BD No. 16 TGL 24-04-2007
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 18 TAHUN 2007
Dewan Kawasan Sabang tentang pelaksanaan Kewenagan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,
Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
SELAKU
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103);
Menimbang : a. Bahwa berhubungan Pemerintah belum melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan kewenagan lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, maka berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, BPKS dapat dilaksanakan Kewenagan tersebut; b. Bahwa sesuai dengan surat Kepala BPKS Nomor 120/BPKS/87 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pemehonan Persetujuan Pelaksanaan Kewenagan , perlu menetapkan Peraturan Gubernur Selaku Ketua
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4054); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Kerja Badan Pengusahan Kawasan Perdagangan
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang.
4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang MEMUTUSKAN :
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE
ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DAARUSSALAM SELAKU DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OIEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBES DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
Pasal 1
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
Tahun 2007 tentang Tanggal 25 Januari 2007 Pengesahan
1. Pemerintahan
Pemberhentian
Pusat
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P
tentang
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Pejabat
Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjudnya
Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur
disebut Pemerintah Aceh yang berada dalam sistem
danWakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Aceh
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Darussalam selaku Nomor 25 Tahun 2006 Tanggal
Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan
20 Juni 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
urusan Pemerintah Daerah Aceh and Dewan
8. Peraturan
Gubernur
Propinsi
Nanggroe
Perwakilan Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
kewenangan masing-masing.
dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh, dibantu
Undang.
oleh Wakil Gubernur yang dipilih melalui suatu
8. Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha yang
Proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas
dimiliki oleh Negara dan/atau Perorangan dan/atau
langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil.
Swasta dan/atau Koperasi dan/atau Yayasan.
pemerintahan
9. Badan Hukum Publik adalah Badan Hukum Badan
Kabupaten/ Kota, dibantu oleh Wakil Bupati/Wakil
Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Publik
Walikota
atau yang menyangkut kepentingan Publik atau
4. Bupati/
Walikota
yang
demokratis
yang
adalah
dipilih
kepala
melalui
dilakukan
suatu
proses
berdasarkan
asas
orang banyak atau negara umumnya. 10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 5. Pelaksana Kewenangan adalah Penyelenggaraan
dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya
dan
disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan
kewenangan lain dari pemerintah Pusat yang
disingkat BPKS adalah Badan Hukum Publik yang
dilaksanakan oleh BPKS.
mempunyai
urusan
pemerintahan
dibidang
perizinan
Kewenangan
untuk
melakukan
6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
perbuatan hukum, yang dilimpahkan oleh Dewan
Sabang, selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah
Kawasan Sabang yang melakukan Pengusahaan yang
kawasan
meliputi
yang
batas-batasnya
sebagaimana
ditetappkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 37
pengelolaan,
pengembangan
dan
pembangunan Kawasan Sabang.
Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2
11. Rencana Induk Kawasan Sabang adalah rencana
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Induk atau Master Plan pengenbangan Kawasan
dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-
Sabang
Undang.
tahapan
7. Dewan Kawasan Sabang adalah Dewan Kawasan
yang menetapkan visi, misi, strategi, program
dan
kegiatan
pengembangan
Kawasan Sabang.
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
12. Rencana Pengusahaan Kawasan Sabang adalah
Yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
rencana Pengembangan Usaha atau Bisnis Plan
37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2
sebagai
penjabaran
dari
master
plan
yang
mencangkup sektor-sektor
prioritas dan andalan
yang berstandar international bagi Pengusahaan Kawasan Sabang.
Pasal 3 (1) Kewenangan dibidang Perizinan yang dilaksanakan
13. Sektor-sektor Prioritas adalah sekto-sektor yang
oleh BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mendapat prioritas dalam Pengusahaan Kawasan
meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
Sabang meliputi Sektor jasa pelabuhan, sektor
a. Perhubungan;
Industri dan perdagangan, sektor pariwisata dan
b. Perrindustriaan;
sektor Perikanan.
c. Perdagangan;
14. Sektor-sektor andalan adalah sektor-sektor menjadi andalan meliputi
dalam sektor
Pengusahaan
Kawasan
kelembagaan
dan
Sabang sektor
d. Pariwisata; e. Kelautan dan Perikanan; f. Keuangan; g. Penanaman Modal;
infrastruktur.
h. Perkerjaan umum; i. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral; BAB II
j. Ketenagaankerjaan;
PELAKSANA KEWENANGAN
k. Lingkungan hidup; (2) Rincian Kewenangan di bidang Perizinan yang
Bagian Kesatu
dilaksanakan oleh BPKS sebagaimana dimaksud
Kewenagan Perizinan
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Untuk melancarkan kegiatan pengusahaan Kawasan
Bagian Kedua
Sabang, BPKS melaksanakan kewenangan dibidang
Kewenagan Lain
perizinan dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Pasal 4
Untuk
memperlancar
kegiatan
pengusahaan
Kawasan Sabang, BPKS melaksankan Kewenangan lain berupa : a. Perencanaan,
Pasal 6 (1) Pelaksanaan
pemanfaatan
dan
pengendalian
pemanfaatan tata ruang; b. Perencanaan, pembangunan dan pengololaan dan sektor-sektor Priorotas serta sektor-sektor andalan pengusahaan Kawasan Sabang;
pembangunan
kewenangan dan
pengelolaan
perencanaan, sektor-sektor
Prioritas dan sektor-sektor andalan di Kawasan Sabang dilaksanakan sesuai dengan Bisnis Plan Kawasan Sabang. (2) Pelaksanaan
kewenangan
c. Kerjasama pengembangan usaha dan investasi;
pembangunan
d. Pengelolaan asset;
prioritas dan sektor-sektor andalan sebagaimana
e. Peralihan asset atas persetujuan DKS dan DPRD
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan norma,
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; f. Pelayanan Satu Atap terhadap kewenangan yang
dan
pengelolaan
perencanaan, sektor-sektor
standar dan prosudur yang berlandaskan azas tata kelola pemerintah yang baik.
tidak dilimpahkan. Pasal 7 Pasal 5 (1) Pelaksanaan kewenangan perencanaan, pemanfaatan
Implementasi Master Plan dan Bisnis plan Kawasan Sabang di selenggarakan dengan melibatkan segenap
dan pengendalian pemanfaatan tata ruang Kawasan
pemangku
kepentingan
Sabang dilaksanakan sesuai dengan Master Plan
Kawasan Sabang.
dalam
pengusahaan
Kawasan Sabang. (2) Pelaksanaan kewenangan penataan ruang
Pasal 8
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
(1) Dalam rangka Implementasi Master Plan dan bisnis
bagi pembentukan struktur tata ruang, pusat-pusat
Plan, pembebasan hak atas tanah dapat dilakukan
pengembangan sektor-sektor prioritas dan pusat-
dengan ketentuan, pemilik tanah berhak memperoleh
pusat permukiman di Kawasan Sabang yang
penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan
mempunyai hirarki dan skala pelayanan tingkat
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Master
nasional dan internasional.
Plan dan Bisnis Plan kawasan Sabang.
(2) Pembebasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud
yang sudah dipisahkan dan dikelola Badan Usaha
pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah/mufakat
Milik Negara di kawasan Sabang dilaksanakan oleh
baik ditempuh melalui ganti rugi, penggantian tanah
BPKS sesuai Master Plan dan bisnis Plan Kawasan
(tukar
Sabang.
guling)
atau
diperhitungkan
sebagai
penyertaan modal.
Pasal 9 (1) Pelaksanaan kewenangan pengembangan usaha dan
BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN
investasi dilaksanakan BPKS secara mandiri dan/atau kerjasama denagan pihak lain. (2) Pelaksanaan kewenangan Pengembangan Usaha dan
Pasal 11 (1) Dewan Kawasan Sabang menugaskan sepenuhnya
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada BPKS secara langsung untuk melaksanakan
termasud mendirikan badan-badan usaha dan
segenap kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
penyertaan modal.
Pasal 3 dan Pasal 4.
(3) Dalam rangka pengembangan usaha dan investasi
(2) Selain
melaksanakan ayat
(1),
BPKS
sebagaimana
dengan pihak lain, BPKS dapat secara langsung
dimaksud
mementukan mitra kerjasama pengembangan usaha
wewenang untuk melaksanakan koordinasi dan
dan/ atau investasi.
fasilitasi serta membuat regulasi sepanjang tidak
(4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana
pada
kewenangan
mempunyai
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37
dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
oleh BPKS setelah memperoleh kajian dari tim
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000
independent.
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeriantahan, Pasal 10
(3) Kewenangan
yang
sudah
dilimpahkan
atau
Kewenangan Pengelolaan dan pengalihan aset
didelegasikan Oleh Pemerintah kepada Pemerintah
Pemerintahan Aceh dan/atauaset Pemerintah Aceh
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang
(2) Pemerintah,
Pemerinatah
Aceh,
Pemerintah
sebelum ditetapkan Peraturan ini, sepajang mengatur
Kabupaten Aceh besar dan Pemerintah Kota Sabang
pelaksanaan pengusahaan Kawasan Sabang dengan
menugaskan
sendirinya
pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
dilimpahkan
atau
didelegasikan
berkaitan
dengan
(3) Penugasan atau pengangkatan dan pemberhentian
Pasal 12 berkuwajiban
yang
(1) huruf b.
pelaksanaan kepada BPKS.
(1) BPKS
pejabat
dan
bertanggungjawab
pejabat
dalam
rangka
pelaksanaan
ketentuan
melaksankan tugas dan wewenang sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dimaksud
sesuai dengan peraturan perundangan di bidang
dalam
Pasal
11
dan
melaporkan
kepegawaian.
Pelaksanaan kepada Dewan Kawasan Sabang. (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
(4) Untuk
memenuhi
kebutuhan
pengembangan
Sabang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKS
membentuk satuan unit kerja berserta tugas dan
dapat memperkerjakan Tenaga Asing seusai dengan
wewenangnya atas usul Kepala BPKS.
peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.
wewenang
BPKS,
Ketua
Kawasan
Pasal 14
Pasal 13 (1) Satuan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1) Untuk percepatan pengusahaan Kawasan Sabang,
12 ayat (2) meliputi :
Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang
a. Unit kerja internal BPKS;
membentuk Tim Asistensi yang Anggotanya terdiri
b. Unit kerja pelayanan terpadu yang merupakan
dari unsur
perwakilan
dari
instansi
Pemerintahan,
Aceh,
instansi
Pemerintah
Pemerintahan, Pemerintahan Kabupaten
Aceh
Besar,
Pemerintah Aceh, Pemerinatah Kabupaten Aceh
Pemerintah Kota Sabang, Tokoh Masyarakat Aceh
Besar dan Pemerintah Kota Sabang;
dan Para Pakar berdasarkan usulan Kepala BPKS.
c. Unit
Kerja
lain
sesuia
dengan
kebutuhan
pengembangan Usaha dan/ atau investasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan rincian tugas pokok Tim Asistensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
kewenangan yang disertakan dan/atau dilimpahkan
BPKS.
menurut Peraturan ini.
(3) Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
(2) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat
4 yang telah diserahkan dan/atau dilimpahkan
(1) di bebankan pada anggaran BPKS.
sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan sebagai kewenangan yang diserahkan dan/atau dilimpahkan menurut Peraturan ini.
BAB IV Pasal 17
PEMBIAYAAN
(1) Kontrak-Kontrak kerjasama operasional dan/atau perizinan di Kawasan Sabang yang telah ditetapkan
Pasal 15 akibat
oleh Pemerintah Aceh Kabupaten/Kota atau BPKS
pelaksanaan kewenagan berdasarkan peraturan ini,
dengan pihak lain sebelum berlakunya Peraturan ini
dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran
masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan /atau izin
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
yang bersangkutan.
Pelaksanaan
kewenangan
sebagaimana
Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber lain yang
(2) Perpanjanga masa berlaku untuk kontrak-kontrak kerjasama dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud
sah dan tidak mengikat.
pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuaan dalam peratuaran ini.
BAB V KETENTUAN PERALIAHAN
Pasal 18 Pasal 16 (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Ketentuan
pelaksanaan
kewenangan
dalam
yang telah diserahkan dan/atau dilimpahkan sebelum
Peratuaran ini yang di perlukan untuk pengembangan
Peraturan
Kawasan Sabang, akan diatur lebih lanjut oleh
ini
ditetapkan,
dinyatakan
sebagai
Kepala BPKS.
BAB VI
Diundangkan di Banda Aceh April 2007 Pada tanggal, 25 7 Rabiul Awal 1428
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Peraturan
ini
mulai
berlaku
pada
Tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
ini
HUSNI BAHRI TOB SH
dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Ditetapkan di Banda Aceh 2007 Pada tanggal, 24 April 6 Rabiul Awal 1428
PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
IRWANDI YUSUF
BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 16
LAMPIRAN-
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR : TANGGAL :
1 3.
2 Bidang Perdagangan a. Perdagangan Dalam Negeri
PELAKSANA KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIZINAN YANG DI LAKUKAN OLEH BPKS NO 1 1.
2.
BIDANG/SUB BIDANG 2 Bidang Perhubungan
Bidang Industri
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 3 (1) Semua perizinan bidang Kepelabuhan dan angkutan kelautan, kecuali Keselamatan Pelayanan. (2) Semua perizinan bidang kebandar udaraan dan dan penerbangan, kecuali Keselamatan Penerbangan. (1) Izin/ Persetujuan prinsip Industri. (2) Izin Usaha Tetap (IUT) Izin Usaha Tetap Industri (IUI). (3) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. (4) Izin Perakitan Kendaraan dan Izin Industri Rekondusi/Rebuild. (5) Tanda Pendaftaran Tipe (TPT/ Izin Tipe(IT) Kendaraan Bermotor. (6) Izin-izin lain yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemberian izin-izin Industri dikawasan pengusahaan, kecuali yang terlarang menurut Undang-Undang;
b.
Perdagangan Luar Negeri
4.
Bidang Pariwisata
5.
Bidang Perikan
3 (1) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2). (2) Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar. (3) Perdagangan Kayu Antar pulau Terdaftar. (4) Izin Usah Pasar Modern. (5) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan atau Distributor Barang atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri. (6) Surat Tanda Pendaftaran Keagenan tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. (7) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. (8) Surat Izin Jasa Survey. (9) Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba. (10) Surat Izin Penjualan Langsung. (11) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang International. (1) Pentelenggaraan Kerjasama Perdagangan Luaar Negeri, dalam kerangka kerjasama bilateral, sub regional dan regional. (2) Penerbit dan pelaporan Surat Keterangan Asal (SKA). (3) Penerbitan Surat dan Nomor Pengenal Importir khusus. (4) Penerbitan Surat persetujuan pemasukan kembali Barang Eks Ekspor asal Indonesia. (5) Persetujuan Ekspor Barang yang diawasi dan diatur ekspornya. (6) Penerbitan Surat Persetujuan Impor barang yang diatur tata niaga. (7) Penerbitan Surat Izin Memasukkan Barang dalam Keadaan Baru, diluar barang-barang yang terkena ketentuan larangan menurut Undang-Undang. (8) Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Pengusaha Perdagangan Asing (P3A). (9) Surat Keterangan Asal Barang. (1) Izin Pendirian Sarana Wisata. (2) Peneritan Visa on Rever. (1) Surat izin Penangkapan Ikan Untuk kapal di atas35 GT. (2) Izin Kapal dan Peralatan Tangkap di atas 35 GT.
6. 7.
Bidang Keuangan Bidang Penanaman Modal
8.
Bidang Pekerjaan Umum
9.
Bidang Pertembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
10.
Bidang Keternagakerjaan
(3) Izin Usaha Perikanan skala Besar. (4) Izin untuk Pembangunan, Pengadaan, pengoperasian, Pemeriksaan Kapal, Pengusaha dan Kerja sama Pengusahaan Kapal-kapal perikanan (semua jenis, semua ukuran berserta peralatannya) di Dalam Negeri dan di Luar Negeri (impor); Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberiaan Izin-izin sarana dan Prasarana termasuk pelabuhan, Pergudangan, Kawasan industri, tempat Pemasaran berserta peralatan yang diperlukan; Pemberian izin usaha pembenihan ikan dan atau pembesaran ikan, berserta izin-izin pembangunan/ pengadaan sarana, prasarana, dan kawasan pembudayaan ikan. (1) Izin Usaha Leasing. (1) Pemberian pelayan satu atap (one stop service) di bidang penanaman modal. (2) Izin Penggabungan Perusahaan (Merger). (3) Izin Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. (4) Surat Persetujuan Penanaman Modal (PMDN dan PMA). (5) Izin-izin lain yang berkaitan dengan koor dinasi, perencanaan penetapan dan pemberian izin-izin penanaman modal (PMA dan PMDN); Pemberian Insentif fisikan dan non fisikal; Penyelenggaraan Kegiatan Promosi penanaman modal dalam dan luar negeri; Penetapan sistem pelaporan, sistem dan prosedur pelayanan modal. (6) Angka Pengenal Impor terbatas (APIT). (7) Master List (Daftar Induk Barang). (8) Penerbitan Surat Izin Iumpor Barang Modal/ Bahan Baku Penolong. (1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan , pemeliharaan jalan-jalan negara. (1) Izin perinsip Usaha Pertambangan golongan A dan B. (2) Izin-izin lain yang menjadi kewenagan Pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan bidang pertambangan dan Energi di Kewasan Sabang (1) Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (MTA), Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang
11
Bidang Lingkungan Hidup
(TKWNAP). (2) Izin-izin lain yang berkaitan dengan perencanaan , Penetapan dan pemberian izinizin penguna/memperkerjakan tenaga kerja asing (PTKA) berseta berbagai perubahan nya. (1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izinizin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Pengusahaan. (2) Penilaian AMDAL industri dan AMDAL Regional Kawasan Sabang.
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
IRWANDI YUSUF
