GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Menimbang

: a. bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dewasa ini sudah mulai tumbuh, berkembang dan gerakan koperasi telah mengambil bagian terpenting dalam memberdayakan anggotanya maupun usaha mikro dan kecil lainnya; b. bahwa kemampuan permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil untuk membiayai kegiatan usahanya sangat terbatas, sehingga diperlukan dukungan perkuatan dana dari pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502). 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866). 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355). 8. Undang- ................/2

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-2-

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400). 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Nomor 3893). 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). 13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/ XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 14. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2007). MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL . Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Program Bantuan Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian bantuan permodalan berasal dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil terpilih yang digunakan untuk modal kerja dan investasi. 2. Petunjuk Teknis adalah panduan kerja secara teknis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2008. 3. Komoditi unggulan daerah adalah salah satu produksi sektoral daerah yang diusahakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, anggota Koperasi atau Usaha Mikro dan Kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai komoditi unggulan daerah yang dibina dalam tahun 2008. 4. Pemerintah .............../3

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-34. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pemerintahan Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 5. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bagian dari Pemerintahan Provinsi dan merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang undangan, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan yang dipilih melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 8. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dinas teknis yang membidangi Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota. 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan-badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 11. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi dengan kegiatan menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota atau calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995, tentang Simpan Pinjam. 12. Usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 13. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memenuhi Kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 14. Perguliran dana baru, adalah akumulasi angsuran pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi pelaksana program di rekening pada bank, untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada koperasi lainnya. 15. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank pemerintah lainnya yang diberi kesempatan untuk membuka rekening atas nama koperasi usaha mikro dan kecil untuk (1) menampung dana transfer dari Kas Daerah, (2) rekening penampungan angsuran pokok pinjaman dan (3) rekening penampungan bunga. Pasal 2 .................../4 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

- 4-

Pasal 2 Tujuan Tujuan program adalah untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagai upaya nyata dalam percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasal 3 Sasaran 1. Terwujudnya perkuatan permodalan bagi Koperasi untuk membiayai usaha anggota yang menangani komoditi unggulan atau komoditi potensial lainnya melalui kegiatan penampungan dan pemasaran hasil produksi anggota dan memasarkannya. 2. Tersedianya sarana pendukung kegiatan usaha Koperasi, sehingga terjaminnya kelancaran pelaksanaan program. 3. Terwujudnya perkuatan permodalan bagi usaha mikro di perdesaan yang melaksanakan kegiatan diberbagai sektor usaha produktif. 4. Terwujudnya perkuatan permodalan bagi usaha kecil sebagai upaya nyata dalam pengembangan potensi ekonomi daerah. 5. Terwujudnya perguliran dana dari Koperasi kepada pengusaha mikro dan kecil anggota dan calon anggota koperasi dan atau Koperasi lain dan anggotanya. Persyaratan bagi Koperasi Pasal 4 Koperasi calon pelaksana program harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Koperasi telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi. 2. Aktif melaksanakan kegiatan usaha, potensial untuk dikembangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas dan dapat menyerap tenaga kerja dari anggota dan masyarakat sekitar. 3. Bersedia mengikuti, mematuhi peraturan dan ketentuan serta petunjuk teknis yang mengatur tentang pelaksanaan program bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tahun 2008. 4. Memiliki anggota yang sah paling sedikit 30 orang yang melaksanakan kegiatan usaha yang sejenis dengan kegiatan usaha yang dikembangkan Koperasi. 5. Bersedia melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu selama melaksanakan program sebagai pertanggung jawaban kepada anggota dan bersedia diaudit atas pelaksanaan program. 6. Belum pernah menerima bantuan perkuatan permodalan yang sejenis dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 7. Mengajukan permohonan kepada Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Pemerintah Provinsi dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ...................../5 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-5-

Persyaratan bagi Pengusaha Mikro Pasal 5 Pengusaha Mikro calon peserta program harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Usahanya telah berjalan dan keberadaanya diperlukan oleh masyarakat disekitarnya. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 4. Milik warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 5. Memiliki indentitas diri yang sah dan masih berlaku secara nasional. 6. Bersedia mengikuti, mematuhi peraturan dan ketentuan serta petunjuk teknis yang mengatur tentang pelaksanaan program bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tahun 2008. 7. Mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Pemerintah Provinsi dengan melampirkan legalitas usaha yang dimiliki baik secara perseorangan maupun berkelompok. 8. Usaha mikro anggota koperasi, dapat mengajukan permohonan kepada koperasinya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi yang bersangkutan : a. Telah terdaftar sebagai calon anggota koperasi minimal 3 bulan; b. Bersedia memberikan agunan atau jaminan atas pembiayaan kepada Koperasi apabila dipersyaratkan oleh Koperasi; c. Tidak mempunyai tunggakan atas pinjaman yang telah diberikan Koperasi; d. Mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus Koperasi; e. Menanda tangani perjanjian (akad) pinjaman dengan koperasi yang disetujui oleh suami/istri. Persyaratan Bagi Pengusaha Kecil Pasal 6 Pengusaha Kecil calon peserta program harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Usahanya telah berjalan dan keberadaanya diperlukan oleh masyarakat di sekitarnya. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 4. Milik .................../6 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-64. Milik warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 5. Memiliki salah satu legalitas usaha seperti SITU, SIUP, HO, TDP dan NPWP/D beserta dan indentitas diri yang sah dan masih berlaku secara nasional. 6. Bersedia mengikuti, mematuhi peraturan dan ketentuan serta petunjuk teknis yang mengatur tentang pelaksanaan program bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tahun 2008. 7. Mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Pemerintah Provinsi, dengan melampirkan legalitas yang dimiliki baik perseorangan maupun berkelompok. 8. Usaha kecil anggota Koperasi, dapat mengajukan permohonan kepada koperasinya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi yang bersangkutan, yaitu : a. Telah terdaftar sebagai calon anggota Koperasi minimal 3 bulan; b. Bersedia memberikan agunan atau jaminan atas pembiayaan kepada Koperasi apabila dipersyaratkan oleh Koperasi; c. Tidak mempunyai tunggakan atas pinjaman yang telah diberikan Koperasi; d. Mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus Koperasi; e. Menanda tangani perjanjian (akad) pinjaman dengan Koperasi yang diketahui oleh Suami/Isteri. Seleksi Calon Pelaksana Program Pasal 7 Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil calon pelaksana program bantuan perkuatan permodalan dilaksanakan secara bertahap oleh Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dengan urutan sebagai berikut : 1. Menyampaikan informasi kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di wilayahnya terhadap kesempatan mendapatkan pembinaan perkuatan permodalan dan persyaratannya. 2. Menerima permohonan bantuan perkuatan permodalan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil calon peserta pelaksana program, yang dilampiri proposal pengembangan usaha, legalitas badan usaha dan laporan keuangan. 3. Melaksanakan seleksi terhadap usulan yang disampaikan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5 dan 6, dengan menitik beratkan penilaian pada unsur legalitas kelembagaan, kepemilikan, organisasi dan manajemen serta kelayakan usaha. 4. Kepala Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota menetapkan perioritas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil calon pelaksana program di daerahnya. 5. Kepala Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan Kabupaten/Kota menyampaikan nama Koperasi, Usaha Mikro dan calon pelaksana program didaerahnya beserta lampirannya kepada Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Darussalam untuk ditindaklanjuti.

UKM Kecil Dinas Aceh

6. Kepala .................../7 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-76. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi melakukan identifikasi dan verifikasi kembali terhadap permohonan yang diterima meliputi kelayakan usaha, legalitas Badan Usaha dan Kelembagaan, Kepemilikan, Organisasi dan Manajemen untuk menentukan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil calon peserta program. 7. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi mengusulkan kepada Gubernur, guna ditetapkan sebagai pelaksan program beserta besarnya bantuan perkuatan permodalan tahun 2008. 8. Surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Mekanisme Pencairan Dana Pasal 8 Pencairan dana bantuan perkuatan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil terpilih sebagai pelaksana program bantuan perkuatan permodalan dari Kas Daerah ke rekening Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dengan mekanisme sebagai berikut : 1.

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil terpilih wajib memahami dan menandatangani naskah perjanjian pengelolaan dana dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan diketahui Kepala Dinas yang membidangi pembinaan koperasi UKM Kabupaten/Kota.

2.

Khusus Koperasi wajib membuka 3 (tiga) rekening tabungan pada Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Pemerintah lainnya di Kabupaten/Kota atas nama koperasi yang diwakili Ketua dan Bendahara, masing-masing : a. Rekening penampungan, digunakan untuk menampung dana transfer dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. Rekening angsuran pokok, digunakan untuk menampung angsuran pengembalian pokok pinjaman; c. Rekening penampungan bunga, digunakan setoran bunga pinjaman.

untuk menampung

3.

Usaha Mikro dan Kecil bukan anggota Koperasi cukup hanya membuka 1 (satu) rekening yang digunakan untuk menampung transfer dari Kas Daerah dan kemudian digunakan aktif sebagai penampungan angsuran pokok dan bunga pinjaman dan hanya dapat didebet setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi, atas usulan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

4.

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil bukan anggota Koperasi dapat mengajukan permohonan pencairan dana bantuan perkuatan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a) Naskah kerjasama pengelolaan dana antara Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b) Kuitansi .................../8 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-8b) Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi, pemilik usaha mikro dan kecil diketahui oleh Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; c) Berita Acara Penarikan dana diketahui oleh Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; d) Fotocopy Nomor rekening atas nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) dan atau atas nama pemilik Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 d iatas; e) Surat Pernyataan dari pengurus Koperasi, pengusaha mikro dan kecil yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana, bersedia mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan pelaksanaan program bantuan perkuatan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tahun 2008 dan bersedia melaksanakan RAT, diawasi, dinilai kesehatan dan diaudit, yang diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; f) Susunan pengurus Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan RAT dan diketahui oleh Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; g) Surat pernyataan Kepala Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, legalitas badan usaha dan kelayakan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pelaksana program bantuan perkuatan permodalan tahun 2008; h) Surat kuasa dari pengurus Koperasi, pengusaha mikro dan kecil pelaksana program kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mendebetkan dana yang terhimpun pada rekening penampungan angsuran pokok dan rekening penampungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas. 6.

Kepala Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi Kabupaten/Kota mengajukan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk proses lebih lanjut.

7.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi NAD meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing masing Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program bantuan perkuatan permodalan tahun 2008 selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

8.

Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pemindah bukuan (transfer) dana dari rekening Kas Daerah ke rekening masing-masing Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Bank dalam jumlah yang utuh, penuh, tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) dan ayat 3 di atas.

9.

Setelah dana ada dalam rekening penampungan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pada Bank sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a) dan ayat 3, maka pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 10. Pencairan .................../9

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

-910. Pencairan dana dari Bank oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil harus dengan persetujuan Kepala Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. 11. Untuk mendapatkan persetujuan seperti dimaksud pada ayat 9 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil harus mengajukan permohonan persetujuan Kepada Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dengan melampirkan : a) Rencana penggunaan dana bantuan perkuatan; b) Jadwal angsuran pengembalian pokok dan bunga pinjaman; c) Laporan realisasi dan perkembangan pelaksanaan program oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. 12. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan untuk pencairan dana dari rekening penampungan atas nama Koperasi, usaha mikro dan kecil sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud ayat 10 angka (a) dan untuk persetujuan tahap berikutnya diberikan apabila kegiatan telah direalisasi sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf b di atas. 13. Berdasarkan persetujuan seperti dimaksud pada ayat 11, bank mencairkan dana yang ada dalam rekening penampungan milik Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. 14. Dana tersebut oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil harus dibukukan sebagai kewajiban atau hutang untuk modal kerja dan membiayai usaha produktif anggota, baik untuk menangani komoditi unggulan maupun usaha potensial lainnya serta untuk sarana pendukung kegiatan Koperasi. Pemanfaatan Dana oleh Koperasi Pasal 9 (1) Pemanfaatan dana yang diterima oleh Koperasi pelaksana program bantuan perkuatan permodalan dipergunakan untuk : a. Paling banyak 85 % (delapan puluh lima perseratus) untuk modal kerja Koperasi baik dalam menangani usaha penampungan dan pemasaran komoditi hasil produksi anggota yang bersifat ungulan daerah maupun komoditi potensial dikembangkan Koperasi; b. Paling banyak 15 % (lima belas perseratus) untuk pengadaan sarana pendukung kegiatan usaha pada Koperasi; c. Waktu penggunaan dana paling lama 5 tahun dengan masa tenggang paling lama 6 bulan, dengan suku bunga 6 % (enam perseratus) pertahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. (2) Pengelolaan dana oleh Koperasi penerima bantuan untuk kegiatan simpan pinjam harus dibukukan tersendiri, dan operasionalnya diperlakukan khusus sesuai juknis kegiatan usaha simpan pinjam otonom. (3) Koperasi pelaksana program dan bantuan perkuatan permodalan harus mampu mengelola dana tersebut secara sukses dalam menyalurkan, memanfaatkan dan sukses mengembalikannya yang kemudian digulirkan kepada anggotanya yang membutuhkan dengan tetap mempertimbangkan syarat-syaratnya. Pemanfaatan ................./ 10 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

- 10 Pemanfaatan dana oleh Usaha Mikro Pasal 10 (1) Pemanfaatan dana bantuan perkuatan permodalan bagi usaha mikro untuk membiayai kegiatan usahanya baik dalam menangani komoditi unggulan daerah maupun kegiatan potensial lainnya disesuaikan dengan kelayakan usaha, legalitas dan potensi pasar. (2) Jangka waktu pinjaman paling lama 3 (enam) bulan dengan suku bungan pertahun yang dibayar secara cicilan rekening pada Bank sebagaimana diatur ini.

(tiga) tahun, masa tenggang 6 sebesar 6% (enam perseratus) setiap 3 (tiga) bulan melalui dalam pasal 8 ayat 3 Peraturan

(3) Besarnya dana bantuan perkuatan permodalan bagi usaha mikro anggota Koperasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , dengan suku bunga dan jangka waktu pinjaman ditentukan oleh Koperasi yang bersangkutan. (4) Besarnya dana bantuan perkuatan permodalan bagi usaha mikro bukan anggota Koperasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) . (5) Ketentuan dan persyaratan peminjam bagi usaha mikro anggota Koperasi sesuai dengan pasal 5 ayat 8 Peraturan ini. Pemanfaatan Dana oleh Usaha Kecil Pasal 11 (1) Pemanfaatan dana bantuan perkuatan permodalan bagi usaha kecil untuk membiayai kegiatan usahanya baik dalam menangani komoditi unggulan daerah maupun kegiatan potensial lainnya dipertimbangkan aspek legalitas Badan Usaha, kelayakan usaha, potensi pasar dan kemampuan dana tersedia. (2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun, dengan suku bunga sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun yang dicicil per 3 (tiga) bulan melalui rekening pada Bank sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 Peraturan ini. (3) Besarnya dana bantuan perkuatan permodalan bagi usaha kecil bukan anggota Koperasi paling banyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). (4) Ketentuan dan persyaratan peminjaman bagi usaha kecil anggota koperasi diatur dalam pasal 6 ayat 8 Peraturan ini. Pengembalian Dana Koperasi Pasal 12 (1) Koperasi pelaksana program bantuan perkuatan permodalan harus mengembalikan pokok pinjaman kepada bank secara cicilan yang disetorkan melalui rekening angsuran pokok pinjaman pada Bank dalam jangka waktu 5 tahun dengan masa tenggang 6 enam bulan, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf (c) Peraturan ini. (2) Besarnya angsuran pokok pinjaman setiap tahun sebagai dimaksudkan ayat (1) di atas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah dana yang dicairkan dan diangsur per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dimulai pada triwulan pertama tahun pertama. (3) Pembayaran .............../11 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

- 11 (3) Pembayaran bunga pinjaman oleh koperasi pelaksana program bantuan perkuatan permodalan disetorkan ke rekening penampungan bunga pada Bank seperti dimaksud pada pasal (7) ayat (2) huruf (c). (4) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dibayar sebesar 6 % (enam per seratus) tiap tahun diangsur per triwulan ke dalam rekening penampungan bunga dimulai triwulan pertama tahun pertama. (5) Rekening angsuran pokok dan rekening penampungan bunga sebagaimana dimaksud pasal (7) ayat (2) huruf (b) dan (c) berada di bawah Pengawasan dan hanya dapat didebetkan/dicairkan oleh Bank berdasarkan permintaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (6) Pemanfaatan bunga yang dibayar oleh koperasi pelaksana program ke dalam rekening sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk administrasi, audit, penilaian kesehatan dan pembinaan Koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dinas yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. (7) Koperasi dinyatakan telah bebas dari kewajiban mengangsur apabila Koperasi yang bersangkutan telah menyetor seluruh pokok dan kewajiban bunga kedalam rekening sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat (2) huruf (b) dan (c). Pengembalian oleh Usaha Mikro dan Kecil Pasal 13 (1) Usaha mikro dan kecil pelaksana program perkuatan bantuan permodalan harus mengembalikan pokok pinjaman kepada bank secara cicilan yang disetorkan melalui rekening pada Bank dalam jangka waktu 3 tahun dengan masa tenggang 6 enam bulan, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 peraturan ini, kecuali usaha mikro dan kecil anggota koperasi akan diatur oleh Koperasi yang bersangkutan. (2) Besarnya angsuran pokok pinjaman setiap tahun dimaksudkan ayat (1) di atas diatur sebagai berikut :

sebagai

a) tahun pertama sebesar 20 % (dua puluh perseratus); b) tahun kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus); c) tahun ketiga sebesar 40 % (empat puluh perseratus). (3) Pembayaran pokok dan bunga pinjaman oleh usaha mikro dan kecil disetorkan ke rekening pada Bank seperti dimaksud pada pasal 8 angka 3. (4) Rekening penampungan angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, berada di bawah Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (5) Pemanfaatan bunga yang dibayar oleh usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk administrasi, audit dan pembinaan usaha mikro dan kecil oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. (6) Usaha .............../12 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

- 12 (6) Usaha mikro dan kecil dinyatakan telah bebas dari kewajiban mengangsur apabila yang bersangkutan telah menyetor seluruh pokok dan kewajiban bunga ke dalam rekening sebagaimana dimaksud pada pasal (3) keputusan ini. Pengalihan Dana Pasal 14 (1) Dana yang diterima oleh Koperasi dapat dialihkan kepada Koperasi lainnya oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja sebagai berikut : a) Penilaian Kesehatan Koperasi menunjukkan hasil yang tidak sehat; b) Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis program bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tahun 2008; c) Pengurus dan Pengawas tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan. d) Pengurus, pengawas atau pengelola melakukan penyimpangan, menyalahgunakan dan atau penyelewengan atas dana yang diterima Koperasi. (2) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana, dengan memperhitungkan jumlah dana yang telah dicicil melalui rekening penampungan. (3) Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota dapat meminta laporan perkembangan angsuran pokok dan bunga pada bank untuk diteruskan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setiap triwulan, sebagai dasar kebijakan pembinaan lebih lanjut. Perguliran Dana Pasal 15 (1) Dana yang dihimpun dari hasil pengembalian pokok pinjaman dalam rekening angsuran pokok milik Koperasi pelaksana program disalurkan kembali oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas usulan dan pertimbangan yang matang dari Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM Kabupaten/Kota kepada Koperasi lain dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal (4), (5) dan pasal (6) Peraturan ini. (2) Perguliran dana dari Koperasi pelaksana program kepada koperasi lainnya harus berada dalam satu Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan jumlah dana yang telah diangsur oleh Koperasi pelaksana program dalam rekening angsuran pokok milik koperasi pelaksana program pada Bank di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan ini. Monitoring .................../13 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

- 13 -

Monitoring dan Evaluasi Pasal 16 Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik pembagian tugas sebagai berikut : 1.

berdasarkan

Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota setiap bulan melaporkan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi : a) Realisasi penyaluran dana kepada Koperasi, usaha mikro, kecil bukan anggota Koperasi; b) Perkembangan pemanfaatan dana oleh Koperasi untuk modal kerja, pinjaman kepada anggota maupun untuk sarana pendukung kegiatan usaha Koperasi; c) Realisasi penampungan dana dari angsuran pokok dan bungan masing-masing Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil pelaksana program; d) Realisasi pelaksanaan RAT, pengawasan, audit, penilaian kesehatan dan kinerja Koperasi pelaksana program; e) Realisasi penyaluran dana baru.

2.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaporkan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam tentang pelaksanaan program berdasarkan laporan dari Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) Peraturan ini. Pembiayaan Pasal 17

Dana Bantuan Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2008 besumber dari : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Nomor : 1,2.5.0.0.5.1 Tanggal 25 Juni 2008. 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 Nomor : 2.07.01, tanggal 25 Juni 2008. Sanksi Pasal 18 (1) Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam petunjuk teknis ini, maka Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dikenakan sanksi administrasi. (2) Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Tatacara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut. Penutup ................../14 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008

- 14 -

Penutup Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal Oktober 2008 Syawal 1429 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal Oktober 2008 Syawal 1429

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\OKTOBER. 2008