FORUM KOMUNIKASI PERENCANA INDUSTRI BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

FORUM KOMUNIKASI PERENCANA INDUSTRI BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PERAN BDI REGIONAL V SURABAYA DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR disampaikan oleh Isnadi SURABAYA 2011

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BDI Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor: 50/M-IND/PER/6/2006 Pasal 2 Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan dunia usaha pada sektor industri.

Pasal 3 Fungsi BDI adalah: a) Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis umum dan ketrampilan khusus serta dunia usaha; b) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,fungsional, teknis umum dan ketrampilan khusus serta dunia usaha; c) Pelaksanaan pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan; d) Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan

e) Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

V i s i Visi B D I Regional V Surabaya adalah : Menjadi Lembaga Diklat dan Konsultasi Industri Yang Handal Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Industri

M i s i

1. Melaksanakan diklat teknis, kemahiran manajemen dan kompetensi teknologi produksi bagi aparat dan dunia usaha sektor industri, serta memperbaharui alat pembelajaran agar sesuai perkembangan industri. 2. Mengembangkan SDM untuk menunjang dan menselaraskan kompetensinya dengan kebutuhan industri dan tuntutan zaman. 3. Memberikan jasa konsultasi manajemen bagi IKM dan bekerja sama dengan pihak lain dalam kediklatan, pendanaan, penggunaan peralatan teknik produksi. 4. Membentuk struktur organisasi yang dinamis sesuai kebutuhan

Kegiatan BDI Surabya 1. Melaksanakan diklat 2. Mengembangkan SDM internal dan penelitian kediklatan 3. Melakukan evaluasi diklat/ peserta diklat 4. Menjaring masukan untuk penyusunan program diklat/ kurikulum/bahan ajar 5. Memberikan konsultansi dan tenaga instruktur keluar BDI 6. Menjalankan operasi manajemen dengan mengimplementasi SMM ISO 9001:2008 ( belum akreditasi) 7. Membenahi fasilitas fisik, media pembelajaran dan keperluan lain yang terkait dengan kediklatan

Kerja sama BDI Surabaya dengan Instansi Pemerintah dan Swasta periode 2006 s/d 2011 No

Instansi

Jenis Kerja sama

Volume Kegiatan

Pencapaian Periode Kinerja tahun

1

Dinas Perindag Prov. Jatim

Bantuan instruktur Diklat Teknis

2

100 %

06-07

2



3

100 %

07-08

3



3

100 %

08-09

4



3

100 %

09-10

5



3

100 %

10-11


13Instansi

Jenis Kerja sama

Volume Kegiatan


6

PPI Sidoarjo


2

100 %

08-09

7

PPI Sidoarjo


1

100 %

09-10

8

Badan Diklat Prov. Jatim


3

100 %

06-07

9



3

100 %

07-08

10



3

100 %

08-09

11



3

100 %

09-10

12



3

100 %

10-11


Instansi

Jenis Kerja sama

Volume Kegiatan


13

Dinas Perindag Kab. Tulungagung


4

100 %

06-07

14



4

100 %

07-08

15



4

100 %

08-09

16



4

100 %

09-10

17



4

100 %

10-11

18

Dinas Perindag Kab. Bantuan instruktur Malang Diklat Teknis

2

100 %

06-07


Instansi

Jenis Kerja sama

Volume Kegiatan


19

Dinas Perindag Kab. Bantuan instruktur Malang Diklat Teknis

3

100 %

07-08

20

Dinas Perindag Kota Bantuan instruktur Malang Diklat Teknis

2

100 %

06-07

21

Dinas Perindag Kota Bantuan instruktur Mojokerto Diklat Teknis

1

100 %

06-07

22

Dinas Perindag Kota Bantuan instruktur malang Diklat Teknis

3

100 %

07-08

23

Dinas Perindag Kab. Bantuan instruktur Situbondo Diklat Teknis

1

100 %

06-07

24

Dinas Perindag Kab. Bantuan instruktur Pacitan Diklat Teknis

2

100 %

08-09

25

Dinas Perindag Kab. Bantuan instruktur Pacitan Diklat Teknis

2

100 %

10-11

68

Kontribusi jumlah peserta diklat industri BDI Surabaya terhadap jumlah peserta diklat industri di Jatim Tahun Peserta diklat industri di BDI Surabaya 2006 178 2007 231 2008 311 2009 338 2010 267 2011 300

Peserta diklat industri di Jatim

% Kontribusi jumlah peserta diklat BDI Sby

958 1011 1091 1118 1047 1080

19% 23% 29% 30% 26% 28%

INDUSTRI JATIM 2010 NO

URAIAN

1 INDUSTRI KECIL A - Jumlah Unit Usaha (UU) B - Tenaga Kerja (TK) C - Nilai Produksi (NP) D - Nilai Investasi (NI) 2 INDUSTRI SEDANG A - Jumlah Unit Usaha (UU) B - Tenaga Kerja (TK) C - Nilai Produksi (NP) D - Nilai Investasi (NI) 3 INDUSTRI BESAR A - Jumlah Unit Usaha (UU) B - Tenaga Kerja (TK) C - Nilai Produksi (NP) D - Nilai Investasi (NI) 4 TOTAL INDUSTRI A - Jumlah Unit Usaha (UU) B - Tenaga Kerja (TK) C - Nilai Produksi (NP) D - Nilai Investasi (NI)

INDUSTRI JATIM TAHUN 2010 IATT ILMTA IAK TOTAL Jumlah Jumlah Jumlah 12.495 25.349 102 213

95.473 618.389 726.357 248.524 1.400.639 1.674.512 6.008 58.810 64.920 2.807 22.575 25.595

Pertumbuhan

3,7% 6,2% 6,4% 6,4%

192 18.710 569 157

1.972 88.508 3.720 1.962

13.392 776.407 46.071 14.491

15.556 883.625 50.360 16.610

3,0% 4,3% 5,5% 4,9%

154 2.947 1.067 429

131 55.250 5.187 1.796

473 168.748 68.573 15.371

758 226.945 74.827 17.596

1,9% 3,5% 5,1% 3,3%

97.576 632.254 742.671 392.282 2.345.794 2.785.082 14.915 173.454 190.107 6.565 52.437 59.801

3,7% 5,3% 5,7% 5,1%

12.841 47.006 1.738 799

Jumlah tenaga kerja pada IKM

2.558.137 Yang didiklat BDI selama 5 tahun

Tercapai

782 0,03%

Keterkaitan kegiatan BDI dengan kegiatan usaha IKM

KEGIATAN USAHA Kegiatan BDI

Pembinaan SDM

Meningkatkan nilai tambah

Meningkatkan PDRB

MEKANISME KERJA BDI SURABAYA PEMERINTAH

STAKE HOLDER

SUMBER BACAAN

PENGEMBANGAN DIKLAT A P A R A T / D U N I A U S A H A

WIDYAISWARA

PENERIMAAN PESERTA

SELEK SI

MONITORING

KURIKULUM

PROSES DIKLAT

EVALU ASI

SARANA/ PRASARANA

TATA USAHA

PROGRAM

EVALAP

IMPLENENTASI SSM ISO

A P A R A T / D U N I A U S A H A

KEGIATAN POKOK PERUSAHAAN KEUANGAN

 PENDAPATAN SUMBER DANA  PEMBIAYAAN / PENGGUNAAN DANA  AKUNTANSI  PEMELIHARAAN & PENGEMBANGAN SUMBER & PENGGUNAAN DANA

PRODUKSI  IDE-DESAIN REKAYASA PRODUK/ TEKNOLOGI  PELAKSANAAN PRODUKSI  INOVASI PRODUK & TEKNOLOGI  PENGEMBANGAN PRODUK & TEKNOLOGI

 SURVEY PASAR  PELAKSA NAAN PPENJUALAN  PEMELIHA RAAN PASAR  PENGEMBANGAN PASAR

SDM REKRUTMEN PEMBINAAN SKILL DAN MANAJEMEN UPAH & GAJI JAMSOSTEK KARIER PLANING PHK

TUJUAN BISNIS

PEMASARAN

KONDISI MAKRO EKONOMI PROVINSI PDRB = jumlah seluruh nilai tambah hasil usaha pada daerah tertentu

PDRB Nilai Tambah

Kondisi Mikro/usaha PERUNDANGAN

PEREKONOMIAN

PEMBINAAN DINAS

Kompetensi pelaku DIKLAT

Meneropong hubungan kegiatan diklat dengan PDRB Jumlah Peserta Diklat di BDI sampai 2010 untuk kab. Kota Kab./Kota Kab. Jombang Kab. Banyuwangi Kab. Probolinggo Kab. Tulungagung Kab. Kediri

JPD 82 33 13 63 7

Kab./Kota Kab. Trenggalek Kab. Pasuruan Kab. Jember Kab. Malang

JPD

Kab./Kota

JPD

20

Kab. Ngawi

16

39 7 19

Kab. Blitar

26

Kab. Sidoarjo

96

Kab. Pacitan

22

Kab. Mojokerto

55

Kab. Situbondo

11

Kab. Gresik

13

Kab. Lamongan

77

Kab. Bondowoso

24

Kab. Sampang Kab. Bangkalan Kab. Nganjuk

8

19 19

Kab. Pamekasan Kab. Ponorogo Kab. Lumajang Kab. Magetan Kab. Madiun Kab. Tuban Kab. Sumenep Kab. Bojonegoro Kota Madiun

16

Kab./Kota Kota Surabaya Kota Mojokerto

JPD 49 20

6

Kota Kediri

13

16

Kota Blitar

24

14

Kota Batu

13

12 11 10

8 13

Kota Pasuruan Kota Probolingg o Kota Malang

Total

2 5 18

919

Peringkat Kontribusi industri rata-rata Kab./kota terhadap PDRB Jatim 2005-2009 Peringkat

Kabupaten/kota

% Kont. Ind thd PDRB

1

Kota Kediri

72,176

2

Kab. Sidoarjo

53,808

3

Kab. Gresik

47,486

4

Kota Malang

35,412

5

Kab. Mojokerto

34,988

6

Kab. Pasuruan

32,498

7

Kota Surabaya

31,430

8

Kota Madiun

25,992

9

Kab. Tuban

21,196

10

Kab. Malang

20,318

11

Kab. Kediri

19,798

12

Kab. Tulungagung

17,954

13

Kota Pasuruan

17,742

14

Kota Mojokerto

15,904

15

Kota Probolinggo

15,444

Peringkat Kontribusi industri rata-rata Kab./kota terhadap PDRB Jatim 2005-2009 tanpa perusahaan besar Peringkat Kabupaten/kota 1 Kab. Sidoarjo 2 Kota Malang 3 Kab. Mojokerto 4 Kab. Pasuruan 5 Kota Madiun 6 7 8

9 10

% Kontribusi 53,808 35,412 34,988

Kab. Malang

32,498 25,992 20,318

Kab. Kediri Kab. Tulungagung Kota Pasuruan Kota Mojokerto

19,798 17,954 17,742 15,904

10 besar Kabupaten/Kota kontribusi terhadap PDRB Jatim tahun 2009 Peringkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/kota Kota Surabaya Kab. Sidoarjo Kota Kediri Kab. Gresik Kab. Malang Kota Malang Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Tulungagung Kab. Bojonegoro

26,55 8,30 8,28 5,07 4,37 4,12 3,34 3,31 2,31

2,29

Kontribusi industri Pd PDRB(KIPPDRB)

Hubungan JPD dg KIPPDRB 12 10 8

6 Adjusted R square = 19,6 % JPD = 0,214 ( sig. 0,006) Kontanta = 7,222 ( sig. 0,005)

4 2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah Peserta Diklat(JPD)

10 11

Permasalahan dan langkah ke depan 1. Pertumbuhan industri dibawah PDB nasional dalam 4 tahun terakhir 2. Keterkaiatn industri besar dan industri kecil belum erat 3. Klaster yang menjadi program nasional belum terealisir sesuai harapan 4. Pemakaian produk dalam negeri belum maksimal 5. Hasil litbang industri belum dimanfaatkan secara maksimal 6. Pendataan industri masih perlu diperbaiki terutama yang terkait dengan “supply-demand” 7. Pemberdayaan para penyuluh industri belum maksimal

PDB dan PERTUMBUHAN INDUSTRI 7

PDB Nasional

6 5 4 3 2

PDB Nasional

1 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

INDUSTRI KECIL MENENGAH TERKAIT INDUSTRI BESAR

LANGSUNG KONSUMSI

CAMPURAN

LANGKAH PERATURAN KETERKAIATAN

PENDATAAN SUPLLY -DEMAND

EFEKTIFKAN KLASTER INDUSTRI

ATURAN

Revitalisasi BDI (Usulan) Berbagai kegiatan telah ditempuh dalam rangka mengembangkan industri nasional, namun relevansi kebijakan pusat dengan pelaku usaha /IKM selalu memerlukan pembaharuan, untuk itu akses pemerintah pusat kedaerah tidak cukup dengan satu sumber saja, disinilah BDI merupakan salah satu alat penghubung pusat daerah yang memenuhi syarat apabila direvitalisasi

Perlu Revitalisasi BDI

Latar belakang:

1. Pertumbuhan industri dibawah pertumbuhan ekonomi pertanda bahwa ekonomi berada pada tebing jurang kemerosatan 2. Untuk memperbaiki ekonomi diperlukan pemerataan pendapatan masyarakat umum, sehingga uang dapat berputar secara cepat dan merata 3. Industri kecil-menengah perlu disadarkan, didukung, didorong, diberi jalan untuk maju 4. Perlu dilakukan pendataan industri yang memadahi, perlu disadarkan kepada semua pihak demi kemajuan industri melalui program klaster, perlu peningkatan pemakain produk dalam negeri, perlu kepastian keterkaitan hulu- hilir, dan perlu adanya teknologi yang murah.

Latar belakang:

5. Kementerian Perindustrian tidak memiliki sumber informasi yang akurat sehingga data sektor ekonomi nasional sering berbeda, dan BDI adalah instansi yang tepat diberikan tupoksi pendataan industri, sehingga perundangan /kebijakan industri menjadi jaminan hidup para IKM 6. BDI instansi yang paling tepat ditugaskan menjadi agent pemasaran hasil litbang industri serta kampanye pemakain produk dalam negeri 7. Klaster industri memerlukan keuletan dan netralitas dari fisilitator , untuk itu perlu kelembagaan permanen tanpa tambahan personil, hal inipun paling tepat dibebankan kepada BDI, sekaligus membina kompetensi para penyuluh perindustrian

Tugas BDI setelah revitalisasi 1. Melakukan pendataan industri, sehingga kementerian perindurian dapat menyusun perturan/kebijakan yang tepat untuk mendorong kemajuan industri secara seimbang, dan memberirikan kesempatan untuk maju bersama bagi industri kecil-menengah mauoun besar 2. Menyusun kebutuhan diklat yang revelan dengan kebutuhan industri , dan melaksanakan diklat, serta melakukan penelitian kediklatan 3. Mempromosikan teknologi hasil litbang industri dan mengkampanyekan pemakaian produk dalam negeri 4. Memasyarakatkan program klaster serta menjadi fasilitator klaster industri dan menjadi pembina bidang teknis dari parapenyuluh industri

Tujuan Revitalisasi BDI 1. Memanfaatkan aset dan tenaga kerja yang ada secara maksimal sehingga lebih efisien dan efektif termasuk menajdi pembina kompetensi para penyuluh industri 2. Meningkatkan pembinaan IKM melalui pengembangan dan pelatihan SDM industri 3. Menajamkan pembinaan untuk kegiatan maupun perundangan yang benar-benar dibutuhkan sektor industri 4. Memanfaatkan dan menciptakan BDI sebagai jembatan penghubung secara langsung antar kementerian perindustrian dengan para pelaku usaha (IKM) 5. Mensinerjikan kegiatan pelatihan, sosialisasi, pemasaran dan kampanye pemakaian produk dalam negeri menjadi suatu kegiatan sehingga lebih efisien dan efektif

Hasil yang ingin dicapai dengan Revitalisasi BDI 1. Pembinaan kompetensi SDM industri lebih efektif dan relevan 2. Produk perundangan pada sektor industri yang berasal dari data yang tepat akan dapat menggairahkan dan menjadi jaminan perkembangan IKM maupun industri besar 3. Program klaster industri, kampanye pemakaian produk dalam negeri, dan promosi pemasaran teknologi hasil litbang industri dapat berkesinambungan dan proaktif dalam melakukan kegiatan. Program ini sangat menantang sehingga diharapka dapat memberikan kepuasan kepada pelaksananya

POTENSI BDI SURABAYA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN DIKLAT

Potensi fisik BDI Surabaya : 1. Memiliki kantor, ruang kelas, asrama memenuhi syarat untuk pelaksanaan diklat bertaraf nasional 2. Memiliki satu ruang Laboratorium Komputer dan satu Laboratorium Bahasa 3. Memiliki satu bus angkutan 4. Memiliki satu tempat ibadah dan beberapa fasilitas olah raga

Potensi Widyaiswara BDI Surabaya No

Gelar Akademis

Pengalaman Kerja

Bidang Studi

Jum lah

1

Strata / S 3

• Pejabat struktursl Perindustrian • Dosen

• Tek. Tekstil • Manajemen Pemasaran • Ekonomi Pembangunan

1

2

Strata /S2

• Manajer Teknik • Dir. Teknik Persh. industri • Dosen

• Teknik Mesin • Manajemen Pemasaran

1

3

Strata /S2

• • • •

• Teknik Kimia • Saian Skuntansi

1

4

Strata / S1

• Pelaksana BDI

• Akuntansi

1

5

Strata / S 2

• Pelaksana BDI

• Tek. Pertanian • Manajemen Pemasaran

1

Manajer Produksi Dir. Teknik Persh. industri Dir. Teknik Persh. industri Dosen

Potensi Widyaiswara BDI Surabaya No

Gelar Akademis

Pengalaman Kerja

Bidang Studi

Jum lah

6

Strata /S2

• Pelaksana BDI • Guru • Dosen

• Teknik Informatika • Magister Informatika

1

7

Strata /S2

• Pelaksana BDI

• Kimia • Teknik Industri

1

8

Strata / S2

• Pelaksana BDI

• Ekonomi • Akuntansi

1

9

Strata / S2

• Pelaksana BDI

• Tekn Informatika • Informatika

1

10

Strata / S2

• Pelaksana BDI

• Teknik Industri • Teknik Industri

1

FORUM KOMUNIKASI PERENCANA INDUSTRI BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents