BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Polsek Kota Timur adalah wilayah hukum dari Polres Gorontalo Kota yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, memberikan pelayanan, membangun kemitraan untuk menjaga ketertiban dan kemanan pada masyarakat. Adapun wilayah Kepolisian Sektor Kota Timur terdiri dari beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Ipilo, Kelurahan Padebuolo, Keluarahan Tamalate, Keluarahan Moodu Keluarahan Heledulaa selatan, Keluarahan Heledulaa Utara. Kepolisisan Sektor Kota Timur mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : Visi Mewujudkan Polri sebagai inti kekuatan kemanan dengan didukung komponen masyarakat dan komponen Negara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum Misi Untuk mencapai visi tersebut, maka telah disusun misi sebagai langkah-langkah untuk pencapaian kondisi yang diharapkan. Misi tersebut sebagai berikut : a.
Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
29
b.
Menjadikan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang aman, damai, dan tertib.
c.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai norma dan nilai-nilai masyarakat yang demokratis.
d.
Menegakkan Hukum secara cepat, professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai – nilai hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan..
e.
Mengelola sarana dan prasarana termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dalam rangka menunjang kegiatan operasional kepolisian.
f.
Melakukan pendekatan dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan keamanan agar bias dihasilkan kekuatan sinergis dalam hal pemeliharaan kamtibmas.
g.
Melakukan upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat dengan strategi pendekatan Polmas
30
STRUKTUR ORGANISASI POLSEK KOTA TIMUR
KAPOLSEK BATAUD PROVOS
A. PROVOS
SPK TERPADU
K. INTELKAM
K.RESKRIM
K. BIMMAS
K.SHABARA
A.INTELKAM
A.RESKRIM
A.BIMMAS
A.SHABARA
31
Berikut akan dijelaskan istilah – istilah dalam bagan diatas : 1. Kapolsek a.
Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kapolres, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya
b.
Menyusun rencana dan progiat polsek sebagai penjabaran dari rencana dan program kerja polres, serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna
c.
Memimpin
polsek
sehingga
terjamin
pelaksanaan fungsi–fungsi
sebagaimana mestinya d.
Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan polsek
e.
Melaksanakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional polsek
f.
Mengadakan koordinasi dan mengawasi serta memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian, penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam wilayahnya sesuai dengan kedudukan serta wewenang dan tanggung jawabnya
g.
Kapolsek bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan kewajibannya langsung kepada kapolres. 32
2. Bagian Provos Sebagai unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan Pembinaan Disiplin, Pemerliharaan Ketertiban, termasuk Pengamanan Internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik Polri dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan Personel. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Provos menyelenggarakan fungsi : Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang penyimpangan anggota kepolisian. Kanit provos dibantu oleh anggota provos. 3. Bagian Tata Usaha a.
Melaksakan ketata usahaan, koresponden dokumentasi termasuk pemeliharaan ketata laksanakan perkantoran
b.
Melaksanakan pelayanan dan keperluan personil yang berkenaan dengan kepentingan dinas.
c.
Taud
polsek
dipimpin
oleh
bintara tata urusan dalam dan
bertanggung jawab kepada kapolsek. d.
Menyelenggarkan pelayanan keuangan.
4. Bagian SPK Terpadu a.
Pelaksana tugas pokok Polsek yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian. 33
b.
Pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat.
c.
Melaksanakan olah TKP sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bagian Intelkam a.
Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok Posek yang berada dibawah Kapolsek.
b.
Satuan Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, memberikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat
serta
melakukan
pengamanan,
pengawasan
terhadap
pelaksanaannya. c.
Satuan Intelkam dipimpin Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Polsek dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
d.
Kasat Intelkam dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh :
e.
Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat ( Kaur Binops)
f.
Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kaur Mintu)
6. Bagian Reskrim a.
Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
b.
melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana (TP), termasuk fungsi identifikasi.
34
c.
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
Unit
Reskrim
menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana (TP). Pelayanan dan perlindungan khusus kepada masyarakat baik remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban. d.
Bareskrim sebagai pembina fungsi Laboratorium Forensik Polri dan Identifikasi Polri agar penyidikan mengarah pada penyidikan yang ilmiah ( Scientific Investigation ).
e.
Bareskrim sebagai pembina fungsi penyidikan baik terhadap peyidik Polri
f.
Mengembangkan sistem dan metode penyidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
g.
Mengembangkan sarana dan prasarana, alut dan alsus untuk mendukung penyidikan.
h.
Membina moralitas penyidik agar berlaku jujur dan menjunjung tinggi hukum dan HAM.
7. Bagian Bimmaspol Unit Binmas sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan pembinaan
masyarakat
meliputi
pemberdayaan
Polmas
(Perpolisian
Masyarakat), ketertibasn masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentukbentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam pemeliharaan 35
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat.
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud Unit Binmas menyelenggarakan funsi : Pelaksanaan koordinasi. Bimmaspol adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang menerapkan
proses
membina
dan
prinsip-prinsip
manajemen
(Renorlakwasdal) dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk : a. Taat kepada hukum, peraturan perundang-undangan dan norma sosial. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas. c. Berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban bagi diri dan lingkungannya secara swakarsa. Fungsi Bimmas Polri. a.
Fungsi teknis, meliputi : Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum,
tentang
masalah-masalah
kamtibmas,
tentang
hak
dan
kewajibannya dalam penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas dan tentang cara-cara berpartisipasi dalam pembinaan kamtibmas pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas, tanggung jawabnya dan hak kewajibannya dalam penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas. Pelayanan kepada masyarakat tentang berbagai keperluan masyarakat kepada Polri, yang menjadi lingkup tugas umum Polri dan tugas-tugas khusus bimmas misalnya pelayanan laporan, pelayanan 36
bantuan polisi, pelayanan konsultasi masalah-masalah yang terkait dengan bidang kamtibmas dan pelayanan sosial dalam batas-batas yang dimungkinkan. Penertiban preventif terhadap berbagai ketidakteraturan masyarakat,
penyimpangan-penyimpangan
social,
pelanggaran-
pelanggaran, penyakit-penyakit masyarakat dan konflik sosial, dengan cara-cara yang bersifat korektif dan edukatif, agar ketertiban masyarakat selalu dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Rehabilitasi terhadap berbagai kejadian, situasi dan masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga situasi dapat dipulihkan dan masyarakat aktif membantu pemulihan situasi tersebut, misalnya situasi yang terganggu akibat tindakan penegakan hukum, bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, penyandang penyakit-penyakit masyarakat. b.
Fungsi Organik Pembinaan keamanan swakarsa (binkamsa), yaitu satuan / unit kerja Bimmaspol yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan untuk membina dan mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan
secara
swakarsa.
Pembinaan
ketertiban
masyarakat
(bintibmas) yaitu satuan / unit kerja Bimmaspol yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif untuk membina potensi masyarakat, melakukan penertiban terhadap berbagai penyimpangan norma-norma sosial. Pelanggaran-pelanggaran peraturan dan konflik sosial serta penyakit masyarakat demikian juga 37
merupakan usaha dan kegiatan memulihkan situasi yang terganggu, serta terhadap penyandang pemulihan kedudukan dan fungsi sosial pada masalah sosial yang ada kaitannya dengan maslah kamtibmas. Pembinaan Remaja Pemuda dan Wanita (Binredawan) yaitu satuan/unit kerja Bimmaspol yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan untuk membina potensi redawan bagi kepentingan pembinaan kamtibmas dan membimbing untuk mengatasi maslah-maslah yang dihadapinya untuk tetap menjamin mantapnya situasi kamtibmas. Pembinaan Khusus (binsus) Yaitu satuan/unit kerja bimmaspol yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk membina hubungan koordinasi dengan instansi/pejabat instansi sipil yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas dari menyelenggarakan pembinaan teknis pada alat-alat kepolisian khusus instansi yang bersangkutan dan Bin terhadap Babinkamtib. Binpotmas yaitu satuan/unit kerja Bimmaspol yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan untuk membina potensi masyarakat agar tugas-tugas Bimmaspol dapat efektif dan efisien sehingga tujuan tugas Polri secara umum dapat terwujud. 8. Bagian Shabara a. Jadwal jaga di buat secara teratur
baik untuk jaga pos, tahanan,
istirahat pos lain sampai patroli. b. Tingkatkan yanmas khususnya awal penerimaan laporan / pengaduan masyarakat. 38
c. Memberikan pengawalan terhadap orang / brg apabila ada permintaan dari masyarakat. d. Segera datangi tkp dan adakan pam tptkp dan untuk mempertahankan status quo. e. Aktifkan patroli ke daerah rawan dan hasil penugasan patroli. f. Membuat laporan harian ke pimpinan. 4.2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polsek Kota Timur Kota Gorontalo. Sebelum membahas lebih dalam lagi tentang faktor penyebab kriminologi penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polsek Kota Timur, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data tentang kasus penyalahgunaan minuman keras yang diambil dari lokasi penelitian dalam rentang waktu 3 tahun terahir yaitu terdapat 5 kasus dari tahun 2011 sampai dengan 2013 seperti yang termuat pada tabel dibawah ini : Data Tentang Kejahatan Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polsek Kota Timur Kota Gorontalo No
Tahun
Jumlah
Jenis Kejahatan
Penerapan Pasal
1.
2011
1
Penganiayaan
351
2.
2012
2
Penganiayaan
351
3
2013 (Agustus)
2
Pembunuhan dan Pencabulan
338 dan 287
39
Dari tabel diatas dalam rentang waktu 3 Tahun terakhir terdapat 5 kasus kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras yang ditangani oleh Polsek Kota Timur Kota Gorontalo dari Tahun 2011 hanya 1 kasus dan Tahun 2012 2 kasus kemudian ditahun 2013 2 kasus, 1 kasus pembunuahan 1 kasus pencabulan. Menurut penjelasan dari Bapak Rony Van Gobel selaku Kanit Reskrim di wilayah hukum Polsek Kota Timur bahwa penyalahgunaan minuman keras saat ini tampaknya sulit untuk dibasmi atau dihilangkan dikalangan masyarakat karena di Kota Gorontalo sendiri belum ada perda yang mengatur dalam hal ini dalam penerapannya, Perda tentang miras ini ditujukan untuk melengkapi peraturan yang dibuat pemerintah, yaitu Keppres No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Mendagri Nomor 15/M-M-DAG/3/2006, tentang pengawasan dan pengendalian impor, peredaran dan penjualan minuman keras. Akan tetapi, kedua produk hukum ini hanya mengatur dan mengawasi peredaran miras dan belum secara spesifik mengatur tentang pelanggaran dan sanksi hukum, sehingga menyulitkan bagi aparat kepolisian untuk menindak tegas bagi para pelaku. Berdasarkan data dan informasi yang diambil dari lapangan melalui wawancara kepada para pelaku ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhadap penyalahgunaan minuman keras sebagai berikut : 4.2.1
Faktor Lingkungan
Faktor
lingkungan
merupakah
salah
satu
faktor
utama
bagi
pelaku
penyalahgunaan minuman keras, hal ini dapat terjadi disebabkan karena situasi
40
dan kondisi dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung terjadinya penyalahgunaan minuman keras dalam hal ini sebagai berikut : -
Pergaulan disekitar lingkungan masyarakat yang seringkali berkumpul melakukan kegiatan pesta minuman keras dan berbuat kurang sopan seperti berteriak – teriak atau mengganggu orang lain dan sebagainya.
-
Keadaan lingkungan keluarga yang kurang perhatian dalam hal pengawasan oleh kepala keluarga ataupun dikarenakan broken home, sehingga cenderung mencari sesuatu hal yang menyenangkan.
-
Kepribadian yang kurang percaya diri dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan sebagainya, mereka bisa mengatasi maslaah tersebut dengan cara menyalahgunakan minuman keras untuk menutupi kekrungan mereka sehingga lebih mudah memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih berani dan lebih aktif.
4.2.2
Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakah salah satu pemicu karena setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari dalam hal ini apabila seseorang mengalami himpitan ekonomi atau kesusahan dalam hidup, maka otomatis orang tersebut akal pikirannya terganggu dan mengalami stres sehingga cenderung untuk melakukan perbuatan yang tidak bisa terkontrol oleh dirinya sendiri akibat dari himpitan perekonomian dalam hidupnya.
41
4.2.3 Faktor Pendidikan Faktor pendidikan menjadi salah satu pemicu penyalahgunaan minuman keras karena kurangnya pengetahuan seseorang terhadap bahaya dari minuman keras itu sendiri, selain itu minimnya pendidikan juga dapat mengurangi tingkat kesadaran akan hukum. 4.2.4 Faktor Budaya Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kebiasaan – kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari pola perilaku masyarakat. Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masalah minuman keras juga menjadi
sangat kompleks. Di
Gorontalo sendiri banyak dijumpai produk – produk lokal minuman beralkohol yang merupakan warisan tradisional (tuak, captikus) dan minuman ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan budaya atau tradisi. 4.2.5 Faktor Sarana dan Prasarana Faktor sarana dan prasarana juga menjadi pemicu seseorang bisa mengkomsumsi minuman keras karena peredaran minuman keras di Provinsi Gorontalo sudah merajalela baik dalam perkotaan maupun dipelosok – pelosok, sehingga orang mudah untuk mendapatkan minuman keras. 4.3
Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi
Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Plsek Kota Timur Kota Gorontalo. 42
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian yakni Bapak Rony Van Gobel menjelaskan ada 3 hal mengenai kendala – kendala yang diahadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi penyalahagunaan minuman keras di kec. Kota Timur adalah sebagai berikut : 1.
Minimnya anggota kepolisian di wilayah hukum polsek kota timur untuk memantau pemasok atau pengedar minuman keras baik dari ]dalam maupun dari luar Kec Kota Timur Kota Gorontalo.
2.
Belum adanya aturan perundang - undangan mengenai larangan – larangan peredaran maunpun penggunaan minuman keras sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk mencegah.
3.
Kurangnya kerjasama yang baik antara petugas kepolisian dan masyarakat untuk sama – sama mencegah penyalahgunaan minuman keras. Kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam hal menjaga kemanan dan
ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayom kepada masyarakat, maka sangat diperlukan upaya – upya dari pihak kepolisian sebagsai penegak hukum untuk menanggulangi tindakan tindakan melanggar hukum yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras dikalangan masyarakat khussunya yang berada diwilayah hukum Polsek Kota Timur Kota Gorontalo. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang apa saja upaya – upya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani hal tersebut adalah sebagai berikut :
43
4.3.1
Upaya Preventif (Pencegahan)
Upaya preventif atau pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan minuman keras dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti : 1. Melakukan Penyuluhan Penyuluhan oleh pihak yang berkompeten di masyarakat, maupun di tempat – tempat hiburan guna untuk meminimalisir atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan minuman keras. 2. Melakukan Patroli Melakukan patroli agar bisa mengontrol semua kegiatan – kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan damai 3. Melakukan Operasi Atau Pengawasan. Melakukan operasi atau razia yang dicurigai sebagai tempat pemasok minuman keras dan melakukan penyitaan minuman keras yang kadar alkoholnya diatas dari standar yang suda ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membasmi peredaran minuman keras. Seperti yang dijelaskan oleh Pihak Kepolisian bahwa dimana pada saat melakukan operasi telah ditemukan pemasok minuman beralkohol yang kadarnya diatas 20% yakni minuman yang bermerek Pinaraci dan Brendi.
44
4.3.2
Upaya Represif (Penanggulangan)
Adapun upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polseek Kota Timur Kota Gorontalo adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjerumus kedalam lemba hitam seperti menyalahgunakan minuman keras dan memberikan pemahaman kepada masyarakat barang siap yang melakukan perbuatan melawan hukum yang diakibatkn oleh penyalahgunaan minuman keras akan di tindak tegas dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, sehingga mengurangi potensi bagi masyarakat khususnya masyarakat kota timur agar tidak kembali menyalahgunakan minuman keras.
45
