GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa untuk kelancaran penyaluran serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2008 untuk Kabupaten/Kota, dipandang perlu dikeluarkan pedoman perencanaan, penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
7 Peraturan........./2 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
-27. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 8. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1). 10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Utonomi Khusus. 11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2008. 12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2008. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEDOMAN PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2008 UNTUK KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. Pasal 1 Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi Dana Kesejahteraan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Kepala Sekolah serta Pengawas/Penilik Sekolah dan Madrasah, Dana Bantuan Operasional Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atthfal dan Sekolah Menengah, Dana Operasional Gugus SD/MI, dan Dana Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan serta Biaya Administrasi untuk Menunjang Pelaksanaan Bantuan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 2 Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tersebut pada pasal 1 bersumber dari dana pendidikan yang tercantum dalam APBA Tahun 2008 yang dialokasikan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Pasal 3 Pedoman Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan dan Pertanggungawaban Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 4 ..................../3
MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
-3-
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal September 2008 Ramadhan 1429 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM WAKIL GUBERNUR
Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, September 2008 Ramadhan 1429 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
HUSNI BAHRI TOB
BERITA DAERAH PROVINSI NAD TAHUN 2008 NOMOR
MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
MUHAMMAD NAZAR
LAMPIRAN – Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 77 Tahun 2008 Tanggal : September 2008 Ramadhan 1429
PEDOMAN PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008
A. MAKSUD DAN TUJUAN Yang dimaksud dengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) adalah bagian dari dana pendidikan Aceh yang merupakan penyisihan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Pemerintah Aceh yang bersumber dari Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Aceh. Dana bantuan tersebut ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2008. Dana bantuan dimaksud disalurkan ke semua Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jumlah dana bantuan yang disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. B. ARAH DAN SASARAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN 1) ARAH Dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas/Penilik Sekolah dan Madrasah; b. Peningkatan kegiatan operasional sekolah menengah; c. Peningkatan kegiatan operasional Gugus SD/MI; dan d. Membiayai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pendidikan baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan satuan-satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawabnya maupun antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi; Penggunaan Dana Pendidikan selain kegiatan sebagaimana tersebut di atas baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. 2) SASARAN Sasaran untuk Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik Sekolah adalah : a. Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus guru tetap dan mengajar pada TK, SD/MI, SDLB/SLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMK/SMALB baik pada Sekolah Negeri maupun Swasta; b. Pengawas .............../2 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
-2-
b. Pengawas/Penilik Sekolah termasuk di dalamnya Pengawas/Penilik Sekolah dalam lingkungan Kanwil Departemen Agama. Bantuan diberikan kepada masing-masing Guru/Kepala Sekolah/Pengawas/ Penilik Sekolah dan Madrasah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan dan khusus untuk Guru/Kepala Sekolah dan Madrasah yang bertugas di daerah sangat terpencil diberikan sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah)
per bulan yang dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan.
Penentuan Guru Daerah Sangat Terpencil ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sasaran penggunaan Dana Bantuan Operasional (DBO) adalah Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal Negeri/Swasta, SMA Negeri/Swasta, dan SMK Negeri/Swasta, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk TK/RA diberikan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dalam satu tahun untuk setiap TK/RA; b. Untuk SMA biaya operasional rata-rata setiap siswa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tahun; c. Untuk SMK diberikan biaya operasional rata-rata setiap siswa sebesar Rp.60.000,(Enam puluh ribu rupiah) per tahun. Perhitungan rata-rata Rp.60.000 pertahun bersifat tentatif, dalam pelaksanaannya harus dibedakan antara setiap jenis SMK yang ada. Misalnya, SMK Teknologi/Industri dan Kehutanan/Pertanian memperoleh biaya rata-rata yang lebih besar dari pada SMK Bisnis/Manajemen dan Pariwisata, dan pengaturan ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; Dana Penunjang Gugus SD/MI digunakan untuk biaya operasional gugus SD/MI dalam rangka pertemuan rutin guru-guru/Kepala Sekolah dalam satu gugus untuk peningkatan mutu proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar. Dana bantuan gugus dihitung rata-rata Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per gugus/tahun. Dana koordinasi dan sinkronisasi dipergunakan untuk biaya administrasi penunjang, kegiatan pemantauan dan evaluasi di masing-masing Kabupaten/Kota, serta kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. C. PROSEDUR PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS). 1) Perencanaan Bappeda Provinsi mengkoordinasikan penyusunan alokasi dan peruntukan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke Kabupaten/Kota bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, serta Biro Hukmas Setda Provinsi yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan .................../3 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
-3-
Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan informasi tentang alokasi dana bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan mengkoordinasikan pengajuan proposal bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilengkapi proposal yang memuat perincian peruntukan dana dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan yang diterima selambat-lambatnya satu bulan setelah dana diterima di Kas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan permohonan pencairan dana berdasarkan proposal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, dan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengkoordinasikan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mempertanggungjawabkan atas dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Penyaluran Penyaluran dana bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap I dan 50% (lima puluh persen) berikutnya pada tahap II. Penyaluran bantuan langsung di transfer dari Kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam ke rekening Dinas Pendidikan Kab/Kota berdasarkan permohonan dana bantuan yang diajukan. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selanjutnya menyalurkan dana bantuan dalam bentuk blocgrant ke rekening Bendaharawan Sekolah atas nama Sekolah yang bersangkutan pada Kantor Pos atau Bank Pemerintah terdekat dan selanjutnya dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Sekolah sebagai penerima bantuan. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke rekening Kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyaluran dana bantuan tahap selanjutnya akan di transfer kepada Kabupaten/Kota berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana tahap I dan tahap II selesai seratus persen. 3) Pelaksanaan Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan sepenuhnya mengikuti tata cara sesuai dengan sistem dan prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berlaku. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib memungut pajak-pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti PPh Pasal 21 sebesar 15% atas pembayaran dana kesejahteraan guru dan honorarium pengelola, serta PPN dan PPh pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 4) Pertanggungjawaban ................../4 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
-4-
4) Pertanggungjawaban Selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima dana bantuan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan tentang realisasi fisik dan keuangan serta bukti-bukti pengeluaran yang sah menurut ketentuan yang berlaku dan bukti penyetoran pajak-pajak ke Kas Daerah Provinsi kepada Gubernur NAD c.q. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan diteruskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penolakan tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban mengembalikan dana bantuan ke rekening Kas Daerah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, dengan tembusan kepada Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. D. ALOKASI DANA BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Jumlah dana bantuan seluruhnya adalah sebesar Rp. 138.000.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan milyar rupiah), dengan perincian alokasi bantuan menurut Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
DAFTAR ALOKASI DANA BANTUAN BOS TAHUN 2008 MENURUT KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NAD No.
KABUPATEN/KOTA
ALOKASI BANTUAN (RP).
01
02
03
1.
ACEH SELATAN
6.954.432.000,-
2.
ACEH BARAT DAYA
4.455.784.000,-
3.
ACEH SINGKIL
2.496.932.000,-
4.
SUBULUSSALAM
1.568.076.000,-
5.
ACEH TENGGARA
5.907.944.000,-
6.
GAYO LUES
2.747.012.000,-
MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
01
02
03
7.
ACEH TIMUR
7.305.392.000,-
8.
LANGSA
4.738.164.000,-
9.
ACEH TAMIANG
5.687.908.000,-
10.
ACEH TENGAH
7.001.644.000,-
11.
BENER MERIAH
4.856.972.000,-
12.
ACEH BARAT
6.123.700.000,-
13.
NAGAN RAYA
5.302.384.000,-
14.
ACEH JAYA
2.719.804.000,-
15.
SIMEULUE
2.908.208.000,-
16.
ACEH BESAR
10.146.820.000,-
17.
PIDIE
12.916.449.600,-
18.
PIDIE JAYA
4.277.800.000,-
19.
ACEH UTARA
11.762.728.000,-
20.
LHOKSEUMAWE
3.992.208.000,-
21.
BIREUN
12.723.676.000,-
22.
BANDA ACEH
9.362.092.000,-
23.
SABANG
2.043.870.400,-
JUMLAH
138.000.000.000,-
E. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping ............/5 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
-5-
Di samping itu pengawasan pelaksanaan dana bantuan di Kabupaten/Kota juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan Dinas Pendidikan Provinsi. F. PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM WAKIL GUBERNUR
MUHAMMAD NAZAR
MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\SEPTEMBER, 2008
