AUDITOR INSPEKTORAT ACEH GUBERNUR ACEH,

GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 91 TAHUN 2009 TENTANG KODE ETIK PEMERIKSA / AUDITOR INSPEKTORAT ACEH GUBERNUR ACEH, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga Pemeriksa/ Auditor yang memiliki Integritas, Kompetensi, Objektivitas dan Independensi yang tinggi; b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Tenaga Pemeriksa/Auditor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu adanya Kode Etik sebagai landasan berprilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pemeriksa/Auditor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan ………./2

MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-28. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabaran Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG KODE ETIK PEMERIKSA/ AUDITOR INSPEKTORAT ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 2. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh. 3. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Inspektorat Aceh. 4. APFP adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.pada Inspektorat Aceh. 5. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur untuk melakukan tugas pemeriksaan. 6. Kode Etik Auditor adalah norma yang harus ditaati oleh Pemeriksa/ Auditor dalam menjalankan tugas pemeriksaan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 1. Maksud ditetapkannya Kode Etik Pemeriksa/Auditor adalah untuk tersedianya pedoman bagi para Pemeriksa/Auditor untuk memberi arah profesi, menegakkan kebenaran dan memelihara kepribadian dan tingkah laku. 2. Tujuan ………./3

MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-32. Tujuan ditetapkan Kode Etik Pemeriksa/Auditor adalah untuk : a. Melindungi Auditor dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya. b. Memotivasi pengembangan bekelanjutan.

profesi

Pemeriksa/Auditor

secara

c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksana pengendalian pemeriksaan sehingga dapat terwujud Pemeriksa/Auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Aceh. Pasal 3 Kode Etik Pemeriksa/Auditor ini berlaku untuk para Pemeriksa/Auditor pada Inspektorat Aceh dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Inspektur Aceh untuk melaksanakan pemeriksaan dan tindak lanjutnya serta monitoring. BAB III PRINSIP PEMERIKSA / AUDITOR Pasal 4 Pemeriksa/Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus taat kepada prinsip-prinsip audit sebagai berikut : a. Integritas : Pemeriksa/Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur sopan, jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. b. Kompetensi : Pemeriksa/Auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. c. Objektivitas : Pemeriksa/Auditor menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi pihak yang diperiksa dan Auditor membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan. d. Independensi : Pemeriksa/Auditor menjunjung tinggi independensi dalam melaksanakan tugas, dan tidak terpengaruh baik oleh tuntutan maupun oleh kepentingan pihak manapun. BAB IV PERILAKU PEMERIKSA/AUDITOR Pasal 5 Pemeriksa/Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga perilaku sebagai berikut : 1. Mentaati baik aturan organisasi APFP maupun aturan lainnya dan menjunjung tinggi tujuan organisasi. 2. Menunjukkan ………./4 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-4-

2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas. 3. Menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan kepentingan pemerintah dan Inspektorat Aceh.

dengan

4. Dalam melaksanakan profesi sebagai Pemeriksa/Auditor harus tertanam rasa percaya diri yang tinggi yang tumbuh dari dan bertumpu pada internalisasi prinsip prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan dalam pelaksanan tugas dan tanggung jawab. 6. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif menjadi cacat. 7. Bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan setiap data/ informasi yang diperoleh dalam rangka penugasan. 8. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan dan berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan keahlian dan efektivitas pelayanan. 9. Menyimpan rahasia jabatan rahasia negara dan rahasia pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. BAB V HUBUNGAN SESAMA PEMERIKSA/AUDITOR DAN PEMERIKSA/AUDITOR DENGAN PIHAK YANG DIPERIKSA Pasal 6 Hubungan sesama Auditor dalam pelaksanaan tugasnya wajib : 1. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Pemeriksa/Auditor. 2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun diluar. 3. Saling menghargai, mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Pemeriksa/Auditor agar terhindar dari perbuatan tercela. Pasal 7 Hubungan Pemeriksa/Auditor dengan pihak yang diperiksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib : 1. Menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya. 2. Mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa. 3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku melanggar hukum atau etika profesi.

yang memberikan kesan

4. Bersikap independent dalam pelaksanaan pemeriksaan.

BAB VI ………./5 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-5BAB VI DEWAN KODE ETIK PEMERIKSA/AUDITOR Pasal 8 1. Dewan Kode Etik Pemeriksa/Auditor ditetapkan oleh Gubernur Aceh berjumlah gasal sebanyak-banyaknya 5 orang yang terdiri dari 3 unsur yaitu unsur Pejabat struktural Inspektorat Aceh, Pejabat Fungsional Auditor dan unsur struktural diluar Inspektorat Aceh. 2. Dewan Kode Etik bertujuan untuk melindungi serta menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab para Pemeriksa/Auditor sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Dewan Kode Etik Pemeriksa/Auditor mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan dan tidaknya pelanggaran Kode Etik Pemeriksa/Auditor dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. BAB VII PENGADUAN Pasal 9 1. Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pemeriksa/Auditor terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektur Aceh dan Dewan Kode Etik Pemeriksa/Auditor. 2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan alasan dan/atau data/fakta/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI Pasal 10 Pemeriksa/Auditor dilarang : 1. Menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pemeriksa/Auditor. 2. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas. 4. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Inspektorat Aceh serta hanya dapat mengemukakan atas perintah pejabat yang berwenang. 5. Menerima hadiah, bantuan fasilitas atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan. Pasal 11 Sanksi bagi Pemeriksa/Auditor : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berakibat dikenakannya sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IX …………../6 MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

-6-

BAB IX PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 20 Agustus 2009 Sya’ban 1430

GUBERNUR ACEH Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal, 21 Agustus 2009 Sya’ban 1430 SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR

MW\DATAWAHED\2009\PER.GUB\AGUSTUS.

IRWANDI YUSUF