GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PAGU DEFINITIF TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat : 1.
2.
3. 4.
5.
6.
MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (6), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Pasal 9 ayat (1) Pergub Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus, perlu mengatur dan menetapkan Pagu Definitif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2014; bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nomor 900/308 tanggal 21 Februari 2014, Pimpinan DPRA telah memberikan persetujuan terhadap Pagu Indikatif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pagu Definitif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang- .../2
-27.
8.
9. 10.
11.
12. 13.
14. 15.
16. 17.
18. 19. 20.
MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11); Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46); Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56); Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 13); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71); MEMTUSKAN : ..../3
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAGU DEFINITIF TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 8. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh. 9. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh. 10. Pagu Indikatif adalah perkiraan alokasi anggaran dalam APBA Tahun anggaran 2014 yang menetapkan besaran anggaran TDBH Migas dan Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh Gubernur pada Tahun Anggaran 2013. 11. Pagu Definitif adalah alokasi tetap TDBH Migas dan Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014.
BAB II ..../4 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
-4-
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan Pagu Definitif alokasi anggaran TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2014. (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan pembangunan yang didanai TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2014. BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PAGU DEFINITIF Bagian Kesatu TDBH Migas Pasal 3 (1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh. (2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya. Pasal 4 (1) Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut : a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota penghasil; b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota non penghasil, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grants) dan alokasi formula (formula based grants),dengan perincian : 1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; 2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator lainnya yang relevan. c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Bagian Kedua Dana Otsus Pasal 5 (1) Pengalokasian Dana Otsus pagu Definitif Tahun Anggaran 2014, dilakukan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 1% (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota Aceh; b. 40% .../5 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
-5-
b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grants) dan alokasi formula (formula based grants), dengan perincian : 1. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; 2. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator: a) jumlah penduduk, 30% (tiga puluh persen); b) luas wilayah, 30% (tiga puluh persen); c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 30% (tiga puluh persen);dan d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 10% (sepuluh persen). c. 40% (empat puluh persen) selisih pagu indikatif dan definitif tahun anggaran 2013 dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh; dan d. 60% (enam puluh persen) selisih pagu indikatif dan definitif tahun anggaran 2013 dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grants) dan alokasi formula (formula based grants), dengan perincian : 3. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; 4. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator : a) jumlah penduduk, 30% (tiga puluh persen); b) luas wilayah, 30% (tiga puluh persen); c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 30% (tiga puluh persen);dan d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 10% (sepuluh persen). Bagian Ketiga Pagu Definitif Pasal 6 Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan pengalokasian Pagu Definitif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 7 (1) Dalam penetapan Pagu Definitif Dana Otsus Tahun Anggaran 2014 untuk alokasi Kabupaten/Kota terdapat selisih dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2014. (2) Hasil formulasi selisih antara Pagu Definitif dan Indikatif Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dialokasi kembali pada tahun anggaran 2015. Pasal 8 .../6 MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
-6-
Pasal 8 Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 30 April 2014 30 Jumadil Akhir 1435 GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 30 April 2014 30 Jumadil Akhir 1435 SEKRETARIS DAERAH ACEH
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 11
MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
ZAINI ABDULLAH
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PAGU DEFINITIF TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014.-------------------PAGU DEFINITIF PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014 TDBH - Migas No
Provinsi/Kab/Kota
1
2
I.
Provinsi Aceh
II.
Kabupaten/Kota
1
Pagu Indikatif Dana Otonomi Khusus Tahun 2014
Selisih Pagu Indikatif dan Pagu Definitif Tahun 2013
Pagu Definitif Tahun 2014 (3+4)
Selisih Pagu Indikatif dan Pagu Definitif Tahun 2014 (akan Salurkan pada Tahun 2015)
3
4
5
6
Non Pendidikan
Pendidikan (Qanun No.5/2008)
7
8
3.696.755.102
298.598.807.600
3.994.933.562.702
360.960.438.000
231.661.151.120
148.925.025.720
2.526.451.027.898
447.898.211.391
2.974.349.239.289
240.640.292.400
347.491.726.680
99.283.350.480
Aceh Barat
106.812.506.552
19.220.142.035
126.032.648.587
10.162.888.210
9.409.696.155
3.921.945.331
2
Aceh Besar
126.003.385.124
22.673.402.554
148.676.787.678
11.982.981.187
11.839.562.886
4.359.122.863
3
Aceh Selatan
134.032.799.512
24.118.237.902
158.151.037.414
12.697.284.652
11.048.547.391
4.160.184.726
4
Aceh Singkil
96.400.702.708
17.346.612.846
113.747.315.554
9.424.865.727
7.657.814.398
4.153.479.101
5
Aceh Tengah
128.437.397.110
23.111.385.499
151.548.782.609
12.397.342.103
11.000.981.121
3.981.958.971
6
Aceh Tenggara
137.638.118.327
24.766.989.082
162.405.107.409
15.783.740.027
10.752.259.454
4.724.224.133
7
Aceh Timur
173.348.073.778
31.192.738.631
204.540.812.409
16.470.282.072
17.038.995.958
5.662.072.049
8
Aceh Utara
115.538.369.725
20.790.298.330
136.328.668.055
10.724.886.384
130.703.682.343
6.392.159.567
9
Bireuen
112.069.196.468
20.166.045.563
132.235.242.031
10.261.026.824
11.223.863.677
4.898.857.247
10
Pidie
136.133.310.575
24.496.209.754
160.629.520.329
12.542.825.325
12.354.517.893
4.358.682.749
11
Simeulue
89.264.025.093
16.062.419.058
105.326.444.151
8.789.091.808
7.325.116.295
3.929.159.924
12
Banda Aceh
101.081.025.617
11.470.330.107
112.551.355.724
6.170.264.322
7.560.396.393
4.071.722.812
13
Sabang
51.031.275.004
9.182.710.756
60.213.985.760
5.049.643.222
5.107.435.156
2.350.231.401
14
Langsa
69.212.071.990
12.454.214.371
81.666.286.361
6.637.112.354
6.677.184.631
3.882.851.401
15
Lhokseumawe
62.488.605.131
11.244.374.886
73.732.980.017
5.987.019.542
6.919.953.677
4.019.352.269
16
Nagan Raya
123.593.784.277
22.239.812.219
145.833.596.496
11.815.348.029
9.706.193.806
4.259.107.756
17
Aceh Jaya
129.221.874.044
23.252.546.478
152.474.420.522
12.834.542.192
9.239.337.007
3.796.240.525
18
Aceh Barat Daya
94.091.357.705
16.931.062.829
111.022.420.534
9.028.004.111
7.963.459.773
4.026.994.369
19
Gayo Lues
165.280.196.134
29.740.982.098
195.021.178.232
16.271.874.929
10.816.732.365
4.680.762.927
20
Aceh Tamiang
113.525.624.727
20.428.119.349
133.953.744.076
10.274.836.447
21.448.096.387
4.847.245.186
21
Bener Meriah
92.583.869.603
16.659.801.191
109.243.670.794
9.066.664.409
7.953.076.724
4.461.459.652
22
Pidie Jaya
79.848.067.524
14.368.085.242
94.216.152.766
7.829.118.884
7.176.943.760
4.053.289.879
23
Subulussalam
88.815.391.170
15.981.690.611
104.797.081.781
8.438.649.638
6.567.879.432
4.292.245.643
6.222.785.783.000
746.497.018.991
6.969.282.801.991
601.600.730.400
579.152.877.800
248.208.376.200
TOTAL .............
827.361.254.000
* Sudah termasuk 1% untuk alokasi Ibu Kota Aceh (Kota Banda Aceh)
GUBERNUR ACEH, Ttd, ZAINI ABDULLAH
MW\DATAWAHED\2014\PER.GUB.
