EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU SEJAHTERAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN IPILO KOTA TIMUR KOTA GORONTALO Wahyuningsih Pratama Tanus, Farid Th. Musa, Funco Tanipu Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Abstrak Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat meraih gelar sarjana Ilmu Sosial. Dengan judul “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KARTU SEJAHTERA TERHADAP KEPUASAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN IPILO KOTA TIMUR KOTA GORONTALO”. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah menggambarkan mekanisme efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, implementasi efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera, serta perkembangan efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera tersebut. Program kartu sejahtera meruapakan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kota Gorontalo dalam kategori kurang mampu/miskin. Sementara yang menjadi objek penelitian ini adalah Kelurahan Ipilo. Di dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sebanyak 98 responden. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan alat bantu SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Ipilo dengan tingkat signifikansi sebesar 95%. Sementara untuk tingkat efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera ini sebsera 53,4%. Sehingga, dapat dikaatakan bahwa kepuasaan masyarakat di pengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera. Kata kunci: efektifitas, kartu sejahtera, kepuasan masyarakat PENDAHULUAN Indonesia adalah Negara besar dalam banyak hal seperti memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, Indonesia juga memiliki pendudukuk miskin yang besar pula. Sebagaimana yang di paparkan oleh Rusman Heriawan; selaku kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut: Standar kemiskinan yang digunakan adalah sebesar Rp.211.000 per kapita per bulan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan bahwa pada maret
2010, terdapat sekitar 31.000.000 jiwa atau 13,3 persen rakyat atau penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, termasuk jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo yang mencapai 195.096 Orang.1
Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Dengan persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengagguran yang disebabkan karna lapangan pekerjaan semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas. Kemiskinan jika tidak segera ditanggulangi atau ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. “Bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa, oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan dari bumi Indonesia”.2 Sejatinya Indonesia adalah Negara menganut faham Negara kesejahteraan (welfare state) dengan model Negara Kesejahteraan Partisipatif (participatory welfare) yang dalam literature pekerjaan sosial dikenal dengan dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism.” Model ini menekankan bahwa Negara harus tetap ambil bagian dalam penanggulangan masalah sosial seperti penanggulangan kemiskinan, penberdayaan mayarakat dan penyelenggaraan jaminan sosial lainnya, meskipun dalam oprasionalnya tetap melibatkan masyarakat. Cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk oprasional penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan sosial masyarakat menurut Edi Suharto, mencakup tiga konsepsi yaitu: 1. Kondisi kehidupan atau keadaan masyatrakat sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. 2. Inititusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelengarakan usaha kesejahteraan sosial masyarakat dan pelayanan sosial lainnya. 3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.3 1 2 3
http://www. Badan Pusat Statistik (BPS), standar garis kemiskinan , di akses pada tgl. 20 Februari 2014 Deklarai dan Rekomendasi serta Temu Nasional PNPM Mandiri – Jakarta, 28-30 April 2008
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial, Cet .3, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hal. 2
Secara umum, istilah kesejahteraan sosial masyarakat sering diartikan sebagi kondisi sejahtera (konsep pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Istilah tersebut tidak jauh beda dengan pendapat; Darmawan Triwibowo, yang mencakup komponen dalam kesejahteraan rakyat: a. Kesehatan. b. Pendidikan. c. Perumahan. d. Pelayanan kerja. e. Pemeliharaan penghasilan (income maintenance), yang meliputi bantuan sosial. f. Pelayanan.4 Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan msyarakat sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima fungsi pokok yaitu: a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang. b. Pengembangan sumberdaya manusia. c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri. d. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayananpelayanan yang terorganisir lainnya.5 Pada hakekatnya keberhasilan pembangunan tidak luput dari peran serta pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kelangsungan dan kemandirian pembangunan baik itu meliputi pembangunan dibidang ekonomi, industri, dan bidang kesehatan. Untuk itu dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan pemerintah mengimplementasikan sebuah sistem pelayanan kesehatan gratis yang mencakup masyarakat luas khususnya masyarakat perkotaan. Dengan demikian pemerintah harus mengarahkan sistem pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam meningkatkan kesehatan sesuai dengan pola hidup sehat yang teratur. Berbagai upaya pemerintah dalam pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dengan bentuk ( 1) Pengeluaran biaya langsung Untuk Kesehatan, (2) Dana sehat yakni pengumpulan dan masyarakat untuk kesehatan berlandaskan semangat gotong-royong berazazkan usaha bersama dan kekeluargaan yang telah dikenal sejak tahun 1970-an dibanyak desa, (3) Jaminan kesehatan sosial di bidang kesehatan antara lain program PT.Askes dan program Penerapan sistem tersebut masih banyak ditemukan dampak pelayanan kartu sejahtera secara merata yang ada dilapangan. Hal ini berkaitan dengan 4
Darmawan Triwibowo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 21 Fauzik Lendriyono, ed., Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Cet 1 (Malang: UMM Press, 2007), hal. 105 5
ketepatan pemerintah menjalankan program efektifitas pelayanan kartu sejahtera di lingkungan masyarakat perkotaan dalam hal mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan terhadap resiko financial harus terdapat sistem pembayaran praupaya (Prepayment) yang cukup kuat. Si miskin harus disubsidi melalui subsidi silang dari kelompok resiko rendah kepada kelompok resiko tinggi, fregmentasi pengelolaan dana harus terdapat sistem alokasi atau pembayaraan yang strategis. Jaminan kesehatan kesehatan sosial adalah suatu sistem manajemen resiko sosial tersebut dipadukan (pooled) atau dipindahkan dari individu ke kelompok dengan kepesertaannya yang bersifat wajib. Untuk
merealisasikan
pelayanan
kesehatan
gratis
di
lingkungan
masyarakat kota Gorontalo salah satu upayanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo. Walikota Gorontalo telah membuat program yang dinamakan Kartu Sejahtera dengan 8 program (Program Gratis dari lahir sampai mati). Program-program tersebut diantaranya yaitu : 1) Gratis biaya persalinan atau kelahiran, 2) Gratis biaya akte kelahiran, KTP dan KK, 3) Gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit (berlaku secara nasional), 4) Gratis biaya pendidikan (dari SD sampai SMA), 5) Gratis bantuan usaha mikro dan kecil, 6) Gratis biaya izin usaha, 7) Gratis biaya akte nikah, 8) Gratis biaya ambulance dan pemakaman. Program Kartu sejahtera ini sebelumnya sudah beredar di Kota Gorontalo namun masih terbatas kepada para pendukung walikota dan wakil walikota di pemilihan tahun lalu. Akan tetapi program kartu sejahtera dengan 8 program gratis dari lahir sampai mati ini sudah bisa dimiliki dan diakses
oleh seluruh masyarakat Kota Gorontalo dan mulai berlaku 1 januari 2015. Hal ini diberlakukan agar tidak ada pilih kasih diantara masyarakat kota Gorontalo. Demikian Pula permasalahan yang timbul dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat khususnya pelayanan dibidang kesehatan di lingkungan masyarakat kota Gorontalo selama ini masih butuh perhatian. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dan wawancara dengan salah satu responden yang sebagai peserta program Kartu Sejahtera di kota Gorontalo khususnya di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014
METODE Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Waktu penelitian mulai tanggal 29 Desember 2014. sampai dengan 28 Januari 2015. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan koesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Dengan demikian penelitian ini di kategorikan sebagai explanatory research. Explanatory research adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel -variabel penelitian melalui pengujian hipotesis Sementara itu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian menurut tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasan, yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti akan menjelaskan obyek yang di teliti melalui data terkumpul (Sugiyono, 2001). Operasional penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Efektifitas Pelaksanaan as Program Katu Sejahtera X
Kepuasan Masyarakat
Y Y
Keterangan: Variabel X : Efektifitas Pelaksanaan Program Kartu Sejahtera
Variabel Y
: Kepuasan Masyarakat
3.4 Populasi dan Sampel 3.4.1 Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya6. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Yang terdiri dari 6.894 jiwa7 3.4.2 Sampel Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode teknik sampling, yaitu metode penentuan sample yang sesuai dengan karakteristik yang ditentukan ( Suharyadi dan Purwanto, 2004). Adapun kriteria yang ditetapkan untuk sample adalah : a) Masyarakat yang telah tinggal dilokasi penelitian. Kriteria ini diambil karena masalah penelitian adalah tentang kesejahteraan masyarakat, berarti harus berkelanjutan agar dapat dinilai tingkat kepuasannya apakah tiap tahun naik atau cenderung menurun. b) Masyarat dengan usia dewasa (produktif) sehingga alasan yang dikemukakan diharapkan lebih berbobot. Pada penelitian ini peneliti menetapkan kuota sample sebanyak 100 responden. Jumlah ini sudah dianggap dapat mewakili hasil penelitian karena telah memenuhi syarat sebagai sample besar. Sample besar adalah sample yang berukuran 30 atau lebih ( Suharyadi dan Purwanto, 2004).
6 7
Sugiyono. 2008. Memehami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Hal: 80 BPS KOTA GORONTALO. 2014
Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Sedangkan untuk menentukan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:
Keterangan : n
=
ukuran sampel
N
=
ukuran populasi
e
=
persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (1%, 5 %, 10%). 6894 n= 1 + 6894 x 0.12 n = 98 orang. Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 98 orang. Karena
Kelurahan Ipilo
terdiri dari 5 RW, maka peneliti mengambil sampel setiap
lingkungan 20 orang yang akan dipilih secara acak. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) tentang adanya pengaruh efektifitas pelaksanaan kartu sejahtera terhadap kesejahteraan
masyarakat. Serta data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, dokumen pemerintah kota Gorontalo, jurnal,dan buku. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yaitu setiap hari Senin-Jumat jam 07.30 – 16.00. dan penelitian ini dimulai dari tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 28 Jauari 2014. Adapun penelitian ini
yang berkaitan langsung dengan program kartu
sejahtera sesuai dengan masalah penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi tentang data diri responden dan bagian kedua berisi pertanyaan yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden dengan waktu pengembalian 2-3 hari setelah kuesioner disebar. Uji validitas dan realibilitas dilakukan untuk menguji kuesioner layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Agar data hasil penelitian yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi atau ketepatan dan konsistensi yang tinggi, maka instrumen penelitian yang digunakan harus di uji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data-data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.
3.7.1 Uji Validasi
Instrumen penelitian yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melakukan uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara masing-masing pertanyaan suatu variabel dengan total skor, serta menggunakan rumus teknik korelasi product Product Moment8.
rxy
n XY
n X
2
X Y 2 2 X n Y 2 Y
Dimana : Rxy
= koefisien korelasi antara item dengan total
n
= jumlah sampel ( responden)
X
= skor item
Y
= skor total item Hasil uji validitas akan memperoleh pengakuan yang berbeda-beda
menurut masing-masing item. Pernyataan pengakuan valid berdasarkan taraf kepercayaan 95% atau peluang ralat (probabilitas) sebesar 5%. Sehingga apabila koefisien validitas (koefisien korelasi) yang dihasilkan dengan probabilitas lebih kecil dari 5% (p < 0,05), maka item dinyatakan valid. Artinya item tersebut berkualifikasi validitas yang akurat dan meyakinkan. Sebaliknya apabila koefisien validitas (koefisien korelasi) yang dihasilkan dengan probabilitas lebih besar sama dengan dari 5% (p 0,05), maka item instrumen dinyatakan tidak valid dan akan
8
Ibid Hal:137
digugurkan atau diperbaiki dalam model analisis selanjutnya. Artinya item tersebut berkualifikasi validitas yang kurang akurat dan tidak meyakinkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Kantor Kelurahan Ipilo merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang terletak di Jalan Tribrata Kantor Kelurahan Ipilo berdiri tahun 1972 dengan Bapak Noho Botutihe pada tahun 1816 sampai dengan tahun 1851 sebagai lurah yang pertama kali. Kantor Kelurahan Ipilo terletak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang di pimpin oleh lurah Ibu Sri Fitri Maya Bingo, S.Ip. Kantor kelurahan Ipilo ini memiliki luas bangunan 10 x 15 M3. Kantor Kelurahan Ipilo terletak pada lintasan kecamatan, sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Heledulaa Selatan, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Biawao, sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Padebuolo dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Bugis kecamatan Dumbo Raya. Jumlah penduduk Kelurahan Ipilo menurut Jenis Kelamin, Laki-laki 2.604 jiwa, Perempuan 2.375 jiwa jumlah keseluruhan 4.979 jiwa. Adapun wilayah kelurahan Ipilo terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4, dan lingkungan 5. Dari beberpa penjelasan tersebut di atas, pelaksanaan program kartu sejahtera di Kota Gorontalo bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Ipilo telah terlaksana dengan baik. Di mana masyarakat di Kelurahan Ipilo mengetahui dengan sengat baik baik itu mulai dari program kertu sejahtera itu sendiri sampai dengan pelaksanaannya bahkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
melalui program kartu sejahtera tersebut. Pemahaman masyarakat di Kelurahan Ipilo ini tidak hanya sebatas mengetahui bahwa pemerintah memiliki program kartu sejahtera, melainkan tujuan daripada program kartu sejahtera ini telah dirasakan oleh sebagaian besar masyarakat yang berada di Kelurahan Ipilo. Dari segi pelayanannya, program kartu sejahtera ini telah menyentuh langusung kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Ipilo. Artinya bahwa, pelaksanaan daripada program kartu sejahtera di Kelurahan Ipilo telah berjalan dengan sangat efektif. Ukuran-ukuran efektifitas pelayanan program kartu sejahtera dikelurahan Ipilo dilihat berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang program kartu sejahtera itu sendiri, pelaksanaannya, tujuan daripada program tersebut, sampai dengan manfaat yang dirasakan oelh masyarakat ketika program tersebut berjalan. Di manan inti daripada program ini adalah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat miskin atau kurang mampu pada masyarakat Kota Gorontalo pada umumya dan masyarakat di Kelurahan Ipilo pada khususnya.
Dari hasil analisis tentang pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh baik secara simultan maupun parsial antara (variabel bebas) efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap (variabel terikat) kepuasan masayarakat Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil uji F tampak bahwa tingkat signifikansi F adalah 0.000 yakni lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masayarakat Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan tingkat signifikansi 95 %. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kartu sejahtera secara efektif memberikan kepuasan terhadap masyarakat di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sebagai suatu program pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Gorontalo itu sendiri. Ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti melalui kuisioner penelitian.
Efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera oleh Pemerintah Kota Gorontalo bagi masyarakat di Kelurahan Ipilo ini memberikan kepuasan yang secara signifikan. Artinya bahwa dengan adanya program kartu sejahtera ini, kesejehteraan masyarakat di Kelurahan Ipilo terjadi peningkatan sesuai dengan besaran presentase kepuasan masyarakat di Kelurahan Ipilo yaitu sebesar 95%. Besarnya angka kepuasan masyarakat Kelurahan Ipilo dengan adanya program kartu sejahtera ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Ipilo. Dalam artian bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari besarnya kepuasaan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo tersebut, dalam hal ini adalah program kartu sejahtera. Besarnya pengaruh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera adalah 53,4% (R2). Hal ini berarti bahwa kepuasan masayarakat selain dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera sebesar 53,4 % juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar faktor yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah 46,6 %, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam mengimplementasikannya program kartu sejahterah sudah terlaksana dengan baik. Dari presentase efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo ini menunjukkan adanya pencapaian yang cukup baik dalam hal upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan atas program kartu sejahtera bagi masyarakat di Kelurahan Ipilo telah berjalan dengan baik, sehingga bagi mereka tujuan daripada program ini secara efektif memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Keberhasilan ini dapat dilihat dari presentase pelaksaan program tersebut yaitu sebesar 53,4%. Artinya bahwa, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Ipilo dengan adanya program kartu sejahtera ini mengalami peningkatan sebesar 53,4% juga. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (X) menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap kepuasan masyarakat, dengan tingkat signifikansi t untuk variabel efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah adalah 0.000 yakni lebih kecil dari 0.05. Pada tingkatan paling bawah proses efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah membutuhkan kepuasan masyarakat dalam melayani program kartu sejahterah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan uji determinasi (R2) menunjukkan bahwa hubungan efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap kepuasan masyarakat sangat kuat. Dengan tingkat hubungan efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah dengan kepuasan masyarakat, masuk dalam kategori kuat (erat) dengan besar korelasi 0,731 atau 73,1 %. Jika dilihat dari tingkat pengaruh dan hubungan di atas, dapat dilihat bahwa pengaruh yang diperoleh sangat kecil dibanding dengan tingkat hubungannya. Kepuasan masyarakat selain dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera 53,4 %, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar faktor yang diteliti dan di analisis dalam penelitian ini adalah 46,6%.
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Ipilo dengan adanya program kartu sejahtera ini diukur berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap pengaruh yang diberikan oleh tingkat efektifitas dari pelaksanaan program kartu sejahtera tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kelurahan Ipilo secara simultan cukup puas dengan pelaksanaan program kartu sejahtera meskipun pelaksanaannya baru mencapai 53,4%. Akan tetapi, taraf hidup masyarakat di Kelurahan Ipilo telah mengalami peningkatan. Selain itu juga, pelaksanaan program kartu sejahtera di Kota Grontalo bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Ipilo, secara garis besar memberikan pemahaman bagi masyarakat di kelurahan tersebut. Di mana Pemerintah Kota Gorontalo memiliki kepedulian terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di Kelurahan Ipilo terkait dengan masalah kesejahteraan mereka. Dengan diketahuinya besarnya presentase efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera serta kepuasaan masyarakat atas pelayanan program tersebut, memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui kuisioner penelitian, menunjukkan bahwa antusiaisme masyarakat di Kelurahan Ipilo dalam mendukung program kartu sejahtera yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo ini. Di mana jawaban-jawaban tersebut di olah melalui program SPSS, memberikan hasil yang cukup memuaskan berkaitan dengan pengaruh yang diberikan oleh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera bagi masyarakat yang beraada di Kelurahan Ipilo. SIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini menguji pengaruh efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap kepuasan masyarakat, studi dilakukan di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang terdapat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera secara signifikasnmemberikan pengaruh terhadap kepuasaan bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Ipilo. Dengan perolehan efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera sebesar 53,4%, sedangkan besarnya tingkat kepuasan masyarakat di Kelurahan Ipilo tentang pelaksanaa program kartu sejahtera ini adalah 95%. Dibandingan dengan efektifitas pelaksanaan program kartu sejahtera, kepuasaan masyaraat di Kelurahan Ipilo terkait dengan pelayanan program tersebut lebih besar. Ini menunjukkan bahwa, meskipun pencapaian atas program tersebut masih kurang maksimal akan tetapi masyarakat sudah merasa kebutuhan mereka sebagiam besar telah terpenuhi melalui program tersebut, yaitu tentang masalah kesehatan. Kepuasaan masyarakat di Kelurahan Ipilo terhadap pelaksanaan program kartu sejahtera oleh Pemerintah Kota Gorontalo memberikan gambaran tentang keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini memungkinkan
bagi Pemerintah Kota Gorontalo untuk lebih memaksimalkan kinerja mereka dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan Kota Gorontalo itu sendiri. Kelurahan Ipilo menjadi barometer bagi Pemerintah Kota sebagai bahan evaluasi pencapaian akan pelaksanaan program kartu sejahtera tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Masyarakat kelurahan Ipilo kecamatan kota timur kota Gorontalo sebagai responden dalam penelitian ini secara dominan berusia antara …… tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan tingkat pendidikan akhir sekolah antara SD, SMP, SMU dengan tingkat pekerjaan berbeda-beda serta tergolong masyarakat yang kurang mampu. 2. Dari keseluruhan pertanyaan yang ada dalam variabel X dapat disimpulkan bahwa responden sudah paham tentang prosedur kepesertaan pada program kartu sejahterah, petugas sudah pernah memberikan sosialisasi tentang kepersertaan dalam program kartu sejahterah, responden paham tentang tahapan-tahapan yang harus di lengkapi dalam kepengurusan keanggotaan pada program kartu sejahterah tidak sulit, dan dalam kepengurusan keanggotaan tidak dipungut biaya apapun/gratis. 3. Dari jawaban responden diatas berkaitan dengan variabel kepuasan masyarakat terhadap program kartu sejahterah secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan program kartu sejahterah sudah cukup memuaskan sesuai yang diharapkan, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sudah memuaskan, penilaian mengenai petugas dalam menangani keluhan masyarakat sudah puas atau bagus, ketanggapan petugas pada saat ada masyarakat atau pemohon yang mengalami kesulitan juga tanggap, sikap dan perilaku petugas baik, keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sopan. 4. Berdasarkan hasil analisis yang telah di uji dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap kepuasan masyarakat adalah signifikan secara statistic. Artinya semakin baik efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat kelurahan Ipilo kecamatan kota timur kota Gorontalo semakin baik juga terhadap masyarakat yang sebagai pengguna dari program kartu sejahterah. 5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap kepuasan masyarakat kelurahan Ipilo kecamatan kota Timur dengan signifikansi 5 %. 6. Terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas pelaksanaan program kartu sejahterah terhadap kepuasan masyarakat yaitu sebesar 5 % 5.4 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Pentingnya pemerintah Kota Gorontalo dan jajarannya instansi terkait untuk mengoptimalkan implementasi program kartu sejahterah sesuai dengan tujuan, visi,misi dan sasarannya yang diinginkan dalam rangka terwujudnya
2.
3.
4.
masyarakat yang bersih dan sehat serta meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Kelurahan atau kecamatan sebagai pelaksana program kartu sejahterah diharapkan untuk mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti program kartu sejahterah dengan baik dan jika ada keluhan mengenai program kartu sejahterah segara melaporkan ke kelurahan atau kecamatan untuk dicarikan solusinya. Perlu adanya kesinambungan pelaksanaan program serta kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengikuti program kartu sejahterah di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dampak yang dirasakan lebih optimal baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun peluang kerja bagi masyarakat miskin. Efektivitas pelaksanaan kartu sejahterah harus dilakukan perbaikan terus menerus terutama sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat terutama warga miskin agar mereka merasakan kepedulian pemerintah kepada mereka.
DAFTAR PUSTAKA Agung Kurniawan. 2005:109 dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, Richard M. Steers. 1985:53, dalam bukunya “efektifitas organisasi” Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare) di Indonesia, Cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 9 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial, Cet .3, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hal. 2 Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Perpres No. 15 Tahun 2010, Ps. 3 Fauzik Lendriyono, ed., Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Cet 1 (Malang: UMM Press, 2007), hal. 105 Susetiawan (2000) Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Gunawan Sumodiningrat. (2006), Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi; Studi Empiris Pada Kebijaksanaan dan Program Pembangunan. Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Penerbit PerPod Jakarta, Jakarta. Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik. Jakarta : LKiS Fauzi Muharam. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Jakarta : Universitas Indonesia
Michael Raper. 2008. Negara Tanpa Jaminan Sosial. Jakarta : Trade Union Rights Centre Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofyan. 2008. Metode Penelitian Survei. Jakarta Barat: Pustaka LP3ES Agung Utama, 2003. Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Umum Cakra Husada Klaten. OPSI, Vol. 1, No. 2, Desember Arikuntoro, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Santoso dan Singgih. 2001 dan 2003. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
Sugiyono. 2001. Metode Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung
Sunyoto, Danang. 2009. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Penerbit Medpress. Yogyakarta. Zulfa Emalit, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Volume 6 Nomor 1 Februari 2013. Universitas Lampung. Siti Nurhayati, Efektivitas Jamsostek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, Jurnal ilmiah abdi ilmu. Volume 5 Nomor 1 Juni 2012 Tim Kopel Makassar, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo Dalam Mengentaskan Kemiskinan, Tahun 2013. Universitas Budi Luhur Jakarta Global Concern. Anonim, Apakah Undang—Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dapat Terus Dilaksanakan ? Sebuah Analisis Sejarah Da Budaya, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Volume 12 Suparjan, Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Volume 13 Nomor 3 Maret 2010
Ivan
Haris, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. 2010
