GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF GAMPONG (UEPG) TAHUN 2008 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Menimbang

: a. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588). 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009. 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 9. Keputusan .................. /2

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

-29. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 05/KEP/MENKO/ KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05). 12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11). MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF GAMPONG (UEPG) TAHUN 2008 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota. 3. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas/Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR Kabupaten/Kota, Dinas/Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota. 5. Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 6. Fakir miskin adalah orang/keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencairan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan atau orang/keluarga yang mempunyai sumber mata pencarian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 7. Tim .................. /2


-37. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, sasaran program dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur. 8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPA/SKPD Kabupaten/Kota dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPA/SKPD Kabupaten/Kota. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA/SKPD Kabupaten/Kota sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. 10. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 11. Kecamatan adalah suatu Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 13. Penerima manfaat adalah keluarga miskin (RTM) yang telah didata PNPM Mandiri Perdesaan dan diverifikasi kembali oleh Tim. 14. Pendamping adalah orang yang dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat sebagai pendamping. 15. Koordinator Kecamatan adalah salah seorang Aparatur Kecamatan/Kasi PMD atau Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG). 16. Koordinator Kabupaten adalah salah seorang Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota atau Konsultan Manajemen Pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditunjuk oleh BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BAB II KRITERIA GAMPONG PENERIMA BANTUAN Pasal 2 Kriteria dan persyaratan Gampong/Desa atau nama lain penerima bantuan : a. b. c. d. e. f. g.

Jumlah penduduk miskin/RTM relatif tinggi; Aksesibilitasi ke Gampong/Desa tersebut mudah dijangkau; Administras pemerintahan Gampong/Desa sudah berjalan dengan baik; Kondisi sosial masyarakat cukup baik; Potensi sumber daya alam Gampong/Desa cukup mendukung; Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang ditentukan; Belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pemerintah pusat. BAB III ................../4


-4BAB III PENERIMA MANFAAT Pasal 3 (1) Kriteria dan Syarat penerima manfaat : a. Keluarga miskin (RTM) yang telah didata PNPM Mandiri Perdesaan/ BPS/BPM dan diverifikasi kembali oleh Tim; b. Memiliki potensi yang bisa dikembangkan meliputi potensi diri dan lingkungan; c. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha; d. Masing-masing kegiatan mempunyai kelompok usaha yang produktif 1 kelompok minimal 10 orang; e. Bersedia mengembalikan pinjaman secara dana bergulir (revolving); f. Mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan; g. Sudah ada usaha/kegiatan ketrampilan yang bisa dikembangkan; h. Tidak sedang menerima bantuan serupa dari Pemerintah (APBN, APBA, APBK Kab/Kota atau dari donor); i. Sudah berkeluarga dan umur maksimum 55 tahun; j. Jenis usaha yang dipilih adalah yang produktif dan berisiko rendah; k. Penduduk setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (2) Kewajiban Penerimaan manfaat : a. Memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; b. Melaporkan perkembangan kegiatan usahanya kepada Koordinator Kecamatan setiap bulan; c. Melapor apabila ada kesulitan atau ada hambatan kepada Koordinator Kecamatan masing-masing; d. Melaporkan kepada Koordinator Kabupaten/Kota apabila Koordinator Kecamatan tidak melaksanakan tugas atau mengabaikan tugas Koordinator Kecamatan; e. Memberi keterangan yang benar tentang tempat tinggal, bidang usaha ekonomi yang ditekuni dan kebutuhan barang yang sangat dibutuhkan dalam usaha dengan mengetahui Kepala Desa. (3) Sanksi Penerima Manfaat : Penerima manfaat akan diberikan sanksi apabila : a. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diusulkan atau dari daftar Penerima Manfaat akan ditinjau ulang atau ditunda bantuannya; b. Tidak mengerjakan bidang usaha yang telah ditentukan dengan sungguhsungguh akan diberi teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan, maka Penerima Manfaat harus mengembalikan seluruh manfaat yang sudah diterima; c. Barang Modal atau Modal Kerja yang telah diterima ditelantarkan atau dijual maka seluruh manfaat yang telah diberikan ditarik dan apabila tidak dikembalikan akan dilaporkan pada pihak yang berwajib; d. Tidak mengikuti saran dan bimbingan Koordinator Kecamatan serta melaksanakan tugas diluar ketentuan dan kewajiban. (4) Bupati/ .................../5 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

-5-

(4) Penerima Manfaat apabila telah diberikan sanksi tidak diberikan bantuan lagi dan dicoret dalam daftar Rumah Tangga Miskin (RTM) atau keluarga miskin. (5) Hak Penerima Manfaat : a. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk pengembangan usaha sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan besarnya bantuan disesuaikan dengan bidang usaha dan hasil verifikasi oleh Tim; b. Mendapat pelatihan, bimbingan dan penyuluhan dari pendamping, koordinator dan BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten/Kota. BAB IV PENDAMPING Pasal 4 (1) Kriteria dan Syarat Pendamping adalah : a. Pendamping dipilih atau ditunjuk oleh BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan bersama dengan Tim BPM Kabupaten/Kota; b. Mengikuti Pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama waktu yang ditentukan di Banda Aceh; c. Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai pendamping; d. Memiliki kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1) atau Minimal SLTA; e. Bertempat tinggal di lokasi kegiatan penerima manfaat atau di Kota Kecamatan yang bersangkutan; f. Mematuhi petunjuk, Pedoman, ketentuan baik administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; g. Bertanggung jawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota yang bersangkutan Cq. Koordinator Kabupaten/Kota dan Koordinator Kecamatan. (2) Tugas Pendamping : a. Melakukan penguatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok penerima manfaat UEPG; b. Melakukan Bimbingan Teknis maupun manajemen pengelolaan bantuan UEPG pada kelompok; c. Mendampingi, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan usaha kelompok dan mengembalikan pinjaman kelompok pada UPK; d. Memfasilitasi pertemuan kelompok secara berkala dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok atau UPK; e. Melakukan monitoring evaluasi perkembangan pengelolaan UEPG pada kelompok dan pengembalian pinjaman untuk digulirkan kepada anggota masyarakat miskin lainnya; f. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Koordinator Kecamatan dan BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BAB V ............. /6 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

-6-

BAB V KOORDINATOR KECAMATAN Pasal 5 (1) Kriteria dan syarat-syarat Koordinator Kecamatan adalah : a. Koordinator Kecamatan direkrut dari salah seorang Aparatur Kecamatan/ Kasi PMD atau Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan UEPG; b. Mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh; c. Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan; d. Disiplin dan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pendamping; e. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana atau sederajat dan dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir; f. Tidak mempunyai pekerjaan lain atau rangkap jabatan; g. Tidak mengalihkan tugas Koordinator Kecamatan untuk tujuan pribadi atau kelompoknya. (2) Tugas Koordinator Kecamatan : a. Bersama dengan pendamping menyusun Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan mulai dari sosialisasi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi; b. Memfasilitasi, mengawasi dan membantu pendamping dalam bidang pembinaan kelompok dan UPK; c. Mengawasi seluruh tahapan penyaluran dan pencairan penggunaan dana UEPG kepada kelompok; d. Melakukan evaluasi, supervisi dan monitoring pelaksanaan UEPG oleh kelompok; e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada koordinator Kabupaten/Kota dan kepada BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BAB VI KOORDINATOR KABUPATEN / KOTA Pasal 6 (1) Kriteria dan syarat-syarat Koordinator Kabupaten/Kota adalah : a. Salah seorang Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota atau Konsultan manajemen Pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditunjuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor BPM Kabupaten/Kota; b. Mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama waktu yang ditentukan di Banda Aceh; c. Mempunyai ................../7 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

-7-

c. Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan; d. Mematuhi petunjuk, pedoman, ketentuan baik administrasi maupun keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; e. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/ Badan/Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota. (2) Tugas Koordinator Kabupaten/Kota : a. Melakukan pengendalian supervisi dan monitoring pelaksanaan sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan; b. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Koordinator Kecamatan dan Pendamping; c. Memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan UEPG; d. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan kegiatan UEPG; e. Mengadakan rapat-rapat koordinasi bulanan dan melakukan evaluasi kinerja Koordinator Kecamatan dan Pendampingan; f. Menyampaikan laporan secara berkala perkembangan kegiatan UEPG kepada Kepala BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor BPM Kabupaten/Kota. BAB VII PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENGELOLAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF GAMPONG TAHUN 2008 Pasal 7 (1) Sistem Pengelolaan : a. Penyaluran dana. - Dana dimasukkan ke rekening kelompok melalui UPK (Rekening UEPG Kecamatan); - Surat Penetapan/pengesahan kegiatan oleh Geuchik/Kepala Desa; - Dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ke kelompok (sesuai kebutuhan); - Tahap Pertama : berdasarkan Rencana Penggunaan Dana; - Tahap Kedua dst : Rencana Penggunaan Dana + Laporan Penggunaan Dana. b. Specimen. -

Pendamping UEPG; Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP); Salah satu pengurus UPK; Salah satu Ketua Kelompok Terpilih.

c. Mekanisme pengelolaan dana di kelompok. - Adanya Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara UPK dengan Kelompok dan anggota kelompok; - Pencairan ............./8 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

-8- Pencairan dana dari UPK ke anggota kelompok dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing anggota; - Pengembalian dana dari anggota kelompok ke UPK dilakukan melalui ketua kelompok sesuai dengan rencana kerja kelompok. d. Sanksi-sanksi. 1) Sanksi Program : Tidak berhak mendapat bantuan untuk semua program bagi Gampong/ Desa yang kelompoknya bermasalah sesuai hasil evaluasi dari tim terpadu. 2) Sanksi masyarakat yang disepakati dalam Musyawarah Desa (MD). 3) Sanksi ini tidak berlaku bila kelompok/anggota kelompok mengalami bencana alam (force majure) atau yang bersangkutan meninggal dunia. - Sanksi Kelompok : Hasil kesepakatan anggota kelompok. (2) Mekanisme Kerja. 1) Struktur. Provinsi

: BPM Provinsi NAD Korprov (Koordinator Provinsi) Kabupaten : BPM Kab/Kota Faskab (Fasilitator Kabupaten/Kota) Kecamatan : Kasi PMD/PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) FK (Fasilitator Kecamatan) / Pendamping. 2) Mekanisme penentuan lokasi dan penerima manfaat. - Penentuan Kabupaten oleh BPM Provinsi NAD; - Penentuan Kecamatan/Desa oleh tim verifikasi Kabupaten dan Kecamatan; - Verifikasi calon penerima manfaat; - Penentuan penerima manfaat sesuai hasil musyawarah gampong/desa yang difasilitasi oleh FKP dan Pendamping 3) Pelatihan-pelatihan. -

Korkab (Koordinator Kabupaten); Karcam (Koordinator Kecamatan); Pendamping Kelompok; Penerima manfaat.

4) Membuat rencana kerja kelompok. - Pengajuan usulan kelompok; - Verifikasi usulan; - Profil Gampong / Desa terdiri dari : a. Nama Gampong; b. Kecamatan; c. Kabupaten/Kota; d. Perangkat Gampong/Desa masing-masing : 1) Kepala Gampong/Desa; 2) Sekretaris Gampong/Desa; 3) Kaur ...................../9 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

-9-

3) Kaur (Kepala Urusan) masing-masing : - Kaur Urusan Pemerintahan; - Kaur Perencanaan dan Pembangunan; - Kaur Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial; - Kaur Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; - Kaur Pemberdayaan Perempuan; - Kaur Pemuda; - Kaur Umum; - Kaur Keuangan. 4) Penduduk : - Laki-laki; - Perempuan; - Jumlah KK; - Jumlah Penduduk Miskin; - Jumlah Rumah Tangga Miskin. 5) Geografi Gampong/Desa : - Luas Gampong/Desa; - Luas Lahan Perkebunan; - Luas Lahan Pertanian; - Luas Lahan Kehutanan; - Luas Lahan Perikanan; - Luas Lahan Peternakan. 6) Jenis Mata Pencaharian Penduduk terdiri dari : - PNS; - TNI/Polri; - Petani; - Pedangan; - Nelayan; - Pekebun; - Pengangguran; - Dan lain-lain. 7) Jenis Komoditi Unggulan/Potensi Lingkungan. 8) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masing-masing : - Monitoring setelah mendapat pinjaman; - Lokasi tempat usaha; - Monitoring kegiatan sesuai dengan usulan; - Monitoring penyerapan dana; - Monitoring perkembangan usaha; - Monitoring administrasi; - Monitoring kelembagaan kelompok; - Monitoring penerapan sanksi. e. Pelaporan ................./10 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

- 10 -

e. Pelaporan. - Laporan dari Pendamping UEPG; - Laporan dari Koordinator Kecamatan; - Laporan dari Koordinator Kabupaten; - Jenis Laporan : 1) Laporan Keuangan; 2) Laporan Kegiatan. - Mekanisme Pelaporan : 1) Laporan dibuat setiap bulan; 2) Laporan dikirim dari kelompok ke Pendamping UEPG; 3) Laporan Pendamping UEPG disampaikan ke Korcam; 4) Laporan Korcam disampaikan ke Korkab diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. f. Evaluasi. 1. Tim Evaluasi : - Tim BPM Kabupaten/Kota; - Tim BPM Provinsi. 2. Jenis Evaluasi terdiri dari : - Evaluasi penyaluran dana; - Evaluasi kelembagaan kelompok; - Evaluasi kegiatan usaha ekonomi produktif; - Evaluasi penerimaan manfaat. (3) Tim Seleksi/verifikasi Kabupaten dan Kecamatan : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kepala BPM selaku Ketua; Kabid/pjokab PNPM mandiri perdesaan selaku Sekretaris; Faskab selaku Anggota; Plok Kecamatan lokasi UEPG selaku Anggota; Fasilitator Kecamatan lokasi UEPG selaku Anggota; Geuchik/Kepala Desa lokasi UEPG selaku Anggota; Sekretaris Gampong/Sekretaris Desa lokasi UEPG selaku Anggota; Tuha Peuet Gampong/Desa lokasi UEPG selaku Anggota. BAB VIII PENDANAAN Pasal 8

Segala biaya akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong. BAB IX ................../11 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\JULI,2008

- 11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal Juli 2008 Rajab 1429 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, Juli 2008 Rajab 1429 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR


IRWANDI YUSUF

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Recommend Documents