Guna menghasilkan strategi sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di

MPSS Kab. Sukoharjo 2012

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sukoharjo adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten

yang dimaksudkan

untuk

memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang

menjadi dasar dan acuan

bagi penyusunan strategi sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi

tersebut

memiliki

dasar

diimplementasikan.

Kerangka

kerja

hukum

yang

jelas

dan

dapat

strategi sanitasi Kabupaten Sukoharjo

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten Sukoharjo. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi. Pengembangan layanan sanitasi Kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi

Sanitasi

Kabupaten

(SSK) itu memang dibutuhkan

mengingat Kabupaten-Kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahuntahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi Kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya,

informasi

lebih

rinci

dari

berbagai

usulan

kegiatan

(program)

pengembangan layanan sanitasi Kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Memorandum Program (MP) dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sukoharjo berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Sukoharjo berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) akan meliputi :

Memorandom Program Startegi Sanitasi Kab. Sukoharjo 2012 Pokja AMPL Kab. Sukoharjo

I-1


1. Aspek Teknis Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari : a. Layanan sub sektor air limbah domestik, b. Layanan sub sektor persampahan, dan c. Sub sektor drainase lingkungan, serta d. Sektor air bersih dan aspek perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Aspek Pendukung Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen : a. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, b. Keuangan c. Komunikasi, d. Keterlibatan Pelaku Bisnis, e. Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, f. Monitoring dan evaluasi Setelah disepakati, Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi Kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

1.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud : a. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah implementasi

Kabupaten

dan

pembangunan

pihak sektor

terkait

stakeholders

untuk

sanitasi

Kabupaten

jangka

menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat Kabupaten. b. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Tujuan: a. Untuk menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi tahun 2012 hingga 2016 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah.


I-2

MPSS Kab. Sukoharjo 2012 b. Sebagai dasar penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sukoharjo; c. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi

dalam

pembangunan

sanitasi

daerah

Kabupaten

Sukoharjo.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :

1.3.1 Undang-Undang 1. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

13

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 3. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

4

Tahun

1992

Tentang

Perumahan dan Pemukiman. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 10. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sampah. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.


I-3


1.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara. 6. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014.


I-4


1.3.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.3.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 1. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 5. Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

1.3.6. Keputusan Menteri Kesehatan 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. 2. Keputusan

Menteri

1205/Menkes/Per/X/2004

Kesehatan tentang

Republik Pedoman

Indonesia Persyaratan

Nomor Kesehatan

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL ( Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ).


I-5


1.3.7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

1.3.8. Standar Nasional Indonesia 1. SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah; 2. SNI 03-3242-1994 Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman; 3. SNI 19-2454-2002 Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan; 4. Standar Nasional Indonesia No :03-2406-1991 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan; 5. SNI 02-2406-1991Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan; 6. SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan; 7. SNI 19-6466-2000 Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga; 8. SNI 03-2399-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum; 9. SNI 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.

1.3.9. Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan. 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.


I-6

MPSS Kab. Sukoharjo 2012 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik. 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

1.3.10. Perda Kabupaten Sukoharjo 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Tahun 2010 – 2025; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2011.

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retrubusi. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor ___ Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; (Dalam Proses Pembahasan tahun 2011) 9.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012.


I-7


1.4 Kedudukan Memorandum Program. Penyusunan

Memorandum

Program

Sektor

Sanitasi

Kabupaten

Sukoharjo yang diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan

pembangunan

Kabupaten,

secara

spesifik

sesuai

dengan

karakteristik dan potensi individual Kabupaten sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Karena merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan

terkait

dengan sektor sanitasi dari berbagai Kementrian / Lembaga, maka secara struktural Memorandum Program Sektor Sanitasi

juga merupakan terminal

“expenditure plan” dari seluruh instansi terkait tersebut dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan Kabupaten/Kab, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Memorandum Program merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat Kabupaten/kabupaten

yang

meliputi

sub-sektor

Air

Limbah, sub-sektor

Persampahan, sub-sektor Drainase dan Higiene (ditambahkan untuk air bersih). Memorandum Program disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada kondisi dan permasalahan yang ada, yang merupakan hasil suatu konsolidasi dan integrasi keluaran

proses perencanaan, tidak

hanya SSK tetapi juga rencana investasi dalam RPIJM Bidang Keciptakaryaan dan dokumen perencanaan lainnya dari berbagai SKPD. Memorandum Program ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi.

1.5 Metode Penyusunan MPSS Karena Memorandum Program Sektorm Sanitasi (MPSS) merupakan suatu “terminal” dokumen, maka dalam penyusunan dokumen ini dilakukan terlebih dahulu internalisasi, sinkronisasi, konsolidasi dan integrasi dari semua dokumen perencanaan yang ada yang terkait program dan kegiatan sanitasi. Beberapa tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Pelaksanaan konsolidasi dan integrasi untuk program-program usulan terkait sektor sanitasi, tidak hanya yang tercantum dalam SSK tetapi juga usulan-usulan

program

yang

terdapat

dalam

RPIJM

ataupun

pada

dokumen perencanaan dari Kementrian/Lembaga lain dengan rencana kerja masing-masing SKPD terkait sektor sanitasi (RPIJM/PU, RKAK/L Dinkes, BLH, DCKTR, Bappemas PP,PA & KB, PDAM, dll.).


I-8

MPSS Kab. Sukoharjo 2012 2. Melakukan review Daftar Usulan Program dan kegiatan SSK dari hasil konsolidasi dan integrasi dengan K/L terkait dan penyusunan prioritas program. 3. Merumuskan Strategi Pendanaan untuk pembiayaan implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Jangka Menengah (5 tahunan). 4. Melakukan konsolidasi dan integrasi dengan Team Anggaran Kabupaten untuk estimasi alokasi dana APBD yang memungkinkan di anggarkan untuk percepatan program sektor sanitasi. 5. Menilai

kesenjangan

antara

ketersediaan

alokasi

pendanaan

yang

dimungkinkan dari APBD dengan kebutuhan pembiayaan untuk program percepatan sanitasi. 6. Seleksi dan penyiapan Proposal Pendanaan/Project Digest untuk programprogram kegiatan yang diharapkan dapat didanai dari sumber-sumber di luar APBD Kabupaten. 7. Penandatanganan Nota Kesepakatan sebagai komitmen untuk

pendanaan

implementasi dari semua usulan Program dan Kegiatan Sanitasi Jangka Menengah. Bagan alir metode

dan

mekanisme

penyusunan Memorandum Program

diilustrasikan sebagai berikut ini :

Gambar -1 Bagan alir penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)


I-9


1.6 Sistematika Dokumen MPSS Dokumen MPSS ini terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran, yaitu: Bab 1. Pendahuluan Menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPSS, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab 2. Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Berisi tentang hasil review dan penajaman Kerangka Kerja Logis (KKL) yang telah disiapkan dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) kerangka. Kerja logis pembangunan sanitasi Kabupaten disusun untuk masing-masing sub-sektor air minum, air limbah, persampahan, drainase dan aspek higienis. Bab 3. Konsolidasi Program dan Kegiatan Menjelaskan mengenai hasil konsolidasi program/kegiatan, justifikasi, proses prioritasi program/kegiatan, dan daftar program/kegiatan prioritas untuk 5 tahun mendatang (n+1 sampai dengan n+5) Bab 4. Studi dan Desain Lanjutan Menjelaskan mengenai hasil telaahan terhadap kebutuhan Studi dan Disain Teknis untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan sanitasi. Hal ini meliputi Pra Studi Kelayakan (Pra FS), Studi Kelayakan (FS), Master Plan, DED dan RAB, Amdal, dan lain-lain. Selain itu juga harus diidentifikasi mengenai ketersediaan dana untuk pelaksanaan Studi dan Disain tersebut. Bab 5. Rencana Implementasi Jangka Menengah Menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dari tahun n+1 sampai dengan n+5. Dilengkapi dengan informasi mengenai lokasi proyek, volume kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan dan sumber pendanaannya, jangka waktu pelaksanaan, dan tahun dimulainya kegiatan tersebut. Bab 6. Rencana Implementasi Tahunan Menjelaskan

secara

lebih

rinci

terhadap

dilaksanakan pada tahun pertama (n+1).

Program/Kegiatan

yang

akan

Program/Kegiatan tahun pertama

utamanya adalah proyek yang telah siap dilaksanakan karena telah memiliki : 1. Studi dan Disain Teknis yang memadai, 2. Anggaran telah teralokasi (committed), 3. Tidak ada permasalahan pertanahan, 4. Sesuai prioritas kab/Kabupaten, dan 5. Masyarakat sudah siap. Catatan : Materi yang dikandung dalam Bab 6 ini akan dimutakhirkan setiap tahun atau menjadi Rencana Tahun (n+2, (n+3) ) dst.


I - 10

MPSS Kab. Sukoharjo 2012 Bab 7. Rencana Pengelolaan Program Menjelaskan

mengenai

tata

cara

pengelolaan

program

(manajemen

dan

organisasi), dinas/instansi pelaksana, jadual pelaksanaan kegiatan, skema pendanaan, rencana pengadaan barang dan jasa (procurement plan), dan lainlain. Bab 8. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Berisi mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pencapaian target yang diharapkan. Lampiran


I - 11

Guna menghasilkan strategi sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di

Recommend Documents