GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Menimbang

: a. bahwa penyakit Flu Burung atau Avian Influenza (AI) merupakan salah satu penyakit menular bersifat zoonosis yang disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae subtype H5N1, ditularkan oleh unggas yang dapat menyebabkan kematian pada penderitanya; b. bahwa dalam upaya pengendalian dan penanggulangan terhadap penyakit hewan menular Flu Burung atau Avian Influenza (AI) tersebut, perlu dilakukan secara menyeluruh termasuk pencegahan dan pemberantasannya pada sistem pemeliharaan/budidaya dan peredaran unggas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 PerubahanUndang-Undang Nomor 32 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Peraturan………./2

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\PEBRUARI, 2008

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penangganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman; 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 12. Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02/Instr/2007 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Flu Burung (Avian Influenza) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; 3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 4. Unggas adalah hewan yang bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbulu termasuk segala jenis burung yang dapat dipelihara dan diternakkan sebagai penghasil bahan pangan atau sebagai hewan hobi, pendidikan dan penelitian; 5. Pemukiman adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan; 6. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit; 7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur; 8. Pengendalian………./3

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\PEBRUARI, 2008

-3-

8. Pengendalian adalah pengaturan atas pemeliharaan dan peredaran unggas dalam rangka pencegahan Flu Burung atau Avian Influenza (AI); 9. Pemeliharaan unggas adalah kegiatan budidaya ternak unggas yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga , hobi maupun tujuan komersial; 10. Peredaran unggas adalah tatalaksana kegiatan pada tempat penampungan, pemotongan, penjualan unggas hidup dan pasar burung serta kegiatan lalulintas unggas hidup dan produknya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan ini menjadi acuan bagi perorangan atau badan hukum dan lembaga dalam pemeliharaan unggas di pemukiman dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam rangka pengendalian unggas di pemukiman; (2) Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan agar dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyakit Flu Burung atau Avian Influenza (AI) pada unggas yang dipelihara dipemukiman. BAB III PEMELIHARAAN UNGGAS Pasal 3 (1) Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit hewan menular Flu Burung atau Avian Influenza (AI) di pemukiman, tidak diperbolehkan melakukan pemeliharaan/budidaya unggas dilingkungan pemukiman/komplek perumahan di wilayah perkotaan baik secara komersil maupun nonkomersil; (2) Pemeliharaan unggas nonkomersil hanya dapat diperbolehkan bagi pemeliharaan unggas hobi, penelitian dan pendidikan dimana untuk unggas tersebut harus mendapat sertifikat kesehatan hewan dan registrasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dimana peternak berdomisili; (3) Bagi masyarakat yang berada di pedesaan diperbolehkan memelihara unggas dengan ketentuan unggas harus dikandangkan dan jarak kandang minimal 10 meter dari perumahan dengan bentuk kandang sesuai dengan pola pemeliharaan intensif dan semi intensif; (4) Peternakan komersial wajib mendaftarkan usahanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk memperoleh surat registrasi peternakan komersial. Pasal 4 Usaha peternakan unggas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah ada secara bertahap akan direlokasi sesuai dengan tata ruang daerah di masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IV…………./4 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\PEBRUARI, 2008

-4BAB IV PEREDARAN UNGGAS Pasal 5 (1) Tempat penampungan, pemotongan dan penjualan unggas hidup serta pasar burung diwajibkan melaksanakan biosecurity secara ketat; (2) Tempat penampungan, pemotongan dan penjualan unggas hidup serta pasar burung yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang akan direlokasi ke tempat yang akan ditetapkan sesuai dengan tata ruang daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Pasal 6 Lalu lintas peredaran unggas hidup dan produknya yang masuk ke wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan tindakan biosecurity dan pemeriksaan kesehatan hewan serta kelengkapan administrasi di daerah perbatasan wilayah masuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Pengendalian dan pengawasan tentang pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas dilakukan oleh : a. Bupati Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; c. Satuan Polisi Pamong Praja atau unit yang menangani/melaksanakan fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. (2) Untuk lebih efektifnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas, pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan petunjuk teknis yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 8 Pengawasan terhadap pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan bersama-sama dengan masyarakat secara terpadu/terkoordinasi dan kontinyu. BAB VI PELAPORAN Pasal 9 Setiap kasus yang dicurigai sebagai Flu Burung atau Avian Influenza (AI) harus segera dilaporkan Kepala Dinas Peternakan/Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota setempat, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan perangkat Desa setempat agar dapat ditingkat lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII SANKSI Pasal 10 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi berupa pengambilan unggasnya untuk dimusnahkan; (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan. BAB VIII ………./7 MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\PEBRUARI, 2008

-5-

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal Pebruari 2008 Shafar 1429 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, Pebruari 2008 Shafar 1429 SEKRETARIS DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR………………………..

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER\PEBRUARI, 2008

IRWANDI YUSUF