GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 TINGKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2008 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Provinsi, perlu adanya pengaturan Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

6. Undang- ............../3 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER,2008

-2-

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633). 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ). 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). 12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04). 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05). 14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1). 15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04). 16. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2008. 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

nbMEMUTUSKAN : .............../3 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER,2008

-3-

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004 TINGKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. 5. bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proposional oleh Pemerintah Aceh kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRA. 6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPRA. 7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hasil Pemilu 2004 yang selanjutnya disebut dengan DPRA. 8. Bantuan proposional adalah bantuan yang dibverikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik, berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2004. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan keuangan kepada Partai Politik. (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. BAB III BANTUAN KEUANGAN Pasal 3 (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER,2008

(2) Besarnya .............../4 -4-

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2008. (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dialokasikan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Pasal 4 (1) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Tahun 2008 untuk setiap kursi DPRA ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). (2) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRA untuk Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 5 (1) Pengajuan bantuan keuangan ditingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik ditingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 6 Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditujukan kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima. BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


BAB VII .............../5 -5-

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal September 2008 Ramadhan 1429 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, September 2008 Ramadhan 1429

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR


LAMPIRAN – Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 76 Tahun 2008 Tanggal : September 2008 Ramadhan 1429

No.

Nama Partai Politik

Jumlah Kursi DPRD Prov. NAD

Jumlah Bantuan Dana (Rp)

01

02

03

04

1.

PARTAI GOLONGAN KARYA

12

240.000.000,-

2.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

12

240.000.000,-

3.

PARTAI AMANAT NASIONAL

9

180.000.000,-

4.

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

8

160.000.000,-

5.

PARTAI BINTANG REFORMASI

8

160.000.000,-

6.

PARTAI BULAN BINTANG

8

160.000.000,-

7.

PARTAI DEMOKRAT

6

120.000.000.-

8.

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

2

40.000.000,-

9.

PARTAI PERSATUAN NAHDHLATUL UMMAH INDONESIA

2

40.000.000,-

10.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1

20.000.000,-

11.

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

1

20.000.000,-

Jumlah ............................................................................

69

1.380.000.000,-

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF


GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Recommend Documents