GORONTALO AMAN. V i s i : Jln. MH. Thamrin Kelurahan Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo Tlp

V

i

: i s

“GORONTALO AMAN”

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO 2016

Jln. MH. Thamrin Kelurahan Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo Tlp. 0435-831420

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur pertama-tama kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidyah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2015 dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2015 ini kiranya dapat dijadikan sebagai barometer pengukuran kinerja pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo untuk semakin mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi peningkatn pelaksanaan tugas di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Gorontalo tahun 2015 ini masih belum sempurna serta terdapat hal-hal yang mungkin masih kurang, oleh sebab itu kritik dan saran yang positif dari semua elemen sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan Laporan ini.

Gorontalo, Maret 2016 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

Drs. Hi. ADRIAN LAHAY, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19601207 198203 1 008

i

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 DAFTAR ISI Kata Pengantar…… ……………………………………………………………

i

Daftar Isi ………… …………………………………………………………....

ii

Daftar Tabel………. …………………………………………………………....

iv

Ringkasan Eksekutif…………………………………………………………....

v

BAB I.

: PENDAHULUAN………………………………………………….

1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………

1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………

2

1.3. Sumber Daya…………………………………………………

3

1.3.1. Sumber Daya Manusia………………………………

3

1.3.2. Sarana Prasarana…………………………………….

5

1.3.3. Sumber Daya Finansial………………………………

6

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……….….

7

2.1. Rencana Strategis Tahun 2012-2017………………………

7

2.1.1. Visi……………………………………………………

7

2.1.2. Misi……………………………………………………

8

2.1.3. Tujuan dan Sasaran…………………………………

10

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan………………………

12

2.1.5. Indikator Kinerja Utama…………………………..

15

2.2

Rencana Kinerja Tahun 2015………………………………

17

2.3

Perjanjian Kinerja…………………………………………..

19

BAB II.

BAB III.

: AKUNTABILITAS KINERJA…………………………….….

23

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015..………………

23

3.2. Analisa Capaian Kinerja…………………………………...

26

3.3.

ii


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015

DAFTAR TABEL

Tebel 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan………………………… 4 Tebel 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan…………… 5 Tebel 1.3. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan……………….. 5 Tebel 1.4. Sarana dan Prasarana……………………………………………….

6

Tebel 2.1. Indikator Kinerja Utama……………………………………………. 16 Tebel 2.2. Rencana Kerja Tahun 2015…………………………………………. 16 Tebel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015…..…………………………………. 19 Tebel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015…..………………………………. .. Tebel 3.2. Indikator Keberhasilan Target.…………….………………………. .. Tebel 3.3. Persenatse Partisipasi Politik PILKDA 2015..…………………….

..

Tebel 3.4. Persenatse Partisipasi Politik PILPRES 2015..……………………. .. Tebel 3.5. Alokasi Anggaran Tahun 2012- 2015..…………………………….

..

Tebel 3.6. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun2015..……………………….

..

iii


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok Gubernur Gorontalo dalam penyelenggaran pemerintahan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik . Dalam

Dokumen Rencana Strategis 2012-2017dengan Visi yang

hendak dicapai adalah “GORONTALO AMAN”

dan dijabarkan dalam 4

(empat) Misi, yaitu; 1). Meningkatkan Kualitas Demokrasi; 2). Menciptakan Stabilitas Daerah Yang Aman, Tertib dan Kondusif; 3). Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung dan Mensukseskan

Percepatan Pembangunan

Provinsi Gorontalo; 4). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk mencapai Visi dan Misi, maka ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut; Tujuan : 1) Menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang bermatabat dalam hal ini menitikberatkan pada kebijakan mengunakan hak-hak konstitusional (hak sipil dan hak politik) sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang; 2) Meeningkatkan efektivitas peran dan fungsi supra politik dan infra politik; 3) Mengantisipasi sejak dini potensi-potensi konflik berupa kondisi laten dan actual dalam interaksi sosial kemamasyarakatan yang dapat memproduksi rasa ketidak puasan terhadap pihak lain (sikap/perlakuan, kebijakan); 4) Memantapkan pemahaman masyarakat tetang 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UU RI 1945, NKRI, dan Bhineka Tungal Ika; 5) Memantapkan ketahanan budaya dan ekonomi masyarakat; 6) Memberdayakan

dan

memperkuat

peran

lembaga-lembaga

pemerintah (LSM/Orkemas, FPK,FKUB, dan FKDM);

iv


non

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 7) Mewujudkan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang professional; 8) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; 9) Meningkatkan koordinasidan singkronisasi program/kegiatan. Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : 1) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat; 2) Meningkatnya sikap dan prilaku masyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, berjiwa Nasionalism, dan Cinta Tanah Air; 3) Meningkatnya peran serta masyarakat, LSM/Ormas dan Forum-Forum (FPK, FKUB dan FKDM); 4) Meningkatnya Stabilitas Daerah Yang Aman, Tertib Dan Kondusif; 5) Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan; 6) Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian;. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 19 (Sembilan belas) kegiatan yang dibiyai oleh APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 4.550.000.000,- (Empat Miliyar Lima ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Realisasi Fisik sebesar 100 % dan Realisasi Keuangan sebesar 95,29 % atau sebasar Rp. 4.431.167. 724,-. Pada 2015 walaupun dari beberapa perjanjian Kinerja yang diperjanjikan masih terdapat Indikator Kinerja yang ada belum mencapai target seperti peningkatan peran serta LSM/Ormas dan Forum-Forum (FPK, FKUB dan FKDM) yang baru mencapi 67 %,. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti ; 1)Tidak menetapnya lokasi

v


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 sekretariat LSM/Ormas dan Forum-Forum (FPK, FKUB dan FKDM); 2) kuranya

koordinasi

Forum-Forum

(FPK,

FKUB

dan

FKDM)

terkait

perpindahan lokasi secretariat organisasinya ke Kesbang Pol; 3) Kurang aktifnya kegiatan Forum-Forum (FPK, FKUB dan FKDM), namun secara keseluruhan sasaran dan tujuan program dan kegitan tahun 2015 telah tercapai.

vi



vii



viii


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo merupakan Lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah berbentuk badan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai bagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Sub Bagian Keuangan  Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik  Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik  Sub Bidang Kelembagaan Politik 4. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan  Sub Bidang Kerjasama Intelijen Daerah 5. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi  Sub Bidang Organisasi Sosial

1


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015  Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo (Perda Nomor 13 Tahun 2013) KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN & EVALUASI

BIDANG FASILITASI PEMBINAAN POLITIK

BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BIDANG KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI

SUB BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK

SUB BIDANG PEMBAURAN & WAWASAN KEBANGSAAN

SUB BIDANG ORGANISASI SOSIAL

SUB BIDANG KELEMBAGAAN POLITIK

SUB BIDANG KERJASAMA INTELIJEN DAERAH

SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI

1.2.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.  Dalam penyelenggaraan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

2


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 a. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pembinaan politik b. Menyiapkan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

serta

fasilitasi dibidang ideology dan wawasan kebangsaan. c. Menyiapkan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

serta

fasilitasi dibidang ketahanan sosial dan ekonomi. d. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang fasilitasi pembinaan politik, bina ideology dan wawasan kebangsaan serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi. e. Koordinasi, penyusunan kebijakan dan program. f. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan bangsa dan politik. g. Pelaksanaan administrasi badan.  Untuk melaksanakan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja dibidang fasilitasi pembinaan politik, bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi. b. Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan tugas dekonsentrasi. 1.3

SUMBER DAYA SKPD 1.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 adalah berjumlah 44 Orang dengan Jumlah PNS Laki-Laki adalah berjumlah 31 (Tigapuluh satu) Orang dan PNS Wanita 13 (tiga belas) Orang dan 9 (Sembilan) orang tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian sebagai berikut:

3


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Tabel 1.1 Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan No.

Jabatan

Jumlah

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

1.

Kepala Badan

1 Org

1 Org

-

2

Sekretaris

1 Org

1 Org

-

3

Kepala Bidang

2 Org

2 Org

-

4

Kepala Bagian/Bidang

9 Org

6 Org

3 Org

5

Staf

31 Org

21 Org

10 Org

44 Org

31 Org

13 Org

Sub

Total Jumlah

Tabel 1.2 Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Pangkat/Golongan Status Kepegawaian

Pria

Wanita

Jumlah

Golongan IV

4 Org

-

4 Org

Golongan III

18 Org

9 Org

27 Org

Golongan II

8 Org

4 Org

12 Org

Golongan I

1 Org

-

1 Org

31 Org

13 Org

44 Org

Total Jumlah

4


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Tabel 1.3 Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian

Pria

Wanita

Jumlah

Setingkat Magister (Strata II)

6

1

7

Setingkat Sarjana (Strata I)

16

6

22

Setingkat Diploma (D.III)

1

4

5

Setingkat SMA/SMK

7

2

9

Setingkat SMP

1

-

1

31

13

44

Total Jumlah

Ket.

1.3.2. SARANA DAN PRASARANA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam menjalankan

tugas

dan

fungsi

serta

dalam

mendukung

penyelenggaraan proses administrasi didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana No

Jenis/Nama Aset

1.

Tanah

54.870.000,-

2.

Gedung dan Bangunan

1.332.084.000,-

3.

Peralatan dan Mesin

1.666.830.000,-

4.

Jalan, Jaringan & Instalasi Jumlah

5

Nilai Aset (Rp)

31.777.500,3.085.561.500,-


Ket.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 1.3.3. SUMBER DAYA FINANSIAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun 2015

memperoleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp.

4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan APBD – Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.650.000.000,-. Capaian tahun 2015 adalah realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.431.167.724,(95,29 %)

6


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 BAB. II

2.1.

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017 Dalam

sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2012-2017 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program.

2.1.1 V I S I Visi merupakan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan masa depan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya, tetap konsisten dan eksis, antisipasi, inovatif dan produktif untuk menuju cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan gambaran cita-cita masa depan tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menetapkan visi

GORONTALO AMAN

7


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Penjelasan atas Visi tersebut diatas adalah ; Merupakan Suatu Target Untuk Mempertahankan Situasi Dan Kondisi Daerah Yang Aman Dan Kondusif Sehingga Percepatan Pembangunan Di Provinsi Gorontalo Terlaksana Dengan Sukses. 2.1.2.

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi 2. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik

Penjelasan Misi diatas adalah sebagai berikut:  Misi Pertama Diarahkan

untuk

menumbuhkembangkan

demokrasi

yaitu

perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika dan berlandaskan nilai-nilai budaya local.  Misi Kedua Merupakan suatu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.  Misi Ketiga Diarahkan untuk mengerahkan seluruh komponen dan elemen masyarakat baik LSM, Orkemas, Forum Pembauran Kebangsaan

8


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra pemerintah dalam

mensukseskan

percepatan

pembangunan

di

Provinsi

Gorontalo.  Misi Keempat Diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbang dan Politik pelayanan

Provinsi Gorontalo dalam menunjang peningkatan kepada

masyarakat

serta

peningkatan

pelayanan

administrasi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan misi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menjabarkan dalam: 1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. 2. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. 3. Penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dibidang hubungan antar lembaga. 4. Penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dibidang wawasan kebangsaan dan penanganan konflik. 5. Penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pendidikan politik. 6. Penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi dibidang permasalahan kemasyarakatan. 7. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dangan bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Gubernur.

9


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 2.1.3.

TUJUAN DAN SASARAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam operasionalisasi visi dan misi 2012-2017 , dan berdasarkan isu-isu strategis tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Gorontalo aman 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dalam hal ini menitikberatkan

pada

kebijakan

menggunakan

hak-hak

konstitusional (hak sipil dan hak politik) sebagaimanan diamanatkan dalam undang-undang. 2. Meningkatkan efektivitas peran dan fungsi supra politik dan infra politik. 3. Mengantisipasi sejak dini potensi-potensi konflik berupa kondisi laten dan actual dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat memproduksi

rasa

ketidakpuasan

terhadap

pihak

lain

(sikap/perlakuan, kebijakan). 4. Memantapkan pemahaman masyarakat tentang 4 Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. 5. Memantapkan ketahanan budaya dan ekonomi masyarakat. 6. Memberdayakan dan memperkuat peran lembaga-lembaga non pemerintah

(LSM/Orkemas,

FPK,

FKUB

dan

FKDM

untuk

mendukung akselerasi pembangunan daerah. 7. Mewujudkan aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang profesional. 8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

10


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 9. Meningkatkan

koordinasi

dan

sinkronisasi

program/kegiatan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat. 2. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, berjiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air. 3. Meningkatnya peran serta masyarakat, LSM/Ormas dan ForumForum (FPK, FKUB dan FKDM). 4. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif. 5. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan. 6. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana prasarana serta pengelolaan kepegawaian.

11


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 7.2.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal , maka strategi yang akan dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kedewasaan politik masyarakat yang diwujudkan untuk

menumbuhkembangkan

sehingga

proses

demokrasi

partisipasi

berjalan

politik

sesuai

masyarakat

dengan

harapan

masyarakat. 2.

Menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan guna untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif yang diarahkan untuk mendukung integrasi rasa kebersamaan, menghormati hak asasi manusia, memahami wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan permasalahan kemasyarakatan yang diarahkan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam aktifitasnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  ARAH KEBIJAKAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam mendukung pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2012-2017 telah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan

Penguatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

yang

diarahkan pada:  Memfasilitasi peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat secara terus menerus melalui sosialisasi politik, workshop dan penyaluran kepentingan serta komunikasi dan informasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik

12


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 masyarakat dan meningkatkan berbagai kelompok dan golongan masyarakat mendukung integrasi dan persatuan, menghormati hak

asasi

manusia

serta

menjamin

terciptanya

stabilitas

keamanan.  Optimalisasi pelaksanaan PEMILU/PILKADA agar berlangsung secara demokratis, aman dan tertib melalui:  Memfasilitasi

kegiatan

persiapan,

tahapan

pemilu

serta

menciptakan situasi daerah yang kondusif agar pelaksanaan Pemilu berlangsung dengan sukses.  Meningkatkan koordinasi antar Unit/Lembaga Penyelenggara Pemilu sehingga pelaksanaannya bisa efektif dan efisien.  Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik. 2. Kebijakan Peningkatan kualitas pemahaman dan implementasi nilainilai Kebangsaan, Agama, Budaya yang diarahkan pada :  Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi yang menangani masalah keamanan Polda, Kodim, Kejati, BIN, secara terus menerus agar penanganan dan pemahaman dalam suatu masalah dapat dilaksanakan secara terpadu.  Optimalisasi pelaksanaan Forum-forum maupun lokakarya yang mampu

membangkitkan

pemahaman

masyarakat

tentang

pentingnya keamanan bagi suatu daerah.  Peningkatan kerja sama dan hubungan yang harmonis antar Umat beragama, melalui peranan dari Forum Kerukunan Antar Umat beragama, sehingga tercipta harmonisasi kehidupan beragama, peningkatan aktivitas aktifitas

13

keagamaan

dan

keagamaan dan peningkatan

peningkatan

intensitas


dialog

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 keagamaan sehingga dapat meredam masalah yang timbul di internal.  Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya arti kehidupan bersama atas dasar persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum serta sebagai pembentukan cara pandang yang sehat dan wajar mengenai masa depan bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.  Optimalisasi pengkajian masalah aktual di Bidang ekonomi politik sosial budaya dan Hankam, hal ini dilaksanakan secara terus menerus agr dapat dideteksi masalah aktual di masyarakat sehingga setiap issue-issue, gejolak sosial dapat diketahui agar tidak menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal.  Tersedianya peta rawan konflik di Provinsi Gorontalo, hal ini dapat memudahkan dalam rangka pemantauan daerah-daerah yang dianggap berpotensi konflik.  Peningkatan ketersediaan dukungan sistem informasi setiap Kabupaten/Kota sampai di Tingkat Desa harus didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang handal khusus dalam mengakomodir masalah-masalah atau issue-issue yang ada di masyarakat sehingga secepat mungkin tertangani. 3. Kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial yang akan diarahkan pada :  Peningkatan kewaspadaan tentang bahaya Narkoba dan Miras hal ini dilaksanakan sampai ke tataran bawah generasi muda agar dapat dipahami tentang budaya dan pengaruh akibat narkoba dan miras.

14


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015  Peningkatan pemahaman terhadap akibat dari kesenjangan sosial yang disebabkan oleh tak meratanya pendapatan kegiatan masyarakat. 2.1.5.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017 yang tertuang dalam Rencana Strategis 2012-2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2012 – 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No. 1

2

15

SASARAN

INDIKATOR PENJELASAN KINERJA UTAMA Meningkatnya Jumlah Masyarakat -Jumlah peserta sosialisasi Pemahaman yang memperoleh pendidikan Politik dan Partisipasi pendidikan politik -Jumlah masyarakat Politik pendengar dan Pembaca Masyarakat Persentase partisipasi Jumlah masyarakat wajib politik masyarakat pilih yang menggunakan dalam PILKADA, hak pilih pada PILKADA, PILPRES dan PILEG PILEG dan PILPRES Meningkatnya Jumlah sosialisasi Jumlah pelaksanaan sikap dan Wasbang, Cinta Tanah sosialisasi yang berkaitan perilaku Air, Kesatuan Bangsa dengan wawasan masyarakat dan Ketahanan Bangsa kebangsaan, cinta tanah air, yang kesatuan dan ketahanan berlandaskan bangsa Pancasila, UUD 1945, Berjiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 3

4

Meningkatnya peran serta masyarakat, LSM/Ormas dan ForumForum (FPK, FKUB dan FKDM)

Jumlah Rapat Koordinasi

3 Kali

Jumlah Sosialisasi

1 Kali

Meningkatnya Stabilitas Daerah Yang Aman, Tertib Dan Kondusif

Persentase antisipasi Potensi Konflik Yang Dapat potensi Konflik Yang Diantisipasi berbanding Tepat Potensi Konflik Yang Timbul

Jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan Jumlah Dokumen Base LSM/Ormas

75 LSM/Ormas

Data

1 Dokumen

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Tabel. 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 No. 1

1

2

3

16

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Meningkatnya pendidikan politik Pemahaman dan Persentase Partisipasi Partisipasi Politik Politik masyarakat Masyarakat dalam PILKADA, PILRES dan PILEG Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang berlandaskan Jumlah sosialisasi yang Pancasila, UUD 1945, dilaksanakan Berjiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air Meningkatnya peran Jumlah Rapat Koordinasi serta masyarakat, LSM/Ormas dan Jumlah Sosialisasi

TARGET 2015 4 15.300 Orang

82 %

4 Kali

3 Kali 1 Kali


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 LSM/Ormas Forum-Forum (FPK, Jumlah yang diberi penguatan FKUB dan FKDM)

4

5

6

17


Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas keuangan

Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian

75 LSM/Ormas

Jumlah Dokumen Data Base LSM/Ormas

1 Dokumen

Persentase antisipasi potensi Konflik Yang Tepat Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Evaluasi Persentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan sarana prasarana Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana

90 %

1 Dokumen 3 Dokumen 100

B

5 Dokumen

90 %

7 kegiatan

66 Unit

90 %

100 %


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlah Dokumen Kepegawaian Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian

90 %

5 Dokumen 90 %

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja adalah perjanjian antara Gubernur Gorontalo selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2012 - 2017. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2015. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun

tertentu

dikelolanya.

dengan

Penetapan

mempertimbangkan Kinerja

merupakan

sumber

daya

kesepakatan

yang antara

pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah

18


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2015 PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 No. 1

1

2

3

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Jumlah Masyarakat yang memperoleh pendidikan Meningkatnya politik Pemahaman dan Persentase Partisipasi Partisipasi Politik Politik masyarakat Masyarakat dalam PILKADA, PILRES dan PILEG Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang berlandaskan Jumlah sosialisasi yang Pancasila, UUD 1945, dilaksanakan Berjiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air Meningkatnya peran Jumlah Rapat Koordinasi serta masyarakat, LSM/Ormas dan Jumlah Sosialisasi Forum-Forum (FPK, Jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan FKUB dan FKDM)

TARGET 2015

Meningkatnya Stabilitas Persentase antisipasi Daerah Yang Aman, potensi Konflik Yang Tertib Dan Kondusif Tepat

90 %

Jumlah Dokumen Base LSM/Ormas

4

5

19

Meningkatnya perencanaan

kualitas Jumlah dan Perencanaan

Data

Dokumen

4 15.300 Orang

82 %

4 Kali

3 Kali 1 Kali 75 LSM/Ormas 1 Dokumen

1 Dokumen


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 evaluasi kinerja serta Jumlah Dokumen akuntabilitas keuangan Evaluasi Persentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan

6

20


3 Dokumen 100

B

5 Dokumen

90 %

Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan sarana prasarana Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu

7 kegiatan

Jumlah Dokumen Kepegawaian Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian

5 Dokumen

66 Unit 90 %

100 %

90 %

90 %



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program Ket. Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat Peningkatan Ketahanan Ekonomi Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21

Anggaran 1. Rp. 1.453.248.500,2. Rp. 387.581.000,3. Rp. 4. Rp.

215.760.000,113.985.000,-

5. Rp.

160.674.000,-

6. Rp.

395.174.000,-

7. Rp. 135.630.000,8. Rp. 1.402.225.500,9. Rp.

285.722.000,-


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 BAB. III 3.1.

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pada tahun 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah menetapkan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai dengan melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 19 (sembilanbelas) kegiatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran dan realisasinya. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel. 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2015

No . 1

1

22

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 3 Jumlah Meningkatnya Masyarakat yang Pemahaman dan memperoleh Partisipasi pendidikan Politik politik Masyarakat

TARG ET 2015 4 15.300 Orang

CAPAIAN 2015 5 15.550 Org


REALI SASI (%) 6 102


Persentase Partisipasi Politik masyarakat dalam PILKADA, PILRES dan PILEG

2

Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Berjiwa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air Meningkatnya peran serta masyarakat, LSM/Ormas dan Forum-Forum (FPK, FKUB dan FKDM)

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

82 %

PILKADA Kab. Gorontalo (77,13) Kab. Pohuwato (79,16) Kab. Bonbol (87,64)

94 % 97 % 107 %

4 Kali

4 Kali

100

3 Kali

3 Kali

100

1 Kali

1 Kali

100

Jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan Jumlah Dokumen Data Base LSM/Ormas

75 LSM /Orma s 1 Dok

75 LSM/Ormas

100

1 Dokumen

100

Persentase antisipasi potensi Konflik Yang Tepat

90 %

90%

100

4


Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Evaluasi Persentase keselarasan

1 Dok

1 Dok

5

Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta akuntabilitas

3 Dok

3 Dok

100

100

100

100

3

23

Jumlah Koordinasi

Rapat

Jumlah Sosialisasi


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 keuangan

5

24


pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan

B

CC

5 Doku men

5 Dokumen

90 %

85%

Jumlah Jasa 7 Keg Kantor yang tersedia tepat waktu Jumlah sarana 66 Unit dan prasarana yang tersedia Persentase 90 % tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan sarana prasarana Persentase 100 % pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana Persentase 90 % kelengkapan database

100

7 Keg

100

67 Unit

102

85 %

70 %

85%


70 %

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlah Dokumen Kepegawaian Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian 3.2.

5 Doku men 90 %

5 Dokumen

100

82 %

91%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dievaluasi dengan memberikan nilai capaiannya dari masing-masing indikator kinerja sasaran dalam skala penilaian sebagai berikut: Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan Target No.

Pencapaian Target

Sasaran

1

85 % - 100 %

Sangat Berhasil

2

70 % - 84 %

Berhasil

3

55 % - 69 %

Cukup Berhasil

4

< 55 %

Kurang Berhasil

Dengan melihat skala penilaian capaian target dan sasaran diatas, maka analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

25



SASARAN 1 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Indikator

Target 2017

Target 2014

‘- Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang bermanfaat

2015

107.635 15.300 Jumlah masyarakat 1.000 Orang yang memperoleh Orang pendidikan politik 82 % Persentase partisipasi 78,54 81,57 politik masyarakat dalam PILKADA, Efektifnya dan fungsi supra dan infra politik PILPRES danperan PILEG

Realisasi 2014

2015

790 Orang

15.550 Orang

78,54

81,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator pertama secara umum dapat tercapai, hanya pada tahun 2014 mengalami kendala dalam mencapai target karena terganjal adanya regulasi yang tidak memperbolehkan lagi SKPD menganggarkan dan melaksanakan kegiatan publikasi program dan kegiatan maupun peliputan melalui media massa sehingga berpengaruh terhadap capaian target yang tentunya hal ini akan berpengaruh pada capaian target akhir nanti ditahun 2017. Partipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya baik dalam PILKADA, PILEG dan PILPRES selama 4 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 dari hasil partisipasi politik pada pelaksanaan PILKADA di 3 (tiga) daerah Kabupaten, maka memperoleh hasil rata-rata yaitu 81,57 % yang itu artinya hampir mnedekati target yang diharapkan. Pada tahun 2014 angka partisipasi politik yang mendekati target adalah pada pemilihan anggota legislatif yang mencapai 81,97 % dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden hanya 75, 11

26


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 % sehingga memperoleh angka rata-rata partisipasi politik untuk PILEG dan PILPRES adalah 78,54 %. Untuk tahun 2013 adalah pelaksanaan PILKADA Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Pelaksanaan PILKADA Kabupaten Gorontalo Utara partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup baik yaitu 81, 40 %. Capaian kinerja sasaran diatas pada tahun 2015 diukur dengan Indikator kinerja jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik dalam rangka peningkatan partisipasi politik PILEG, PILKADA dan PILPRES dengan capaian rata-rata 100 %. Pencapaian target indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2015 adalah antara lain untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya pada 3 (tiga) daerah yaitu Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato yang melaksanakan PILKADA serentak.

Program

Pendidikan Politik Masyarakat yang terdiri atas beberapa kegiatan yaitu : 1. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik berbasis Budaya Lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato dan Kab. Bone Bolango dengan peserta sebanyak 200 Orang yang terdiri atas Pelajar, Mahasiswa,

Tokoh

Masyarakat,

Tokoh

Pemuda,

Camat,

Penyelenggara PEMILU, Badan Kesbang dan Politik Kab/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan pada halaman Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo juga menghadirkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari 3 (tiga) daerah pemilihan yang disiarkan langsung oleh RRI Gorontalo. Kegiatan yang disiarkan

27


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 melalui media elektronik ini diharapkan dapat didengar oleh seluruh masyarakat masyarakat Gorontalo yang dapat dijangkau oleh siaran RRI.

2. Forum Dialog Masyarakat dan Pemerintah dalam mengantisipasi Konflik Politik yang dilaksanakan di Kota

Gorontalo sebanyak 3

Kali Kegiatan. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan di AD Centre Gorontalo dengan menghadirkan 2000 Peserta yang terdiri atas masyarakat umum, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, parpol. Terakhir kegiatan ini dilaksanakan di Bele li Mbui Kota Gorontalo dengan menghadirkan peserta berjumlah 250 orang yang berasal dari Badan Kesbang Kab/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Akademisi, Partai Politik.

28


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 3. Monitoring

dan

Pemantauan

Proses

PEMILUKADA

Kab.

Pohuwato, Kab. Bone Bolango dan Kab. Gorontalo. Pada kegiatan ini terdapat pula kegiatan QUICK COUNT atau hitung cepat suara perolehan pada saat PILKADA di 3 (tiga) Kabupaten. Monitoring dilaksanakan sejak dari pelaksanaan tahapan awal PILKADA hingga selesainya pelaksanaan PILKADA. Secara keseluruhan pelaksanaan PILKADA di 3 (tiga) Kabupaten berlangsung secara aman dan sukses. 4. Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Pendampingan Lembaga Legislatif. Target pada kegiatan ini adalah 9 (Sembilan) Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Gorontalo. Realisasi pada kegiatan ini hanya 7 (tujuh) Partai Politik yang memperoleh fasilitasi administrasi bantuan keuangan hal ini disebabkan oleh adanya masalah Internal Partai Politik tersebut yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mempunyai

dualisme

kepemimpinan

dan

Partai

Amanat

Nasional (PAN) yang sehingga akhir tahun anggaran tidak berhasil memilih

Ketua DPD PAN Provinsi Gorontalo yang

berakibat penundaan pemberian bantuan keuangan. Sehingga target yang dicapai hanya 7 Partai atau 78 %. 

Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam PILKADA, PILEG dan PILPRES Pada tahun 2015 dilaksanakan Pilkada serentak diseluruh Indonesia,

Provinsi

Gorontalo

ada

3

(tiga)

daerah

yang

melaksanakan Pilkada serentak tersebut yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Partipasi politik pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati di 3 (tiga) Kabupaten adalah sebagai berikut:

29


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Tabel 3.3 Persentase Partisipasi Politik Pada PILKADA 2015 No

Kabupaten

DPT

1

Gorontalo

282.262

Yang menggunakan Hak Pilih 219.109

%

2

Pohuwato

98.317

79.113

79,96

3

Bone Bolango

108.159

95.716

87,64

77,13

Partipasi politik pada tiga daerah ini mengalami kenaikan dibandingkan

pada

saat

pemilihan

Presiden/Wakil

Presiden

Rebuplik Indonesia tahun 2014. Prosentase partisipasi pemilih pada PILEG tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Persentase Partisipasi Politik pada PILPRES 2014 No .

Data PILPRES 2014 Kabupaten/Kota

%

Data Pemilih 280.357

Pengunaan Hak Pilih 208.397

74,33

1

Kabupaten Gorontalo

2

Kabupaten Boalemo

97.902

76.787

78,43

3

Kabupaten Bone Bolango

106.654

86.124

80,75

4

Kabupaten Pohuwato

97.147

70.403

72,47

5

Kabupaten

83.337

60.784

72,94

138.068

100.953

73,12

Gorontalo

Utara 6

Kota Gorontalo

TOTAL JUMLAH

30

803.465

603.448


75,11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 SASARAN 2 : MENINGKATNYA SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945, BERJIWA NASIONALISME DAN CINTA TANAH AIR

Indikator

Target 2017

Target 2014

‘- Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi Jumlah Sosialisasi yang yang bermanfaat dilaksanakan (Wasbang, 1 Kali 12 Kali Cinta Tanah Air, Kesatuan dan Ketahanan Bangsa)

2015

Realisasi 2014

2015

4 Kali 1 Kali

4 Kali

Berdasarkan tabel diatas, bahwa untuk mencapai Sasaran 2

- Efektifnya peran dan fungsi supra dan infra politik

melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa setiap tahun sosialisasi yang dilaksanakan telah mencapai target. Pada tahun 2014, kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi wawasan kebangsaan hanya dilaksanakan satu kali disebabkan pada tahun 2014 kegiatan lebih difokuskan pada pelaksanaan PILEG dan PILRES. Capaian kinerja sasaran tersebut diatas pada tahun 2015, diukur dengan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai. Indikator dengan capaian 100% atau sangat berhasil. Capaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:  Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja tersebut, maka pada tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

31


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan karakter masyarakat serta pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah peserta 300 Orang yang terdiri atas Badan Kesbang dan Politik Kab/Kota, Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Kegiatan ini dilaksanakan di 2 (dua) Lokasi yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Capaian tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 100 Orang peserta. 2.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melaksanakan

kegiatan

Rapat

Stabilitas

Daerah

yang

memfasilitasi pelaksanaan Tim Penanganan Gangguan Konflik Sosial (TPKS) yang dalam kegiatannya melaksanakan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Konflik Sosial di Provinsi Gorontalo dan

Pemantapan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan

Menteri Dalam Negeri khususnya Bidang Kesatuan Bangsa juga dilaksanakan untuk terciptanya stabilitas daerah. Kegiatan ini berupa Sosialisasi Permendagri Bidang Kesatuan Bangsa dengan peserta sebanyak 50 (limapuluh) orang yang terdiri atas Aparat

32


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Badan Kesbang dan Politik Kab/Kota, Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama. SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERAN MASYARAKAT, LSM/ORMAS DAN FORUM (FPK, FKUB DAN FKDM)

Target Indikator ‘- Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang bermanfaat

Target

SERTA FORUM-

Realisasi

2017

2014

2015

2014

2015

Jumlah Rapat Koordinasi

18 Kali

3

3

3

3

Jumlah Sosialisasi

6 Kali

1

1

1

1

75

60

50

1

1

1

- Efektifnya peran dan fungsi supra dan 450infra politik Jumlah LSM/Ormas yang 60 LSM/Or diberi penguatan mas

Jumlah Dokumen Data Base LSM/Ormas

6 Dok

1

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran 3 tersubut diatas, pada tahun 2015 ada 1 (satu) indikator belum mencapai target yakni penguatan

LSM/Ormas

yang

tidak

mencapai

target,

karena

LSM/Ormas yang akan diberikan penguatan adalah yang telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo akan tetapi kendala yang dihadapi adalah adanya LSM/Ormas yang setelah memperoleh SKT (Surat Keterangan Terdaftar) tetapi kurang aktif dan apabila terjadi pergantian pengurus atau lokasi sekretariat tidak melaporkan kembali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

33


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Gorontalo sehingga menyulitkan dalam memberikan informasi terkait kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan LSM/Ormas yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Pencapaian Sasaran 3, pada tahun 2015 ini dapat dilihat dengan pelaksanan 3 (tiga) Program dan 5 (lima) kegiatan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Dalam rangka memantapkan Pembauran dan Ketahanan Bangsa maka Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Permendagri Nomor

34

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Pembauran Kebangsaan Di Daerah. Forum Pembauran Kebangsaan ini telah terbentuk dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota seProvinsi Gorontalo. Melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi FPK. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta penguatan terhadap Forum ini. Rapat ini dilaksanakan sebanyak 1 Kali dengan peserta terdiri dari Para Pengurus FPK Provinsi/Kab/Kota, Aparat Badan Kesbang Kab/Kota dan Pengurus Paguyuban-paguyuban yang ada di Provinsi Gorontalo. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

34


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kegiatan Penguatan Forum FKDM ini adalah wajib dilaksanakan setiap tahunnya mengingat besarnya peran forum ini dalam melaksanakan deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik yang akan terjadi didaerah masing-masing. FKDM ini telah terbentuk sampai ditingkat Kab/Kota dan kecamatan. Untuk mencapai target sasaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo maka dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 2 Kali dengan peserta berjumlah 150 Orang. Kegiatan ini menghadirkan peserta dari anggota FKDM Provinsi/Kab/Kota dan Aparat Badan Kesbang dan Politik Kab/Kota. 3. Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat Pada program ini dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu: a. Penguatan

LSM/Orkemas

dan

Pembuatan

Data

Base

LSM/Orkemas Kegiatan

ini

rutin

dilaksanakan

setiap

tahunnya

karena

merupakan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan PEMDA dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesbang dan Politik Dalam Negeri.

35


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada LSM/Orkemas yang telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sehingga mengambil peran dalam percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Setiap tahun dilakukan pula update data LSM/Orkemas yang dituangkan dalam directory atau data base LSM/Orkemas mengingat banyaknya LSM/Orkemas yang telah terdaftar akan tetapi dalam perjalanannya LSM/Orkemas tersebut tidak aktif lagi, atau adanya perubahan susunan pengurus dan lokasi secretariat yang tidak

dilaporkan

kembali

sehingga

menyulitkan

dalam

pendataan. Sehingga target 75 LSM/Ormas yang memperoleh penguatan hanya mencapai target 50 LSM/Ormas. b. Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan aksi-aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat. Rapat Koordinasi FKUB dilaksanakan 1 (satu) kali dan sosialisasi tentang pencegahan aksi-aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat. Selain pelaksanaan Rakor FKUB dan sosialisasi juga dilaksanakan pemantauan terhadap aliran sesat dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. c. Sosialisasi Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengantisipasi semakin maraknya pornografi dan pornoaksi yang merusak generasi bangsa. Sosialisasi ini dilaksanakan 1 (satu) kali dengan jumlah

36


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 peserta sebanyak 125 Orang yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya perilaku masyarakat yang tanggap terhadap penyebarluasan pornografi. Selain kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut

diatas, terdapat kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi, yaitu berkaitan dengan ketahanan ekonomi dalam rangka terciptanya stabilitas keamanan daerah. Kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan bahan dan harga kebutuhan pokok serta pemantauan/distribusi BBM dari praktek penimbunan, penggelapan dan penyelundupan. Pemantauan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kelangkaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Sasaran strategis yang berkaitan dengan kegiatan rutin kantor yaitu pelayanan jasa administrasi perkantoran, peningkatan sarana, peningkatan kapasitas SDM serta perencanaan dan penatausahaan keuangan secara keseluruhan telah mencapai target walaupun ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hanya terealisasi sebanyak 7 orang dari 10 orang yang ditargetkan dalam Renstra dan Renja. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang belum bisa mengakomodir keikutsertaan aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada kegiatan Diklat/Bimtek.

37


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 SASARAN 4: MENINGKATNYA STABILITAS DAERAH YANG AMAN, TERTIB DAN KONDUSIF

Target Target Indikator 2017 2014 2015 ‘- Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang bermanfaat Persentase antisipasi potensi Konflik Yang Tepat

95 %

85 %

90%

Realisasi 2014

2015

85 %

90%

- Efektifnya peran dan fungsi supra dan infra politik

Pencapaian sasaran 4 ini merupakan penjabaran dari misi yang

kedua, berdasarkan data diatas, pencapaian Sasaran 4 melaui indikator persentase antisipasi potensi konflik yang tepat baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2015 menunjukan hasil yang baik dari target yang ada. Capaian kinerja sasaran 4 tersebut diatas, khususnya pada tahun 2015 yang mencapai 100% dari target yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa langka antisipasi potensi konflik yang dilakukan yakni sebagai berikut :

 Antisipasi Potensi Konflik Sara Menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 220/3957.DIII tanggal 30 November 2012 perihal Penjelasan Syatus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dan Kawat Dirjend KebangPol Nomor : 220/1091.DIII perihal Munculnya Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), tanggal 18 Desember 2014 di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dilaksanakan Rapat Pembahasan Keberadaan Organisasi Gerakan Fajar Nusantara

38


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 (GAFATAR)

termasuk

upaya

pencegahan

semua

kegiatan

GAFATAR di Provinsi Gorontalo dihadiri oleh stakeholder terkait baik tingkat Provinsi dan dan Kabupaten/Kota. Terkait hal-hal tersebut diatas serta mencermati pergerakan Organisasi GAFATAR di Provinsi Gorontalo pada bulan Januari 2015 telah dilakukan langka-langka strategis dalam mengantisipasi pergerakan organisasi Gerakan Fajar

Nusantra “ GAFATAR” ,

termasuk : a) Pemantaun Anggota GAFATAR yang dari Kabupaten Bone Bolango berpindah ke Desa Ombulodata b) Pemantauan

Gerakan

Organisasi

“GAFATAR”

di

Desa

Ombulodata c)

Pemantauan Gerakan Aksi Masa “GAFATAR” di Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo

 Antisipasi Gerakan Radikalisme Untuk menjaga Stabilitas Daerah, khusunya dari gerakan Radikalisme tak terkecuali Gerakan ISIS, pada tanggal 1 dan 2 Mei 2015

dilakukan

dilakukan

operasi

Yustisia

di

Pelabuhan

Penyebrangan Kota Gorontalo dan Lokasi Tempat Kost-Kosan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, dibantu oleh pihak POLRI, TNI, SATPOL dan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo.

 Antisipasi Potensi Konflik Politik Pada tahun 2015 terdapat pelaksanan tahapan Pemilihan Kepala Derah di 3 (tiga) Kabupaten Yakni ; Kabupaten Gorontalo,

39


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango. Dari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 3 (tiga) Kabupaten tersebut pada dasarnya berjalan sesuai tahapan yang ada, namun khusus di Kabupaten Bone Bolango pada proses pelaksanaan tahapan tepatnya pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 terjadi gerakan masa aksi ke Penyelengara dalam hal ini PANWAS Kabupateb Bone Bolango oleh Aliansi Penyelamat Demokrasi, yang potensi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat serta berpeluang menggangu stabilitas daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitsas daerah, telah melakukan langka-langka strategis

sesuai fungsi

dengan mekanisme yang ada dalam mengantisipasi potensi konflik tersebut. Terkait dengan pencapaian target SKPD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo (RPJMD) 2012-2017, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Indikator Kinerja Pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 Target 2015

Target 2015

Capaian

Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA

15.300 Orang

15.550 Orang

Terlaksananya penguatan kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum

100 Orang

100 Orang

No

Indikator Kinerja

1

2

40


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Kerukunan Umat Beragama 3

3.3.

Terlaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas

75 LSM/Orm as 1 Data Base

50 LSM/Orm as 1 Data Base

REALISASI ANGGARAN Alokasi anggaran APBD tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah Rp. 4.550.000.000,(Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 4.431.167.724,(95,29%). Alokasi anggaran APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini: Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Tahun 2012-2015

2012

Anggaran APBD APBD-P (Rp) (Rp) 3.371.000.000,50.000.000,-

3.337.351.461,-

97,55

3.421.000.000,-

2013

3.433.000.000,-

200.000.000,-

3.594.586.436,-

98,94

3.633.000.000,-

2014

4.200.000.000,-

100.000.000,-

4.203.205.935,-

97,75

4.300.000.000,-

2015

4.550.000.000,-

100.000.000,-

4.431.167.724,-

95,29

4.650.000.000,-

Tahun

41

Realisasi Keuangan Rp %

Total (Rp)



42


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Tabel 3.6 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2015 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD TAHUN 2015 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO Realisasi No. Program/Kegiatan Anggaran Fisik (%) Keuangan I Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan 1.392.225.500,100 1.262.046.289,-,Prasarana dan SDM Aparatur Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 100 331.999.007,381.610.000,-

II

87,00

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

954.903.500,-

100

882.482.882,-

92,42

-

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

55.712.000,-

100

47.564.400,-

85,38

285.722.000,-

100

274.706.320,-

96,14

212.786.000,-

100

201.872.300,-

94,87

72.936.000,-

100

72.834,020,-

99,86

Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan -

40

% 90,65

Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Program Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 III

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

367.581.000,-

100

343.974.850,-

93,58

Lingkungan

IV

-

Rapat Koordinasi Stabilitas Daerah

292.581.000,-

100

269.008.850,-

91,94

-

Sosialisasi Permendagri Bidang Kesatuan Bangsa

75.000.000,-

100

74.966.000,-

99,95

215.760.000,-

100

214.877.801

99,59

215.760.000,-

100

214.877.801,-

99,59

113.985.000,-

100

112.529.200,-

98,72

113.985.000,-

100

112.529.200,-

98,72

160.674.000,-

100

160.654.000,-

99,99

160.674.000,-

100

160.654.000,-

99,99

129.630.000,-

100

127.845.500,-

98,62

68.380.000,-

100

67.350.500,-

98,49

61.250.000,-

100

60.495.000,-

98,77

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

V

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan -

VI

Rapat Koordinasi FKDM

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah -

-

41

Rapat Koordinasi FPK

Program Peningkatan Pemberday1aan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan -

VII

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Pemantauan/Monitoring distribusi BBM dari Praktek Penimbunan, Penggelapan dan Penyelundupan Pemantauan/Monitoring Harga-Harga Kebutuhan Pokok


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 VIII Program Pendidikan Politik Masyarakat Forum Dialog Masyarakat dan Pemerintah dalam mengantisipasi konflik politik Monitoring dan Pemantauan Proses PEMILUKADA Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango dan Kab. Gorontalo Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat Penguatan LSM/Orkemas dan Pembuatan Data Base LSM/Orkemas Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan aksi-aksi kekerasan, Premanisme dan aliran sesat -

IX

Sosialisasi

-

Pencegahan

Pornografi

dan

1.593.248.500,-

100

1.547.182.414-

97,11

260.900.000,-

100

248.794.200,-

95,36

906.581.000,-

100

892.954.103,-

98,50

219.660.000,-

100

206.217.500,-

93,88

206.107.500,-

100

199.216.611,-

96,66

391.174.000,-

100

387.351.350,-

99,02

174.267.000,-

100

172.983.350,-

99,26

148.403.000,-

100

147.399.000,-

99,32

68.504.000,-

100

66.969.000,-

97,76

4.650.000.000,-

100

4.431.167.724,-

95,29

Pornoaksi JUMLAH

42


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 BAB. IV 4.1.

PENUTUP

KESIMPULAN Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Lakip ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik bagi masyarakat. Penyusunan

Lakip

adalah

salah

satu

wujud

pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun dalam pelaksanaan tugas masih menghadapi beberapa kendala namun semua permasalahan yang dihadapi baik dari sisi penganggaran, sarana prasarana dan lain sebagainya. 4.2.

SARAN Untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo perlu lebih ditingkatkan pada tahun 2016 mengingat

43


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 tahun 2016 adalah tahun politik yang membutuhkan kerja keras dari semua aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mensukseskan

PILKADA

Gubernur/Wakil

Gubernur

dan

Provinsi

dan

PILKADA Kab. Boalemo. 2. Mengupayakan

sinergi

kegiatan

Pemerintah

Kab/Kota untuk optimalisasi pengembangan pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan stabilitas keamanan daerah yang kondusif. 3. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparansi, efiesiensi dalam upaya meningkatkan capaian riil seluruh program, kegiatan dan anggaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2015. Pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 dapat

dijadikan cermin yang

berharga

untuk

peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang.

Gorontalo, Maret 2016 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

Drs. Hi. ADRIAN LAHAY, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19601207 198203 1 008

44


GORONTALO AMAN. V i s i : Jln. MH. Thamrin Kelurahan Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo Tlp

Recommend Documents