuk Kegiatan Pembentukan Bank Pertanian dan UMKM dalam bentuk penyampaian rencana penyusunan oleh Pemerintah Pusat; dan Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan dan Garam dibahas di Kelompok Agenda KemariKman Forum Pra Musrenbangnas dihadiri perwakilan 33 prov (diluar DKI) dan perwakilan KL (Kementan, KemenPU Pera, Kemendag, Kemen ATR, KemenKop UKM, KemenLHK) à Telah dapat menyepakaK target dan lokus kegiatan pada masing-‐masing provinsi. §  Untuk hasil kesepakan > target awal RKP maka perlu dibahas alokasi pendanaannya. §  Terdapat kegiatan yang masih perlu dibahas lebih lanjut di dalam forum Rapat Koordinasi Kementerian. 9

3.  Total anggaran yang disepakaK mencapai Rp. 8.057,12 Milyar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp. 284,1 Milyar untuk tambahan pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan panen, tambahan areal cetak sawah, opKmalisasi, dan kesuburan lahan, tambahan Desa Mandiri Benih, Desa Pertanian Organik (SRI). 4.  Beberapa masukan/catatan yang diberikan Pemerintah daerah di antaranya terkait: a.  Sinkronisasi kegiatan di daerah dengan K/L (menu kegiatan di dalam aplikasi e-‐musrenbang) b.  Payung hukum: insenKf petani; bank pertanian c.  Kewenangan pusat-‐daerah. Misal. penetapan lahan pangan berkelanjutan; jaringan irigasi. d.  Penyesuaian unit cost untuk perluasan sawah dan irigasi, terutama di wilayah Kmur Indonesia. 10

REKAP TARGET NO

KEGIATAN

TARGET RPJMN/RKP

KESEPAKATAN

LOKASI

1

Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru

200.000 ha

215.246 ha

28 prov

2

Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa

250.000 ha

215.575 ha

12 prov

3

Rehabilitasi 3 juta ha 500.000 ha jaringan irigasi

605.698 ha

26 prov

4

• Pembangunan 49 Waduk Baru • Peningkatan dan rehabilitasi irigasi primer-‐sekunder

• 8 waduk • Peningkatan dan rehabilitasi irigasi primer-‐sekunder

Usulan Pemda dan 5 prov KL telah sesuai telah dibahas di Rakortek KemenPU Pera (8 waduk)

5

Pembangunan pasar

• Pasar Rakyat : 100 Tipe A; 120 207 pasar Tipe B oleh Kemendag

32 prov

6

Pengendalian konversi lahan

• Audit lahan

225 paket

33 prov 11

REKAP TARGET NO 7

8

KEGIATAN

TARGET RPJMN/RKP

KESEPAKATAN

OpKmasi dan pemulihan 302.070 ha Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya kesuburan 275.000 ha lahan tercemar 2015: Pembangunan 1000 1.056 desa 1.000 Desa Mandiri Benih desa mandiri benih 2016: Pengawalan dan pendampingan

9

Peningkatan kemampuan petani (di antaranya melalui ATP, ASP)

10 ASP, 20 ATP

Belum sempat dibahas. Untuk lokasi ASP ATP masih perlu disepakaK dengan Pem Prov dan Kab

10

Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi

392 unit gudang dan fasilitas pengolahan

654 unit (gudang dan fasilitas pengolahan)

11

Reforma agraria 9 juta ha

Inventarisasi P4T: 2,5 juta IP4T=186.678 bidang; bidang; Redistribusi redistribusi=117.550 tanah 1,1 juta bidang bidang; prona=742.084 bidang

12

1.000 Desa Pertanian Organik

• 250.000 ha SRI

145.760 ha SRI

LOKASI 32 prov 33 prov

33 prov

22 prov

23 prov 12

1. Perluasan Areal Sawah Baru (ha) PROVINSI

Perluasan areal sawah baru Rancangan Kesepakatan RKP

PROVINSI

Rancangan RKP

Kesepakatan

58.850 21.500 20.350

58.850 21.500 20.350

SUMATERA

55.700

Aceh

10.500

10.500

Sumatera Utara

1.600

1.100

KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

Sumatera Barat

1.500

500

Kalimantan Selatan

8.000

8.000

Riau

3.800

1.035

Kalimantan Timur

5.500

5.500

10.000

5.000

9.300

10.000

Kalimantan Utara SULAWESI

3.500 50.250

3.500 44.904

900

5.000

4.500 13.000

5.282 10.000

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah

1.300 15.000

1.660 13.500

Kepulauan Riau

600

600

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

16.500 12.500

7.000 12.644

JAWA

800

4.000

Gorontalo

1.850

7.000

4.000

Sulawesi Barat MALUKU - PAPUA

3.100 12.000

3.100 14.075

Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung

DKI Jakarta

-

Jawa Barat

800

49.017

Perluasan areal sawah baru

Jawa Tengah

-

Maluku

1.500

4.000

DI Yogyakarta

-

Maluku Utara

1.700

2.100

Jawa Timur

-

Papua Barat

2.600

1.775

Banten

-

Papua INDONESIA

6.200 200.000

6.200 215.246

BALI - NUSA TENGGARA Bali

22.400

44.400

-

Nusa Tenggara Barat

13.000

8.500

Nusa Tenggara Timur

9.400

35.900

•  Cetak sawah akan dilakukan di 11 dari 15 prov sentra produksi padi, dan 17 di luar prov sentra à memperkuat distribusi padi/beras di luar daerah sentra. •  Perlu segera mempersiapkan langkah-langkah, khususnya alokasi pendanaan, penyusunan SID, ketersediaan air, petani, dan status lahan clear 13

2. Perluasan pertanian lahan kering (ha) NO PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI -‐ NT Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Perluasan Pertanian Lahan Kering Rancangan Kesepakatan RKP 61.590 19.200,00 5.650,00 5.820,00 2.600,00 3.590,00 3.850,00 4.660,00 10.850,00 4.520,00 850,00 25.935 -‐ 9.470,00 2.765,00 1340 10.050,00 2.310,00 21.660 1.950,00 5.260,00 14.450,00

57.240 17.050,00 5.450,00 5.220,00 2.300,00 3.390,00 3.650,00 4.560,00 10.650,00 4.320,00 650,00 21.765 -‐ 8.000,00 1.965,00 1140 8.650,00 2.010,00 17.460 1.250,00 4.260,00 11.950,00

NO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU -‐ PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Perluasan Pertanian Lahan Kering Rancangan RKP Kesepakatan 18.300 8.750,00 3.150,00 3.250,00 1.000,00 2.150,00 94.490 4.350,00 9.450,00 31.090,00 34.525,00 3.825,00 11.250,00 28.025 4.180,00 3.920,00 10.450,00 9.475,00 250.000

15.900 8.150,00 2.950,00 2.950,00 800,00 1.050,00 88.840 3.850,00 8.550,00 27.940,00 34.525,00 3.225,00 10.750,00 14.370 -‐ 3.920,00 10.450,00 -‐ 215.575

• Perluasan pertanian lahan kering akan diarahkan untuk hortikultura, perkebunan, dan peternakan. • Masih perlu dibicarakan untuk memenuhi target 250 ribu ha. 14

3. Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi NO

PROVINSI

Pengembangan jaringan irigasi dan opKmasi air di Kngkat usaha tani (termasuk perbaikan irigasi) Rancangan RKP Kesepakatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten

119.000 197.444 12.000 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000 16.000 8.700 5.000 24.000 24.000 40.070 2.000 8.000 11.000 42.674 4.000 4.000 -‐ -‐ 227.600 227.600 -‐ -‐ 66.000 66.000 64.000 64.000 3.600 3.600 86.000 86.000 8.000 8.000

NO

PROVINSI

Pengembangan jaringan irigasi dan opKmasi air di Kngkat usaha tani (termasuk perbaikan irigasi) Rancangan RKP

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

BALI -‐ NT Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU -‐ PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

Kesepakatan

24.400 53.900 5.000 5.000 13.000 13.000 6.400 35.900 98.000 64.050 19.000 19.000 47.000 24.650 27.000 15.400 4.000 4.000 1.000 1.000 24.000 49.404 -‐ 6.160 10.000 13.500 6.000 7.000 5.000 12.644 1.000 7.000 2.000 3.100 7.000 13.300 1.000 4.000 1.000 2.100 1.000 1.000 4.000 6.200 500.000 605.698

Mencakup kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usahatani (tersier) à perlu disinkronkan kembali dengan lokasi cetak sawah dan pembangunan/rehab jaringan primer dan sekunder 15 yang ada.

4. Pembangunan Waduk Prov. Sulawesi Utara: Waduk Kuwil Kawangkoan

Prov. Aceh: Waduk Rukoh

Prov. Banten: Waduk Sindangheula

Prov. Lampung: Waduk Sukoharjo

Prov. Jawa Barat: 1.  Waduk Ciawi 2.  Waduk Sukamahi 3.  Waduk Cipanas Prov. NTT: Waduk Kolhua

•  • 

Rencana kegiatan pembangunan irigasi dan waduk telah sesuai dengan usulan daerah dan Kemen PU Pera Volume dan kegiatan tetap

5. Pembangunan pasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI Kesepakatan SUMATERA 59 Aceh Sumatera Utara 11 Sumatera Barat 7 Riau 7 Jambi 4 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 4 Lampung 6 Kepulauan Bangka Belitung 6 Kepulauan Riau 7 JAWA 41 DKI Jakarta Jawa Barat 12 Jawa Tengah 12 DI Yogyakarta 4 Jawa Timur 10 Banten 3 BALI -‐ NUSA TENGGARA 18 Bali 7 Nusa Tenggara Barat 5 Nusa Tenggara Timur 6

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Kesepakatan 26 6 8 3 4 5 42 7 6 12 6 6 5 21 4 5 4 8 17 207

6. Pengendalian konversi lahan PROVINSI SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI -‐ NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

AUDIT

PROVINSI

Rancangan RKP Kesepakatan

67 8 11 8 5 6 9 4 10 3 3 69 -‐ 15 24 3 23 4 16 4 6 6

67 8 11 8 5 6 9 4 10 3 3 69 -‐ 15 24 3 23 4 16 4 6 6

KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara SULAWESI Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat MALUKU -‐ PAPUA Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA

AUDIT Rancangan Kesepakatan RKP 29 29 8 8 6 6 9 9 5 5 1 1 32 32 4 4 4 4 3 3 5 5 3 3 13 13 12 12 3 3 3 3 4 4 2 2 225 225

Audit lahan merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan konversi lahan, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara Pem Pusat dan Pem Prov/Kab serta langkah pengawalan di tingkat lapangan. 18

7. Pemulihan kualitas kesuburan lahan NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI -‐ NT Bali

18 19

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

OpKmasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan Rancangan Kesepakatan RKP 86.000 106.990 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 10.700 5.000 3.500 8.000 8.000 14.000 19.090 5.000 6.000 14.000 28.500 1.000 4.000 -‐ 200 62.000 62.000 -‐ -‐ 18.000 18.000 18.000 18.000 1.000 1.000 20.000 20.000 5.000 5.000 28.000 13.000 5.000 5.000 belum 15.000 dibahas 8.000 8.000

NO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROVINSI

OpKmasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan Rancangan Kesepakatan RKP


35.000 50.135 14.000 24.185 4.000 8.950 10.000 10.000 4.000 4.000 3.000 3.000 54.000 58.320 6.000 7.670 8.000 9.650 26.000 26.000 4.000 5.000 6.000 6.000 4.000 4.000 10.000 11.625 3.000 3.000 3.000 4.625 1.000 1.000 3.000 3.000 19 275.000 302.070

8. Desa Mandiri Benih PROVINSI

Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (penguatan penangkar benih) Rancangan RKP Kesepakatan

SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI -‐ NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

321 377 40 100 46 46 60 60 25 25 25 25 50 50 25 21 40 40 10 10 -‐ -‐ 197 197 -‐ -‐ 55 55 55 55 15 15 55 55 17 17 90 90 20 20 35 35 35 35

PROVINSI

Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (penguatan penangkar benih) Rancangan RKP


152 45 30 40 27 10 175 28 30 50 25 20 22 65 16 15 16 18 1.000

Kesepakatan 152 45 30 40 27 10 175 28 30 50 25 20 22 65 16 15 16 18 1.056

Desa Mandiri Benih yang akan dibangun adalah 1000 desa. Namun, terdapat tambahan dari Aceh sebanyak 60 desa dan pengurangan dari Bengkulu sebanyak 4 desa sehingga jumlah Desa Mandiri Benih menjadi 1.056 desa. 20

Desa Mandiri Benih (Peternakan) PROVINSI

Peternakan Rancangan RKP Kesepakatan

SUMATERA 27 Aceh Sumatera Utara 6 Sumatera Barat 6 Riau 6 Jambi 3 Sumatera Selatan 2 Bengkulu 2 Lampung 2 Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA 48 DKI Jakarta Jawa Barat 9 Jawa Tengah 13 DI Yogyakarta 3 Jawa Timur 15 Banten 8 BALI -‐ NUSA TENGGARA 12 Bali 3 Nusa Tenggara Barat 9 Nusa Tenggara Timur

99 18 26 14 11 9 21 123 20 46 14 36 7 53 18 22 13


Peternakan Rancangan RKP Kesepakatan 14 2 6 4 2 19 1 3 12 1 2 2 1 1 122

18 2 6 4 6 78 12 9 31 13 8 5 21 3 6 4 8 392

21

9. Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi PROVINSI Kesepakatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI -‐ NT Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Kesepakatan 191 22 23 24 24 24 23 13 23 13 2 102 29 25 9 21 18 67 21 22 24

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


68 17 16 18 15 2 155 27 31 29 24 19 25 71 22 7 17 25 654

Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan ditujukan untuk komoditas TP, horti, kebun, dan peternakan 22

10. Reforma Agraria 9 juta Ha Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi SUMATERA Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI -‐ NUSA TENGGARA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Redistribusi Lahan

IP4T

6.500 -‐ 2.000 4.500

PRONA 237.521 30.077 22.900 62.177 119.057

3.310 25.250 75.178 259.246 20.000 50.000 102.086 1.500 4.178 106.000 150 20.000 35.000 3.600 1.000 16.160 -‐ 1.000 13.000 1.000 13.000

Redistribusi Lahan

Provinsi

IP4T

PRONA

KALIMANTAN

-‐ -‐ 82.767

Kalimantan Barat

24.650

Kalimantan Tengah

25.454

Kalimantan Selatan

31.713

Kalimantan Timur

550

Kalimantan Utara

400

SULAWESI

66.800 63.000 105.650

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

25.000 20.000 48.300

Sulawesi Tenggara

20.000 20.000 39.100

Gorontalo

13.300 13.000 8.200

Sulawesi Barat

8.500 10.000 10.050

MALUKU -‐ PAPUA

19.000 47.500 43.900

Maluku

Maluku Utara

5.000 2.500 23.200

Papua Barat

4.000 20.000 10.700

Papua

10.000 25.000 10.000

INDONESIA

117.550 186.678 742.084

§  Rencana kegiatan tersebut masih tentatif dan memerlukan kerjasama dengan Pem Provinsi dan Kabupaten. §  Untuk provinsi yang kosong belum disampaikan oleh Kemen ATR

11. Desa Pertanian Organik Pengembangan System Rice of IntensiﬁcaKon (SRI) PROVINSI Rancangan Kesepakatan RKP SUMATERA 63.500 44.700 Aceh 15.000 15000 Sumatera Utara 9.000 Sumatera Barat 8.000 9.000 Riau 3.000 3.000 Jambi 3.500 3.500 Sumatera Selatan 7.500 7.500 Bengkulu 2.000 6.200 Lampung 15.000 Kepulauan Bangka Belitung -‐ Kepulauan Riau 500 500 JAWA 105.000 64.610 DKI Jakarta -‐ Jawa Barat 32.000 Jawa Tengah 35.000 22.190 DI Yogyakarta 4.000 Jawa Timur 30.000 38.420 Banten 4.000 4.000 BALI -‐ NUSA TENGGARA 21.500 10.700 Bali 4.000 8.200 Nusa Tenggara Barat 15.000 Nusa Tenggara Timur 2.500 2.500

PROVINSI

Pengembangan System Rice of IntensiﬁcaKon (SRI) Rancangan RKP


12.000 3.000 1.000 4.000 2.000 2.000 45.500 4.000 3.000 32.000 2.500 1.000 3.000 2.500 -‐ 1.500 -‐ 1.000 250.000

Kesepakatan

12.000 3.000 1.000 4.000 2.000 2.000 11.250 3.500 2.500 1.750 3.500 2.500 1.500 1.000 145.760

•  Desa pertanian Organik melipuK : (i) Pertanian organik berbasis horKkultura, perkebunan, dan tanaman pangan/SRI; (ii) pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik/UPPO. •  Pembahasan di Pra Musrenbangnas baru mencakup SRI (seperK Tabel di samping) 24

IV. TINDAK LANJUT

25

Keterkaitan Stakeholder dalam Upaya Pencapaian Kedaulatan Pangan Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag; Kemen Pertanian; KKP

Kemen Pertanian; KKP Kemen Perindustrian; Pemda

Pengendalian impor pangan

Peningkatan kemampuan petani /nelayan/ pembudidaya ikan Pemb. Agribisnis kerakyatan

Bank Indonesia; Kemen Koperasi; Kemen Keuangan

Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha

Pendirian bank pertanian & UMKM

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

KEDAULATAN PANGAN

Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; SLIN

Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi

Kemen PU; Kementan; KKP Kemendag; Pemda

Stop konversi lahan produk[f

Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih

Pemda; Kemen Agraria & TTR

Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes-‐ Dana Desa)

Kemen Pertanian; KKP Kemen BUMN; Pemda Slide - 16

Tindak Lanjut 1.  Dibutuhkan kesamaan pemahaman kegiatan-kegiatan untuk masing-masing sasaran Nawacita antara Pemerintah pusat (KL terkait) dengan Pemerintah daerah. 2.  Hasil kesepakatan Pra Musrenbangnas agar digunakan di dalam penyusunan Renja KL dan Renja SKPD. 3.  Pemerintah pusat dan daerah dapat mencermati kembali target dan lokasi kegiatan, terutama untuk kegiatan yang belum sesuai dengan target awal. 4.  Memastikan kegiatan yang belum dibahas di dalam Pra Musrenbangnas dapat dibahas di dalam Rakonis Kementerian. 27

TERIMA KASIH

ARAH KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN

KETAHANAN PANGAN •  Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula •  Pengembangan perikanan •  Peningkatan layanan jaringan irigasi •  Stabilisasi harga dan pasokan pangan •  Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat •  Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan

KETAHANAN AIR

PERDAGANGAN

•  Peningkatan kondisi sumber air dan ekosistemnya •  Peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-‐hari •  Peningkatan kapasitas air untuk PLTA, dan kebutuhan sosial dan ekonomi produkKf lainnya •  Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim •  Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu

•  Peningkatan kuanKtas sarana distribusi •  Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana perdagangan •  Pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas di pasar domesKk

HASIL PRA MUSRENBANGNAS 2015 PERKUATAN KEDAULATAN PANGAN

Recommend Documents