GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI BEASISWA ACEH GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Menimbang

: a. bahwa program penyediaan beasiswa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan upaya untuk menyukseskan penerapan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi penduduk Aceh; b. bahwa untuk adanya transparansi dan efisiensi serta tepat sasaran penyaluran beasiswa perlu membentuk Komisi Beasiswa Aceh; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 8. Undang- ……………./2

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008

-28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17). 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05). 14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01). MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI BEASISWA ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Beasiswa Aceh adalah sejumlah dana yang disediakan melalui APBA atau sumber lainnya kepada penduduk Aceh dan orang Aceh yang berdomisili di luar Aceh yang mengikuti studi di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan SDM di Aceh.

2. Komisi. …………../3 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008

-3-

2. Komisi Beasiswa Aceh adalah Komisi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh yang terdiri dari Dewan Pertimbangan Beasiswa Aceh (DPBA) dan Pengelola Beasiswa Aceh (PBA). 3. Dewan Pertimbangan Beasiswa Aceh adalah bagian dari Komisi Beasiswa Aceh yang bertugas untuk menetapkan kebijakan umum dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan beasiswa. 4. Pengelola Beasiswa Aceh adalah bagian dari Komisi Beasiswa Aceh yang bertugas mengelola beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan masyarakat Aceh dan Dosen Perguruan Tinggi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Beasiswa Aceh. 5. Beasiswa khusus adalah dana yang disediakan untuk membiayai keperluan studi sejak dari memasuki program sampai selesai studi, meliputi biaya hidup, transportasi, akomodasi, uang sekolah (tuition fee), biaya buku, biaya penelitian dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelesaian studi. 6. Bantuan biaya pendidikan masyarakat Aceh dan Dosen Perguruan Tinggi adalah dana yang disediakan untuk menutupi sebagian dari biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa dalam program pasca sarjana, pendidikan spesialis dan pendidikan profesi. BAB II TUJUAN BEASISWA Pasal 2 Beasiswa Aceh ditujukan untuk membangun keunggulan sumberdaya manusia Aceh yang dipersiapkan dan/atau menjalani pendidikan pada program pendidikan dan institusi pendidikan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri. BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 3 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Beasiswa Aceh. Pasal 4 Komisi Beasiswa Aceh berkedudukan di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 5 (1) Komisi Beasiswa Aceh terdiri atas Dewan Pertimbangan Beasiswa Aceh dan Pengelola Beasiswa Aceh. (2) Susunan dan personalia Komisi Beasiswa Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Pengelola. …………../4 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008

-4(3) Pengelola Beasiswa Aceh dilengkapi dengan sebuah Sekretariat. (4) Susunan dan personalia Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 6 (1) Anggota Dewan Pertimbangan Beasiswa Aceh berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang, terdiri dari seorang ketua ex officio Wakil Gubernur Aceh dan 12 (dua belas) orang anggota, meliputi : Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor IAIN Ar-Raniry, Sekda Provinsi NAD, Kepala Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Nanggroe Aceh Darussalam, Ketua Majelis Pendidikan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Pembinaan Dayah, salah satu Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan dua orang Tokoh Pendidikan. (2) Anggota Pengelola Beasiswa Aceh berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 10 (sepuluh) orang anggota. (3) Personalia Pengelola Beasiswa Aceh terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Birokrasi Pendidikan dan Tokoh Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7 (1) Dewan Pertimbangan Beasiswa bertugas : a. menetapkan kebijakan umum pemberian beasiswa Aceh; b. menyelaraskan penyediaan dan pemberian beasiswa dengan visi dan misi pembangunan Aceh; c. melakukan pengawasan kebijakan pemberian beasiswa; d. menetapkan besarnya beasiswa; e. mengusahakan beasiswa untuk penduduk Aceh dari sumber-sumber lain yang sah di luar APBA; f. melakukan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri mengenai program beasiswa. (2) Pengelola Beasiswa Aceh bertugas : a. b. c. d. e. f.

mengelola beasiswa secara terpadu di bawah administrasi satu atap; menetapkan persyaratan penerima beasiswa; melakukan seleksi penerima beasiswa; mengatur penyalurannya; menyediakan layanan konsultasi mengenai beasiswa; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa Aceh. Pasal 8 …………../5

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008

-5-

Pasal 8 (1) Komisi Beasiswa Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Pengelola Beasiswa Aceh membuat laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Gubernur dan DPR Aceh setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan Beasiswa Aceh BAB V SUMBER DANA Pasal 9 (1) Dana Beasiswa Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dialokasikan sebagai dana yang khusus diperuntukkan untuk program pemberian beasiswa Aceh, yang ditetapkan sebagai pos dana khusus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, di bawah koordinasi Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Dana Beasiswa Aceh dapat juga berasal dari sumber lain yang sah. BAB VI JENIS DAN PENERIMA BEASISWA ACEH Pasal 10 Beasiswa Aceh terdiri dari beasiswa khusus, bantuan biaya pendidikan masyarakat Aceh dan Dosen Perguruan Tinggi dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 11 (1) Penerima beasiswa Aceh adalah penduduk Aceh yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dalam bidang studi yang bermanfaat untuk pembangunan Aceh. (2) Penduduk Aceh yang berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang mengikuti pendidikan S1 di luar Aceh, S2, S3, pendidikan spesialis dan pendidikan profesi dalam dan luar Aceh. (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khususnya S1 dapat diberikan apabila memenuhi syarat indekprestasi yang dibuktikan dengan KHS dengan IPK minimal 3,50 yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang, dan atau tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. (4) Beasiswa khusus dapat diberikan kepada guru pada pendidikan dasar dan menengah untuk mengikuti pendidikan S1untuk bidang Studi tertentu berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BAB VII PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENYALURAN BEASISWA ACEH Pasal 12 (1) Pengelolaan beasiswa Aceh dilakukan secara profesional dan transparan. (2) Penyaluran. …………../6 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008

-6(2) Penyaluran dana beasiswa Aceh dilaksanakan oleh Pengelola Beasiswa Aceh secara bertahap. (3) Pemberian beasiswa khusus dapat diikuti dengan perjanjian yang mengikat. (4) Biaya operasional Komisi Beasiswa Aceh ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Komisi Beasiswa Aceh. (5) Penetapan persyaratan dan seleksi penerima beasiswa untuk guru sebagaimana diatur oleh Dinas Pendidikan yang berkoordinasi dengan Komisi Beasiswa Aceh. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Pengelolaan dana beasiswa yang bersumber dari APBA yang sebelum berlakunya Peraturan ini dilaksanakan oleh Biro Keistimewaan Aceh Setdaprov. Nanggroe Aceh Darussalam dan oleh Perguruan Tinggi Negeri di Aceh, selanjutnya dikelola bersama antara Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Komisi Beasiswa Aceh. BAB IX PENUTUP Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal Juni 2008 Jumadil Awal 1429 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, Juni 2008 Jumadil Awal 1429 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI BEASISWA ACEH DEWAN PERTIMBANGAN BEASISWA ACEH : Ketua Anggota

: Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (ex officio) :1. Rektor Unsyiah Darussalam 2. Rektor IAIN Ar-Raniry Darussalam 3. Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 4. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Setdaprov. NAD 5. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 7. Kakanwil Dept. Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 8. Kepala Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 9. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 10. Tokoh Pendidikan 2 (dua) orang. 11. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

PENGELOLA BEASISWA ACEH : Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : 1. Seksi Beasiswa Khusus 2. Seksi Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat Aceh dan Dosen Perguruan Tinggi 3. Seksi Kerjasama Kelembagaan. SEKRETARIAT : Kepala Sekretariat Urusan Administrasi Urusan Keuangan

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\MEI,2008